Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 210026 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Fikri Akbarsyah Anza
"Pemakaian E-Government dalam tercapainya good governance telah dilakukan pemerintah daerah demi melayani masyarakat. Namun, tidak semua pemerintah daerah mampu mengimplementasikannya. PeGI yang telah digunakan sebagai tolak ukur pemeringkatan yang bersifat untuk mengecek kesiapan suatu daerah pun kurang dapat memberikan gambaran keseluruhan proses apa saja yang perlu diperhatikan untuk mengembangkan E-Government pemerintah daerah. Terlebih munculnya masalah sosial, seperti budaya organisasi dan manajemen SDM yang menghambat kematangan E-Government daerah. Oleh karena itu, diperlukan satu E-Government maturity framework yang mampu menjadi acuan dalam mengembangkan kematangan E-Government pemerintah daerah serta mampu menghadapi masalah sosial yang muncul. Penelitian ini merupakan penggabungan penelitian terdahulu yang menggunakan metode meta-sintesis dengan best practice utama Control Objective for Information and Related Technology 5 (COBIT 5) yang telah disesuaikan dengan faktor masalah sosial. Perancangan framework di awali dengan pengidentifikasian prinsip bisnis pemerintah daerah, stakeholders, concerns, requirement, dan obstacles. Setelah itu, disusun tahapan dari gabungan teori terdahulu dengan best practices, dimensi dari teori terdahulu dengan concerns, proses penilaian dari COBIT dan expert judgement; sehingga dihasilkan satu bentuk maturity framework dengan memiliki enam jenis tahapan, delapan jenis dimensi, empat jenis kategori utama dan 69 jenis sub-kategori proses penilaian. Setelah framework diuji dan dievaluasi, hasil pengujian framework telah selaras dengan hasil PeGI; untuk hasil evaluasi pemerintah daerah yang memiliki nilai baik, terdapat kendala dalam masalah sosial dan masalah pendokumentasian. Untuk pemerintah daerah dengan nilai sangat rendah, terdapat kendala umum; mulai dari minim infrastruktur, SDM kurang siap, rendah pemahaman tata kelola dan manajemen TI; serta kurang dapat memahami bagaimana IT Master Plan diimplementasikan.

The use of E-Government in achieving good governance has been done by government to serve citizen nowaday. However, not all local government were able to implement it. PeGI has been used as a benchmark to check government’s readiness rate in implementing E-Government can’t describe all process that need to be assessed in developing local E-Government. Moreover, the emergence of social problems, such as organizational culture and human resource management which inhibits maturation of local E-Government. Therefore, it needs one general maturity framework which capable to guide local government to develop their own E-Government and able to address social problems that arise. This study is the incorporation of previous research results using meta-synthesis method combine with best practice primary in Control Objective for Information and Related Technology 5 (COBIT 5) that has been adjusted to address a factor of social problems. The design framework begins with identifying the business principle of local government, stakeholders, concerns, requirements, and obstacles; thus produced a model of maturity framework that has six types stages, eight types dimensions, four types main categories and 69 types sub-category of assessment processes. Afterwards, compiled previous research result in identifying stages with choosen best practices; compiled previous reaseach result in identifying dimension with concern from interview result; and choosing COBIT assessment process that needs to be assessed from expert’s opinion. In the end, after the framework was tested and evaluated, we can conclude this framework already comply with PeGI’s result and from local government who had a best PeGI’s result; there are many difficulties in social issues and in documenting process. For local government with very low PeGI’s result, we can see there are common constraints related to IT, such as lack of infrastructure readiness, lack of human resources readiness, low understanding of IT governance and IT management, and also lack of understanding how IT Master Plan to be implemented."
Depok: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2015
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Hanif Muslim
"Program Reformasi Birokrasi mengharuskan seluruh instansi pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah melalui penerapan Teknologi Informasi (TI)/e-government terintegrasi. Oleh karena itu, penerapan TI perlu dikelola secara efektif sesuai kerangka kerja tata kelola TI. Belum adanya kerangka kerja tata kelola TI di LIPI tidak hanya memberikan dampak permasalahan teknis namun juga berdampak secara sistemik terhadap implementasi TI di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
Untuk itu, penelitian ini fokus pada evaluasi pengelolaan TI di lingkungan LIPI dengan menggunakan kerangka kerja COBIT 5 untuk mengukur tingkat kapabilitas proses TI LIPI sesuai permasalahan yang dihadapi. Kemudian hasil pengukuran tingkat kapabilitas proses TI LIPI digunakan sebagai dasar menyusun rekomendasi perbaikan proses tata kelola TI LIPI. Pengukuran tingkat kapabilitas menggunakan Process Assessment Model (PAM) yang dilakukan terhadap 24 proses yang relevan. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa 14 proses berada pada kapabilitas tingkat 1 (performed), dan sisanya sebanyak 10 proses masih berada pada tingkat 0 (incomplete).
Rekomendasi perbaikan proses dirumuskan berdasarkan kesenjangan antara hasil pengukuran saat ini dengan target yang ditetapkan. Penentuan prioritas proses perbaikan berdasarkan pemetaan permasalahan (pain point) dan proses COBIT 5 dengan target kinerja pengembangan SI/TI LIPI pada tahun 2018. Hasilnya terpilih 10 proses yang menjadi prioritas perbaikan.

The Bureaucratic Reform Program requires all government agencies to realize good corporate governance. The application of integrated Information Technology (IT) can contribute to the implementation of good corporate governance. Therefore, the implementation of IT needs to be managed effectively according to the IT governance framework. Ineffective IT governance not only has an impact on technical issues but also has a systemic impact on implementation of IT at LIPI.
For this reason, in this paper focuses on evaluating IT management by using the COBIT 5 framework to measure IT process capability level of LIPI. The results of IT process capabilities measurement of LIPI are used as a basis for formulating recommendations for improvement of IT governance process. Capability level measurements using the Process Assessment Model (PAM) carried out on 24 relevant processes. The measurement results show that 14 processes are on level 1 capability (performed), and the remaining 10 processes are still at level 0 (incomplete).
The recommendations for process improvements are formulated based on the gap between the current measurement results and the set targets. The prioritization of the improvement process are derived based on the pain point and the target of the IT development at LIPI in 2018. The results show that 10 processes were selected as prioritize improvements.
"
Depok: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2019
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Rahayu Yuni Susanti
"Penggunaan TI di lingkungan Setjen DPR RI memiliki peran dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI sehingga perlu untuk dikelola dengan baik agar menjadi pemungkin enabler bagi organisasi dalam rangka mencapai tujuan Penelitian ini bertujuan melakukan evaluasi proses tata kelola TI di lingkungan Setjen DPR RI menggunakan kerangka kerja COBIT 5 untuk mendapatkan tingkat kapabilitas yang dicapai organisasi dan rekomendasi perbaikan proses untuk mencapai target kapabilitas yang diharapkan Data primer yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui FGD dan penyebaran kuesioner Data sekunder didapatkan dari studi dokumen organisasi dan studi literatur terkait dengan penelitian yang relevan Rata rata hasil pencapaian kapabilitas proses tata kelola TI di Setjen DPR RI saat ini adalah 1 1 performed yang berarti telah melaksanakan proses TI dan mencapai tujuan prosesnya Rekomendasi perbaikan proses dilaksanakan berdasarkan prioritas dengan memperhatikan tingkat kepentingan kriteria dukungan stakeholder SDM TI dan waktu pencapaian target Tiga proses yang menjadi prioritas yakni APO13 BAI01 dan EDM01 yang dianggap sangat diperlukan dalam penyelenggaraan layanan TI di Setjen DPR RI untuk dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI
The use of Information Technology IT within Secretariat General of The House of Representatives of the Republic of Indonesia has important role to support the Member of Parliament rsquo s MPs duty and function needs to be well managed to become enabler to achieve the business goals This research aims to evaluate the process of IT governance at Secretariat General of The House of Representatives of the Republic of Indonesia using COBIT 5 framework to obtain the current capabilities level and recommendations Primary data used in this research were collected through FGD and questionnaire Secondary data were obtained from organizational documents and related relevant research The average value capabilities achieved of IT governance process of Secretariat General of The House of Representatives of the Republic of Indonesia was 1 1 performed means that IT processes have been implemented and achieved those purpose Process improvement recommendations conducted based on priorities of criteria that have stakeholder rsquo s support IT human resources and the achievement target time Three processes that become priorities namely APO13 BAI01 and EDM01 are very needed in organizing IT services of Secretariat General of The House of Representatives of the Republic of Indonesia to support the MPs duties and functions"
Depok: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2016
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Wien Roa Irawan
"Pustekkom sebagai pengelola layanan TI di internal Kemdikbud bertugas untuk menjamin bahwa layanan TI yang disediakan cukup handal dan memadai untuk mendukung kelancaran aktifitas bisnis dari organisasi Kemdikbud. Kualitas layanan yang terjaga baik akan berdampak positif pada kelancaran operasi bisnis, dan pada akhirnya adalah ketercapaian visi, misi dan sasaran organisasi. Salah satu syarat utama agar tercipta layanan berkualitas adalah adanya keselarasan antara kebutuhan pengguna dan penyediaan layanan. Hal ini dibangun dari pemahaman akan kebutuhan tingkat layanan pada pengguna. Pada penelitian ini dilakukan kajian tentang bagaimana strategi untuk mengimplementasikan proses Service Level Management guna membangun kesepahaman akan kebutuhan layanan dalam operasional Jardiknas. CSI (Continual Service Improvement) model dari kerangka kerja ITIL v3 digunakan sebagai metodologi pendekatan permasalahan. Dari tahapan penilaian atas kondisi saat ini dan kondisi sasaran yang menggunakan acuan penilaian kematangan atribut proses dari Cobit diketahui bahwa kondisi kematangan atribut saat ini rata-rata pada tingkat dua sedangkan rata-rata kondisi kematangan sasaran atribut pada tingkat tiga. Dari kondisi yang ada maka direkomendasikan perbaikan dimulai dengan menjalin komunikasi dan survei ke pelanggan yang lebih intens agar kebutuhan layanan teridentifikasi dengan baik. Dokumentasi formal dalam semua aktifitas proses juga perlu dibuat.

Pustekkom, as the internal IT service provider of Ministry of Education and Culture must ensure that the IT services provided are reliable and capable enough in supporting business activities of the organization. The stability of good services will have positive impact on daily business operation, organization performance, and finally the achievement of the vision, mision, and target of the organization. The main prerequisite in establishment quality of IT services is to build common understanding about user requirements on the IT services provided. A research about implementation strategy of Service Level Management process was conducted with the purpose to build common understanding about requirements and provided IT services in daily operation of Jardiknas. CSI (Continual Service Improvement) from ITIL v3 framework was used as the methodology. From the maturity assessment on the level of process attribute, it was identified that the average values of current attributes maturity was two and the average values of expected attributes maturity was three. It is highly recommended for Pustekkom to set up the improvement process starting from identification of business requirement of IT services and developing documentation on process activities.
"
Depok: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2014
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Layungsari
"Penerapan Teknologi Informasi (TI) di lingkungan Pemerintahan dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat sehingga perlu dipastikan setiap inisiasi TI dapat terimplementasi dan diterima dengan baik di lingkungan pemerintahan dan sejalan dengan arahan implementasi e-gov oleh pemerintah pusat. Tidak semua penerapan TI di Kota Bogor berujung pada keberhasilan, dari beberapa aplikasi yang dikembangkan Pemkot Bogor dalam kurun waktu antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2013, empat aplikasi dengan pengguna seluruh unit kerja maupun pada internal unit kerja memiliki tingkat utilisasi yang rendah (kurang dari 80%) dan lima aplikasi lainnya tidak lagi dioperasikan akibat dari sepinya pengguna pada aplikasi tersebut. Sejumlah proses kembali dilakukan secara manual karena rendahnya tingkat utilisasi pada aplikasi yang mengotomasi prosesnya.
Penelitian ini menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan individu dalam implementasi TI di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor dengan menggunakan model penerimaan TAM (Technology Acceptance Model) karena beberapa penelitian sejenis sebelumnya menunjukkan bahwa TAM dapat digunakan sebagai dasar model penerimaan TI untuk memprediksi niat penggunaan TI pada pegawai pemerintah di sebagian besar kota di Indonesia. Metodologi yang digunakan berupa Survey Research dan bersifat kuantitatif dengan jumlah responden sebanyak 410 pegawai pemerintah kota bogor. Pengolahan data dilakukan menggunakan teknik statistika deskriptif dan Partial Least Square Structural Equation Modeling (PLS-SEM).
Hasil pengolahan data membuktikan bahwa Persepsi Kegunaan (Perceived Usefulness) dan Persepsi Kemudahan Penggunaan (Perceived Ease of Use) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap niat menggunakan TI (Behavioural Intention) pada Pemerintah Kota Bogor. Niat menggunakan TI (Behavioural Intention) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penggunaan TI secara nyata (Actual Use), dan Persepsi Kemudahan Penggunaan (Perceived Ease of Use) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Persepsi Kegunaan (Perceived Usefulness).

Application of Information Technology (IT) in local government carried out with the aim to improve service to the citizens so that needs to be ascertained every IT initiatives can be implemented and accepted well by government employees and has to be in line with the direction of the implementation of e-Government by the central government. Not all of the application of IT in the city of Bogor lead to success, some of the applications developed by Bogor city government in the period between 2008 to 2013 running with low utilization (less than 80 %) and five other applications no longer operate as a result of very minimum user. A number of processes related to services performed manually because of the low level of utilization in applications that automate the process.
This study analyzes the individual factors that influence the acceptance of implementation of IT in the Government Environment using TAM (Technology Acceptance Model) because some previous similar studies showed that TAM can be used as the basis of a model to predict the IT acceptance in government employees in most cities in Indonesia. This study is quantitative Survey Research using sample of 410 employees of Bogor city. Data processing was performed using descriptive statistical techniques and Partial Least Square Structural Equation Modeling (PLS-SEM).
The results prove that the Perceived Usefulness and Perceived Ease of Use has a significant influence on the Behavioural Intention to use IT at Government of Bogor City. Behavioural Intention has a significant influence on the Actual IT Use, and Perceived Ease Perceived Ease of Use had a significant effect on the Perceived Usefulness. The individual factors that influence the acceptance of implementation of IT in the Government of Bogor City are Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use and Behavioural Intention.
"
Depok: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2015
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Nursyafriady
"Salah satu arah kebijakan Roadmap Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019 adalah pengembangan e-government di Pemerintahan Daerah untuk transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan. E-Government bertujuan menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien serta meningkatkan pelayanan publik sehingga terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik good governance sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 03 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government. Pengembangan TIK memerlukan perencanaan strategis sebagai pedoman secara jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Metodologi perencanaan strategis SI/TI menggunakan metodologi Ward dan Peppard yang menganalisis lingkungan internal dan eksternal dengan metode analisis Business Model Canvas, Value Chain, Critical Success Factor, SWOT SI/TI, PESTEL, tren teknologi, dan Mc Farlan strategic grid. Hasil dari penyusunan perencanaan strategis SI/TI adalah strategi SI, strategi TI, dan strategi manajemen SI/TI. Tujuan penelitian adalah menghasilkan IT Master Plan yang memuat cetak biru dan rencana pengembangan TIK sebagai solusi awal pengembangan e-government di Kabupaten Sumbawa Barat.

One of the objectives of the Bureaucratic Reform Roadmap policy of 2015-2019 is the development of e-government in Local Government for the transparency and accountability. E-government objective to create an effective and efficient bureaucracy and improving public services in order to achieve good governance accordance with Presidential Instruction Number 03 of 2003 on National Policy and Strategy of e-government development. Development of ICT requires strategic planning as a guide in the short term, medium term, and long term. The IS/IT strategic planning methodology uses the Ward and Peppard methodology by analyzing internal and external environments using Business Model Canvas, Value Chain, Critical Success Factor, IS/IT SWOT, PESTEL, trend of technology, and Mc Farlan strategic grid method. The results of IT/IS strategic planning are IS strategy, IT strategy, and IT/IS management strategy. The objective of this research is to produce IT Master Plan which contains blueprint and ICT development plan as initial solution of e-government development in West Sumbawa Regency."
Depok: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2018
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Arung Dewa Raja Manessa
"Perwakilan BKKBN Provinsi Banten memiliki peran dalam melaksanakan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga KKBPK di Provinsi Banten, melakukan peran tersebut Perwakilan BKKBN Provinsi Banten membutuhkan data dan informasi yang berisi pelaksanaan program lapangan yang disebut Sistem Pencatatan dan Pelaporan KKBPK, salah satunya adalah aplikasi statistik rutin. Pemanfaatan aplikasi statistik rutin di Provinsi Banten mengalami kendala bahwa jumlah pengguna hanya mencapai 28 dari total pengguna. Berdasarkan hal tersebut, perlu diketahui faktor apa saja yang mempengaruhi niat penggunaan aplikasi statistik rutin oleh pengelola data program KKBPK di Provinsi Banten. Model yang digunakan adalah Technology Acceptance Model TAM dengan perluasan variabel eksternal yakni system quality, information quality, service quality, facilitating condition, social influence, self-efficacy, dan user training. Data dikumpulkan dari 115 sampel responden dengan menggunakan kuesioner, pengolahan data dan penarikan kesimpulan menggunakan Partial Least Square Structural Equation Modeling PLS-SEM dengan software SmartPLS sebagai alat analisisnya. Perceived usefulness dan social influence secara langsung memengaruhi keinginan pengelola data program KKBPK untuk menggunakan intention to use aplikasi statistik rutin, sedangkan faktor-faktor lainnya memiliki korelasi positif terhadap perceived usefulness yang pada akhimya akan mempengaruhi keinginan pegawai untuk menggunakan intention to use aplikasi statistik rutin untuk pencatatan dan pelaporan program KKBPK di Provinsi Banten.

Representative BKKBN Banten Province has a role in implementing the KKBPK Population, Family Planning, and Family Developmental program in Banten Province, performing that role Representative BKKBN Banten Province requires data and information which contains implementation of field program called KKBPK Recording and Reporting System, one of them are aplikasi statistik rutin. Utilization of aplikasi statistik rutin in Banten Province experienced obstacles that the number users only reached 28 of the total users. Based on the matters, it is necessary to know what factors affect the intentions of the use of aplikasi statistik rutin by the KKBPK program data managers in Banten Province. The model used is Technology Acceptance Model TAM by extending the external variable such as system quality, information quality, service quality, facilitating condition, social influence, self-efficacy, and user training. Data were collected from 115 respondent samples by using questionnaires, data processing and drawing conclusions using Partial Least Square Structural Equation Modeling PLS-SEM with SmartPLS software as its analysis tool. The desire of KKBPK program data managers to use intention to use aplikasi statistik rutin are affecting by perceived usefulness and social influence directly, while other factors have a positive correlation to perceived usefulness which will ultimately affect the employee 39;s desire to use intention to use aplikasi statistik rutin in Banten Province."
Depok: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2018
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Venniesa Dhevanty
"Implementasi Teknologi Informasi (TI) memberikan peluang dan kemudahan untuk organisasi dalam melakukan inovasi dan mempercepat proses bisnis. Salah satu pemanfaatan teknologi informasi dalam pemerintahan guna inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) atau E-government. SPBE atau E-government, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya.Tata kelola teknologi informasi diperlukan untuk pemenuhan regulasi yang ditetapkan, serta menghindari kerugian yang mungkin dihadapi dikemudian hari dari solusi teknologi informasi yang diberikan. Tata kelola teknologi informasi juga diperlukan untuk menentukan arah strategi penerapan TI di masa mendatang. Permasalahan yang terjadi terkait perubahan nomenklatur Kemeristekdikti berakibat pada proses transisi sumber daya TI meliputi SPBE, infrastruktur, dan Sumber Daya Manusia pengelola TI. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kapabilitas tata kelola teknologi informasi terkait SPBE dalam
transisi organisasi di Kemenristekdikti menggunakan kerangka kerja COBIT 5. Pengumpulan data dilakukan dengan metode kualitatatif. Pengukuran tingkat kapabilitas tata kelola TI dari data yang diperoleh menggunakan metode kuantitatif dengan COBIT 5 Process Assessment Model (PAM). Hasil penelitian ini yaitu penilaian tingkat kapabilitas berdasarkan 19 proses COBIT 5 yang relevan dengan permasalahan
organisasi. Hasil rata-rata tingkat kapabilitas sebesar 0.65 dengan rincian 7 proses pada tingkat 0 (Incomplete Process), 11 proses pada tingkat 1 (Performed Process), dan 1 proses pada tingkat 2 (Managed Process). Analisis kesenjangan antara tingkat kapabilitas saat ini dan yang ditargetkan oleh organisasi dilakukan untuk merumuskan sejauh mana perbaikan pada proses tersebut. Rekomendasi perbaikan pada setiap proses dirumuskan berdasarkan kerangka kerja COBIT 5 dan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi agar dapat memberikan manfaat untuk perbaikan layanan TI.

Implementation of Information Technology (IT) provides opportunities and convenience for organizations to innovate and accelerate business process. One of the pertinence of information technology in government is to innovate development of state apparatus through the application of E-government (SPBE). E-government (SPBE) is implementation of government that utilizes Information and Communication Technology to provide services for government institution, state civil apparatuses, business parties, public society, and others.IT Governance is needed to fulfill the stipulated regulations and
to avoid deprivation that may be faced in the future from the information technology solutions provided. Information technology governance is also needed to determine the direction of IT implementation strategy in the future. Problems that occur are related to changes in the nomenclature of Ministry of Research, Technology, and Higher Education (Kemenristekdikti) resulting in the process of IT resources transition including Egovernment, infrastructure, and Human Resources of IT managers. This reasearch aims to measure the capability level of information technology governance related to Egovernment in the organizational transition in Ministry of Research, Technology, and Higher Education using COBIT 5 framework. Data collection is conducted by using qualitative methods. Measurement of IT governance capability level is derived from data using quantitative methods with COBIT 5 Process Assessment Model (PAM). The results
of this study are the assessment of capability level based on 19 COBIT 5 processes that are relevant to organizational issues.The average result of the capability level is 0.65 with details of 7 processes at level 0 (Incomplete Process), 11 processes at level 1 (Performed Process), and 1 process at level 2 (Managed Process). Gap analysis between current
capability level and target of organization is conducted to formulate the extented improvement in the process. Recommendation for improvement in each process is formulated based on COBIT 5 framework and adjusted to the needs of organization in order to provide benefits for the improvement of IT services.
"
Depok: Fakultas Komputer Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Christina Widyasari
"Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mempunyai peran strategis dalam pengelolaan keuangan dan aset negara. Kemenkeu menyadari bahwa keselarasan antara kebutuhan Strategi Bisnis dan Strategi TIK merupakan hal yang sangat penting dalam mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi. Salah satu Strategi TIK yang tertuang pada Kebijakan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 36/KMK.01/2014 adalah Pembentukan Struktur Organisasi TIK Pusat Kementerian Keuangan (Pusintek Baru). Selain itu melalui KMK Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Kemenkeu, pada diktum Ketujuh terdapat ketentuan bahwa kontrak kinerja perlu ditetapkan setiap tahun. Dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perencanaan dan Kebijakan TIK di Pusintek pada tanggal 11 Maret 2015 didapatkan fakta bahwa saat ini belum ada rancangan peta strategi dan indikator kinerja utama untuk Struktur Organisasi TIK Kementerian Keuangan yang baru.
Berdasarkan beberapa kondisi tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk melakukan penyusunan rancangan peta strategi dan indikator kinerja utama yang sesuai untuk Struktur Organisasi TIK Kementerian Keuangan yang baru. Pada penelitian ini dilakukan analisis terhadap data primer berupa hasil wawancara dengan beberapa responden, hasil observasi lapangan, dan study literatur terhadap data sekunder yang berkaitan. Sedangkan untuk analisis penyusunan rancangan peta strategi dan indikator kinerja utama menggunakan metode balanced scorecard dengan pendekatan COBIT 5. Hasil penelitian ini berupa rancanangan peta strategi dan indikator kinerja utama untuk Struktur Organisasi TIK Kementerian Keuangan yang baru.

Ministry of Finance (MoF) has a strategic role in the management of finance and asset for the Government of Indonesia. MoF realizes that the alignment between the need of Business Strategy and the ICT Strategy is very important in achieving the the vission and mission of the organization. One of the ICT strategies contained in the policy of MoF (KMK) No. 36/KMK.01/2014 is the establishment of ICT Organizational Structure in MoF (New Pusintek). In addition, with another policy of MoF KMK No. 467/KMK.01/2014 on Performance Management seventh dictum there is a provision that a performance contract needs to be established every year. From interview with the Head of Planning and Policy ICT of Pusintek on March 11, 2015, it was obtained that the new strategy map and key performance indicators for the New Organizational ICT currently has not yet existed.
Bassed on those conditions, the aims of this research are to design a strategy map and key performance indicators for the new organizational structure of ICT in MoF. In this research, analysis of primary data was obtained in the form of interviews with some respondents, and the results of field observations, whereas secondary data was obtained from related literature study. While the design strategy map and key performance indictaors where conducted using a balanced scorecard and COBIT 5 approach. The result of this study are the design of strategy map and key performance indicators for New Organizational Structure of ICT in MoF.
"
Depok: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2016
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Sakina Rofi Azkagina
"Kontestasi adalah bentuk persaingan atau ajang adu kekuatan dan keunggulan untuk mempertahankan kepentingan yang diinginkan. Kontestasi lazim terjadi baik dalam pemerintahan maupun dalam kehidupan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kontestasi juga terjadi dalam penerapan sistem tata naskah dinas antara sistem tata naskah dinas lokal lembaga yaitu SIPEDE dan sistem naskah dinas pemerintah pusat yaitu SRIKANDI. Kontestasi ini terjadi karena adanya benturan kepentingan dan perspektif antara dua lembaga yang berbeda. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap dua orang pegawai di Komisi Kejaksaan dan juga tiga orang pegawai di Kejaksaan RI. Observasi dilakukan dengan pengamatan langsung dengan melihat, mengamati praktik korespondensi di Komisi Kejaksaan dan Kejaksaan Agung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peralihan tata naskah dinas elektronik dari SIPEDE ke SRIKANDI menunjukkan kontestasi merupakan suatu fenomena umum yang muncul di dalam suatu organisasi besar yang sedang menjalani suatu perubahan. Adanya kontestasi antara SRIKANDI dan SIPEDE mencerminkan dinamika kekuasaan dan resistensi terhadap perubahan dalam institusi publik. Kejaksaan memilih untuk tetap menggunakan SIPEDE karena merasa lebih percaya pada efektivitas dan keamanannya, meskipun pemerintah telah memperkenalkan SRIKANDI sebagai sistem yang lebih terstandar dan aman. Perbedaan ini menyebabkan ketegangan dan perselisihan, menghambat efisiensi dan efektivitas koordinasi antara kedua lembaga. Kontestasi ini memperlambat proses komunikasi, pengawasan, dan evaluasi yang seharusnya berjalan lancar dan terintegrasi.

Contestation is a form of competition or an event of strength and superiority to defend desired interests. Contestation commonly occurs both in government and in community life in the life of the nation and state. Contestation also occurs in the implementation of the official document system between the local institution's official document system, namely SIPEDE, and the central government's official document system, namely SRIKANDI. This contestation occurred because of a clash of interests and perspectives between two different institutions. This research is qualitative research using the case study method. Data collection techniques in this research are observation, interviews and documentation. Interviews were conducted with two employees at the Prosecutor's Commission and three employees at the Indonesian Prosecutor's Office. Observations were carried out by direct observation by observing, observing correspondence practices at the Prosecutor's Commission and the Attorney General's Office. The results of this research show that the transition from SIPEDE to SRIKANDI shows that contestation is a common phenomenon that appears in a large organization that is undergoing change. The existence of contestation between SRIKANDI and SIPEDE reflects power dynamics and resistance to change in public institutions. The Prosecutor's Office chose to continue using SIPEDE because they felt more confident in its effectiveness and security, even though the government had introduced SRIKANDI as a more standardized and secure system. These differences cause tensions and disputes, hampering the efficiency and effectiveness of coordination between the two institutions. This contestation slows down the communication, monitoring and evaluation processes that should run smoothly and be integrated."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2024
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>