Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Belum banyak riset yang mengkaji tentang implementasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) secara komprehensif. Padahal kebijakan ini sangat penting karena hadir dengan earmarking spirit dalam penggunaan revenue cukai tembakau yang bertujuan mengawasi peredaran hasil tembakau, dan menangani dampak eksternal konsumsi tembakau, serta mitigasi cukai ilegal. Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat implementasi kebijakan DBH-CHT dan menganalisis kendala pelaksanaan yang dihadapi daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif berdasarkan teori Edward III dengan metode survei dan wawancara mendalam kepada 21 kabupaten/kota penerima DBH-CHT di Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat implementasi kebijakan DBH-CHT di 21 kabupaten/kota wilayah Propinsi Jawa Timur cukup berhasil dengan nilain 3.92 poin dari skala 5 atau mencapai 78%. Sementara kendala yang menghambat antara lain tidak ada indikator sasaran yang jelas dari penjabaran kegiatan yang diatur dalam PMK sehingga menimbulkan multitafsir bagi pemda. Kendala lainnya adalah belum adanya petunjuk teknis dari bupati/walikota dan kesulitan meentukan jangkauan industri hasil tembakau.

---

There is not so many research which examines the implementation on Revenue Sharing Fund of Tobacco Excise (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau / DBH-CHT) in a comprehensive manner. Though this policy is very important, because it is stipulated based on the earmarking spirit in the use of tobacco excise revenue aimed: to oversee the distribution of tobacco products; to address the external effects of tobacco consumption; and to mitigate the illegal excise clearance. This study aims to analyze the level of policy implementation on DBH-CHT and analyze the constraints of policy implementation in the regions. This study uses a quantitative approach based on the theory of Edward III by survey and in-depth interviews to 21 districts/cities in East Java Province which received DBH-CHT. The results showed that the levels of DBH-CHT policy implementation in 21 districts/cities in East Java Province is quite successful with 3.92 points out of a scale of 5 or reaches 78%. While in the barriers on policy implementation, among others are: there is no clear target indicators of specific activity regulated under the Minister of Finance Regulation (Peraturan Menteri Keuangan/PMK) which raised the multiple interpretations for the regions; lack of technical guidance for the regents/mayors to implement the policy and some difficulties to identify the tobacco industry."

"ABSTRAKDalam rangka penerapan asas desentralisasi, pemerintah pusat memberikan sebagian sumber keuangan kepada pemerintah daerah, salah satunya adalah Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT). Penggunaan DBH CHT bersifat earmark dan kebijakan penggunaannya pada tahun 2017 difokuskan pada bidang kesehatan. Pada pelaksanannya, terdapat permasalahan dalam penyerapan DBH CHT berupa rendahnya penyerapan anggaran yang terjadi di Kabupaten Karawang. Oleh karena itu, skripsi ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penggunaan DBH CHT khususnya untuk kesehatan di Kabupaten Karawang dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post-positivist melalui teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penggunaan DBH CHT di Kabupaten Karawang yang belum optimal disebabkan oleh dua hal, pertama faktor isi kebijakan yang mengatur penggunaan dana secara ketat, kedua dari faktor lingkungan implementasi, terdapat SKPD yang merasa enggan mengelola dana tersebut karena ketatnya peraturan dan pengawasan.

---

ABSTRACT

Central government provides some financial resources to local governments, such as The Revenue Sharing of Tobacco Excise (DBH CHT). In 2017, the use of DBH CHT was focused on health sector. However, in the implementation stage, there is a low absorption of the budget that occurs in Karawang Regency. Therefore, this thesis aims to analyze the implementation of DBH CHT policy and the factors that influence the implementation of the policy, especially in health sector. The research is conducted through post-positivist approach utilizing in-depth interview and literature studies to the data collection technic. The results of this study indicate that the implementation of DBH CHT policy in Karawang Regency is not optimal is caused by two things, first the content of policy which regulate the use of DBH CHT strictly, secondly from the context of implementation, there are implementers who feel reluctant to manage these funds due to strict regulations and supervision.

"

"ABSTRACT

Konsep earmarking di Indonesia salah satunya diterapkan pada Kebijakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu pelaksana kebijakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Indonesia. Penelitian ini membahas mengenai Implementasi Kebijakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Pasuruan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini menganalisis dari sisi isi implementasi dan sisi lingkungan implementasi. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa pada sisi isi kebijakan berhubungan dengan perubahan Peraturan Menteri Keuangan yang tadinya dianggap lebih memiliki keuntungan bagi daerah penerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sekarang menyebabkan pelaksanaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembaku terlalu ketat, sedangkan dari sisi lingkungan implementasi adanya perbedaan interpretasi Peraturan Menteri Keuangan dan kurangnya komunikasi antara organisasi perngkat daerah pelaksana kebijakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Pasuruan menjadi penyebab tidak terserapnya Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dengan optimal.Konsep earmarking di Indonesia salah satunya diterapkan pada Kebijakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu pelaksana kebijakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Indonesia. Penelitian ini membahas mengenai Implementasi Kebijakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Pasuruan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini menganalisis dari sisi isi implementasi dan sisi lingkungan implementasi. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa pada sisi isi kebijakan berhubungan dengan perubahan Peraturan Menteri Keuangan yang tadinya dianggap lebih memiliki keuntungan bagi daerah penerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sekarang menyebabkan pelaksanaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembaku terlalu ketat, sedangkan dari sisi lingkungan implementasi adanya perbedaan interpretasi Peraturan Menteri Keuangan dan kurangnya komunikasi antara organisasi perngkat daerah pelaksana kebijakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Pasuruan menjadi penyebab tidak terserapnya Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dengan optimal.

---

ABSTRACT

The concept of earmarking in Indonesia is applied to the Revenue Sharing of Tobacco Excie. Pasuruan regency is one of the implementers of Revenue Sharing of Tobacco Excise in Indonesia. This research disscusses regarding The Implementation of the Revenue Sharing of Tobacco Excise in Pasuruan regency. The approach used is qualitative descriptive method. This study analyzes of the content of policy and the context of implementation. Results of this study is on the content of the policy related to the change of the Minister of Finance Regulation that was considered more advantageous for the recipent before than the new one because the new one is too tight, while from the context of policy has a difference of Minister of Finance Regulation on the interpretation between the local government and the central government who implement the regulation in Pasuruan regency is the cause of the absorption of funds that are not maximal. "

"Kebijakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) adalah salah satu bentuk penerapan konsep earmarking di Indonesia. Sebagai penerima DBH CHT terbesar di Jawa Barat, Kabupaten Karawang berhasil memanfaatkannya untuk meningkatkan fasilitas kesehatan seperti pembangunan Rumah Sakit Khusus Paru dan Puskesmas Rawat Inap. Namun demikian, pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau tidak ada yang mencapai target anggaran dalam lima tahun terakhir. Oleh karena itu, penelitian ini mengevaluasi kebijakan pemanfaatan alokasi kebijakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Karawang dengan harapan hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan baru baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sehingga pemanfaatan DBH CHT kedepannya dapat direalisasikan lebih maksimal sesuai dengan regulasi yang berlaku. Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif. Penelitian ini menganalisis dengan enam kriteria evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, responsivitas, kecukupan, perataan, dan ketepatan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemanfaatan DBH CHT untuk aspek kesehatan telah dilaksanakan cukup baik. Namun demikian, untuk aspek kesejahteraan masyarakat dan penegakan hukum masih belum maksimal pemanfaatannya. Aspek kesejahteraan masyarakat, sulit untuk dimanfaatkan karena karakteristik Kabupaten Karawang belum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian, penegakan hukum sulit dimanfaatkan karena belum terjalinnya komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai setempat.

---

The Policy Revenue Sharing of Tobacco Excise is one of the implementation concept of earmarking in Indonesia. As the largest recipient of the CHT DBH in West Java, Karawang Regency has succeeded in utilizing it to improve health facilities such as the construction of a Special Pulmonary Hospital and Inpatient Health Center. However, the utilization of the Revenue Sharing of Tobacco Excise has not reached the budget target in the last five years. Therefore, this study will evaluate the policy on the utilization of Revenue Sharing of Tobacco Excise Sharing Fund allocation in Karawang Regency with the hope that the results of this study can provide new knowledge for both the central government and local governments so that the utilization of DBH CHT in the future can be realized more optimally in accordance with the regulation. This study analyzes the six policy evaluation criteria proposed by Dunn which are effectiveness, efficiency, responsivity, adequacy, appropriateness, and equity. The results of this study indicate that the utilization of Revenue Sharing of Tobacco Excise for the health aspect has been implemented quite well. However, for the aspect of community welfare and law enforcement, the utilization is not optimal yet. The aspect of community welfare is difficult to utilize because the characteristics of Karawang Regency are not inline with the regulation. Moreover, Law enforcement is difficult to utilize because the communication between the local government and the local Customs and Excise Supervision and Service Office is not yet sufficient enough."

"Kualitas lingkungan dari area industri farmasi menjadi salah satu aspek yang menentukan mutu dan kualitas sediaan farmasi yang diproduksi. Oleh karena itu diperlukan suatu usaha untuk menjamin bahwa selama proses produksi sediaan farmasi terhindar dari partikulat, atau mikroba dari lingkungan yang mengontaminasi sediaan. Data hasil pemantauan lingkungan hendaknya didokumentasikan sedemikian rupa sehingga dapat dianalisis sebagai bagian penting dari Sistem Mutu Industri Farmasi. Pada laporan ini, dilakukan pembuatan dan analisis tren dari data hasil environmental monitoring secara mikrobiologi di PT. CKD OTTO Pharmaceuticals selama periode tahun 2018 – 2020. Trendline yang dihasilkan dari sejumlah data tersebut memberikan berbagai macam kecenderungan yang dapat digunakan untuk memprediksi atau mengestimasi kemungkinan tren yang akan terjadi di periode selanjutnya.

 

Hipertensi diketahui menjadi salah satu penyakit kardiovaskular yang paling berkontribusi dalam menyebabkan kematian secara global. Sejumlah 9,4 juta kematian di seluruh dunia setiap tahunnya diakibatkan karena adanya komplikasi akibat hipertensi. Apotek merupakan salah satu fasilitas kesehatan, tempat dilakukannya praktik kefarmasian oleh Apoteker yang diselenggarakan guna mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien, khususnya pasien penderita hipertensi. Pada laporan ini, dilakukan analisis terhadap sejumlah resep pasien hipertensi di Apotek Roxy Tanjung Duren selama periode bulan Mei tahun 2020. Hasil yang didapatkan yaitu diketahui bahwa umumnya terapi hipertensi yang diberikan sudah sesuai dengan dosis yang dianjurkan dan indikasi yang diharapkan (rasional).

---

The environmental quality of the pharmaceutical industry area is one of the aspects that determines the quality of pharmaceutical preparations. Therefore, an effort is needed to ensure that during the production process of pharmaceutical preparations, particulates or microbes from the environment that contaminate the preparations are avoided. Environmental monitoring data should be documented in such a way that it can be analyzed as an important part of the Quality System. In this report, the development and trend analysis of environmental monitoring data by microbiology is carried out at PT. CKD OTTO Pharmaceuticals during the period 2018 - 2020. The trendline generated from several data provides various kinds of trends that can be used to predict or estimate possible trends that will occur in the next period.

 

Hypertension is known to be one of the cardiovascular diseases that contribute most to death globally. Approximately 9.4 million deaths worldwide each year are caused by complications due to hypertension. The pharmacy is one of the health facilities, a place to implement pharmacy practices by pharmacists which is held to achieve definite results to improve the quality of life of patients, especially patients with hypertension. In this report, an analysis of several prescriptions of hypertension patient was carried out at the Apotek Roxy Tanjung Duren during the period May 2020. The results obtained show that generally hypertension therapy given is in accordance with the recommended dosage and the expected indication (rational)."

"Pada pembuatan obat, pengendalian menyeluruh adalah sangat esensial untuk menjamin bahwa konsumen menerima obat yang bermutu tinggi. Pembuatan secara sembarangan tidak dibenarkan bagi produk yang digunakan untuk menyelamatkan jiwa, atau memeliharakan kesehatan. Apotek yang merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan, adalah suatu sarana memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat yang diselenggarakan secara sendiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi. PBF adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran sediaan farmasi dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pedagang Besar Farmasi (PBF) sebagai merupakan salah satu unit terpenting dalam kegiatan penyaluran sediaan farmasi ke fasilitas pelayanan kesehatan seperti apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik dan toko obat agar dapat sampai ke tangan masyarakat. Apoteker sebagai penanggung jawan di PBF harus mampu melakukan kegiatan pengelolaan sediaan farmasi di PBF dimulai dari pengadaan, penyimpanan hingga pendistribusia sediaan farmasi ke sarana pelayanan kesehatan.

---

In drug manufacturing, comprehensive control is essential to ensure that consumers receive high quality drugs. Indiscriminate manufacture is not allowed for products used to save lives, or maintain health. Pharmacy which is one of the health service facilities, is a means of maintaining and improving health, preventing and curing disease and restoring the health of individuals, families, groups and communities which are held individually or together in an organization. Pharmaceutical wholesaler is a company in the form of a legal entity that has a license for the procurement, storage, distribution of pharmaceutical preparations in large quantities in accordance with the provisions of the legislation. Pharmacy Wholesalers is one of the most important units in the distribution of pharmaceutical preparations to health service facilities such as pharmacies, hospital pharmacy installations, health centers, clinics and drug stores so that they can reach the people. The pharmacist as the person in charge of the pharmaceutical wholesaler must be able to carry out the management of pharmaceutical preparations at the pharmaceutical wholesaler starting from procurement, storage to distribution of pharmaceutical preparations to health care facilities."

"Apoteker memiliki peran penting dalam melakukan pekerjaan kefarmasian. Apoteker dituntut untuk memiliki pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang baik. Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa profesi apoteker untuk menjadi calon apoteker yang andal di masa depan. PKPA menjadi sarana bagi mahasiswa profesi apoteker untuk mendapatkan bekal pengetahuan dan pengalaman, serta meningkatkan keterampilan dalam melakukan pekerjaan kefarmasian sebelum memasuki dunia kerja. PKPA dilaksanakan di PT XYZ periode Januari-Maret 2022, Puskesmas Kecamatan Jagakarsa periode April 2022, dan Apotek Atrika periode Mei-Juni 2022. Tugas khusus PKPA industri di PT XYZ yang dilakukan adalah implementasi konsep 5R di area produksi injeksi PT XYZ. Implementasi konsep 5R di area produksi dilakukan dengan membuat kriteria standar 5R, menetapkan person in charge yang bertanggung jawab memantau terlaksananya 5R, dan checklist audit. Konsep 5R juga diterapkan pada dokumen dan gudang perlengkapan produksi sehingga dihasilkan kondisi yang terlihat lebih ringkas, rapi, bersih, dan kondisi tersebut tetap bertahan dalam jangka waktu yang lama. Tugas khusus PKPA di Puskesmas Kecamatan Jagakarsa yang dilakukan adalah penyuluhan beyond-use date dan expired date obat pada pasien rawat jalan di Puskesmas Kecamatan Jagakarsa dengan media banner dan leaflet. Tugas khusus PKPA di Apotek Atrika yang dilakukan adalah pengkajian resep terkait permasalahan gigi pada pasien dewasa sebagai bentuk praktik pelayanan farmasi klinik di Apotek Atrika. Melalui proses PKPA di industri farmasi, puskesmas, dan apotek, calon apoteker diharapkan memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang sesuai untuk menjadi bekal dalam melakukan pekerjaan kefarmasian ketika berada di dunia kerja.

---

Pharmacists have important role in pharmacy practice. Pharmacists are required to have knowledge, skills and good behavior. Pharmacist professional practice is an activity that aims to prepare students of the pharmacist profession to become reliable pharmacist candidates in the future. It’s a means for pharmacist profession students to gain knowledge and experiences, and to improve skills in doing pharmacy practice before entering the world of work. The pharmacist professional practices (interships) were held at PT XYZ period January-March 2022, Puskesmas Kecamatan Jagakarsa period April 2022, and Apotek Atrika period May-June 2022. Special assignment of internship at PT XYZ was implementation of the 5R concept in the injection production area of PT XYZ. The implementation of the 5R concept in the production area was carried out by making 5R standard criteria, made a list of person in charge who are responsible for monitoring the implementation of 5R, and checklist for audit. The 5R concept was also applied to documents and production equipment warehouse so as to produced conditions that look more concise, neat, clean, and these conditions last for a long time. Special assignment of internship at Puskesmas Kecamatan Jagakarsa was counseling of medicine beyond-use date and expired date to outpatients at Puskesmas Kecamatan Jagakarsa with banner and leaflet as information media. Special assignment of internship at Apotek Atrika was prescriptions screening related to dental problems in adult patients as a form of clinical pharmacy practice at Apotek Atrika. Through the interships at pharmaceutical industry, public health centers, and pharmacy, pharmacist candidate is expected to acquire appropriate knowledge, skills, and experience to perform good pharmacy practice.

"

"Seorang apoteker memegang peranan penting di industri farmasi dan apotek. Apotek harus memenuhi standar kompetensi sebagai persyaratan unutk memasuki dunia kerja dan menjalani praktik porfesi. Standar kompetensi apoteker Indonesia terdiri dari sepuluh (10) standar kompetensi sebagai kemampuan yang diharapkan oleh apoteker saat lulus dan masuk ke tempat praktik kerja profesi. Sebagai bekal dan pengalaman calon apoteker unutk dapat memahami peranapoteker dan meningkatkan kompetensi, aka dilakasanakan Praktik Kerja Profesi Apoteker di PT Takeda Indonesia dan Apotek Atrika selama periode bulan Januari-Maret 2020. Selama PKPA, diharapkan calon apoteker dapat memperluas wawasan, pemahaman, dan pengalaman untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di tempat praktik kerja profesi

---

A pharmacist plays an important role in the pharmaceutical and pharmacy industry. Pharmacy must meet competency standards as a requirement to enter the world of work and undergo porphyry practices. Indonesian pharmacist competency standards consist of ten (10) competency standards as the abilities expected by pharmacists when they graduate and enter professional work practices. As a provision and experience for prospective pharmacists to be able to understand the role of pharmacists and improve competence, a Professional Pharmacist Work Practice will be held at PT Takeda Indonesia and the Apotek Atrika during the period January-March 2020. During PKPA, it is hoped that prospective pharmacists can broaden their horizons, understandings, and experiences for perform pharmaceutical work in a professional work practice"

"ABSTRAKPasar industri farmasi obat bebas telah berkembang selama 10 tahun terakhir di Indonesia dan situasi ini diperkirakan akan terus berlanjut. Potensi peningkatan permintaan hingga 8,5% per tahun. Perusahaan harus tetap menerapkan langkah dan strategi inisiatif untuk mengembangkan produk baru agar tetap kompetitif. Penjadwalan pengembangan produk baru akan menghadapi berbagai risiko berbeda yang dapat mempengaruhi dan mengganggu waktu penyelesaian pada jadwal yang telah direncanakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis risiko jadwal pengembangan produk baru di industri farmasi obat bebas sebagai referensi untuk mencegah kegagalan pada penjadwalan kegiatan sejenis. Studi ini menggabungkan metode Bayesian Network dan simulasi Monte Carlo untuk menyusun penilaian risiko terintegrasi yang berdampak pada target penyelesaian aktivitas pengembang produk. Ada 3 risiko utama yang teridentifikasi untuk diprioritaskan, yaitu keterlambatan proses pemilihan pemasok, implementasi proses yang tidak berkualitas, dan panjangnya waktu yang diperlukan importase bahan. Simulasi Monte Carlo iterasi 1000 menghasilkan kemungkinan terbesar pengembangan produk baru obat bebas ini akan selesai dalam 37 bulan dengan kemungkinan 15,5%. Total kemungkinan penyelesaian antara 35-37 bulan pada iterasi ini adalah 40,2%.

---

ABSTRACTMarket of over-the-counter pharmacy industry has been growing during the last 10 years in Indonesia and this situation is predicted to continue. The potential increase of demand is up to 8.5% per year. Manufacturer should keep their initiative action and strategy to develop a new product to stay competitive. New product development project faces different risks that could influence and interrupt completion at planned timeline. This study aims to construct project risk management of new product development in over-the-counter pharmacy industry as a reference to prevent identical failure in concurrent project. This study combines Bayesian Network and Monte Carlo simulation method to construct risk assessment for aggregated risk which impact on the completion target of the project. There are 3 major risks has been identified to be prioritized, which are delay in supplier selection, not qualified implementation process, and long lead time required for importation of materials. Monte Carlo Simulation under 1000 iteration results in most possible completeness of new product development within 37 months (15.5%). Total probability to complete within 35-37 months is 40.2%."

"Apoteker merupakan profesi yang memiliki peran penting dalam pekerjaan kefarmasian. Praktik kerja profesi apoteker merupakan kegiatan pelatihan bagi calon apoteker yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai peran apoteker di dunia kerja serta meningkatkan kompetensi yang dimiliki calon apoteker. Pelaksanaan praktik kerja profesi apoteker di sarana pelayanan kefarmasian merupakan salah satu aspek penting untuk menghasilkan seorang apoteker profesional. Praktik kerja profesi apoteker dilaksanakan di PT Soho Industri Pharmasi pada periode Januari hingga Februari 2022 dan Apotek Roxy Biak pada periode April 2022. Melalui kegiatan praktik kerja di industri farmasi dan apotek, calon apoteker diharapkan dapat menambah pengetahuan, pemahaman, pengalaman dan keterampilan yang dimilikinya.

---

Pharmacists are professions that have an important role in pharmaceutical work. Pharmacists professional practice is a training activity for future pharmacists which aims to provide an overview about pharmacists role in our work society, and enhance the competences of future pharmacists. The implementation of pharmacists professional practice in pharmaceutical service facilities is one of the important aspects to produce a professional pharmacist. The pharmacists professional practice is held at PT Soho Industri Pharmasi from January to February 2022 and Apotek Roxy Biak in April 2022. Through this pharmacists professional practice at pharmaceutical industry and pharmacy, future pharmacists are expected to increase their knowledge, understanding, experience, and skills.

"