Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Program Keluarga Harapan merupakan program yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial untuk memberikan bantuan sosial bersyarat kepada masyarakat terutama keluarga kurang mampu atau keluarga miskin. Penelitian dilakukan untuk memahami implementasi PKH di Kelurahan Kampung Seraya Kecamatan Batu Ampar Kota Batam. Pemilihan lokasi penelitian mempertimbangkan jumlah Keluarga Penerima Manfaat PKH dan jumlah graduasi mandiri di tiap kelurahan Kecamatan Batu Ampar. Proses pengumpulan data dilaksanakan dengan wawancara bersama informan, observasi, dan studi dokumen. Tujuan lainnya untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat dari pelaksanaan program tersebut, serta merumuskan strategi guna meningkatkan implementasi PKH. Hasil dari penelitian implementasi PKH di Kelurahan Kampung Seraya sudah berjalan, tetapi memiliki beberapa kekurangan, yaitu masih adanya ketidaksesuaian identitas diri Keluarga Penerima Manfaat PKH yang tercatat dalam DTKS, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan bank penyalur sehingga memengaruhi penyaluran dana bantuan. Terdapat juga beberapa faktor pendorong dan penghambat yang memengaruhi implementasi PKH. Saran yang dapat direkomendasikan penulis adalah melakukan pengembangan dan peningkatan dari kekuatan dan peluang yang dimiliki. Selain itu, peneliti juga merancang model strategi pemutakhiran data Keluarga Penerima Manfaat PKH guna meminimalkan ketidaksesuaian identitas diri."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif pengelolaan hibah luar negeri pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Analisis dilakukan melalui telaah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan KKP tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 dan hasil wawancara dengan narasumber yang terlibat langsung dalam pengelolaan hibah luar negeri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan hibah luar negeri di lingkup KKP telah dilakukan secara berjenjang dan telah menerapkan kebijakan satu pintu (one gate policy). Namun, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi KKP dalam pengelolaan hibah luar negeri. Oleh karena itu, KKP tengah berusaha melakukan beberapa upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut.

---

The purpose of this research is to analyze comprehensively the management of foreign grant received by Ministry of Marine Affairs and Fisheries. The analysis was done through understanding the results of BPK audit on financial statements of Ministry of Marine Affairs and Fisheries from 2009 to 2012 and interpreting interview results. The research shows that the management of foreign grant has been done thoroughly from the lowest to the highest entities and one gate policy has also been implemented. Nevertheless, there are several problems faced by the ministry in managing foreign grant. Therefore, the ministry is trying to create solutions in order to overcome the problems."

"Dampak 'syok Cina' pada mitra dagang merupakan sumber guncangan yang besar terhadap pasokan yang menggusur produsen manufaktur dinegara-negara lain, selain itu juga menjadi sumber guncangan permintaan yang mendorong berbagai sektor luar negeri termasuk yang memproduksi produk primer, perantara, dan jasa. Namun, banyak literatur hanya menekankan pada syok pasokan dan dampaknya, meninggalkan sejumlah besar pertanyaan terhadap 'syok Cina'. Kami melakukan melakukan penelitian penting dengan menjelaskan 'syok Cina' dari dua sisi dan dampaknya di beberapa negara (Brasil, Indonesia, India, Meksiko, dan Turki) yang hasil penelitian dinegara-negara tersebut masih sedikit dan tidak dapat dibandingkan secara langsung. Dengan menggunakan kerangka kerja akuntansi input-output yang menyoroti aspek penciptaan lapangan kerja dari ekspor bersama dengan aspek pengurangan tenaga kerja melalui impor, kami menyajikan penelitian tentang efek ketenagakerjaan dari perdagangan bilateral dengan China selama periode 1995-2011. Hasil kami menunjukkan bahwa mempertimbangkan efek dari penawaran dan permintaan yang terkait dengan guncangan Cina menyebabkan 3,7 juta pekerjaan hilang di negara-negara ini, dibandingkan dengan 11,8 juta jika hanya syok pasokan yang dipertimbangkan. Kecuali Brasil, semua negara lain mengalami penurunan permintaan tenaga kerja terkait dengan perdagangan bilateral dengan China.

---

The impact of 'China shocks' on trading partners is a source of a massive supply shock that displaces foreign manufacturing producers, combined with an important source of demand shock that propelled forward a wide range of foreign sectors including those producing primary products, intermediates, and services. Yet, much of the emphasis of the literature has been placed on the supply shock and its impact, leaving a large span of 'China shocks' unexplained.

We undertake the important task to account for the dual track of 'China shocks' and their impacts on a representative set of emerging economies (Brazil, Indonesia, India, Mexico, and Turkey) for which the evidence remains scanty and not directly comparable. Using a global input-output accounting framework which highlights the job creation aspect of exports along with the job destruction aspect of imports, we provide evidence on the employment effect of bilateral trade with China over the 1995-2011 period.

Our results suggest that considering the net effect of supply and demand related to China shocks leads to 3.7 million job losses for these economies, compared to 11.8 million if only the supply shock has been considered. Except for Brazil, all other countries have experienced job losses associated with net exports with China, the direct result of the resource sector. When we isolate the portion of employment changes associated only to the exogenous effects to this set of economies, they all become subject to important job losses."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh timbulnya stres pada pendamping sosial PKH karena semakin tingginya beban kerja dan banyaknya kendala yang dirasakan akibat dari perkembangan program bantuan sosial di Indonesia selama masa pandemi Covid-19 sampai saat ini. Padahal posisi pendamping sosial PKH sangat vital bagi keberhasilan program, karena mereka yang mengawal pelaksanaan program di lapangan dan harus berhadapan langsung dengan penerima manfaat. Penelitian ini membahas mengenai gambaran kondisi stres, strategi coping, serta sumber dan bentuk dukungan sosial yang dimiliki pendamping sosial PKH Kecamatan Trowulan dalam menghadapi kondisi stres. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara mendalam, studi dokumen, dan observasi. Sedangkan teknik pemilihan informan yang digunakan yaitu purposive sampling dengan jumlah informan sebanyak sepuluh orang yang terdiri dari satu orang koordinator kecamatan, tujuh orang pendamping sosial PKH, dan dua orang Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH. Penelitian ini dilaksanakan pada rentang waktu Oktober 2022-Juni 2023 di Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gejala stres yang dirasakan pendamping sosial PKH Kecamatan Trowulan adalah gejala fisik dan psikologis. Gejala fisik yang dialami berupa tekanan darah tinggi, sakit kepala dan pusing, serta kelelahan, sedangkan gejala psikologis yang dirasakan berupa marah dan kesal serta perasaan bersalah. Adapun stressor yang dialami pendamping, diantaranya singkatnya waktu untuk menyelesaikan pekerjaan, permasalahan yang menyangkut KPM, beban kerja yang tinggi dan kompleks, rotasi wilayah dampingan, urusan domestik pendamping, perubahan pada teknologi yang digunakan dalam pengelolaan data KPM, persoalan gaji, dan tantangan graduasi KPM PKH. Untuk strategi coping yang digunakan oleh para pendamping adalah problem-focused coping dimana pendamping berusaha untuk mengurangi atau menghilangkan sumber stres dan emotion-focused coping dimana pendamping berusaha untuk meminimalkan emosi negatif yang timbul dari stres. Sedangkan bentuk dukungan sosial yang didapatkan para pendamping berupa emotional or esteem support, tangible or instrumental support, dan informational support. Berbagai bentuk dukungan sosial tersebut bersumber dari lingkungan pekerjaan (organizational) yaitu rekan kerja, atasan, keluarga penerima manfaat PKH, pemerintah desa, serta pemerintah daerah dan juga lingkungan keluarga (family) yaitu pasangan dan anak.

---

This research is motivated by the emergence of stress on PKH social facilitators due to the increasing workload and the many obstacles that are felt as a result of the development of social assistance programs in Indonesia during the Covid-19 pandemic to date. In fact, the position of PKH social facilitators is very vital for the success of the program, because they oversee the implementation of the program in the field and have to deal directly with beneficiaries. This study discusses the description of stressful conditions, coping strategies, as well as the sources and forms of social support that PKH social facilitators in Trowulan District have in dealing with stressful conditions. The approach used in this research is a qualitative approach with a descriptive research type. The data collection techniques used are in-depth interviews, document studies, and observation. While the informant selection technique used was purposive sampling with ten informants consisting of one sub-district coordinator, seven PKH social assistants, and two PKH Beneficiary Families (KPM). This research was carried out in the period October 2022-June 2023 in the Trowulan District, Mojokerto Regency. The results showed that the symptoms of stress felt by PKH social facilitators in Trowulan District were physical and psychological symptoms. Physical symptoms are experienced in the form of high blood pressure, headaches and dizziness, and fatigue, while psychological symptoms are felt in the form of anger and annoyance and feelings of guilt. The stressors experienced by facilitators include short time to complete work, problems related to KPM, high and complex workload, rotation of assisted areas, domestic affairs of companions, changes in technology used in KPM data management, salary issues, and challenges to KPM graduation PKH. The coping strategies used by the facilitators are problem-focused coping where the facilitators tries to reduce or eliminate sources of stress and emotion-focused coping where the facilitators tries to minimize negative emotions that arise from stress. Meanwhile, the forms of social support obtained by the facilitators were in the form of emotional or esteem support, tangible or instrumental support, and informational support. These various forms of social support come from the work environment (organizational), namely co-workers, superiors, PKH beneficiary families, village government, and local government and also the family environment, namely spouses and children."

"Penambahan komponen lanjut usia pada PKH sejak tahun 2016 merupakan salah satu bentuk bantuan yang diberikan oleh pemerintah khususnya melalui Kementerian Sosial untuk bisa memberikan kesejahteraan sosial bagi lansia miskin terutama pada pemenuhan kebutuhan hidup sehari – hari. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana implementasi PKH dalam komponen lanjut usia di Provinsi DKI Jakarta dengan menggunakan teori yang disampaikan oleh Moulton & Sandfort (2017) tentang Strategic Action Field Framework for Policy Implementation (SAFs). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivist, teknik pengumpulan data melalui data primer yang dilakukan dengan wawancara mendalam dan data sekunder berupa studi literatur. Hasil dari penelitian ini menggambarkan secara garis besar pengimplementasian PKH bagi komponen lanjut usia sudah baik untuk membantu pemenuhan kebutuhan hidup lansia. Namun, terdapat beberapa hal yang perlu dibenahi oleh pemerintah yaitu terkait dengan pengoordinasian DTKS dengan yang terjadi di lapangan, memberikan sosialisasi kepada KPM PKH lansia perihal bantuan PKH agar tidak salah persepsi, penambahan anggaran dan kuantitas SDM pelaksana PKH di DKI Jakarta, dan dibutuhkan keterlibatan DPRD dalam penanganan PKH di DKI Jakarta.

---

The addition of the elderly component to PKH since 2016 is one form of assistance provided by the government, especially through the Ministry of Social Affairs to be able to provide social welfare for the poor elderly, especially in meeting the needs of daily life. Therefore, this study aims to describe how PKH is implemented in the elderly component in DKI Jakarta using the theory by Moulton & Sandfort (2017) regarding the Strategic Action Field Framework for Policy Implementation (SAFs). The method used in this study is post-positivist, data collection techniques through primary data conducted by in-depth interviews and secondary data in the form of literature studies. The results of this study describe in general terms the implementation of PKH for the elderly component is good to help meet the needs of the elderly. However, there are several things that need to be addressed by the government, namely related to coordinating DTKS with what is happening in the field, providing socialization to the elderly PKH KPM regarding PKH assistance so as not to misperceive, increasing the budget and quantity of PKH implementing human resources in DKI Jakarta, and the involvement of DPRD in handling PKH in DKI Jakarta."

"Penelitian ini mengkaji fenomena mobilitas sosial intragenerasi yang dialami oleh penerima manfaat program bantuan sosial pemerintah di salah satu kecamatan termiskin di Jakarta Timur (Kecamatan Cakung). Studi-studi terdahulu telah menempatkan kebijakan sosial (seperti program bansos, rumah layak huni, dan kredit mikro) sebagai salah satu faktor pendorong mobilitas sosial dan pengentasan kemiskinan. Penelitian ini berargumen bahwa Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) yang berhasil mengalami mobilitas sosial intragenerasi naik adalah mereka yang mampu memanfaatkan dengan baik bantuan sosial tersebut untuk meningkatkan status sosial-ekonomi mereka serta mampu terhindar dari berbagai efek negatif dari bantuan sosial tersebut. Kemampuan mereka ini pun tak bisa lepas dari faktor seperti sifat individu serta karakteristik sosial-ekonomi mereka yang dapat mendorong maupun menghambat proses mobilitas sosial. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya memperhatikan pemahaman subjektif dari para penerima manfaat kebijakan terkait perpindahan status-ekonomi yang mereka alami. Untuk itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus; dengan metode pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi dokumen. Informan kunci dalam penelitian ini adalah 8 orang perempuan anggota KPM Transisi (telah menerima bantuan lebih dari 5 tahun) yang merupakan penerima langsung dari PKH. Perempuan (khususnya ibu) dalam masyarakat kita umumnya juga memiliki peran sosial lebih dalam mengurus keluarga, sehingga bisa jadi memiliki pemahaman lebih terkait kondisi sosial-ekonomi keluarganya.Hasil Penelitian menemukan adanya KPM PKH yang mengalami proses mobilitas intragenerasi naik (movers), mobilitas turun (fallers), dan tetap (always poor/never poor). KPM yang berhasil mengalami mobilitas intragenerasi naik adalah mereka yang secara objektif mampu memanfaatkan dengan baik bantuan sosial tersebut untuk meningkatkan status sosial-ekonomi (peningkatan pendapatan, pengembangan usaha) serta secara subjektif telah menilai bahwa dirinya telah mengalami peningkatan (misal: tidak lagi membutuhkan bantuan sosial). Keberhasilan tersebut pun tak lepas dari faktor-faktor di luar pelaksanaan kebijakan sosial (PKH) seperti sifat individu serta karakteristik sosial-ekonomi dari KPM.

---

This study examines the phenomenon of intragenerational social mobility experienced by beneficiaries of a governmental social assistance program in one of the poorest sub-districts in East Jakarta (Cakung District). Previous studies have placed social policies (such as social assistance programs, livable housing, and microcredit) as one of the factors driving social mobility and poverty alleviation. This research argues that Beneficiary Families of the Family Hope Program (KPM PKH) who are successful in experiencing upward intragenerational social mobility are those who can make good use of this social assistance to improve their socioeconomic status and can avoid its various negative effects. Their abilities cannot be separated from factors such as their individual characteristics and socio-economic characteristics which can encourage or hinder the process of social mobility. This research also highlights the importance of noticing the subjective understanding of policy beneficiaries regarding the shift in economic status that they experience. For this reason, this research uses a qualitative approach with a case study type of research; with data collection methods in the form of in-depth interviews and document studies. The key informants in this research were 9 female members of Transition KPMs (who had received assistance for more than 5 years) who are direct recipients of PKH. Women (especially mothers) in our society generally also have more social roles in taking care of the family so that they may have a better understanding of their family’s socio-economic conditions. Research results found that there are KPM PKH who experience a process of intragenerational upward mobility (movers), downward mobility (fallers), and immobility (always poor/never poor). KPMs who are successful in experiencing intragenerational upward mobility are those who are objectively able to make good use of social assistance to improve their socio-economic status (e.g. increased income or business development) and subjectively assess that they have experienced improvement (e.g. no longer need social assistance). This success cannot be separated from factors outside the implementation of social policy (PKH), such as KPM's individual and socio-economic characteristics."

"Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan membahas implementasi program Usaha Ekonomis Produktif Karang Taruna dan Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Usaha Ekonomis Produktif Karang Taruna di Kelurahan Kampung Lalang.Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya fenomena implementasi program Usaha Ekonomis Produktif Karang Taruna, oleh remaja/pemuda Karang Taruna di Kelurahan Kampung Lalang bertujuan untuk mencegah dan mengatasi permasalahan sosial seperti penyalahgunaan narkoba, perkelahian dan lain-lain dikalangan remaja/pemuda khususnya dan masyarakat pada umumnya, akibat pengangguran dan putus sekolah. Menciptakan lapangan kerja kolektif sektor informal bagi para remaja/pemuda di wilayah Desa/ Kelurahan.Memperhatikan betapa besarnya manfaat kegiatan UEP Karang Taruna dalam proses pembinaan pemuda maka yang menjadi pertanyaan penelitian ini sebagai berikut : Bagaimana sebenarnya pelaksanan Usaha Ekonomis Produktif dan factor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan Usaha Ekonomis Produktif Karang Taruna tersebut?Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, studi kepustakaan, dan wawancara tidak berstruktur. Pemilihan informan ini menggunakan snow ball technique.Karang Taruna adalah wadah Pembinaan dan Pengembangan generasi muda, yang tumbuh atas dasar kesadaran dan rasa tanggungjawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda wilayah desa/kelurahan, bergerak terutama dalam bidang kesejahteraan sosial.Usaha Ekonomis Produktif Karang Taruna (UEP) adalah salah satu program pokok Karang Taruna dalam menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial generasi muda di Desa/Kelurahan melalui kegiatan pelatihan ketrampilan kerja, pemberian modal kerja dan kegiatan Kelompok Usaha Bersama dalam mengelola jenis-jenis Usaha Ekonomis Produktif tertentu yang sesuai dengan kondisi lingkungan dan kemampuan anggota serta dapat memberi penghasilan kepada anggotanya.Secara umum implementasi program Usaha Ekonanus Produktif Karang Taruna di Kelurahan Kampung Lalang sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari tercapainya tujuan dari pelaksanaan Usaha Ekonomis Produktif yaitu mampu memberikan lapangan perkerjaan, keterampilan, pengalaman bagi para remaja/pemuda diwilayahnya, dan terhindar dari berbagai hal yang dapat menjerumuskan para remaja dan pemuda, seperti antara lain penyalahgunaan narkoba, kenakalan remaja, kehidupan seks bebas dan perilaku kriminal yang dapat menimbulkan keresahan sosial.Implementasi program Usaha Ekonomis Produktif Karang Taruna di Kelurahan Kampung Lalang juga menghadapi kendala-kendala seperti usaha-usaha kecil lainnya yaitu : Keterbatasan modal usaha disebabkan karena modal berasal dari sumbangan banyak pihak seperti: swadaya para anggota, donatur, Pemerintah Kelurahan dan Kecamatan, Dinas Sosial serta berbagai instansi pemerintah lainnya. Pemasaran juga kurang berhasil hal ini disebabkan karena keterbatasan modal usaha sehingga kualitas yang dihasilkan kurang diminati.Hasil analisa menunjukkan bahwa Usaha Ekonomis Produktif Karang Taruna Usaha Ekonomis Produktif Karang Taruna adalah salah satu model usaha kesejahteraan sosial generasi muda yang berbasis pada produktivitas dan efisiensi yang terbentuk dari fenomena kehidupan sosial generasi muda yang timbul dari masalah-masalah putus sekolah, waktu lowong remaja yang tidak terisi secara positif, keterbatasan kemampuan tenaga kerja usia muda, dan keterbatasan lapangan kerja. UEP Karang Taruna juga termasuk dalam golongan usaha kecil, hanya saja pada pelaksanaannya lebih ditekankan pada aspek sosial, namun diharapkan mampu menjadi usaha komersil seperti usaha kecil lainnya.Terhadap Usaha Ekonomis Produktif Karang Taruna Kelurahan Kampung Lalang yang dinilai berhasil dan perlu dikembangkan perlu diberikan dukungan kebijakan kredit perbankan yang sesuai dengan karakter usaha, perlu dirumuskan strategi pemasaran produk yang meluas dan efisien melalui keijasama "bapak angkat" dengan para pengusaha atau perusahaan-perusahaan yang peduli pada masalah-masalah kepemudaan di Kota Medan, caranya dengan mengajukan proposal kerjasama yang feasible, tranrsparanis, dan accouniables, dengan dukungan rekomendasi dan pemerintah setempat."

"Artikel ini membahas penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) di Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan (Balitbang Kemhan). Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dan studi dokumen. Temuan penelitian menunjukkan masih adanya beberapa permasalahan terkait penatausahaan BMN, baik dalam hal pencatatan maupun inventarisasi. Dalam hal pencatatan, masalah yang dijumpai di antaranya pencatatan salah akun, pencatatan tidak didukung dengan dokumen sumber yang diperlukan, pengecekan fisik barang tidak pernah dilakukan, dan sering terjadi selisih data antara pencatatan pada penyusunan laporan BMN dan penyusunan laporan keuangan. Dalam hal inventarisasi, permasalahannya meliputi inventarisasi belum dilakukan secara optimal, barang riil yang ada saat ini belum sesuai dengan daftar di SIMAK-BMN, inventarisasisulit dilaksanakan karena kurangnya petugas BMN."

"ABSTRAKPekerja rumahan merupakan pekerja borongan yang dilakukan di rumah dan dibayar berdasarkan upah satuan. Kemunculan pekerja rumahan di Indonesia sejalan dengan perkembangan industrialisasi modern. Pada skripsi ini, pekerja rumahan dibahas sebagai subjek utama dengan memfokuskan pada kondisi yang dialami. Dalam rangka kepentingan pembuatan kebijakan pekerja rumahan di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan menggunakan studi kasus pekerja rumahan di Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui kondisi pekerja rumahan dan peran pemerintah dalam menanggapi permasalahan pekerja rumahan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, serta metode pengumpulan data berupa wawancara dan observasi. Analisis penemuan data dilakukan dengan menggunakan teori sistem dunia dan prisma kejahatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja rumahan tanpa disadari telah mengalami eksploitasi pekerjaan berkaitan dengan upah yang rendah, jam kerja yang panjang, tidak adanya jaminan sosial dan kesehatan, serta tidak memiliki kontrak kerja. Pemerintah, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan sebagai pihak yang bertanggung jawab secara tidak langsung mengabaikan kondisi eksploitasi yang dialami oleh pekerja rumahan tersebut. Dengan demikian, pekerja rumahan dapat disebut sebagai korban eksploitasi karena adanya pengabaian oleh pemerintah.

---

ABSTRACT

Home-based workers are subcontracted workers who work at home for employers or their intermediaries, usually on a piece rate basis. The emergence of home-based workers in Indonesia goes along with the growth of modern industrialization. In this thesis, home-based workers are discussed as the main subject by focusing on their conditions as workers. In order to establish home-based workers policy in Indonesia. This study used the issue of home-based workers in Karawaci subdistrict of Tangerang city using a descriptive qualitative research, and the data was collected from interviews and field observation. In addition, the study was analyzed with world system theory and crime prism. The result indicate that home-based workers, unwittingly, have undergone work exploitations related to underpayment, excessive working hours, the lack of social and health security, and the absence of working contract. It also argued that the government, especially the Ministry of Manpower, indirectly overlooked the exploitations experienced by home based workers. Thereby, this research showed that home based workers can be considered as victim of exploitation, due to the governments indifference."

"Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang harus diperhatikan dan diselesaikan oleh Pemerintah. Program Keluarga Harapan PKH merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka pengentasan dan penanggulangan kemiskinan. Penelitian ini membahas mengenai implementasi Program Keluarga Harapan PKH di Kecamatan Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Program Keluarga Harapan PKH di Kecamatan Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat masih belum berjalan secara maksimal. Hal ini dikarenakan masih terdapatnya beberapa dimensi dari implementasi kebijakan publik yang belum dipenuhi dengan baik, meliputi standar dan sasaran kebijakan publik, sumber daya kebijakan publik, serta komunikasi antar-organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksana.

Dimensi standar dan sasaran kebijakan publik dikarenakan masih adanya permasalahan terkait penetapan sasaran yang dinilai belum tepat, serta KPM PKH yang sudah terintegrasi secara sistem di dalam administrasi database, namun belum mendapatkan ATM dan buku tabungan. Dimensi sumber daya kebijakan publik dikarenakan kurangnya pelatihan untuk SDM Pelaksana PKH, serta sarana dan prasarana yang dimiliki belum memadai.

Dimensi komunikasi antar-organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksana disebabkan belum maksimalnya penyediaan informasi dan sosialisasi, pertemuan kelompok, serta komunikasi dan koordinasi yang dilakukan oleh Pelaksana PKH di Kecamatan Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat.

---

Poverty is one of the issues that must be addressed and resoved by the Government. Program Keluarga Harapan PKH is one the efforts made in the framework of poverty alleviation and eradication. This study discusses the implementation of Program Keluarga Harapan PKH in Tapos District, Depok Municipality, West Java Province. This research uses post positivist approach with qualitative data collection technique.

The results of this study indicate that the implementation of Program Keluarga Harapan PKH in Tapos Tapos District, Depok Municipality, West Java Province is still not running optimally. This is because there are still some dimensions of the implementation of public policy that have not been met well, including public policy standards and objectives, public policy resources, as well as inter organizational communication and implementing activities.

Public policy standards and objectives are still due to problems that are not accurately targeted, as well as KPM PKH that has been interated in the system in database administration, but has not received ATM and savings book. The dimension of public policy resources is due to the lack of training for human resources for implementing PKH, as well as the facilities.

The dimensions of inter organizational communication and implementing activities are not yet maximized in the provision of information and socialization, group meetings, and communication and coordination conducted by PKH executors in Tapos District, Depok Municipality, West Java Province."