Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"PT. ABC merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa konstruksi dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sehingga berkewajiban menghitung, menyetorkan, dan melaporkan PPN. Untuk itu PT. ABC melakukan serangkaian kegiatan manajemen PPN dalam menyampaikan SPT Masa PPN dengan tujuan untuk meminimalisir biaya pajak yang dikeluarkan. Rangkaian kegiatan manajemen PPN yang dilakukan oleh PT. ABC yaitu menyampaikan SPT Masa PPN kurang bayar dalam rangka menghindari pemeriksaan pajak dan mengreditkan faktur pajak masukan dari usaha milik salah satu dari pemegang saham PT. ABC. Dalam meneliti penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian berdasarkan tujuannya adalah penelitian deskriptif, berdasarkan manfaat adalah penelitian murni, berdasarkan dimensi waktu adalah dari Agustus – Desember 2019, dan teknik pengumpulan data adalah wawancara mendalam serta data lapangan. Penelitian ini membahas tentang penerapan manajemen PPN, membahas manfaat, dan konsekuensi yang didapat oleh PT. ABC dari penerapan manajemen PPN tersebut. Hasilnya diketahui atas penerapan manajemen PT. ABC dapat memberikan manfaat saving tax meminimalisir biaya pajak dan menghindari risiko pemeriksaan. Sedangkan konsekuensi dari manajemen PPN yang diterapkan terkait pengkreditan PPN Masukan yang bersumber dari toko berpotensi tax evasion sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Pasal 39A UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP namun jika pembetulan SPT Masa PPN maka risiko sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan dari jumlah pajak terutang.

---

PT. ABC is a company engaged in construction services and has been confirmed as a Taxable Entrepreneur so it is obliged to calculate, deposit, and report VAT. For this reason, PT. ABC conducts a series of VAT management activities in submitting the VAT Period VAT with the aim of minimizing the tax costs incurred. The series of VAT management activities carried out by PT. ABC, namely submitting tax returns for the underpaid VAT Period in order to avoid tax audits and credit an input tax invoice from a business owned by one of the shareholders of PT. ABC. In researching the writer uses a qualitative method with a qualitative approach. This type of research based on its purpose is descriptive research, based on the benefits of pure research, based on the time dimension is from August to December 2019, and data collection techniques are in-depth interviews and field data. This study discusses the application of VAT management, discusses the benefits and consequences obtained by PT. ABC of the application of VAT management. The results are known for the application of PT. ABC can provide tax saving benefits to minimize tax costs and avoid inspection risks. While the consequences of the applied VAT management related to crediting VAT Input originating from potential tax evasion stores in accordance with the provisions contained in Article 39A of Law Number 28 Year 2007 concerning KUP, but if the correction of SPT VAT Period then the risk of administrative sanctions in the form of interest of 2% per month from the amount of tax owed."

"Skripsi ini membahas mengenai perbandingan antara PT.A dan PT.B yang keduanya sama-sama melakukan manajemen pajak PPh 21 dengan menggunakan metode gross. Perusahaan PT.A selaku perusahaan yang bergerak dibidang manufaktur dan juga PT.B selaku perusahaan yang bergerak dibidang jasa bidang perbaikan alat berat. PT.A dalam menghitung PPh 21 karyawannya memilih untuk menggunakan metode gross. Dengan metode gross, jumlah PPh Pasal 21 tersebut akan dipotong dari penghasilan karyawan, kewajiban perusahaan adalah menyetor PPh Pasal 21 yang telah dipotong dan melaporkan PPh 21 tersebut sehingga dari sisi karyawan, penghasilannya menjadi lebih kecil. Sedangkan dari sisi perusahaan, tidak akan mengurangi laba perusahaan karena tidak mengeluarkan beban pajak namun hanya dapat membebankan biaya gaji sebagai dedcutable expenses pada laba kena pajak peruahaan. Jika dibandingkan dengan metode lain yaitu gross up, perusahaan membereikan tunjangan pph 21 kepada karyawan yang menyebabkan take home pay yang diterima karyawan akan lebih besar dari pada jika menggunakan metode gross, dan atas tunjangan tersebut dapat dijadikan deductable expenses yang menyebabkan laba kena pajak perusahaan menurun dan berdampak pada penurunan PPh badan perusahaan. Hasil penelitian penerapan metode PPh 21 pada PT.A dan PT.B dari segi perencanaannya metode gross yang diterapkan PT.A dan PT.B kurang sesuai, karena apabila dibandingkan dengan metode gross-up selisih beban yang dapat dijadikan pengurang laba kena pajak sangat besar dan menghasilkan tax saving yang dapat menguntungkan perusahaan. Juga dari segi karyawan akan kurang menguntungkan karyawan apabila menggunakan metode gross, karena karyawan harus menanggung beban pajaknya dan take home pay yang diterimanya akan berkurang. Hal tersebut tidak dapat mensejahterakan karyawan.

---

This thesis discusses the comparison between PT.A and PT.B, both of which together carry out PPh 21 tax management using the gross method. PT.A company as a company engaged in manufacturing and also PT.B as a company engaged in services in the field of heavy equipment repair. PT.A in calculating PPh 21 its employees choose to use the gross method. With the gross method, the amount of Article 21 PPh will be deducted from employee income, the company's obligation is to deposit Article 21 PPh that has been deducted and report the PPh 21 so that from the employee side, the income will be smaller. Whereas from the company side, it will not reduce the company's profit because it does not incur a tax burden but can only charge salary costs as dedcutable expenses on company taxable profits. When compared with other methods, namely gross ups, the company provides pph 21 allowances to employees which causes the take home pay received by employees will be greater than if using the gross method, and for these benefits can be used as deductable expenses which causes the company's taxable income to decline and impact on decreasing corporate corporate income tax. The results of the research on the application of the PPh 21 method to PT.A and PT.B in terms of planning the gross method applied by PT.A and PT.B are less appropriate, because when compared to the gross difference method of expenses that can be used as a reduction in taxable profits is very large and generate tax savings that can benefit the company. Also in terms of employees will be less profitable for employees when using the gross method, because employees must bear the tax burden and take home pay will be reduced. This can not prosper employees."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh karakteristik perusahaan yang meliputi ukuran perusahaan size , jenis industri, umur perusahaan age , liquidity, leverage, profitability, dan tax management terhadap tax dispute sengketa pajak yang terjadi pada perusahaan manufaktur, bahan tambang, dan pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sektor perusahaan manufaktur meliputi perusahaan Hasil Industri Untuk Konsumsi serta Industri Dasar dan Bahan Kimia. Sedangkan jenis industri lainnya meliputi perusahaan bahan tambang dan pertanian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode regresi logistik untuk mengetahui pengaruh karakteristik perusahaan atas tahun pajak 2008-2015 terhadap tax dispute yang diukur dengan adanya SKP yang diterbitkan pada tahun 2013-2016.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 49,7 dari total perusahaan dalam sampel mengalami kasus tax dispute sengketa pajak . Sedangkan 66,8 dari total perusahaan yang mengalami tax dispute sengketa pajak adalah perusahaan industri manufaktur. Karakteristik perusahaan berupa ukuran perusahaan size , umur perusahaan age , liquidity, profitability dan tax management mempengaruhi tax dispute perusahaan secara signifikan. Secara spesifik, penelitian ini menemukan bahwa: 1 kenaikan Size meningkatkan peluang tax dispute sebanyak 1,91 kali; 2 pertambahan Age meningkatkan peluang tax dispute 1,01 kali; 3 kenaikan Liquidity menurunkan peluang tax dispute sebanyak 0,41 kali; 4 kenaikan Profitability menurunkan peluang tax dispute sebanyak 0,98 kali; dan 5 tax management yang agresif meningkatkan peluang tax dispute sebanyak 1,06 kali. Namun demikian, penelitian ini tidak dapat menemukan pengaruh signifikan jenis industri dan leverage terhadap tax dispute.

---

This study aims to determine the influence of corporate characteristics that include the size of the company size , type of industry, age of the company age , liquidity, leverage, profitability, and tax management against tax dispute occurred in manufacturing, mining, and agricultural listed on the Indonesia Stock Exchange. The manufacturing sector includes the company 39 s Industrial Products for Consumption as well as Basic Industry and Chemicals. While the types of non manufacturing industries include mining and agricultural companies. This research is a quantitative research with logistic regression method to know the influence of corporate characteristic on fiscal year 2008 2015 to tax dispute as measured by SKP issued in year 2013 2016.

The results of this study indicate that 49.7 of the total companies in the sample experienced tax dispute cases. While 66.8 of the total companies experiencing tax dispute is a manufacturing industry company. Characteristics of the company in the form of company size size , age of company age , liquidity, profitability and tax management affect the tax dispute company significantly. Specifically, the study found that 1 Size increment increases the probate tax dispute by 1.91 times 2 increase in age increases the probability of tax dispute 1.01 times 3 increase in Liquidity decreases tax dispute probability by 0.41 times 4 increase in Profitability decreases the probability of tax dispute by 0.98 times and 5 aggressive tax management increases the probability of tax dispute 1,06 times. However, this study can not find a significant influence of industry type and leverage to tax dispute."

"Laporan magang ini membahas tentang analisis efektifitas manajemenPajak Pertambahan Nilai PPN terhadap pemenuhan kewajiban PPN PTABC, yang bergerak di jasa penunjang migas, khususnya di bidang seismicdata processing. Penulis menggunakan metode observasi dan wawancarauntuk melakukan analisis tersebut.Hasil analisis merekomendasikan bahwaPT ABC sebaiknya memperbaiki manajemen PPN perusahaan dengan caramenangani permasalahan terkait PPN tersebut, seperti pembuatan asesmenyang lebih ketat terhadap calon klien, peningkatan kepatuhan pajak dari sisiPT ABC, pembuatan flowchart proses bisnis, dan perbaikan sistem dan SDMPT ABC.

---

This internship report elaborates the analysis of Value Added Tax VAT management effectiveness to the compliance of VAT obligation on PTABC, whose industry is in oil and gas service, specifically in seismic dataprocessing. The author uses the observation and interview method to performthe analysis.

The result of the analysis recommends that PT ABC shouldimprove its VAT management by resolving the VAT issues, such as, strongerassessments for the future clients, increase of PT ABC rsquo s compliance level, themaking of business process flowchart, and improving system and humanresources in the company. "

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak penerapan ISAK 16 pada perhitungan pajak perusahaan independent power producer IPP . Dalam penyusunan analisis penulis melakukan studi kasus pada PT ABC. PT ABC adalah perusahaan IPP yang melakukan perjanjian jual beli listrik dengan PLN. Dalam pelaporan keuangan komersial PT ABC menerapkan ISAK 16. Tetapi untuk keperluan pajak, PT ABC tidak menerapkan ISAK 16. Saat ini PT ABC sudah dalam tahap berproduksi secara komersial. Hasil penelitian menunjukkan beban Pajak Penghasilan lebih kecil jika perusahaan menerapkan ISAK 16. Akan tetapi beban Pajak Pertambahan Nilai menjadi lebih besar jika perusahaan menerpkan ISAK 16. Secara umum beban pajak lebih besar jika menerapkan ISAK 16.

---

The purpose of this study was to determine the impact of the requirement of ISAK 16 in the calculation of corporate tax of independent power producer IPP . In preparing analysis, the authors conducted a case study in PT ABC. PT ABC is a company that does IPP power purchase agreement with PLN. In the financial reporting PT ABC implement ISAK 16. However, for tax purposes, PT ABC does not apply IFAS 16. Currently, PT ABC is already in the stage of commercial production. The results of this study showed smaller income tax expense if companies implement ISAK 16. But there is a larger value added tax if the company implement ISAK 1616. In general, tax expense is greater when company implement ISAK 16."

"ABSTRAKPermasalahan pokok dalam penelitian ini adalah sampai sejauh mana efektivitas pemberian fasilitas pajak di kawasan berikat? Tujuan dilakukannya penelitian pada permasalahan ini adalah untuk mengetahui kebijakan pemberian fasilitas pajak di kawasan berikat apakah berjalan sesuai tujuan/sasaran pemberian fasilitas tersebut. Hipotesis pada penelitian ini yaitu adanya pemberian fasilitas pajak terhadap wajib pajak di kawasan berikat maka perusahaan dapat meningkatkan ekspor.
Untuk menghilangkan ketidaksesuaian diantara kepentingan yang berbeda, maka diperlukan suatu mekanisme yang mengontrol manajemen. Salah satu bentuk mekanisme kontrol adalah struktur kepemilikan. Dalam hal ini struktur kepemilikan ditujukan untuk memecahkan masalah perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemilik perusahaan.
Efektivitas adalah kemampuan melakukan sesuatu yang tepat. Tujuan atau sasaran yang tepat merupakan langkah pertama dalarn penentuan keberhasilan suatu lembaga baik swasta maupun pemerintah. Efektifitas merupakan suatu konsep yang luas, mencakup berbagai faktor di dalam maupun di luar organisasi. Pengukuran efektifitas kebijakan bukanlah suatu hal yang sederhana. Kebijakan pemerintah dikeluarkan bukan hanya satu orang melainkan untuk semua lapisan masyarakat, sedang masyarakat adalah pluralis sehingga terkadang sulit menentukan sasaran kebijakan yang pada akhimya akan menimbulkan juga kesulitan dalam melakukan pengukuran efektivitas. kegiatan pergudangan atau penimbunan barang. Pengusaha di kawasan berikat (PDKB) adalah perseroan terbatas atau koperasi yang melakukan kegiatan usaha industri di kawasan berikat . Tenninologi ekspor dianggap kata benda, yang didefinisikan sebagai perdagangan barang dalarn bentuk pengiriman ke luar negeri. Mengekspor adalah kegiatan mengirim barang ke luar negeri. Pengekspor adalah eksportir yaitu orang a.tau pengusaha. Atau perusahaan yang mengekspor barang.
Korelasi antar variabel pemberian fasilitas pajak di kawasan berikat khususnya terhadap peningkatan nilai ekspor di kawasan berikat adalah sangat kuat. Hal ini diketahui dari nilai r = 0,9938 atau koefisien terletak antara -1 ~ 0,9938 ~ 1. Nilai r positif dan mendekati 1, maka korelasi antara variabel fasilitas pajak yaitu pembebasan PPN, PPh 22, PPnBM dan Bea Masuk dengan peningkatan ekspor di kawasan berikat khususnya responden yang diteliti dikatakan positif dan sangat kuat sekali. Jadi, karena nilai r positif, korelasi antara variabel fasilitas pajak dengan peningkatan ekspor itu bersifat searah, kenaikan dan penurunan nilai fasilitas pajak terjadi bersama-sarna dengan kenaikan nilai ekspor. Kata lain bahwa pengenaan pajak atas impor akan membuat nilai ekspor menurun.
Hasil analisis deskriptif yang dilakukan atas data sekunder menunjukkan bahwa fasilitas pajak di Kawasan Berikat tidak efektif untuk meningkatkan ekspor. Selain menirnbulkan kerugian negara atas hilangnya pendapatan negara juga masih terdapat responden yang tidak mengekspor seluruh hasil produksinya. Hal lain ketidak efektivan fasilitas pajak di Kawasan Berikat karena bahan baku produksi lebih banyak bersumber dari impor. Secara tun urn fasilitas pajak di Kawasan Berikat hanya efektif terhadap pengusaha atau wajib pajak saja.
Berdasarkan perhitungan kuantitatif korelasi adalah 0,9938. Jika diasumsikan impor yang dilakukan responden dikenakan pajak atau dengan kata lain tidak ada fasilitas pembebasan pajak dikawasan berikat maka impor akan menurun sebesar US $143,056,941.78 (34.42623%). Turunnya nilai impor akan mengakibatkan penurunan yang searah dengan nilai ekspor. Hal ini sekaligus merupakan pembuktian penelitian dari hipotesis penelitian.
Hasil perhitungan koefisien korelasi parsial mengatakan bahwa pemasaran basil produksi untuk tujuan ekspor di kawasan berikat dengan adanya fasilitas pajak adalah korelasinya signifikan. Kata lain yaitu terdapat hubungan yang signifikan antara pemberian fasilitas pajak berupa pembebasan atau penangguhan pajak di kawasan berikat dengan peningkatan ekspor dibuktikan dengan nilai t hitung : 3.421 Iebih besar dari t tabel : 2.845. Pembuktian ini sekaligus sebagai jawaban atas hipotesis penelitian. Pencabutan fasilitas pajak dikawasan berikat akan menurunkan ekspor responden.
Perusahaan di Kawasan Berikat masih ada Wajib Pajak yang mempunyai impor lebih besar daripada ekspornya, bahkan berdasarkan data antara data sekunder dengan data primer temyata ada responden yang mempunyai nilai impor lebih besar daripada nilai produksinya. Disarankan pada lembaga terkait untuk meningkatkan pengawasan. Pemberian fasilitas pajak di Kawasan Berikat hendaknya disosialisasikan keindustri dalam negeri, karena pemberian fasilitas pajak di kawasan berikat rata-rata dimanfaatkan oleh perusahaan asing. Suatu pertanyaan muncul apa sebabnya perusahaan mau berinvestasi di Kawasan Berikat (Indonesia) pada hal secara logika hampir semua kebutuhan investasi diperoleh dari negaranya (asal atau luar negeri lainnya).
"

"Penelitian ini menganalisis tentang upaya serta kendala manajemen pajak yang dilakukan oleh PT XYZ group dari sisi PPN yang dilakukan pada tahun 2015. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini mencakup pendekatan penelitian kualitatif. Jenis penelitian berdasarkan tujuannya adalah penelitian deskriptif, berdasarkan manfaat adalah penelitian murni, berdasarkan dimensi waktu adalah penelitian cross sectional, dan dengan teknik pengumpulan data dari wawancara mendalam serta kajian data lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan PT XYZ dilakukan melalui fungsi manajemen pajak yaitu tax planning, tax organizing, tax actuating dan tax controlling serta menemui beberapa kendala terkait penerapan fungsi tersebut. Peneliti menyarankan perlu adanya evaluasi terkait perlakuan tersebut karena masih ada beberapa aspek yang grey area sehingga dengan adanya evaluasi diharapkan ada opsi manajemen pajak lainnya yang bisa dilakukan agar tidak terjadi dispute penerapan di kemudian hari.

---

This study analyzed the effort and the constraints of tax management conducted by PT XYZ group in terms of VAT conducted in 2015. The research method used in this study includes qualitative research approach. This type of research based on the goal is a descriptive study, based on the merits is pure research, based on the time dimension is a cross sectional study, and the data collection techniques of in depth interviews and review of field data.

The results showed that the efforts made by PT XYZ is done through tax management functions, namely tax planning, organizing tax , tax actuating and controlling as well as meet some obstacles related to the implementation of these functions.

Researchers suggest the need for an evaluation related to such treatment because there are still some aspects that gray area so that the evaluation is expected to have more tax management options that can be done to avoid dispute the application at a later date."

"Penelitian ini membahas perlakuan PPN atas retensi pada usaha jasa konstruksi sesuai asas ease of administration. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan retensi sebagai objek PPN sesuai dengan konsep PPN dan menjelaskan perlakuan PPN atas retensi sesuai dengan asas ease of administration. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian yaitu bahwa berdasarkan konsep PPN retensi dikenakan PPN karena merupakan bagian dari penyerahan jasa konstruksi yang merupakan objek PPN. Kemudian berdasarkan asas ease of administration, perlakuan PPN atas retensi pada usaha jasa konstruksi sudah cukup jelas tetapi tetap membutuhkan penegasan atas perlakuannya yang berbeda-beda untuk memberikan kepastian lebih bagi kontraktor dan pemilik proyek. Lalu, accrual basis yang dianut PPN memberikan konsekuensi berbeda bagi Fiskus dan Wajib Pajak jika dipandang sesuai asas efficiency. Selain itu, perlakuan PPN atas retensi pada usaha jasa konstruksi juga telah memenuhi asas convenience dan asas simplicity.

---

This study discusses treatment of VAT on retention in construction services accordance principle of ease of administration. The purpose of this study is to describe retention as object of VAT accordance with the concept of VAT and explains the treatment of VAT in retention accordance with the principles of ease of administration. This study used a qualitative approach with descriptive research.

The result is that it is based on the concept of VAT, retention levied VAT because retention is part of the submission of construction services which is the object of VAT. Then based on the principle of ease of administration, the treatment of VAT on retention in construction services is quite clear but still requires affirmation of varying treatment to provide more certainty for contractors and project owners. Then, accrual basis that VAT adopted give different consequences for the taxpayer and the tax authorities accordance principles of efficiency. In addition, treatment of VAT on retention in construction services has been meeting principle of convenience and principles of simplicity."

"ABSTRAKUnit link adalah sebuah produk hybrid menggabungkan asuransi dan investasi. Perusahaan asuransi unit link memiliki dua aktivitas yaitu jasa pertanggungan dan jasa pengelolaan investasi. Berdasarkan studi kasus dari Putusan Pengadilan Pajak, terjadi sengketa apakah jasa asuransi unit link terkena Pajak Pertambahan Nilai PPN atau tidak. Ada perbedaan pendapat antara Direktorat Jenderal Pajak DJP dengan perusahaan asuransi dan juga antara Majelis Hakim dengan Majelis Hakim lainnya. Menurut DJP jasa asuransi unit link mengandung jasa pengelolaan investasi sehingga dikenakan PPN, sedangkan perusahaan asuransi berpendapat, jasa pengelolaan investasi adalah satu kesatuan sebagai jasa asuransi yang tidak dikenakan PPN. Metode dalam penelitian ini merupakan analisis deskriptif berupa studi kasus. Analisis perlakuan PPN jasa asuransi unit link dilakukan dengan wawancara terhadap perusahaan asuransi, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, DJP, Widyaiswara dan tenaga ahli di bidang perpajakan serta dikaitkan dengan peraturan perpajakan dan sebagian Putusan Pengadilan Pajak. Hasilnya adalah semua pihak sepakat bahwa jasa pertanggungan tidak terutang PPN, sedangkan jasa pengelolaan investasi terjadi perbedaaan pendapat. Analisis juga dilakukan terhadap penghitungan Dasar Pengenaan Pajak PPN terhadap jasa pengelolaan investasi unit link yaitu berdasarkan biaya pengelolaan investasi yang dibebankan kepada nasabah dan biaya top up investasi.

---

ABSTRACTUnit link is a hybrid product combining insurance and investment. Unit link insurance companies have two activities, insurance services and investment management services. Based on a case study of Tax Court Decision, there is a dispute whether the unit linked insurance services are in terms of Taxable Services that imposed Value Added Tax VAT or not. There is a difference of opinion between the DGT Directorate General of Taxation with the insurance company and also between the Judges with other Judges. According to DGT unit link insurance services contain investment management services that is imposed VAT, while insurance companies argue, management service is one unity as an assurance service that is not imposed VAT. The method in this research is descriptive analysis in the form of case study. Analysis of VAT treatment of unit link insurance services by analyzing interview with insurance company, association of insurance company, Financial Services Authority, DGT, taxation lecturer and tax expert . The results is that all parties agree that the insurance services are not subject to VAT, while the investment management services occur different opinions. The analysis is also carried out on the calculation of the VAT Tax Implementation Basis on unit link investment management service is the replacement price based on the investment management fee charged to the customer and the top up charge of the investment. "

"Penelitian ini bertujuan mengevaluasi keputusan banding sengketa pajak PT TII atas pembayaran jasa luar negeri dalam industri telekomunikasi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif berdasarkan studi literatur, dokumentasi, dan wawancara dengan narasumber ahli. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa keputusan sengketa pajak PT. TII tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Diperlukan penegasan oleh DJP terkait persyaratan formal dan material atas dokumen yang dipersamakan dengan Faktur Pajak untuk menghindari sengketa pajak yang sama. Penentuan jangka waktu pajak masukan dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan PPN harus memperhatikan proses bisnis dan perjanjian bisnis. PT TII direkomendasikan untuk mengatur dalam perjanjian dengan pelanggan detil prosedur transaksi sehingga memudahkan pemeriksa pajak dalam menentukan tanggal faktur pajak, batas akhir pengkreditan pajak masukan dan menentukan dokumen yang dipersamakan sebagai faktur pajak

---

This study aims to evaluate PT TII's tax dispute appeal decision on paying offshore services in the telecommunications industry. This study uses descriptive qualitative analysis techniques based on literature studies, documentation, and interviews with expert interviewees. The results of the study concluded that the tax dispute decision of PT. The TII is under applicable tax laws and regulations. The DGT needs confirmation regarding the formal and material requirements for documents equated with a Tax Invoice to avoid the same tax dispute. Determining the period when input tax can be credited per VAT provisions must pay attention to business processes and agreements. PT TII is recommended to arrange an agreement with the customer regarding details of transaction procedures to make it easier for the tax examiner to determine the tax invoice date, the deadline for crediting input tax, and the documents that are equated to a tax invoice."