Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai pengaturan jabatan Notaris Pengganti yang diatur dengan tujuan agar tidak ada kekosongan jabatan dalam praktik kenotariatan sebagai pelayan masyarakat guna memenuhi kebutuhan akta autentik. Pada dasarnya, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) telah mengatur mengenai syarat pengangkatan, kewenangan, kewajiban, serta tanggung jawab Notaris yang berlaku sama dengan Notaris Pengganti, namun pengaturan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan antara Notaris dan Notaris Pengganti. Penelitian ini membahas mengenai: (i) perbandingan jabatan Notaris Pengganti di Indonesia dan Belanda; dan (ii) pertentangan pengaturan terkait Notaris dan Notaris Pengganti dalam Pasar Modal. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder disertai tipologi penelitian eksplanatoris. Hasil penelitian ini yaitu: (i) terdapat perbedaan pengaturan jabatan Notaris di Indonesia dan di Belanda khususnya pada penunjukan Notaris Pengganti, kewenangan Notaris Pengganti, syarat magang Notaris, serta pengawasan jabatan Notaris, keberadaan Notaris Pengganti di Belanda diatur lebih spesifik, selektif dan setara dengan Notaris yang digantikannya; (ii) terdapat pertentangan antar pengaturan terkait jabatan Notaris Pengganti di Indonesia yang tidak dapat dipenuhi oleh Notaris Pengganti khususnya dalam pasar modal, maka pengaturan terkait Notaris Pengganti tersebut penting untuk diperbaharui atau diatur mengingat pentingnya jabatan Notaris dalam pemenuhan kebutuhan akta autentik bagi masyarakat.  

---

This study is about the arrangement of Substitute Notary position which is regulated with the aim that there is no vacancy in notary practice as public servant to fulfill authentic deed. Basically, Law Number 2 of 2014 about Amendments to Law Number 30 of 2004 about Notary Position (UUJN) has regulated the terms of Notary’s commision, authority, obligation, and responsibility that applies the same as Substitute Notary, but this law has a potential of injustice between Notary and Substitute Notary. This study discusses: (i) the difference of Substitute Notary in Indonesia and Netherlands; and (ii) arrangement conflict about Notary and Substitute Notary in Capital Market. This study is normative juridical research using secondary data with explanatory research typology. The results are: (i) there is a difference in Notary position arrangement in Indonesia and Netherlands especially in Substitute Notary commission, Substitute Notary authority, Notary internship requirement, also Notary position supervision, the existence of Substitute Notary in Netherlands is regulated more specific, selective, and equal to the Notary they replace; (ii) there is a conflict between arrangement related to the position of Substitute Notary in Indonesia that cannot be fulfilled by Substitute Notary especially in capital market, so the Substitute Notary regulation is important to be updated or regulated considering the importance of Notary position in fulfilling the need for authentic deed for society."

"Pada penulisan tesis ini akan membahas mengenai Persekutuan Perdata Notaris sebagai suatu Kantor Bersama di Indonesia dan akan membahas sedikit gambaran mengenai Notary Maatschappen di Belanda. Hal ini dilatarbelakangi oleh kecemasan Penulisan terhadap banyaknya jumlah Notaris yang tidak seiring dengan perkembangan mutu dari jabatan Notaris itu sendiri. Kemudian keingintahuan Penulis mengapa Kantor Bersama Notaris dalam bentuk Persekutuan Perdata tidak umum dilakukan di kalangan Notaris di Indonesia, padahal Persekutuan Perdata Notaris sudah diperkenankan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris serta Perubahannya dengan peraturan pelaksananya yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris dalam Bentuk Perserikatan Perdata. Di sisi lain, mayoritas Notaris di Belanda tergabung di dalam suatu Notary Maatschappen. Hanya sebesar 1 satu persen yang menjalankan jabatan Notarisnya dalam suatu kantor one-man-notary.Dari latar belakang tersebut maka muncul permasalahan bagaimana kedudukan dan tanggung jawab Notaris dalam suatu Kantor Bersama Notaris dengan bentuk Persekutuan Perdata, kemudian bagaimana penerapan ketentuan mengenai Persekutuan Perdata Notaris di Indonesia dan di Belanda, serta bagaimana keuntungan dan kerugian bagi Notaris untuk membentuk Kantor Bersama Notaris dalam bentuk Persekutuan Perdata. Metode Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif yaitu studi kepustakaan dan didukung dengan wawancara kepada beberapa narasumber yang kompeten dibidangnya. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa meski Persekutuan Perdata Notaris memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri, namun Persekutuan Perdata dapat dijadikan pilihan bagi Notaris yang baru akan mendirikan kantor atau sudah menjalankan jabatannya. Pelaksanaan Persekutuan Perdata Notaris dapat diadopsi dari pengaturan mengenai Notary Maatschappen di Belanda dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

---

This research examines Notary Civil Partnership as Joint Office in Indonesia and will discuss a few about description of Notary Maatschap in Nederland. The background of this research is because of Researcher s anxiousness about the growth number of Notary that is not aligned with the Notary s quality itself. The next background is since Researcher is inquiring like to know why Notary Civil Partnership is unusual to be established in Indonesia. Whereas, Notary Civil Partnership is already allowed by Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris and its amendment and also regulated by Ministry Regulation Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris dalam Bentuk Perserikatan Perdata. On the other hand, The Majority of Notary in Nederland affiliated in Notary Maatschap. Only 1 one percent of Notaries implement called one man notary office.From those backgrounds emerge some problems. There are how is the status and the responsibility of Notary in Notary Civil Partnership as Joint Office, how is the implementation of the regulation of Notary Civil Partnership in Indonesia and Nederland, and how is the advantages and disadvantages of Notary Civil Partnership as Joint Office. Research method of this research is normative juridicial that supported by interview to some expert informant. Data analysis of this research is qualitative. The result of this research is Notary Civil Partnership has advantages and disadvantages, nevertheless it can be a preference for Notary. Notary Civil Partnership can applied and adopted from Notary Maatschap of Nederland and refer to regulation in Indonesia."

"ABSTRAKNotaris merupakan jabatan kepercayaan yang diberikan oleh negara, tetapi dalampraktek yang terjadi di Indonesia, kenyataannya notaris harus selalu diikutsertakansebagai turut tergugat dipengadilan ketika terjadi persengketaan yang menyangkutaktanya, hal ini dapat mengganggu kelancaran tugas Notaris sebagai pejabatpublik. Dari latar belakang tersebut, penulis mengambil perumusan masalah yaitubagaimana kedudukan Notaris Pengganti atau Pejabat Sementara Notaris sebagaipihak turut tergugat dalam pengadilan. Penulis menggunakan metode penelitianyuridis normatif dan data yang dipergunakan adalah data sekunder, yaitu datayang berupa studi kepustakaan dan studi terhadap putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 360/K/Pdt/2016. Turut Tergugat sebenarnyadipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa, tetapidemi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan dalam petitum. TurutTergugat harus dicantumkan agar tunduk dan taat terhadap putusan hakim,Sehingga kedudukan Notaris Pengganti atau Pejabat Sementara Notaris yangmenjadi Pihak Turut Tergugat adalah sebagai pelengkap dalam suatu gugatansaja.

---

ABSTRACTNotary is a trusted official given by the government, but practical which ishappened in Indonesia that the notary has to join as a respectively in the court ifthere is a dispute related to their deed, and it could be disturbed notary as apublic official. From those backgrounds, the writer takes a problem formulationin how the position of substitute notary or temporary official notary is codefendantin the court. The writer using a research method which is yuridisnormative and using a secondary data, which is a data of research study andstudy of supreme court of republic of Indonesia rsquo s decision Number360 K Pdt 2016. Co defendant is actually used to the people who don rsquo t dominatein dispute matter, but need to be fulfilled in petitum. Co defendant is mentioned sothat obeyed to the judge rsquo s decision, so that substitute notary or temporary officialnotary that has been a co defendant is a complementary in a lawsuit"

"Pada tanggal 19 September 2019, Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPPN) memutuskan untuk memberikan izin cuti kepada Notaris di Jakarta Timur (NMDNPU) yang diangkat sebagai anggota DPR dan mengangkat sumpah notaris pengganti (JFY). Permasalahan yang muncul adalah MPPN tidak merujuk kepada Permenhukham No. 19 Tahun 2019 dan telah lalai dalam menerapkan UUJN. Notaris yang cuti tidak saksama dalam memahami prosedur cuti notaris yang diangkat sebagai pejabat negara. Pasal 30 ayat (5) Permenhukham No. 19 Tahun 2019 bertentangan dengan pasal 11 UU No. 2 Tahun 2014. Penelitian tesis ini mengungkap tentang bagaimana keabsahan notaris pengganti dari notaris yang diangkat sebagai pejabat negara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagaimana tanggung jawab MPPN terhadap notaris yang diangkat sebagai pejabat negara yang telah menunjuk notaris pengganti. Untuk itu, digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan fokus kajian pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier serta wawancara dengan narasumber terkait. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan, tidak perlu menunjuk notaris pengganti mengacu kepada Pasal 11 jo. Pasal 64 UU No. 2 Tahun 2014. Notaris pengganti tersebut tetaplah sah secara administratif karena telah ada Surat Keputusan Cuti dan Berita Acara Sumpah yang dikeluarkan oleh MPPN, akan tetapi apabila dilihat dari segi peraturan perundang-undangan notaris pengganti tersebut tidak berwenang karena Permenhukham tersebut demi hukum tidak mengikat dan tidak memiliki keabsahan. Akibat hukum terhadap akta yang dibuat oleh notaris pengganti tersebut dari sisi asas praduga sah akta notaris, akta yang dibuat tetap sah memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta autentik. Sedangkan, dari sisi syarat otentisitas akta, sejak awal dinyatakan tidak autentik dan batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada. Pejabat MPPN yang menandatangani surat keputusan cuti, notaris pengganti, dan notaris yang cuti tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban oleh pihak dalam akta yang merasa dirugikan. Atas dasar itu, penulis merekomendasikan agar Ikatan Notaris Indonesia mengajukan judicial review terhadap Permenhukham No. 19 Tahun 2019 ke Mahkamah Agung, MPPN segera merevisi Surat Keputusan Cuti, dan pihak dalam akta yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan pembatalan surat keputusan cuti ke Pengadilan Tata Usaha Negara serta mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Negeri secara perdata.

---

On September 19, 2019, Majelis Pengawas Pusat (MPPN) decided to give a leave permission to a Notary in East Jakarta (NMDNPU) who was appointed as a legislative member and took a substitute notary (JFY). The problem that arises is that MPPN does not refer to Permenhukham No. 19 of 2019 and has been negligent in implementing UUJN. The notary who is on leave is not careful in understanding the procedure for notary leave who was appointed as a state official. Article 30 paragraph (5) Permenhukham No. 19 of 2019 contrary to article 11 of Law no. 2 of 2014. This thesis research reveals how the validity of a substitute notary from a notary who is appointed as a state official according to the applicable laws and regulations and MPPN's responsibility towards a notary who is appointed as a state official who has appointed a substitute notary. For this reason, normative juridical legal research methods are used with a focus on the study of primary, secondary and tertiary legal materials and interviews with relevant sources. Based on the results of the study conducted, it is not necessary to appoint a notary to replace article 11 jo. Article 64 of Law no. 2 of 2014. The notary of the place is still administratively valid because there has been a Decree of Leave and Minutes of Oath issued by the MPPN, but from the point of view of the regulations the notary law does not apply because the Permenhukham is not legally binding and has no validity. As a result of the law on the deed made by the notary of the place, in terms of the presumption of validity of the notary's deed, the deed that is made remains valid has the power of proof as an authentic deed. Whereas in terms of the deed authenticity requirements, from the beginning it was stated there was no authentic and null and void by law and the approach never existed. MPPN officials who determine the leave decision letter, notaries, and notaries on leave can be held accountable by the party in the deed who feels aggrieved. On this basis, we suggest that the Indonesian Association's Notary Public file a judicial review of Permenhukham No. 19 of 2019 to the Supreme Court, MPPN immediately revised the Leave Decree, and those in the deed who felt disadvantaged could file a lawsuit for canceling the leave decision letter to the State Administrative Court and file a claim for compensation to the District Court in a civil manner."

"Penelitian ini membahas bagaimana sanksi pemberhentian yang diberikan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran dan perbuatan melawan hukum namun tidak diberhentikan dari jabatan Notaris, sehingga walaupun Notaris yang bersangkutan telah terbukti melakukan tindak pidana, Notaris tersebut masih dapat membuat akta dan menjalankan kewenangan lainnya sebagai Notaris, yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf e UUJN. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis akibat hukum terhadap Notaris yang dijatuhi hukuman pidana namun tidak mendapatkan sanksi dari Majelis Pengawas Notaris serta menganalisis keabsahan akta notaris yang dibuat oleh Notaris yang dijatuhi hukuman pidana namun tidak mendapatkan sanksi dari Majelis Pengawas Notaris. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, yaitu dengan cara pengumpulan data yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan dan dengan menganalisa data secara kualitatif. Tipologi penelitian ini adalah deskriptif analitik, dikarenakan penelitian ini menggambarkan masalah yang kemudian dianalisa terhadap peraturan perundangundangan. Data dalam penelitian ini adalah data sekunder, dengan alat pengumpulan data sekunder melalui studi dokumen dan wawancara. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat Notaris yang di pidana di bawah 5 tahun, namun tidak medapatkan sanksi berupa pemberhentian sementara dari Majelis Pengawas.

---

This study discusses how the dismissal sanctions given to Notaries who commit violations and unlawful acts but are not dismissed from the position of a Notary, so that even though the Notary concerned has been proven to have committed a crime, the Notary can still make a deed and carry out other authorities as a Notary, which this is not in accordance with the provisions of Article 9 paragraph (1) letter e UUJN. The purpose of this study is to analyze the legal consequences of a Notary who was sentenced to a criminal sentence but did not receive a sanction from the Notary Supervisory Council and to analyze the validity of a notary deed made by a Notary who was sentenced to a criminal sentence but did not receive a sanction from the Notary Supervisory Council. This research was conducted by means of a normative juridical literature research, namely by collecting data sourced from library materials and by analyzing the data qualitatively. The typology of this research is descriptive analytic, because this research describes a problem which is then analyzed against the laws and regulations. The data in this study are secondary data, with secondary data collection tools through document studies and interviews. The results of the study can be concluded that there are Notaries who are sentenced to under 5 years, but do not get sanctions in the form of temporary dismissal from the Supervisory Board."

"Majelis Pengawas Notaris merupakan badan yang berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris. Hal ini bertujuan agar notaris menjalankan jabatannya sesuai peraturan jabatan dan kode etik yang berlaku. Dalam praktiknya, ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris dalam memeriksa notaris. Berkaitan dengan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor: 10/PTS/Mj.Pwn.Prov.DKIJakarta/IX/2021, adapun pokok permasalahan yang diteliti adalah kewenangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris dalam memeriksa notaris serta pelaksanaan prosedur pemeriksaan dan penjatuhan sanksi oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris terhadap notaris dalam putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan metode analisis data berupa kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Pengawas Wilayah Notaris berwenang untuk memeriksa notaris karena telah sesuai dengan subjek dan objek pembinaan dan pengawasan Majelis Pengawas Notaris. Dalam kasus ini, notaris juga telah membuat akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berdasarkan akta notaris yang dibuat bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga Majelis Pembina dan Pengawas PPAT serta Majelis Kehormatan Ikatan PPAT juga berwenang untuk memeriksa notaris tersebut. Pelaksanaan pemeriksaan dan penjatuhan sanksi oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris telah melanggar jangka waktu dalam Permenkumham No. 15 Tahun 2020 sehingga putusan tersebut mengandung cacat prosedur. Dalam hal ini, diperlukan adanya peraturan yang mengakomodir hal yang dapat dilakukan apabila pengganti antarwaktu belum efektif menggantikan anggota Majelis Pengawas Wilayah Notaris yang diberhentikan. Dengan demikian, pemeriksaan terhadap kasus yang sedang dalam proses tidak terhambat dan dapat dilaksanakan. Upaya hukum yang dapat diajukan oleh pihak yang merasa tidak puas atas putusan tersebut adalah mengajukan gugatan melalui pengadilan tata usaha negara.

---

Notary Supervisory Board is agency authorized to provide notary’s guidance and supervision. It is intended that notary does job in accordance with position regulations and code of ethics. In practice, there were violations committed by Notary Regional Supervisory Board in examining notary. In connection with Notary Regional Supervisory Board DKI Jakarta Decision Number: 10/PTS/Mj.Pwn.Prov.DKIJakarta/IX/2021, the issues studied are authority of Notary Regional Supervisory Board in examining notary as well as implementation of examination procedures and imposition of sanctions by Notary Regional Supervisory Board in the decision. The research method used is juridical-normative with qualitative data analysis methods. Results showed that Notary Supervisory Board has authority to examine notary because it is in accordance with subject and object of guidance and supervision of the Notary Supervisory Board. Notary has also made a deed of Land Deed Official (PPAT) based on notarial deed that made contrary to legal provisions so PPAT Guidance and Supervisory Board and PPAT Association Honorary Board are authorized to examine. Examination and imposition of sanctions by Notary Regional Supervisory Board has violated timeframe in Minister of Law and Human Rights’ Regulation No. 15 of 2020 so the decision contains procedural defects. In this case, it is necessary to have regulation that accommodates what can be done if interim replacement has not been effective in replacing Notary Regional Supervisory Board’s member. Thus, examination that are in process are not hampered and can be implemented. Legal remedies for parties who are dissatisfied are to file lawsuit through state administrative court."

"Penelitian ini menganalisis perbuatan Notaris yang menyerahkan pembacaan akta Notaris kepada Pegawai Notaris, di mana perbuatan tersebut dapat mempengaruhi autentisitas akta, walaupun akta tersebut dibuat oleh Notaris. Penulisan ini untuk mengetahui bagaimana kewajiban dan tanggung jawab Notaris dalam hal pembacaan akta dilimpahkan oleh Notaris kepada Pegawai Notaris, serta untuk mengetahui bagaimana autentisitas dan akibat hukum akta yang dibacakan oleh Pegawai Notaris. Melalui metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari penelurusan/studi kepustakaan dan diolah secara kualitatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa kewajiban Notaris dalam hal pembacaan akta adalah suatu keharusan atau kewajiban yang tidak dapat dilimpahkan kepada siapapun termasuk kepada Pegawai Notaris, karena jabatan sebagai Pejabat Umum hanya melekat kepada Notaris. Notaris yang melimpahkan kewajiban dalam pembacaan akta merupakan hal yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Sedangkan akibat hukum akta yang dibacakan oleh Pegawai Notaris menyebabkan akta terdegradasi dari akta autentik menjadi akta dibawah tangan, sehingga akta tersebut tidak bisa menjadi alat bukti dengan kekuatan pembuktian yang sempurna. Penelitian ini diharapkan agar Notaris dalam menjalankan jabatannya senantiasa berpegang teguh pada ketetapan yang berkaitan dengan prosedur pembuatan akta Notaris, sehingga pembacaan akta yang sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab Notaris tidak dilimpahkan kepada siapapun melainkan Notaris sendiri yang membacakan akta

---

This study analyzes the actions of a notary who submits the reading of a notary deed to a notary employee, where the act can affect the authenticity of the deed, even though the deed was made by a notary. This writing is to find out how the obligations and responsibilities of a notary in terms of reading the deed are delegated by a notary to a notary employee, as well as to find out how the authenticity and legal consequences of the deed read by a notary employee. Through normative juridical research methods, this research uses secondary data obtained from literature research and processed qualitatively. From the results of the research conducted, it was found that the obligation of a Notary in terms of reading the deed is a necessity or obligation that cannot be delegated to anyone, including Notary Employees, because the position as a General Officer is only attached to the Notary. A Notary who delegates obligations in reading the deed is a violation of the provisions of the Law on Notary Positions and the Notary Code of Ethics. Meanwhile, the legal consequences of the deed read by the Notary Officer caused the deed to be degraded from an authentic deed to a private deed, so that the deed could not be used as evidence with perfect evidentiary power. This research is expected that the Notary in carrying out his position always adheres to the provisions relating to the procedure for making a Notary deed, so that the reading of the deed which has become the obligation and responsibility of the Notary is not delegated to anyone but the Notary himself who reads the deed."

"Tesis ini membahas mengenai seorang Notaris yang meninggalkan wilayah jabatannya selama lebih dari 7 (tujuh) hari kerja tanpa mengajukan permohonan cuti ke Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Badung. Permasalahan yang dibahas adalah pelaksanaan jabatan dan pengawasan bagi Notaris yang meninggalkan wilayah jabatan tersebut. Dalam persiapan penulisan tesis ini, Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, tipologi penelitian menggunakan deskriptif analitis, jenis data yang digunakan adalah data sekunder, metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dan dalam pengumpulan datanya ditunjang dengan wawancara dengan informan dan beberapa narasumber yang terkait. Hasil penelitian memperoleh bahwa sehubungan dengan pelaporan pelaksanaan jabatan mulai dari harian, bulanan, hingga tahunan tidak ada yang dilakukan oleh Notaris X sehubungan dengan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas dan jabatan sebagai Notaris, sehingga akan kehilangan jabatannya melalui proses pemeriksaan. Pengawasan kurang efektif karena tidak adanya tindak lanjut dengan tidak hadirnya Notaris X dalam pemeriksaan secara berkala oleh Majelis Pengawas Daerah. Selain itu, dalam peraturan yang mengatur dikatakan bahwa seorang Notaris yang melakukan pelanggaran hanya dapat diproses apabila terdapat laporan dari masyarakat.

---

This thesis primarily focuses and discusses a case where a Notary who left his office area For more than 7 (seven) working days without applying for any absence leave request to the Assembly Regional Supervisor of Badung Regency.  The problems that were discussed are the implementation of position and supervision for a Notary who leaves the area of the office. In preparation for writing this thesis, the author uses juridical research methods Normative way, research typology uses analytical descriptive, and the type of data that were used by the author is secondary data, the method of data analysis in this study uses a qualitative method, and in data collection supported by interviews with informants and several related speakers.

The results of the study, that were obtained that in connection with reporting the implementation of positions starting from daily, monthly, and yearly, There is nothing done by Notary X (in this case the notary stated above) in connection with their responsibility for carrying out duties and positions as a Notary, so that will be resulting in them lose his position through the inspection process. Supervision is less effective because there was no follow-up with the absence of Notary X during the examination periodically by the Regional Oversight Board. Also, in that regulation, the regulates said that a Notary who commits a violation could only processed if there are reports from the public."

"Seorang notaris yang menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, wajib cuti atau berhenti. Tujuan penelitian mengetahui status hukum dan pertanggung jawaban atas akta-akta yang dibuat sebelum notaris menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Sifat penelitian yuridis normative, yang dilakukan di perpustakaan dan di lapangan dengan alat pengumpulan bahan hukum studi dokumen dan wawancara notaris di Jakarta. Berdasarkan analisis kualitatif diketahui terdapat 2 (dua) peraturan yang mengatur notaris menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Pertama menurut pasal 17 huruf d juncto pasal 11 UUJN, notaris diwajibkan mengajukan cuti, kedua menurut Pasal 50 ayat (1) huruf l, notaris diwajibkan berhenti. Berdasarkan asas lex specialist derogate legi generali, dan asas umum dalam pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka seorang notaris yang menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat wajib cuti dan menunjuk notaris pengganti selama menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Notaris bertanggung jawab atas akta-akta yang dibuat sebelum menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

---

A notary is a member of the House of Representatives, shall leave or quit.Know the legal status of the research objectives and liability for the deeds before a notary made a member of the House of Representatives. Normative juridical nature of the research, conducted in the library and in the field with a collection of legal materials and interview study documents a notary in Jakarta. Based on qualitative analysis known to have two (2) regulations governing notaries become member House of Representatives, first according to article 17 in conjunction with Article 11 paragraph d UUJN, notaries are required to ask leave of absence, both in accordance with Article 50 paragraph (1) letter l, notaries are required to stop. Based on the principle of lex specialist derogate legi generali, and the general principle in Article 1 paragraph (2) of the Civil Law Act, then a notary public who become members of the House of Representatives shall leave, for a member of Parliament, appoint a substitute notary notary, and notary responsible for the deed made before a member of the House of Representatives."

"Penelitian ini membahas tentang kerja sama Notaris dengan Biro Jasa X ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris dalam dua pembahasan yang berfokus kepada implikasinya yakni terganggunya kemandirian Notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif analisis yaitu dengan menghimpun data sekunder dan melakukan wawancara. Hasil analisis yang didapatkan dari penelitian ini adalah Kerja sama Notaris dengan Biro Jasa X ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris melanggar ketentuan Pasal 16 ayat 1 UUJN, yaitu bahwa Notaris melanggar prinsip amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Pelanggaran yang dilakukan Notaris dapat membuat Notaris tersebut mendapat sanksi secara administratif dan juga autentisitas berubah menjadi akta di bawah tangan akibat tidak terpenuhinya syarat objektif akta Pendirian PT dan CV yang dibuat oleh Notaris. Kemudian kerja sama Notaris dengan Biro Jasa X ditinjau dari Kode Etik Notaris melanggar ketentuan Pasal 4 Angka 4. Pelanggaran yang dilakukan tersebut akan melunturkan harkat dan martabat Notaris. Dengan adanya kerja sama dengan biro jasa membuat Notaris melakukan pelanggaran-pelanggaran yang ada di dalam Kode Etik Notaris tanpa diketahui oleh Dewan Kehormatan Notaris. Selain itu, penelitian ini juga menyarankan agar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bersama-sama dengan Ikatan Notaris Indonesia seharusnya melakukan sosialisasi secara rutin kepada masyarakat agar lebih menyadari terkait bahayanya menggunakan biro jasa dalam pendirian Perseroan Terbatas dan CV dan menghimbau masyarakat terkait pentingnya membuat akta pendirian Perseroan Terbatas dan akta pendirian CV langsung kepada Notaris karena hanya Notaris yang dapat menjamin kepastian hukum dalam suatu akta autentik.

---

This research discusses the working relationship between Notary Y and service bureau X as analysed from the perspective of the Law of the Position of Notary and the Notary Code of Ethics in two discussions focused on its implications in the independence of a notary. The research uses a normative legal research methodology with descriptive analysis research which utilizes secondary data and interviews. The result of the analysis in this research is that the working relationship of this Notary Y and service bureau X violates Article 16 Paragraph 1 of the Law of the Position of Notary, specifically the principle of trust, honesty, cautionary, independence, impartiality, and protecting the interest related parties in the legal action. The violation by the notary may result in that notary receiving an administrative disciplinary measures and the loss of authenticity of a deed resulting in a deed only having the power of an underhand deed by failure to fulfil the objective criteria of the establishment of a limited liability company and limited partnership in the deed. The cooperation between Notary Y and service bureau X also violates Article 4point 4 of the notary code of ethics that may affect the honour and dignity of the notary profession. The existence of such working relationship results in the violation of said law and code of ethics by a notary without the knowledge of the Honorary Council of Notary. Ministry of Law and Human Rights with Notary Association must routinely socialize to the public in an effort to provide awareness regarding the consequence of the establishment of a Limited Liability Company and limited partnership and inform the public of the importance of making a deed of establishment directly with a notary because only a notary can guarantee the legal certainty and authenticity of an authentic deed."