Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 206299 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Aliah Lestari Sayuti
Peran Intelijen dalam Menangani HumanTrafficking sebagai Kejahatan Lintas Batas pada Kasus Scamming Job Seeker Tahun 2022 di Myanmar = The Role of Intelligence in Tackling Human trafficking as a Cross-Border Crime in the Case Study of Scamming Job Seekers in 2022 in Myanmar
"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh video viral permintaan pertolongan dari 20 Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban perdagangan manusia. Awalnya mereka ditawari untuk bekerja diluar negeri, namun justru menjadi korban penipuan dan terseret kejahatan penipuan lainnya. Pemerintah Indonesia yang melihat berita tersebut dengan sigap segera melakukan penyelamatan melalui bantuan perwakilan diplomatik KBRI Thailand dan Myanmar, POLRI, BIN, INTERPOL, NGO. Permasalahan dalam penelitian ini hanya sebatas bagaimana peran intelijen negara dalam membantu proses penyelamatan para korban serta dampak setelah penyelamatan berhasil dilakukan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis pencegahan terjadinya tindak jual beli manusia lainnya dikemudian hari serta memperingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam mencari serta menerim tawaran pekerjaan dari siapapun itu termasuk kerabat dekat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian memberikan gambaran mengenai tindakan strategis yang sebaiknya dilakukan intelijen dalam rangka melakukan penyelamatan korban serta upayaupaya menciptakan deteksi awal untuk melakukan pencegahan terhadap kasus sejenis dikemudian hari. Hasil penelitian juga mengungkapkan pola sindikat internasional dalam menjaring korban nya. Melalui kasus ini, sangatlah penting kerjasama dan berkoordinasi antara instansi pemerintah atau perwakilan negara, aparat penegak hukum untuk dibangun, serta memberikan himbauan atau penyampaian informasi secara masif untuk masyarakat terkait kewasapadaan saatmencari pekerjaan dalam rangka mencegah kasus serupa terjadi kembali.
This research was motivated by a viral video requesting help from 20 Indonesian citizens (WNI) who were victims of human trafficking. Initially they were offered to work abroad, but instead they became victims of fraud and were dragged into other fraudulent crimes. The Indonesian government, who saw the news, immediately carried out rescue efforts with the help of diplomatic representatives from the Indonesian Embassy in Thailand and Myanmar, POLRI, BIN, INTERPOL, NGOs. The problem in this research is only limited to the role of state intelligence in assisting the process of rescuing the victims and the impact after the rescue was successful. This research was carried out with the aim of analyzing the prevention of other human trafficking in the future and warning the public to be more careful in seeking and accepting job offers from anyone, including close relatives. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. The results of the research provide an overview of the strategic actions that intelligence should take in order to rescue victims as well as efforts to create early detection to prevent similar cases in the future. The research results also reveal the pattern of international syndicates in capturing their victims. Through this case, it is very important to build cooperation and coordination between government agencies or state representatives, law enforcement officials, as well as providing massive appeals or providing information to the public regarding vigilance when looking for work in order to prevent similar cases from happening again"
Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Adina Magdalena
Perdagangan manusia Indonesia-Malaysia pasca dikeluarkan Protocol Anti Trafficking
"Tesis ini membahas mengenai perdagangan manusia Indonesia-Malaysia setelah
dikeluarkannya Konvensi Kejahatan Transnasional yang juga memiliki protokol khusus
tentang perdagangan manusia. Penelitian ini menemukan apa saja yang telah dilakukan
Indonesia dan Malaysia menghadapi fenomena ini dan alasan mengapa perdagangan manusia
Indonesia ke Malaysia masih tinggi.Teori yang digunakan adalah human security dan push
and pull factors. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan design deskriptif. Hasil dari
penelitian ini mengemukakan bahwa harus adanya kemauan pemerintah (political will) agar
perdagangan manusia bisa dicegah.
Abstract
This thesis focus on Indonesian-Malaysian Human Trafficking After Transnational
Organized Crime Convention that also has its protocol concerning human trafficking. This
research explains what Indonesia and Malaysia has done about this phenomenon and why
human trafficking from Indonesia to Malaysia is still high. Theories used in this research are
human security dan push and pull factors. The research method used in this research is
quantitative with descriptive design. The research concludes that their has to be a polical will
from the goverment to prevent human trafficking"
2012
T30793
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Sianipar, Josua Goklas Parulian
Keterikatan peran individual dalam kejahatan perdagangan orang pelaku perorangan sebagai bentuk kejahatan terorganisir = The role of individuals in trafficking in persons as a form of organized crime
"Salah satu kejahatan transnasional yang sering terjadi di masyarakat Indonesia adalah kejahatan perdagangan orang. Pelaku dalam kejahatan perdagangan orang tidak selalu berkaitan dengan organisasi kejahatan. Konsep criminal network dipakai untuk menganalisis tulisan ini. Criminal network dalam tulisan ini menjelaskan bahwa didalam suatu kejahatan perdagangan orang terdapat peran individual yang terbagi menjadi directed network dan transaction network, yang menjadikan kejahatan tersebut sebagai kejahatan terorganisir.
One of the most common transnational crimes in Indonesian society is the crime of trafficking in persons. The perpetrators are not always related to criminal organizations nor group. In this paper, I examine the event of human trafficking by borrowing the concept of Criminal Network. I argue that in a trafficking in persons, there is an individual role that is divided into directed network and transaction network, which makes the crime as organized crime."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia , 2019
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Additya Anshori
Peran lembaga fond pravo materi dalam menangani kasus pelanggaran ham : studi kasus tahun 2019-2020 = The role of the fond pravo materi foundation in handling case of human rights violations: a case study in 2019-2020
"Artikel ini membahas tentang peran dari lembaga swadaya masyarakat Fond Prabo Materi dalam keberhasilannya menangani beberapa kasus pelanggaran HAM yang terjadi di dunia militer pada tahun 2019-2020. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan konsep hak asasi manusia dari Jack Donnelly dan menggunakan metode studi kasus milik Robert Yin. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kasus-kasus yang ditangani oleh lembaga Fond Pravo Materi pada tahun 2019-2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga Fond Pravo Materi memiliki peran penting dalam memberikan advokasi hukum, membantu penyelidikan terhadap penyebab kematian anggota wajib militer, dan memberikan dukungan moral dan sosial kepada keluarga korban.
This article examines the role of the non-governmental organization Fond Pravo Materi in its success in managing a number of human rights violations that occurred in the military in 2019-2020. This research was conducted using Jack Donnelly’s concept of human rights and using Robert Yin’s case study method. The data used in this research are cases handled by Fond Pravo Materi in 2019-2020. The results of this research indicate that the Fond Pravo Materi foundation has a substantial role in providing legal advocacy, assisting the investigation into the cause of death of military members, and providing moral and social support to the families of the victims.
"
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2021
MK-pdf
UI - Makalah dan Kertas Kerja  Universitas Indonesia Library
cover
Mirza Setiyono
Hak korban human trafficking lintas negara untuk tujuan perbudakan sebagai hak asasi manusia: studi kasus ABK PT. Kwojeng = Victims rights of human trafficking victims as human rights: case study Kwojeng. Co Ship Crews / Mirza Setiyono
"ABSTRAK
Tulisan ini menjelaskan fenomena pemenuhan hak korban human trafficking untuk tujuan perbudakan yang dialami oleh ABK PT. Kwojeng dengan menggunakan pendekatan kekerasan struktural dan kriminologi kesejahteraan. Sebanyak 163 ABK asal Indonesia telah diperdagangkan sebagai budak oleh PT. Kartigo untuk dipekerjakan pada kapal-kapal PT. Kwojeng. Negara mempunyai kewajiban untuk melakukan ganti rugi terhadap ABK dengan memenuhi hak korban ABK yang telah mengalami kejahatan perbudakan yang sangat tidak manusiawi. Data yang digunakan dalam tulisan ini adalah wawancara mendalam dengan korban dan staff LPSK yang menangani kasus ini, serta putusan sidang kasus ini. Temuan dalam tulisan ini adalah bahwa negara mengabaikan hak korban ABK yang disebabkan oleh faktor-faktor struktural, seperti aturan yang tidak memihak kepada korban, tidak ada konseling hukum, dan faktor-faktor lainnya. Saran dalam tulisan ini adalah untuk merubah regulasi hak korban, seperti jaminan untuk mendapatkan restitusi dan kompensasi bagi korban.
ABSTRACT
This thesis discusses the fulfillment of Kwojeng.Co ships crew using structural violence and welfare criminology as perspective. In 2012, Kartigo. Co sold 163 people to Kwojeng. Co to be used as slaves in ships. State must repay the victimization felt by victims by providing restitution and compensation. The data used in this thesis is consist of interview with one of the victims, and victim support officer. Other data involved is trial document. The conclusion of this thesis is the state is ignoring the fullfillment of kwojeng Co victims right because of the structural factors, such as regulations, not providing assistance, and by making a false restitution scheme. This thesis also contains feedback for the state to repair their restitution scheme and to focus more on making a better welfare system."
2019
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Nur Rifka Kholilah
Peran ASEAN dalam Mencari Solusi Krisis Kemanusiaan Bagi Masyarakat Myanmar Pasca Kudeta Militer 2021 = ASEAN’s Role in Finding Solutions to the Humanitarian Crisis for Myanmar Society Post Military Coup 2021
"Kudeta Militer yang terjadi di Myanmar yang dimulai sejak bulan Februari 2021, menjadi perhatian berbagai negara internasional termasuk organisasi regional Asia tenggara yaitu ASEAN (The Association of Southeast Asian Nations). Kudeta militer ini terjadi karena tidak terimanya pihak militer atas kemenangan NLD (National League for Democracy) pada pemilu yang diadakan pada bulan November 2020. Adanya kudeta militer membuat masyarakat Myanmar tidak terima dan menginginkan kembalinya demokrasi. Masyarakat Myanmar melakukan aksi protes yang mana pihak militer melawannya dengan tindakan koersif hingga terjadi berbagai pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) seperti penculikan, penembakan dan sebagainya. Pelanggaran HAM yang terjadi ini menimmbulkan banyak korban jiwa dan keadaan Myanmar yang semakin tidak kondusif sehingga menjadi sebuah krisis kemanusiaan yang semakin mengkhawatirkan. Oleh karena itu, ASEAN sebagai organisasi regional merasa prihatin dan mengambil peran untuk membantu Myanmar mencari solusi untuk mengatasi kudeta militer dan mengembalikan Myanmar ke arah demokrasi. Dalam menganalisis peran ASEAN, penulis menggunakan konsep flexible engangement atau constructive intervention dan responsibility to protect. Penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan data yang diperoleh dari buku, jurnal, skripsi, artikel, berita, perjanjian atau piagam internasional dan situs – situs online. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kelembagaan untuk melihat peran lembaga regional yaitu ASEAN dalam membantu Myanmar mengatasi konflik HAM pasca kudeta militer. ASEAN menjalankan perannya dengan mengutamakan keharmonisan melalui cara damai untuk menyelesaikan permasalahan kemanusiaan yang terjadi di Myanmar. Hal tersebut diimplementasikan dengan melakukan berbagai pertemuan formal dan informal hingga menghasilkan lima poin konsensus sebagai rekomendasi kepada Myanmar.
The military coup that took place in Myanmar, which began in February 2021, has attracted the attention of various international countries, including the Southeast Asian regional organization, namely ASEAN (The Association of Southeast Asian Nations). This military coup occurred because the military did not accept the victory of the NLD (National League for Democracy) in the elections held in November 2020. The military coup made the people of Myanmar not accept and want the return of democracy. The people of Myanmar staged a protest which the military fought with coercive measures that resulted in various human rights violations such as kidnappings, shootings and so on. The human rights violations that have occurred have caused many casualties and Myanmar's increasingly unfavorable situation has become an increasingly worrying humanitarian crisis. Therefore, ASEAN as a regional organization is concerned and takes a role to help Myanmar find a solution to overcome the military coup and return Myanmar to democracy. In analyzing the role of ASEAN, the author uses the concept of flexible engagement or constructive intervention and responsibility to protect. In this study, the authors used qualitative methods using data obtained from books, journals, theses, articles, news, international treaties or charters and online sites. The approach used in this research is institutional to see the role of regional institutions, namely ASEAN in helping Myanmar overcome human rights conflicts after the military coup. ASEAN carries out its role by prioritizing harmony through peaceful means to resolve humanitarian problems that occur in Myanmar. This was implemented by holding various formal and informal meetings to produce five consensus points as recommendations to Myanmar."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2022
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Sinaga, Jefry Fernando
Penanggulangan tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) : studi kasus putusan pengadilan di Kabupaten Sambas = The prevention of the acts of human trafficking : case study of court decision in Sambas District
"Dalam penulisan tesis ini membahas mengenai penegakan hukum terhadap Tindak Perdagangan Orang. Penelitan ini adalah penelitian yuridis. Penelitian ini meneliti mengenai penanggulangan dari aparat penegak hukum mulai dari pihak Kepolisian, Jaksa dan Hakim dalam menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang. Yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini adalah terdapat faktor - faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana perdagangan orang adalah terkait dengan aspek substansi hukum yang meliputi belum memadainya perundang - undangan spesifik yang menyangkut perdagangan orang, kepemilikan dan pemahaman terhadap peraturan perundang - undangan serta kebijakan mengenai perdagangan orang. Dalam aspek struktur hukum yang meliputi situasi dan kondisi organisasi penegak hukum, sumber daya manusia para penegak hukum, sarana dan prasarana, serta dana / anggaran. Selain itu, dalam aspek kultur hukum, yang meliputi kondisi kultur aparat penegak hukum dan kultur masyarakat sehingga belum sepenuhnya mampu mendukung kegiatan operasional aparat penegak hukum, yang menyebabkan pelaksanaan penegakan hukum tidak sepenuhnya efektif.
This thesis discussed the prevention of the Acts of Trafficking in Persons. This research is juridical research. This study investigated the response of law enforcement officers from the police, prosecutor and judge to prevent of the Acts of Trafficking in Persons. The conclusion in this study, The factors that affect law enforcement on the eradication of human trafficking is associated with the substance of the legal aspects, including inadequate specific legislation concerning of human trafficking, ownership and understanding of legislation and policies on trade people. In the aspect of the legal structure that includes the circumstances of law enforcement organizations, human resources law enforcement, facilities and infrastructure, and funding / budget. In addition, the aspect of legal culture, which includes law enforcement culture conditions and culture of the community that has not been fully able to support the operational activities of law enforcement officers, which led to the implementation of law enforcement are not fully effective."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
T44511
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Ridha Intifadha
Komersialisasi pendidikan sebagai bentuk kejahatan korporasi dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi di Indonesia studi kasus penyelenggaraan Program Pascasarjana Universitas X = Commercialization of education as a form of corporate crime within the implementation of higher education autonomy in Indonesia case study the implementation of graduate Program of X University
"[Pelaksanaan otonomi perguruan tinggi di Indonesia membuka ruang bagi terjadinya komersialisasi pendidikan yang berujung pada pelanggaran etika nirlaba sebagai salah satu prinsip dalam otonomi perguruan tinggi. Skripsi ini membahas komersialisasi pendidikan sebagai bentuk kejahatan korporasi dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi di Indonesia melalui studi kasus penyelenggaraan program pascasarjana Universitas X. Skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan studi deskriptif menggunakan konsep-konsep yang berkaitan antara otonomi perguruan tinggi, pelanggaran etika dan kejahatan korporasi di sektor pendidikan. Skripsi ini melihat bagaimana implementasi otonomi perguruan tinggi tidak hanya terjadi secara akademik, namun juga secara tata kelola khususnya keuangan melalui perguruan tinggi berstatus badan hukum, salah satunya Universitas X. Pemerintah tidak mampu menjamin anggaran yang cukup untuk memenuhi hak atas pendidikan bagi warga negaranya, sehingga Universitas X dapat mencari dana yang berasal dari mahasiswa secara berlebihan melalui biaya kuliah maupun penyelenggaraan program tertentu, salah satunya program pascasarjana. Meskipun hasil penelitian ini masih bersifat tentatif, namun telah memiliki kesimpulan tertentu bahwa program pascasarjana Universitas X lebih memandang dirinya sebagai suatu korporasi dibandingkan sebagai institusi pendidikan, sehingga akhrinya melakukan komersialisasi pendidikan di dalam penyelenggaraannya.
;Commercialization of Education as a Form of Corporate Crime within the Implementation of Higher Education Autonomy in Indonesia (Case Study: Implementation of Graduate Program of X University)? is a minithesis which talks about the autonomy system of higher education in Indonesia which may form the commercialization of education and culminates with a white collar criminal phenomenon using the case study of the implementation of graduate programs of X University. This minithesis employs qualitative research methods in a descriptive study, involving related concepts to the autonomy of higher education and corporate crime in the education sector. This minithesis also analyzes how the implementation of higher education autonomy in X University was not only applied academically but also for the financial management of the university itself, which adopts the form of legal entity. The government was unable to vouch enough budgets in order to fulfil education rights for the citizens, giving authority for X University to gain excessivelly from its students as another fund resource by the mechanism of expense or implementation some study programs such as graduate programs. Even though this minithesis?s conclusion is still tentative, it has a conclusion that the graduate program of X University views itself more as a corporation than an institute of education, resulting in commercialization in its implementation.
;Commercialization of Education as a Form of Corporate Crime within the Implementation of Higher Education Autonomy in Indonesia (Case Study: Implementation of Graduate Program of X University)? is a minithesis which talks about the autonomy system of higher education in Indonesia which may form the commercialization of education and culminates with a white collar criminal phenomenon using the case study of the implementation of graduate programs of X University. This minithesis employs qualitative research methods in a descriptive study, involving related concepts to the autonomy of higher education and corporate crime in the education sector. This minithesis also analyzes how the implementation of higher education autonomy in X University was not only applied academically but also for the financial management of the university itself, which adopts the form of legal entity. The government was unable to vouch enough budgets in order to fulfil education rights for the citizens, giving authority for X University to gain excessivelly from its students as another fund resource by the mechanism of expense or implementation some study programs such as graduate programs. Even though this minithesis?s conclusion is still tentative, it has a conclusion that the graduate program of X University views itself more as a corporation than an institute of education, resulting in commercialization in its implementation.
, Commercialization of Education as a Form of Corporate Crime within the Implementation of Higher Education Autonomy in Indonesia (Case Study: Implementation of Graduate Program of X University)’ is a minithesis which talks about the autonomy system of higher education in Indonesia which may form the commercialization of education and culminates with a white collar criminal phenomenon using the case study of the implementation of graduate programs of X University. This minithesis employs qualitative research methods in a descriptive study, involving related concepts to the autonomy of higher education and corporate crime in the education sector. This minithesis also analyzes how the implementation of higher education autonomy in X University was not only applied academically but also for the financial management of the university itself, which adopts the form of legal entity. The government was unable to vouch enough budgets in order to fulfil education rights for the citizens, giving authority for X University to gain excessivelly from its students as another fund resource by the mechanism of expense or implementation some study programs such as graduate programs. Even though this minithesis’s conclusion is still tentative, it has a conclusion that the graduate program of X University views itself more as a corporation than an institute of education, resulting in commercialization in its implementation.
]"
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2015
S60823
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dendy Perwira Dhira Satria
Peningkatan Angka Kejahatan Human Trafficking sebagai Transnational Organized Crimes di Kawasan Eropa Tenggara pada Masa Pandemi Covid-19. Studi atas Yunani dan Turki (2019-2022) = The Increase in the Number of Human Trafficking Crimes as Transnational Organized Crimes in the Southeast European Region during the Covid-19 Pandemic. A Study of Greece and Turkey (2019-2022)
"Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang signifikan pada banyak aspek kehidupan manusia, termasuk pada aktivitas kejahatan lintas negara seperti human trafficking sebagai transnational organized crimes. Di Eropa Tenggara, daerah ini telah lama menjadi pusat perhatian terkait kejahatan lintas negara tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peningkatan angka Human Trafficking sebagai Transnational Organized Crimes (TOC) di Eropa Tenggara, studi atas negara Turki dan Yunani selama masa pandemi COVID-19 dari tahun 2019-2022. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan teori regional security complex, konsep transnational organized crime dan konsep resolusi konflik. Dalam penelitian ini, menggunakan penelitian data sekunder. Teknik analisis deskriptif dan naratif melalui analisis dokumen terkait, laporan pemerintah, dan literatur terkait. Pendekatan teori ini membantu dalam memahami kompleksitas dan dinamika kejahatan lintas negara dengan memperhatikam hubungan antara Turki dan Yunani, serta dampak pandemi COVID-19 terhadap kejahatan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan pandemi COVID-19 meningkatkan kerentanan terhadap human trafficking di Turki dan Yunani, terutama pada kelompok migran dan pengungsi. Penelitian ini juga membahas upaya pemerintah dan organisasi masyarakat sipil dalam melindungi korban dan menangani human trafficking secara komprehensif.
The COVID-19 pandemic has had a significant impact on many aspects of human life, including transnational organized crimes such as human trafficking. In Southeast Europe, this region has long been the center of attention regarding these transnational crimes. This research aims to analyze the increasing number of human trafficking as Transnational Organized Crimes (TOC) in Southeast Europe, a study of Turkey and Greece during the COVID-19 pandemic from 2019-2022. This research uses qualitative research methods with a regional security complex theory approach, the concept of transnational organized crime and the concept of conflict resolution. In this study, secondary data research was used. Descriptive and narrative analysis techniques through analysis of related documents, government reports, and related literature. This theoretical approach helps in understanding the complexity and dynamics of transnational crime by considering the relationship between Turkey and Greece, as well as the impact of the COVID-19 pandemic on these crimes. The results show that the COVID-19 pandemic has increased vulnerability to human trafficking in Turkey and Greece, especially among migrants and refugees. This research also discusses the efforts of the government and civil society organizations in protecting victims and dealing with human trafficking comprehensively."
Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
William Suhaidir
Job satisfaction as mediating variable on the influence of human resources practices toward turnover intention case study in three information technology consulting companies = Kepuasan kerja sebagai variabel mediasi dalam pengaruh praktek sumber daya manusia ke turnover intention : studi kasus di tiga perusahaan IT Consulting
"Sumber daya manusia adalah sumber daya yang penting untuk memenangkan pangsa pasar dan bisnis yang berkelanjutan khususnya dalam industri yang berbasiskan jasa. Keluarnya karyawan dari perusahaan merupakan salah satu masalah yang penting dalam manajemen sumber daya manusia. Hal ini dapat menyebabkan banyak kerugian bagi perusahaan. Menemukan variabel yang mempengaruhi turnover intention akan menjadi pengetahuan yang berguna untuk manajemen perusahaan dalam mengurangi turnover rate. Penelitian sebelumnya secara konseptual membuktikan bahwa kepuasan kerja memiliki peran mediasi terhadap praktek sumber daya manusia dan turnover intention. Penelitian ini akan coba melakukan pembuktian empiris terhadap hal ini. Survei dilakukan dengan responden profesional IT dari 3 perusahaan IT consulting di Indonesia, 152 jawaban dikumpulkan dan di proses. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kepuasan kerja memediasi secara penuh hubungan antara praktek sumber daya manusia dengan turnover intention. Analisis lebih lanjut dengan melihat dimensi dari tiap variabel menemukan bahwa dimensi communication dan coworkers memediasi penuh hubungan antara performance management dan turnover intention.
Human resource is a substantial resource in winning the market share and in having a sustainable business especially in a service based industry. One of the important issue in human resources management is employee?s turnover. It can cause a lot of damage for the company. Finding the right variable that affect turnover intention among the employees will be a useful knowledge for management to minimize the turnover rate. Past conceptual study proved that job satisfaction has a mediating role on HR practices and turnover intention. Current study will test this argument empirically. The survey was conducted among IT professional in three selected IT consulting companies in Indonesia, 152 feedbacks were obtained and processed. The result showed that job satisfaction fully mediated the relationship between HR practices and turnover intention. Further analysis into the dimension level found that communication and coworkers dimensions fully mediate the relationship between performance appraisal and turnover intention."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2015
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>