Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara jenama politik kandidat dengan perilaku memilih, dengan fokus pada pemilihan umum atau politik. Penelitian ini dilakukan kepada dewasa muda sebanyak 278 orang dengan partisipan dengan rentan usia 18-25 tahun. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan analisis inferensial. Analisis deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran tentang karakteristik demografis partisipan. Selanjutnya, analisis inferensial digunakan dengan menerapkan pearson correlation untuk mengevaluasi hubungan antara jenama politik kandidat dan perilaku memilih. Penelitian ini juga menggunakan partial correlation untuk mengeksplorasi variabel-variabel tambahan yang mungkin memiliki hubungan tersebut, seperti seberapa sering melihat postingan, sejak kapan melihat sosial media mengenai Ganjar Pranowo, dan rasa dekat dengan partai politik PDI-P. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai hubungan jenama politik kandidat dan perilaku memilih pemilih, dengan implikasi yang relevan dalam konteks politik dan pemilihan umum.

---

This research aims to test the hypothesis that there is a positive and significant relationship between candidate political brand and voting behavior, focusing on general elections or political contexts. The study involved 278 young adults with participants ranging from 18 to 25 years old. Descriptive and inferential analyses were employed in this research. Descriptive analysis was conducted to provide an overview of the demographic characteristics of the participants. Furthermore, inferential analysis was utilized by applying person correlation to evaluate the relationship between candidate political brand and voting behavior. Additionally, partial correlation was used to explore additional variables that may influence this relationship, such as the frequency of viewing posts, the duration of exposure to social media content about Ganjar Pranowo, and the sense of closeness to the PDI-P political party. The results of this research are expected to contribute to the understanding of the influence of candidate political brand on voters' behavior, with relevant implications in the political and general election context."

"Tesis ini dilatarbelakangi oleh keterpilihan seorang perempuan sebagai bupati untuk pertama kalinya di provinsi Bali yang dikenal memiliki budaya patriarki kuat. Selain itu terdapat kesenjangan antara penelitian sebelumnya dengan hasil akhir dari pemilukada Tabanan 2010, dimana kandidat yang di dalam survei prapemilukada memiliki elektabilitas tertinggi karena dinilai sebagai figur pemimpin yang baik oleh masyarakat, pada hasil akhir pemilukada Tabanan berhasil dikalahkan oleh kandidat perempuan yang pada saat survei hanya memiliki elektabilitas sebesar 5,7 persen, namun diusung oleh partai yang berbasis di daerah itu. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mencari jawaban bagaimana pengaruh faktor partai politik dan faktor kandidat terhadap perilaku memilih dalam pemilukada Tabanan, 2010. Sebagai pijakan teoritis, penelitian ini menggunakan teori perilaku memilih khususnya pendekatan psikologis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Penelitian ini merupakan penelitian bertipe eksplanatif dengan sumber data primer dan skunder. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 400 responden, sehingga tingkat kepercayaannya 95% dan margin of errornya 5%. Temuan di lapangan memperlihatkan bahwa dalam pemilukada Tabanan 2010, faktor identifikasi partai politik terutama identifikasi pemilih dengan PDIP berpengaruh terhadap perilaku memilih masyarakat di daerah itu. Di lain sisi, faktor figur cukup berpengaruh namun bukan faktor utama yang mempengaruhi perilaku memilih masyarakat Tabanan dalam pemilukada 2010. Implikasi teoritis menunjukkan bahwa pendekatan psikologis dalam teori perilaku memilih dapat diaplikasikan dalam kasus pemilukada Tabanan 2010. Tesis ini juga membantah tesis Yudistira Adnyana yang menemukan bahwa faktor kandidat atau figur merupakan faktor utama yang mempengaruhi perilaku memilih di Bali dan faktor partai politik sangat lemah.

---

The thesis is directed by the election of a woman as a head of district in Bali for the first time,which has been regarded as a Province in a strong patriarchy culture. Beside that,there is a huge diference between the results of the former research with the result of this Tabanan local election,where the candidate that is proven as the one with the highest electability,for it's good leadership in the society, was being defeated by the women candidate that only scored 5.7% electability on the survey,that was also done to answer how the political party and candidate factors affect the result of Tabanan local election.

As the theoritical basis, this research uses voting behavior theory, especialy the phsycological approach. The method that is being used in this research is the quantitative method. It's an explanatory research with a primary and secondary data usage. The sample used in this research is 400 respondents,hence it's confident interval is 95% and 5% margin of eror.

Data found in the field showed that in Tabanan local election 2010,the factor of political party identification among the society-especially the one with PDIPaffects the voting behavior. Meanwhile,the factor of figure personal attribute affects but not as the main factors in the voting behavior of Tabanan local election.

The theoritical implication shows that the phsycological approach in voting behavior may be applied in Tabanan Regent General Election in 2010. This thesis also denied the Yudistira Adnyana's thesis. He found that the candidate factors or figure factors are the main factors determining/affecting the voting behavior in Bali,and so the political factor contributes in a small amount."

"ABSTRAKPartisipasi warga dalam pemilu di Indonesia cukup tinggi. Sejak Pemilu 2004 hingga Pemilu 2014, tingkat partisipasi di atas 70 . Namun, dalam kurun waktu yang sama, pemilihan oleh warga tampak tidak konsisten. Tiga partai politik yang berbeda memenangi tiga pemilu legislatif di tahun 2004, 2009, dan 2014. Selain itu perolehan suara pasangan presiden-wakil presiden yang menjadi pemenang pilpres cenderung tidak sejalan dengan perolehan suara partai dalam koalisi yang mengusung pasangan itu. Untuk menjelaskan tingkah laku memilih warga yang tampak tidak konsisten, penelitian ini menggunakan pendekatan moral intuisionisme Haidt, 2001 , Moral Foundation Theory Haidt Graham, 2007 , dan gairah harmonis Vallerand, 2008, 2015 . Studi ini menggunakan tiga penelitian dengan pendekatan kuantitatif sebagai dukungan empiris. Penelitian pertama menggunakan metode survei pada 903 pemilih di 34 provinsi; penelitian kedua menggunakan metode kuasi-eksperimental pada 165 partisipan masyarakat umum; dan penelitian ketiga menggunakan metode eksperimental pada 179 partisipan masyarakat umum. Hasil studi pertama menunjukkan pada Pilpres 2014 profil moral pemilih pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla berbeda dengan profil moral pemilih Prabowo-Hatta, dan perbedaan dukungan terhadap fondasi moral keadilan, kepedulian, kesetiaan, dan kepatuhan, serta gugus moral individualizing mengarahkan pemilih pada pasangan kandidat yang berbeda. Selanjutnya, hasil studi kedua, menunjukkan profil moral pemilih berhubungan langsung dengan tingkah laku memilih kandidat presiden fiktif. Pemilih cenderung memilih kandidat presiden yang memiliki fondasi moral dominan yang sama dengan dirinya. Hasil studi ketiga menunjukkan hubungan tersebut bergantung pada gairah politik pada pemilih. Semakin besar gairah politik semakin kuat pengaruh fondasi moral dominan dalam mengarahkan pilihan kandidat presiden. Secara keseluruhan penelitian ini menunjukkan walaupun tampak tidak konsisten, pada dasarnya warga memilih kandidat presiden yang sejalan dengan fondasi moral dominan dalam dirinya, dengan dimoderasi oleh gairah politik Kata-kata kunci: intuisi moral, fondasi moral, gairah politik, tingkah laku memilih, Moral Foundation Theory, Social Intuisionist Model

---

ABSTRACTCitizen participation in Indonesian General Election is quite high. Voters turnout are consistently above 70 since 2004 election to the last election in 2014. However, voters seem inconsistent in casting their vote. Three different political parties have won in three legislative elections in 2004, 2009 and 2014. Further, the total vote for the winning presidential-vice presidential pair does not correspond to the overall vote for the coalition of political parties which they represent. To address this seemingly inconsistent voting behavior, this study use a combination of moral intuitionist approach Haidt, 2001 , Moral Foundation Theory Haidt Graham, 2007 , and harmonious passion Vallerand, 2008, 2015 . Three studies with quantitative approach were conducted. The first study surveyed 903 voters in 34 provinces; the second study is a quasi experimental design with 165 participants from the general public; and a third study is an experimental design with 179 participants from the general public. Results from the first study show that overall, in the 2014 presidential election, moral profile of voters for Joko Widodo-Jusuf Kalla is different from voters for Prabowo-Hatta. Further, differing support for fairness, care, loyalty, and authority moral foundations, and individuallizing moral dimension among voters are correlated to different candidate pair choice. Results from the second study, show voter 39;s moral profile is directly related to their hypothetical presidential candidate choice. Voters 39; tend to vote for a presidential candidate who share the same dominant moral foundation with them. Results from the third study show that this relationship depends on voters political passion. The greater the political passion the stronger the influence of the dominant moral foundation in directing presidential candidate choice. Overall these studies show that although voters seem inconsistent, their voting preference are directed by their dominant moral foundation, and moderated by political passion. Keywords: moral intuition, moral foundation, political passion, voting behavior, , Moral Foundation Theory, Social Intuisionist Model "

"Penelitian ini membahas mengapa mayoritas penduduk di Indonesia beragama Islam, namun partai-partai Islam tidak pernah menang. Dari literatur sebelumnya dijelaskan peran struktur negara pada masa Orde Baru dan elit politik Islam yang tidak kredibel membuat pemilih muslim lebih memilih partai lain (partai non-Islam). Sementara dalam penelitian ini lebih melihat perilaku pemilih muslimnya. Faktor sosiologis yang meliputi ritual ibadah, keterlibatan dalam kelompok sosialkeagamaan, dan orientasi Islam politik berhubungan dengan pilihan politik muslim dan menyebabkan adanya aliran politik. Selain itu, pada faktor psikologis, adanya hubungan afeksi atau kedekatan partai dan tokoh dengan pilihan politik muslim. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui survey. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebesar 100 pemilih muslim yang berasal dari partai politik yang berbeda. Penarikan sampel menggunakan cluster random sampling. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa faktor sosiologis yang meliputi ritual ibadah, keterlibatan dalam kelompok sosial-keagamaan, dan orientasi Islam politik memiliki hubungan dengan perilaku memilih. Sementara faktor psikologis yang meliputi afeksi partai dan afeksi tokoh tidak memiliki hubungan dengan perilaku memilih.

---

This study discusses why the majority of the population in Indonesia are Muslims, but the Islamic parties have never won. From the literature previously described the role of state structures in the New Order and the political elite of Islam is not credible make Muslim voters prefer the other party, while this research is looking at the behavior of Muslim voters. Sociological factors which include the ritual of worship, involvement in socio-religious groups, and the orientation of political Islam have relationship with political choice of muslim voters and make a political cleavages in islamic societies. Moreover, in the psychological factors, including affection of parties and leader have relationship with political choice of muslim voters. This study uses a quantitative method with data collection through surveys. The number of samples is 100 Muslim voters who come from different political parties. Sampling using cluster random sampling. From the research found that the sociological factors that include rituals, involvement in socioreligious groups, and the orientation of political Islam have relationship with voting behavior. While psychological factors that include affection of party and leader have no relationship with voting behavior."

"Fenomena politik etnis masih banyak terjadi di Indonesia sampai saat ini. Peristiwa mengenai politik etnis salah satunya terjadi pada pemilihan Gubernur DKI pada tahun 2017. Faktor etnisitas Ahok, yang saat itu menjadi salah satu calon kandidat, mendorong banyak oposisi di kalangan pemilih Muslim (Sumaktoyo, 2021). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara etnis pemilih dan resentment atas etnis Tionghoa-Indonesia terhadap perilaku memilih calon kandidat beretnis Tionghoa dan Jawa. Resentment disertakan dalam penelitian ini karena banyaknya sentimen anti-Tionghoa di Indonesia. Terdapat 168 responden dalam penelitian ini, dengan kriteria Berkewarganegaraan Indonesia, berdomisili di JABODETABEK, dan berumur 18 hingga 25 tahun. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara individu beretnis Tionghoa dibandingkan dengan etnis non-Tionghoa terhadap perilaku memilih calon kandidat dengan etnis Tionghoa. Signifikansi hubungan juga terlihat pada individu beretnis Jawa jika dibandingkan dengan etnis Tionghoa dan Sunda terhadap perilaku memilih calon kandidat beretnis Jawa. Selain itu, resentment mempunyai hubungan yang signifikan terhadap perilaku memilih calon kandidat beretnis Tionghoa (β=-0.509, p<0.05) dan perilaku memilih calon kandidat beretnis Jawa (β=0.589, p<0.05). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang ekstensif mengenai hubungan etnis pemilih dan resentment terhadap perilaku memilih. Pengetahuan yang didapatkan dari penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan konteks masalah politik di Indonesia yang masih rentan akan politik etnis.

---

The phenomenon of ethnic politics still occurs in Indonesia to this day. One of the incidents regarding ethnic politics occurred during the election for Governor of DKI in 2017. The ethnicity factor of Ahok, who at that time was one of the prospective candidates, encouraged a lot of opposition among Muslim voters (Sumaktoyo, 2021). This research aims to determine the relationship between voter’s ethnicity and resentment for ethnic Chinese-Indonesians towards voting behavior for ethnic Chinese and Javanese candidates. Resentments were included in this research because of the large number of anti-Chinese sentiments in Indonesia. There were 168 respondents in this study, with the criteria being Indonesian citizenship, domiciled in JABODETABEK, and aged 18 to 25 years. The research results show that there is a significant relationship between individuals of Chinese ethnicity in comparison with non-Chinese ethnicity and their voting behavior for candidates with Chinese ethnicity. The significance of the relationship was also seen among individuals of Javanese ethnicity in comparison with Sundanese and Chinese ethnicity regarding their voting behavior for ethnic Javanese candidates. Apart from that, resentment has a significant relationship with the voting behavior for ethnic Chinese candidates (β=-0.509, p<0.05) and the voting behavior for ethnic Javanese candidates (β=0.589, p<0.05). This research is expected to provide an extensive understanding of the relationship between voter’s ethnicity and resentment on voting behavior. It is also hoped that the knowledge gained from this research can provide a context for political problems in Indonesia which is still vulnerable to ethnic politics."

"Angka partisipasi pemilih muda di Indonesia menunjukkan tren penurunan di setiap pemilihan umum. Padahal, tingkat partisipasi ini terkait dengan legitimasi pemerintahan terpilih. Penelitian ini bertujuan untuk melihat peran mediasi pengetahuan politik dan efektivitas politik internal dalam hubungan antara penggunaan media sosial untuk aktivitas politik dan perilaku memilih. Penelitian ini bersifat korelasional dengan menggunakan sampel siswa di Indonesia berusia 18-26 tahun dengan rata-rata usia 20,85 tahun (SD = 1.363). Data dari 216 partisipan menunjukkan bahwa tidak ada peran mediasi ketika pengetahuan politik dan efikasi politik internal digunakan sebagai mediator dalam hubungan antara penggunaan media sosial untuk aktivitas politik dan perilaku memilih. Namun, peneliti menemukan hasil korelasi positif yang signifikan ketika efikasi politik internal digunakan sebagai mediator langsung dari penggunaan media sosial ke perilaku memilih.

---

The participation rate of young voters in Indonesia shows a decreasing trend in every general election. In fact, this level of participation is related to the legitimacy of the elected government. This study aims to examine the mediating role of political knowledge and the effectiveness of internal politics in the relationship between the use of social media for political activity and voting behavior. This research is correlational using a sample of students in Indonesia aged 18-26 years with an average age of 20.85 years (SD = 1.363). Data from 216 participants shows that there is no mediating role when political knowledge and internal political efficacy are used as mediators in the relationship between the use of social media for political activities and voting behavior. However, we found a significant positive correlation when internal political efficacy was used as a direct mediator from social media use to voting behavior."

"Selama ini Presiden RI selalu memiliki dua atribut: Jawa dan Islam. Pada Pemilu 2014, hanya ada dua kandidat da keduanya bersuku Jawa dan beragama Islam. Lalu, apa yang mempengaruhi pilihan politik pemilih? Tulisan ini ingin melihat sejauh mana hubungan faktor sosiologis dengan perilaku pemilih untuk memilih figur Joko Widodo atau Prabowo Subianto pada pemilihan presiden 2014. Faktor sosiologis yang dimaksud antara lain adalah wilayah, agama, etnis, kelas, keluarga, teman, dan keanggotaan. Studi ini menggunakan pendekatan teoritis sosiologi politik sehingga berbeda dengan studi-studi sebelumnya. Lebih khusus lagi, studi ini menggunakan variabel jarak sosial dan sosialisasi yang belum pernah digunakan pada studi terdahulu. Berbeda dengan hasil studi Liddle dan Mujani (2007, 2010, 2011), penelitian ini berkesimpulan bahwa agama masih berpengaruh pada pilihan politik. Studi ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan metode survei. Pengumpulan data dilakukan dengan cara selfadministered, wawancara mendalam, dan telaah data sekunder.

---

For the time being, President of Republic of Indonesia has to have two attributes: Javanese and Mosleem. In 2014 election, there are two candidates (Prabowo Subianto and Joko Widodo) and they both have those attributes. The next question is what is the influental factor of voter‘s political choice? This study tries to examine the correlation between sociological factors and political choice of university student in 2014 presidential election. Sociological factors that has been choosen are region, religion, ethnics, class, family, peer, and membership. This study uses political sociology theoretical approach. This study uses social distance and socialization as it's variables which had not been used yet in other studies. This study indicates religion remains an infuental factor that determines voter behavior. This study uses quantitative approach and survey method. Gathering data is done by self-administered online questionnaire and in-depth interview."

"[Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh persepsi religiusitas dan sekularisme kandidat dan fundamentalisme religius terhadap keputusan memilih. Lebih spesifik lagi, peneliti ingin mengetahui faktor apa yang memberikan pengaruh lebih besar terhadap keputusan memilih, antara persepsi religiusitas dan sekularisme kandidat atau fundamentalisme religius. Responden penelitian ini adalah remaja akhir dan dewasa muda yang tinggal di Jabodetabek. Setiap orang mendapatkan artikel yang berisi wawancara terhadap kandidat sebagai manipulasi persepsi religiusitas dan sekularisme. Hasilnya Sekularisme kandidat lebih bisa meramalkan keputusan memilih dibanding religiusitas kandidat. Seseorang yang memiliki tingkat religiusitas dan sekularisme bila dihadapkan dengan kandidat yang religius memilki kemungkinana satu kali lebih besar untuk memilih kandidat tersebut dibandingkan bila dihadapkan dengan kandidat yang tidak religius, This study trying to see the effect of religiosity and secularisme perception of candidate and religios fundamentalism on voting decision. Spesiffically, researcher want to see which variable has the greater effect on voting decision. The responden of the research was late teenager and young addult that already has voting participation right in Jabodetabek area. Every responden was given an article about an interview of a candidate and potensial voter. There were two kind of article, the first was an interview with secular candidate and the other one was with religios candidate. The result show secular attribute is preferable than the religios one. The respondent that has high religius fundamentalisme will choose the religius candidate. some one with high fundamentalisme has one time odd to choose the religius candidate more than some one with low fundamentalisme.]"

"

Tesis ini dilatarbelakangi oleh menangnya tersangka korupsi pada pilkada kabupaten Tulungagung tahun 2018. Jika di negara lain seperti Amerika, Meksiko, dan Spanyol kandidat dengan status tersangka korupsi akan berdampak negatif terhadap kandidat itu sendiri seperti penurunan suara atau rakyat akan menghukum dengan tidak memilihnya, namun hal tersebut tidak terjadi di Tulungagung. Penelitian ini akan menguji faktor kualitas dan kinerja kandidat tersangka korupsi dalam mempengaruhi perilaku memilih masyarakat pada pilkada Tulungagung tahun 2018. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori perilaku memilih, khususnya pendekatan psikologis dan rational choice. Metode yang digunakan yaitu metode kuantitatif dengan desain deskriptif dan inferensial, dengan jumlah sampel sebanyak 400 responden, tingkat kepercayaan 95% dan Margin of Error (MoE) 5%. Temuan di lapangan memperlihatkan bahwa; (1) status korupsi Syahri Mulyo tidak mempengaruhi perilaku memilih masyarakat Tulungagung, yaitu hanya 1.1%; (2) tingkat popularitas, figur kandidat, dan kualitas kandidat dalam faktor kandidat mempengaruhi perilaku memilih masyarakat Tulungagung, namun figur kandidat paling berpengaruh yaitu sebanyak 31.0%; (3) masyarakat Tulungagung tidak rasional dalam menentukan pilihan politiknya saat pilkada atau Downs menyebutnya dengan “limited rational”; dan (4) Faktor eksternal yaitu adanya peran patronase dan klientelisme dalam  mempengaruhi perilaku memilih masyarakat Tulungagung. Implikasi teoritis menunjukkan bahwa studi perilaku memilih khususnya pendekatan psikologis dan rational choice masih relevan digunakan dalam kasus pilkada kabupaten Tulungagung tahun 2018.

 

---

The background of conducting this research is the winning-phenomenon of corruption suspect in Tulungagung local election 2018. While the candidates who become corruption suspect in other countries like, United States of America, Mexico, and Spain will obtain a negative impact of their carrier and be punished by society with do not vote them, this circumtances do not occurred in Tulungagung. This study will exemine factor of quality and candidate performance with corruption suspect status in affecting voting behaviour people in Tulungagung local election 2018. This study is using the theory of voting behavior, particularly rational choice approach. The method used is a quantitative method with descriptive and inferential design, with a total sample of 400 respondents, a confidence level of 95% and a Margin of Error (MoE) of 5%. Evidence as the result of research shows that; (1) the corruption status of Syahri Mulyo does not affect the people's voting behavior in Tulungagung, which is only 1.1%; (2) candidate factors such us level of popularity, candidate figure, and quality of candidates influence voting behavior the people of Tulungagung. By 31.0%, candidate figure is the most influential factor; (3) the Tulungagung society is irrational in determining their political choices when the elections, Downs call it "limited rational"; and (4) There were some external factors which influence the voting behaviour the people of Tulungagung called the role of patronage and clientelism. The theoretical implication shows that the psychology and rational choice approach can be applied in the case of Tulungagung local elections in 2018.

 

"

"Banyak studi telah dilakukan untuk menjelaskan proses demokratisasi yang dialami Indonesia pasca-Reformasi 1998, khususnya melalui penyelidikan mendalam terhadap pemilihan umum yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali sejak 1999. Dari segi objek kajian, penelitian komunikasi politik terkait perilaku memilih berdasarkan kelas sosial masih relatif pinggiran dibandingkan beberapa objek kajian lain, seperti sistem kepartaian yang banyak ditulis dalam berbagai studi selama dekade pertama tahun 2000-an, maupun politik identitas dan gender yang menjadi sorotan pada dekade berikutnya. Dari segi kerangka teoretis, teori kelas sosial jarang digunakan, setelah selama lebih dari tiga dekade kekuasaan Orde Baru, teori ini relatif tidak berkembang dalam ilmu sosial di Indonesia. Disertasi ini mencoba mempertemukan pendekatan komunikasi politik dan kelas sosial dengan mempergunakan teori kelas sosial baru berdasarkan pendekatan strukturalisme genetik Pierre Bourdieu sebagai pisau analitis untuk menjelaskan perilaku memilih berbasis kelas sosial di Indonesia. Khususnya pemrosesan informasi oleh pemilih berbasis kelas sosial untuk memproduksi opini politik dan pilihan politik pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden pada 17 April 2019. Metode yang digunakan adalah convergent parallel mixed method—pendekatan kuantitatif dengan analisis kluster digunakan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan kelas-kelas sosial di Indonesia, sementara pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dengan para informan kunci digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang habitus kelas dan modus produksi opini politik masing-masing kelas sosial dengan menggunakan the modes of production of opinion Bourdieu. Hasil analisis kuantitatif dan kualitatif dengan interpretative phenomenological analysis berhasil mengidentifikasi empat kelas sosial di Indonesia lengkap dengan habitus kelas masing-masing, yakni kelas elite, kelas menengah profesional, kelas menengah tradisional, dan kelas marhaen. Tiap-tiap kelas sosial memiliki jumlah dan komposisi kapital ekonomi, budaya, dan sosial yang berbeda, serta habitus kelas yang berbeda pula dan memiliki modus produksi opini politik yang juga menunjukkan perbedaan (distinction). Perbedaan modus produksi opini politik berhubungan langsung dengan perbedaan habitus kelas masing-masing kelas sosial. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa modus produksi opini politik dan pilihan politik tersebut terkondisikan secara sosial. Kelas elite dan kelas menengah profesional mengalami modus produksi opini dan pilihan politik berdasarkan etos kelas atau produksi orang-pertama, sementara kelas menengah tradisional dan kelas marhaen mengalami modus produksi opini dan pilihan politik berdasarkan production by proxy. Akibatnya, kelas menengah tradisional dan kelas marhaen rentan terhadap doxa, propaganda dan kekerasan simbolik.

---

Much have been written about the democratization process experienced by Indonesia after the 1998 Reformation, especially through in-depth investigations into general elections, which have been held every five years since 1999. In terms of the object of study, studies on political communication related to voting behavior based on social class are relatively marginalized compared to other objects, such as the party system, which has been widely studied in the firstdecade of the 2000s, as well as politics of identity and gender, which became the spotlighted topic in the following decade. In terms of the theoretical framework, social class theory has been rarely used, and after more than three decades of New Order rule, this theory remains relatively underdeveloped in social sciences in Indonesia. This dissertation attempts to reconcile political communication and social class approaches, by using a new social class theory based on Pierre Bourdieu's genetic structuralism approach as an analytical tool to explain social class-based voting behavior in Indonesia, particularly the processing of information by social class-based voters in producing political opinions and political choices in the presidential and vice presidential elections of April 17, 2019. The method used is the convergent parallel mixed method - a quantitative approach using cluster analysis is used to identify and describe social classes in Indonesia, while a qualitative approach through in-depth interviews with key informants is used to get an understanding of the class habitus and the mode of production of political opinion of each social class, using Bourdieu’s concept of mode of production of opinion. The results of the quantitative and qualitative analysis, using interpretative phenomenological analysis, have succeeded in identifying four social classes in Indonesia, complete with their respective class habitus, namely the elite class, the professional middle class, the traditional middle class, and the marhaen class. Each social class has a different number and composition of economic, cultural and social capital, as well as a different class habitus and distinctive mode of production of political opinion. The different modes of production of political opinion are directly related to differences in the class habitus of each social class. This research also shows that the mode of production of political opinion and political choice is socially conditioned. The elite and professional middle classes experience a mode of production of opinion and political choice based on a class ethos, or first-person production; while the traditional middle and marhaen classes experience a mode of production of opinion and political choice based on production by proxy. As a result, the traditional middle class and the marhaen class are vulnerable to doxa, propaganda and symbolic violence."