Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This internship report evaluates the e-Bupot collection process of prepaid Income Tax Article (ITA) 23 at PT LAA. PT LAA is an information and communication technology company located in Indonesia. During the internship, observations were made on the e-Bupot -- an electronic withholding tax slip, collection process of prepaid Income Tax Article (ITA) 23 received by the Company to analyze whether the collection processes are already implemented efficiently in order to ensure the e-Bupot obtained are already accurate, correct, complete, and accurate so that it can be credited. The evaluation is carried out by comparing the e-Bupot collection process practices at PT LAA with the internal control framework of Romney et al. (2021) and provided the correlation between the importance of internal control to the tax increase efficiency of compliance process. The result of this internship report proved that the Company has been running well with the systems that support all e-Bupot collection process. However, there are amount of shortcoming that cause inefficiency and decrease the accuracy and completeness of data, that have to be improved by the Company.

---

Laporan magang ini mengevaluasi proses pemungutan e-Bupot Pajak Penghasilan Dibayar Dimuka Pasal 23 pada PT LAA. PT LAA adalah perusahaan teknologi informasi dan komunikasi yang berlokasi di Indonesia. Selama magang, dilakukan observasi terhadap proses pemungutan e-Bupot – yaitu elektronik bukti potong, untuk PPh Dibayar Dimuka Pasal 23 yang diterima Perusahaan untuk menganalisis apakah proses pemungutan tersebut sudah dilaksanakan secara efisien untuk memastikan e-Bupot yang diperoleh sudah akurat, benar, lengkap, dan akurat sehingga dapat dikreditkan. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan praktik proses pengumpulan e-Bupot di PT LAA dengan kerangka pengendalian internal dari Romney et al. (2021) serta memberikan korelasi antara pentingnya kontrol internal yang baik untuk meningkatkan efisiensi dari proses pelaporan pajak. Hasil laporan magang ini membuktikan bahwa proses pengumpulan e-Bupot di PT LAA telah berjalan dengan baik dengan sistem yang mendukung. Namun terdapat banyak kekurangan yang menyebabkan inefisiensi dan menurunkan keakuratan dan kelengkapan data sehingga perlu diperbaiki oleh Perusahaan."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penggunaan e-SPT dan e-Filing dalam melaporkan SPT. Penelitian ini dilakukan pada KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga dengan pendekatan studi kasus menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selama tahun 2014 – 2017 wajib pajak yang menggunakan aplikasi e-SPT dan e-Filing terus mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak semakin menerima penggunaan teknologi dalam melaporkan SPT. Berdasarkan wawancara dengan responden, mereka bersedia melaporkan SPT dengan e-SPT dan e-Filing karena melaporkan dengan aplikasi tersebut lebih mudah dan cepat. Namun demikian, KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga tetap perlu terus meningkatkan kualitas teknologi pelaporan SPT dengan pembaharuan aplikasi untuk menyempurnakan aplikasi yang sudah ada.

---

The main purpose of this research is to evaluate the use of e-SPT & e-Filing in SPT reporting. This research was conducted at the KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga with a case study approach using qualitative descriptive methods. The result of the research shows that during 2014 – 2017, taxpayers using e-SPT and e-Filing continues to increase. It shows that taxpayers accept the new technology in their tax reporting. Respondents in this study found that e-SPT and e-Filing offer an easy and a time efficient tax reporting. However, the KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga is required to improve the quality of the system to enhance an existing application."

"Laporan ini mengevaluasi proses rekapitulasi PPh (pajak penghasilan) Pasal 23 yang harus disetorkan oleh PT AMI selaku pemotong. Dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehubungan dengan PPh Pasal 23, PT AMI dibantu oleh PT SSRT mulai dari proses rekapitulasi hingga pelaporan SPT Masa. Proses rekapitulasi yang dilakukan terdiri atas tiga aktivitas utama, yakni memeriksa invoice dari vendor PT AMI, menghitung pajak penghasilan, dan memeriksa bukti pendukung reimbursement. Berdasarkan hasil evaluasi, proses rekapitulasi yang dilakukan oleh PT SSRT telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

---

This report evaluates the recapitulation process of Article 23 of the Income Tax, which has to be settled by PT AMI as a collector. In fulfilling its tax obligation regarding Article 23 of the Income Tax, PT AMI is assisted by PT SSRT from recapitulation process to periodic tax returns submission. The recapitulation process consists of three main activities, which are reviewing invoices from vendors, calculating the income tax, and checking the supporting evidence for reimbursement. The result showed that the recapitulation process performed by PT SSRT has complied with the tax regulations."

"Laporan ini bertujuan untuk mengevaluasi proses rekapitulasi PPh (Pajak Penghasilan) Pasal 23 yang harus disetorkan oleh PT J selaku pemotong. Hasil rekapitulasi PPh 23 memudahkan PT J dalam melakukan perhitungan dan penyetoran PPh 23 dan pelaporan SPT Masa PPh 23. Berdasarkan hasil evaluasi, proses rekapitulasi PPh 23 yang dilakukan oleh PT J telah sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

---

This report evaluates the recapitulation process of Article 23 Income Tax Payable, which should be settled by PT J as a collector. The result of recapitulation of Article 23 Income Tax Payable assist PT J in calculation and settle Article 23 Income Tax Payable and periodic tax return submission. Based on the result of evaluation, the recapitulation process performed by PT J has complied with the tax regulation."

"Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi proses perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh Konsultan Bisnis Utama Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku atas pegawai perusahaan klien. Proses evaluasi atas perhitungan PPh Pasal 21 dijelaskan dengan membandingkan empat kasus dari dua macam metode penggajian yang diterapkan oleh dua perusahaan klien. Berdasarkan hasil evaluasi penulis menunjukkan bahwa proses perhitungan PPh Pasal 21 telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan perpajakan yang berlaku. Namun masih terdapat praktik penghitungan PPh Pasal 21 yang belum efektif dan dapatmempengaruhi keakuratan dalam proses perhitungan.

---

This report aims to evaluate the process of calculating Article 21 of Income Tax carried out by the Business Consultants of Utama Indonesia based on taxation laws that apply to employees of client companies. The evaluation process for the calculation of Income Tax Article 21 is explained by comparing four cases from two types of payroll methods applied by two client companies. Based on the evaluation results the author shows that the process of calculating Article 21 Income Tax has been in accordance with the prevailing tax legislation. However, there are still practices in calculating Article 21 Income Tax that have not been effective and can affect the accuracy in the calculation process."

"Laporan ini membahas evaluasi proses pendampingan PT RPP terhadap keberatan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan ekspatriat pada PT NRD serta proses rekapitulasi dokumen yang digunakan sebagai bagian dari proses keberatan tersebut. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, PT RPP sudah melakukan pendampingan keberatan tersebut dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PT RPP juga telah melakukan rekapitulasi dokumen dengan efektif, yang mampu mengakomodasi kebutuhan dari peneliti keberatan.

---

This report discusses the evaluation of PT RPP's assistance process against the objection of Article 21 Income Tax on expatriate income to PT NRD and the document recapitulation process used as part of the objection process. Based on the results of the evaluation, PT RPP has assisted the objection well and in accordance with the laws and regulations. PT RPP has also recapitulated the documents effectively, which is able to accommodate the needs of tax authorities."

"Karya Akhir ini memiliki tujuan untuk mengetahui latar belakang dilakukannya proses pemeriksaan dengan metode ekualisasi pada suatu perusahaan. Proses ekualisasi dilakukan oleh konsultan pajak untuk menggali potensi pajak yang dilakukan suatu perusahaan. Penulis berfokus kepada Pajak Penghasilan Pasal 15 terkait pengangkutan. Proses ekualisasi dilakukan dengan menandingkan angka antara SPT dengan buku besar. Hasil pemeriksaan oleh konsultan digunakan mengetahui faktor yang menyebabkan selisih antara SPT yang dilaporkan oleh Wajib Pajak dengan laporan keuangan. Melalui proses analisis, ditemukan bahwa faktor yang menyebabkan selisih perhitungan antara SPT dengan laporan keuangan adalah adanya selisih kurs antara DPP yang tercatat dalam buku besar dengan yang dilaporkan, kesalahan dalam melakukan penjurnalan, dan potensi tidak lapor oleh wajib pajak. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar perusahaan melakukukan penjurnalan dengan sebaik mungkin dan lebih patuh dalam peraturan akuntansi dan perpajakan.

---

This study aims to determine the background of the tax audit by equalization method. The objective of equalization carried out by the tax consultants is to explore the tax potential of the company. In this process, author focused on the Article 15 of Income Tax related to freight. The process of equalization is done by comparing the numbers between the tax return (SPT) and general ledgers. Tax examination by the consultant is conducted to find the differences between the SPT submitted by the taxpayer with the general ledger.

Through the process, it was found that the factors that led to the differences between the SPT and general ledger were the use of different foreign exchange in DPP calculation in general ledgers, errors in journalizing, and underreporting potential by the company. Therefore, the author recommend that the company should carry out more accurate journalizing and be more compliant to various regulations in taxation."

"Laporan magang ini membahas kronologi proses sengketa Pajak Pertambahan Nilai yang dihadapi oleh PT PCY Cementation Indonesia dan kesesuaiannya dengan peraturan perpajakan terkait juga membahas kewajiban perpajakan dari PT PCY Cementation Indonesia terkait koreksi fiskal yang menjadi pokok sengketa. Terdapat 3 poin koreksi fiskal yang ditemukan Direktorat Jenderal Pajak DJP setelah proses pemeriksaan. Koreksi Fiskal pertama terkait pajak masukan atas transaksi perolehan jasa kena pajak dari luar daerah pabean. Menurut DJP pajak masukan tersebut tidak dapat dikreditkan karena terdapat perbedaan persepsi antara DJP dan PT PCY Cementation Indonesia dalam kategorisasi Bentuk Usaha Tetap dari lawan transaksinya yaitu PCY Hongkong. Koreksi kedua terkait pajak masukan atas transaksi perolehan jasa dalam negeri yang faktur pajak nya dianggap tidak lengkap sehingga tidak dapat di kreditkan. Sedangkan koreksi fiskal ketiga terkait pajak masukan yang transaksi nya dianggap tidak berhubungan dengan kegiatan usaha, tidak menjadi sengketa karena PT PCY Cementation Indonesia menyetujui koreksi nya. Sehingga tersisa 2 poin koreksi fiskal yang menjadi sengketa antara DJP dan PT PCY Cementation Indonesia.

---

This internship report discusses the chronology of the Value Added Tax dispute process faced by PT PCY Cementation Indonesia and its compliance with the relevant tax regulation and also discusses the tax obligations of PT PCY Cementation Indonesia regarding the fiscal correction which is the subject of the dispute. There are 3 fiscal correction points found by the Directorate General of Taxation DGT after the inspection process. The first fiscal correction is related to the tax on the acquisition of taxable services from outside the customs area. According to the DGT the input tax can rsquo;t be credited as there is a difference of perception between DGT and PT PCY Cementation Indonesia in the categorization of Permanent Establishment of its transaction counterpart, PCY Hongkong. The second correction related to the input tax on the acquisition of domestic service transactions whose tax invoice is considered incomplete so it can rsquo;t be credited. While the third fiscal correction related to input taxes whose transactions are deemed not to be related to business activities, is not a dispute as PT PCY Cementation Indonesia approves its corrections. While the remaining 2 points of fiscal correction remains a dispute between DGT and PT PCY Cementation Indonesia."

"Penelitian ini membahas mengenai penerapan kebijakan insentif PPh 21 (DTP) pada PMK Nomor 82/PMK.03/2021 ditinjau dari compliance cost pada PT Tirta Fresindo Jaya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan kebijakan insentif PPh 21 ditanggung pemerintah pada PMK Nomor 82/PMK.03/2021 ditinjau dari compliance cost pada PT Tirta Fresindo Jaya. Konsep-konsep yang digunakan antara lain konsep pajak penghasilan, konsep kebijakan pajak, konsep biaya kepatuhan pajak, konsep administrasi pajak. Pendekatan penelitian kualitatif dengan pendekatan post-positivisme. Hasil dari penelitian ini adalah dari tiga dimensi biaya kepatuhan, terdapat biaya kepatuhan pada dimensi time cost. Selain itu, kebijakan insentif PPh 21 kurang tepat sasaran, dikarekanan karyawan yang mendapatkan manfaat besar adalah karyawan yang berpenghasilan 10 sampai 16 juta per bulan. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan sosialisasi terhadap kebijakan insentif khususnya PPh 21 agar dapat meminimalisir biaya kepatuhan pada masa yang akan datang, pemerintah juga perlu membuat kebijakan baru pengganti insentif PPh 21, seperti memberikan bantuan langsung tunai kepada karyawan yang terdampak pandemi Covid-19

---

This Study discusses the application of income tax on employment incentive policy in PMK number 82/PMK.03/2021 in terms of compliance costs at PT Tirta Fresindo Jaya The purpose of this study is to find out how the income tax on employment incentive policy is applicated in PMK number 82/PMK.03/2021 in terms of compliance costs at PT Tirta

Fresindo Jaya. The concept used in this study is include the concept of income tax, tax policy, tax compliance costs, and the tax administration.This study is using the qualitative research approach with a postpositivism approach the results of this study are of the three dimensions of compliance costs, there are compliance costs on the time cost dimension. In addition, the PPh 21 incentive policy is not on target, because employees who get the most benefits are employees who earn 10 to 16 million per month. Therefore, the government needs to socialize incentive policies, especially PPh 21 in order to minimize compliance costs at the In the future, the government also needs to make a new policy to replace PPh 21 incentives, such as providing direct cash assistance to employees affected by the COVID-19 pandemic"

"Penelitian ini membahas mengenai keuntungan harga jual yang diperoleh distributor Multi Level Marketing. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai bagaimana seharusnya proses perpajakannya, masalah, dan alternatif pemajakannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan PPh atas keuntungan harga jual yang diperoleh Distributor MLM tidak berjalan baik dikarenakan ketidaktahuannya para distributor MLM bahwa keuntungan atas harga jual yang diperoleh Distributor termasuk dalam penghasilan yang harus ditambahkan di SPT Tahunan dari Distributor tersebut. Lebih lanjut, adanya PP 46 tahun 2013 menjadikan usaha dagang yang dilakukan Distributor MLM termasuk di dalam kriteria yang termasuk di dalamnya. Dalam hal ini Distributor MLM dapat disimpulkan telah memenuhi kriteria-kriteria Hard to Tax.

---

This research discusses the advantages derived by the sale price Multi Level Marketing Distributors. This study was conducted to get an idea of how the process is supposed to be taxed, about its issues, and its alternatives taxes. This research uses a qualitative approach for data collection through in depth interview and study literature. These results indicate that the application of income tax on gains income earned selling prices MLM distributors are not going well due to ignorance of the MLM distributors to add its gain to their annual income tax return. Furthermore, the presence of PP 46 in 2013 makes trading business conducted MLM Distributors included in the criteria included in it. In this case MLM Distributor can be categorized as Tax Payer that "Hard to Tax"."