Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian dan pengembangan (litbang) pertahanan bertujuan mendukung sistem pertahanan melalui penyediaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) berteknologi tinggi dan modern. Dalam mengembangkan alutsista yang dibutuhkan, lembaga Litbang dan pengguna harus dapat saling memahami kemampuan dan kebutuhan masing-masing pihak sehingga dihasilkan produk yang tepat dan inovatif. Penyediaan alutsista berteknologi tinggi memerlukan melalui proses reverse engineering yang didukung kelengkapan fasilitas dan infrastructure seperti laboratorium dan instrumentasinya sesuai standar militer. Hal ini dapat dicapai melalui kerja sama baik dengan berbagai pihak terkait di dalam negeri maupun dari luar negeri. Keja sama ini mutlak diperlukan jika ingin mewujudkan alutsista modern dan berteknologi tinggi yang dapat dimanfaatkan oleh TNI dalam rangka pertahanan negara."

"Penelitian dan pengembangan (Litbang) pertahanan merupakan salah satu komponen strategis dalam mewujudkan alat utama sistem persenjataan (alutsista) pertahanan suatu negara. Kebutuhan alutsista pertahanan berteknologi tinggi tidak dapat terus-menerus dipenuhi melalui pengadaan luar negeri. Oleh karena itu, Litbang pertahanan harus mampu melakukan perannya agar kebutuhan tersebut dapat dipenuhi dari dalam negeri. Untuk mencapai hal ini, setidaknya tiga hal harus diupayakan: deregulasi sistem alutsista pertahanan, pemberdayaan litbang pertahanan, dan penguasaan teknologi alutsista modern."

"Ketahanan Nasional (Tannas) tidaklah serta merta terwujud dengan penjumlahan antar gatra yang ada dalam Tannas, melainkan harus ada integrasi yang dinamis antar gatra tersebut dan saling isi mengisi. Dapat saja untuk periode tertentu Tannas bercirikan beberapa gatra yang menonjol sedang gatra lainnya bersifat menunjang. Yang penting, integrasi gatra-gatra tersebut merupakan suatu sistem yang utuh, yang mampu menghadapi segala ancaman, hambatan dan gangguan, sekaligus mampu terus membangun negara menuju tahap yang lebih sejahtera. Gatra Hankam sebagai salah satu gatra Ketahanan Nasional, jika dipandang tersendiri, harus merupakan satu sistem tersendiri pula sehingga mampu menyumbang secara baik bagi upaya terciptanya Tannas secara keseluruhan.Sistem Pertahanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) sebagai wujud pelaksanaan dari Sistem Pertahanan Keamanan Negara (Sishankamneg) RI adalah perpaduan dari dua sub sistem, yakni sub sistem senjata Teknologi dan sub sistem senjata sosial. Dalam pelaksanaannya kedua sub sistem ini merupakan sistem tersendiri pula yang lazim disebut Sistem Senjata Teknologi (Sistatek) dan sistem Senjata Sosial (Sistasos). Kalau Sistatek relatif lebih mudah diidentifikasi karena menyangkut hat yang bersifat teknis kesenjataan militer yang lazim dikenal, tidak demikian hal mengenai Sistatos karena Sistatos yang terdiri dari banyak segi-segi sosial, yang terjalin di dalamnya.Untuk dapat menyusun suatu kekuatan Hankamrata yang baik, hingga dapat mewujudkan Hankamneg RI, perlu diamati antara lain apakah Sistatos telah dibina dengan baik sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya, karena berhasilnya Hankamrata dalam upaya dan peningkatan ketahanan di bidang Hankam pada hakekatnya akan menunjang pula upaya terwujudnya Tannas. Dengan kata lain, identifikasi masalah yang dititik beratkan dalam tulisan ini adalah perlunya dipikirkan upaya penyempurnaan pembinaan yang telah ada, untuk dapat berfungsi lebih baik guna mendukung Hankamneg (melalui peranannya sebagai bagian Sishankamrata)di masa mendatang, mengingat perkembangan lingkungan yang cepat berubah."

"Kota Batam memiliki posisi strategis karena berada pada jalur pelayaran internasional dan hanya berjarak ± 20 km dengan negara Singapura. Tulisan ini bertujuan mendeskripsikan sarana dan alutsista TNI untuk mendukung pertahanan negara di Kota Batam. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan diskusi kelompok terfokus. Adapun responden yang terlibat dalam penelitian ini berasal dari instansi terkait di Kota Batam. Permasalahan yang ada di Kota Batam adalah masih kurang sarana dan alutsista TNI untuk mendukung pelaksanaan tugas menjaga kedaulatan NKRI. Bandar udara untuk TNI Angkatan Udara saat ini masih bergabung dengan bandar udara komersial, TNI Angkatan Darat belum memiliki sarana transportasi air yang memadai untuk melaksanakan patroli ke wilayah teritorial yang berupa kepulauan, jumlah TNI Angkatan Laut Kapal belum sesuai dengan luas wilayah kerja."

"ABSTRACTKekayaan mineral Indonesia yang merupakan berkah dari posisi strategis Indonesia yang secara geologis berada di jalur Ring of Fire dan jalur timah dunia belum dioptimalkan bagi kepentingan nasional. Dengan kemajuan teknologi mineral (teknologi maju atau advanced technology) telah terbukti bahwa mineral strategis untuk industri pembuat Alutsista atau sering dikenal sebagai Oxide Dispersion Strengthened/ODS Metal Alloys semakin penting dan sudah menjadi sebuah komoditas yang menarik dan diperebutkan bagi industri maju. Fakta bahwa mineral ODS tersebut belum dioptimalkan tampak dari belum ketatnya pengawasan terhadap perusahaan atau korporasi tambang dalam memenuhi kewajibannya untuk membangun pabrikpemurnian (smelter) dan memastikan untuk mengolah lebih lanjut hasil pemurnian mineral tersebut yang notabene berupa mineral ikutan yang strategis ( ODS) di dalam negeri sebagaimana diamanatkan oleh U U Minerba. Hambatan-hambatan yang ada seperti lemahnya sinergitas kelembagaan, regulasi yang kontraproduktif dan terbatasnya infrastruktur bagi terwujudnya pengelolaan, pengolahan dan penguasaan mineral strategis ( ODS) bagi kepentingan nasional terutama industri pertahanan harus diminimalkan dengan intervensi negara untuk menata ulang master plan industri nasional yang dipadukan dengan roadmap industri pertahanan yang sudah ada serta merumuskan master plan industri pertahanan berbasis pemanfaatan ODS dengan percepatan penguasaan teknologi maju di bidang mineral."

"Penelitian ini membahas tentang sikap presiden Moon Jae-In dalam penempatan THAAD (Terminal High Altitude Area Defense atau.). THAAD adalah sistem pertahanan terhadap rudal jarak pendek dan jarak menengah. Pada bulan Februari tahun 2016, Korea Selatan dan Amerika Serikat mencapai kesepakatan mengenai rencana penempatan THAAD di Korea Selatan. Dalam proses mencapai kesepakatan ini, Korea Selatan menghadapi pertimbangan yang rumit yang bersifat internal (meningkatkan keamanan nasional) dan eksternal (kemungkinan muncul penolakan dari Tiongkok dan Rusia). Terlebih lagi di tengah proses pelaksanaan penempatan THAAD terjadi pergantian pemerintahan dari Park Geun-Hee ke Moon Jae-In. Tiongkok menggunakan beberapa media resmi maupun tidak resmi untuk menekan Korea Selatan selama masa pemerintahan Park Geun-Hee. Permasalahan ini terus bergulir hingga pemerintahan berganti ke Moon Jae-In, namun pada akhirnya permasalahan THAAD dapat diselesaikan. Latar belakang ini merumuskan pertanyaan penelitian, yaitu faktor apa yang melatarbelakangi sikap Moon Jae-In terkait dengan penempatan THAAD? Dengan menerapkan metode deskriptif-analisis, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan latar belakang yang mendorong Moon Jae-In untuk menyelesaikan konflik terkait penempatan THAAD. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat faktor politik, ekonomi, dan sosial yang mendorong terjadinya perubahan terkait konflik penempatan THAAD di masa pemerintahan Moon Jae-In......This research discusses the attitude of President Moon Jae-In in THAAD placement. THAAD is a defense system against short and medium-range missiles. In February 2016, South Korea and the United States reached an agreement on the plan to deploy Terminal High Altitude Area Defense or THAAD in South Korea. In the process of reaching this agreement, South Korea faces complex considerations that are both internal (increasing national security) and external (possible resistance from China and Russia). Moreover, in the middle of the process of implementing THAAD placement, there was a change of government from Park Geun-Hee to Moon Jae-In. China used several official and unofficial media to pressure South Korea during Park Geun-Hee's reign. This problem continued until the government changed to Moon Jae-In, but in the end the THAAD problem was resolved. This background formulates the research question, namely what factors are behind Moon Jae-In's attitude regarding THAAD placement? By applying the descriptive-analysis method with data sources in the form of online media, this study aims to explain the background that drives Moon Jae-In to resolve conflicts related to THAAD placement. The results of the analysis show that there are political, economic, and social factors that drive changes related to the conflict over the placement of THAAD during the reign of Moon Jae-In."

"Sebuah negara yang merdeka dan berdaulat mempunyai sistem pertahanan mandiri yang dibangun sesuai dengan kondisi negara tersebut. Indonesia merupakan negara kepulauan dan dihuni oleh bermacam suku bangsa. Sistem Pertahanan Wilayah bisa menjadi perekat perbedaan yang ada, namun juga bisa menjadikan alasan untuk memisahkan diri apabila ada ketidakadilan yang terjadi akibat pelaksanaan sebuah Sistem Pertahanan Wilayah.Tesis ini membahas persoalan Sistem Pembinaan Wilayah untuk Pertahanan, berkaitan dengan perkembangan situasi politik negara sehingga memunculkan gugatan dengan keberadaan komando teritorial TNI. Pertanyaan seputar tesis ini adalah : Bagaimanakah sistem pertahanan wilayah Indonesia? Alternatif sistem pertahanan wilayah bagaimanakah yang cocok pada masa sekarang (pasca orde baru)? dan Masih perlukah pembinaan wilayah untuk pertahanan teritorial? Adapun tujuan penlitian ini adalah: Menganalisis sistem pertahanan wilayah sebelum era reformasi, Menganalisis relevansi pembinaan wilayah terhadap sistem pertahanan teritorial, dan Membuat alternatif sistem pertahanan wilayah yang cocok dengan masa pasca orde Baru.Metode yang dipakai adalah analisis dekriptif yang melibatkan beberapa koresponden untuk diminta penilaian seputar Sistem Pertahanan Wilayah. Sebagai alat bantu untuk menganalisis data maka digunakan metode AHP yang berguna untuk mendapatkan sebuah keputusan. Tesis ini mendapatkan hasil berupa sebuah negara memerlukan Pertahanan yang mana pembinaan kewilayahan dilakukan secara proporsional sesuai dengan bidangnya. Ada tiga lembaga yang diangkat pada tesis ini yaitu PEMDA, TNI, dan Kantor Wilayah Dephan. Pertahanan yang baik akan mendukung kondisi Ketahanan Nasional sebuah bangsa untuk tetap survive menghadapi dinamika perkembangan peradaban dunia."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengapa upaya transformasi pertahanan Indonesia belum memenuhi target minimum essential forces yang telah dicanangkan. Transformasi pertahanan Indonesia menjadi topik yang menarik karena kekuatan militer Indonesia sebagai bentuk actual power tidak mencerminkan Indonesia sebagai negara dengan potensi menjadi kekuatan utama (regional power) di kawasan Asia Tenggara. Menggunakan teori kapasitas-adopsi karya Michael Horowitz sebagai kerangka analisis utama, penelitian ini berfokus kepada dua variabel, yaitu intensitas finansial dan modal organisasional. Berkaitan dengan variabel pertama, dapat disimpulkan bahwa tidak tercapainya target transformasi pertahanan Indonesia adalah karena tingkat intensitas finansial yang dibutuhkan masih tinggi. Sedangkan, berkaitan dengan variabel kedua, target transformasi pertahanan Indonesia tidak tercapai karena alokasi sumber daya untuk pengadaan maupun penelitian dan pengembangan pertahanan belum mumpuni. Selain itu, kecenderungan struktur organisasi militer Indonesia yang kurang fleksibel juga menjadi penghambat. Akhirnya, penelitian ini menyimpulkan bahwa target transformasi pertahanan Indonesia tidak tercapai karena kapasitas-adopsi Indonesia belum memadai.

---

ABSTRAKThis research aims the rationale behind the failure of Indonesia?s defense transformation to achieve minimum essential forces. Indonesia?s defense transformation becomes interesting because Indonesian military as the actual power does not reflect Indonesia?s potential to become the regional power in Southeast Asia. Using adoption-capacity theory as the main analytical framework, this research focuses on two variables, which are financial intensity and organisational capital. Based on the first variable, it is concluded that the failure of Indonesia?s defense transformation is because the high level of financial intensity needed. Based on the second variable, the failure is because of the resources allocation on defense procurement and R&D is not fulfilled. Moreover, the inflexibility of the Indonesian military organisational structure also becomes the hindrance. Finally, this research concludes that the failure of Indonesia?s defense transformation to achieve its target is because the Indonesia?s adoption-capacity is not sufficient."

"Pertahanan adalah aspek yang sangat penting dari keamanan karena berkaitan dengan ancaman yang tergawat bagi kelangsungan hidup negara dan bangsa, yaitu perang. Oleh karena itu salah satu upaya negara yang sangat vital adalah membangun kemampuan pertahanan nasional.Nama Pindad identik dengan perangkat militer karena perusahaan yang berdiri sejak zaman Belanda ini adalah satu-satunya pabrik senjata militer di tanah air. Sejak 1983 perusahaan yang berpusat di Bandung, Jawa Barat ini, memproduksi sejumlah peralatan non-militer (komersil). Tahun 2000, produksi komersial itu menyumbang lebih dari 30 persen dari total keuntungan perusahaan.PT. Pindad memiliki enam divisi yang menghasilkan bcrbagai peralatan/ senjata militer maupun komersial (non-militer). Guna mendukung produksi nonmiliter (komersil) PT Pindad memiliki empat divisi yaitu divisi mekanik, divisi elektrik, divisi tempa dan cor, serta divisi rekayasa industri dan jasa. PT. Pindad juga bekerja lama dengan sejumlah perusahaan acing, di antaranya Simens Indonesia untuk produk jasa dan permesinan, GHH Borsik South East Asia untuk proyek jasa konstruksi dan perawatan turbin gas uap, serta NV-Belgia dalam proses pembangkit listrik.Produktivitas PT. Pindad perkaryawan setiap tahun terus meningkat, tahun 1998 sebesar Rp. 40,9 juta/ karyawan, menjadi Rp. 65 juta/lkaryawan pada tahun 1999 dan tahun 2000 meningkat lagi sebesar Rp. 71,13 juta/karyawan.PT. Pindad turut berperan aktif dalam meningkatkan ketahanan ekonomi nasional. Berdasarkan analisis peneliti, prosentase PT. Pindad dalam menyumbang PDB tahun 2001 scbcsar 0,24%. Walaupun proscntasenya relatif kecil PT Pindad berperan dalani menunjang tumbuhnya industri baru sehingga pertumbuhan ekonomi di sektor industri akan terus meningkat. PT Pindad juga berperan dalam mempercepat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bangsa Indonesia. Melalui alih teknologi ini diharapkan dapat meinbawa bangsa Indonesia menuju masyarakat industri karena nilai tambah dalam menghasilkan barang dan jasa hanya dapat dilingkatkan dengan penguasaan Iptek.

---

Defense is a very important aspect from security, because it goes together with threat in a serious condition for continuity of state and nation, which is war. Therefore one of the state's vital efforts is to develop the ability of national defense.

Pindad's name is a representative of military peripheral, because this company, which builds since colonial time, is the only military factory in Indonesia Since 1983 the company, which centered in Bandung, West Java, produced a number of non-military (commercial) equipments. In the year 2000, those commercial productions contribute more than 30 percentages of all the company advantages.

PT. Pindad has six divisions that produce various military weapons and also commercial (non-military) equipments. Four of them are to support non-military (commercial) productions. Those are mechanical division, electrical division, forging and casting division, and also industrial and service engineering division. PT. Pindad also cooperate with a number of foreign companies, for example Siemens Indonesia for service and machinery products, GHH Borsik South East Asia for construction service project and treatment of gas condense turbine, and also NV-BELGIA in power plan building.

Annual productivity of PT. Pindad each employee increases every year. In 1998, it was equal to Rp. 40,9 million per employees, becoming Rp. 65 million per employees in the year 1999 and mounting again in the year 2000 that was equal to Rp. 71,13 million per employees

PT. Pindad partakes in improving national economic defense. Pursuant to researcher analysis, in the year 2001 PT Pindad contributed National Domestic Bruto equal to 0,24%. Although the number of percentage relative small, PT Pindad still has a part in to support the new industry growing, so that the economic growth in industrial sector will be increase. PT Pindad also plays a part to improve national science and technology. Through technology exchanges is expected would bring Indonesian peoples to the industrial society because the added value in yielding goods and service can only be improved with science and technology."

"Perkembangan teknologi dalam senjata telah memengaruhi interaksinya dengan manusia dan hukum humaniter internasional. Penggunaan Autonomous Weapon System khususnya dalam konflik bersenjata telah menarik perhatian terkait dengan interaksi manusia dan mesin yang terdapat dalam sistem senjata tersebut. Ketiadaan kontrol manusia dalam fungsi kritis senjata, yaitu pemilihan dan penyerangan terhadap target, telah memicu kekhawatiran terkait hilangnya interaksi manusia dan mesin dalam penggunaan senjata. Selama ini, keberadaan kontrol manusia dalam penggunaan senjata merupakan hal penting untuk mempertahankan adanya tanggung jawab hukum internasional. Manusia sebagai pengguna senjata perlu memiliki kontrol untuk menilai dan mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional yang berlaku sebelum memutuskan penyerangan. Namun, manusia memiliki kontrol dan interaksi yang berbeda dalam penggunaan Autonomous Weapon System. Manusia hanya perlu mengaktifkan senjata, dan Autonomous Weapon System akan secara mandiri memilih dan menyerang target. Kemampuan senjata tersebut menimbulkan kekhawatiran terkait hilangnya kontrol manusia dalam fungsi kritis senjata. Perbincangan terkait interaksi antara manusia dan mesin dalam penggunaan Autonomous Weapon System mengangkat adanya konsep meaningful human control sebagai bentuk kontrol yang harus dimiliki manusia dalam senjata. Adanya meaningful human control dalam Autonomous Weapon System dinilai dapat memastikan adanya pihak yang bertanggungjawab terhadap pelanggaran hukum humaniter internasional yang timbul dari penggunaan senjata. Namun, definisi, bentuk, dan ambang batas terkait meaningful human control belum secara eksplisit tercantum dalam peraturan hukum humaniter internasional yang telah ada. Ketiadaan pengaturan menimbulkan adanya celah dari bentuk kontrol manusia yang harus disertakan dalam penggunaan senjata secara umum. Selain itu, ketiadaan pengaturan tersebut juga mempersulit bentuk kontrol manusia yang seharusnya disertakan dalam penggunaan Autonomous Weapon System.

---

Technological developments in weapons have affected their interaction with humans and international humanitarian law. The use of Autonomous Weapon System, especially in armed conflicts, has raised concerns regarding the human-machine interaction in the related weapon systems. The absence of human control in the weapon's critical functions, target selection and attack, has raised concerns regarding the loss of human-machine interaction in weapon use. It has been recognized that the existence of human control in the use of weapons is crucial to maintaining international legal responsibility. Humans as weapon users need to have the control to assess and consider the applicable principles of international humanitarian law before they decide to attack. However, humans have different controls and interactions in the use of Autonomous Weapon System. Humans are only required to activate the weapon, and the Autonomous Weapon System will autonomously select and attack targets. The weapon's capabilities have led to concerns regarding the loss of human control in critical functions of the weapon. The discussion related to the interaction between humans and machines in the use of Autonomous Weapon System brings up the concept of meaningful human control as a form of control that humans should have in weapons. The presence of meaningful human control in the Autonomous Weapon System is believed to ascertain the responsibility of the party responsible for violations of international humanitarian law arising from the use of weapons. However, the definition, form, and threshold related to meaningful human control have not been explicitly stated in existing international humanitarian law rules. The absence of regulation creates a gap in the form of human control that must be included in the use of weapons. In addition, the absence of regulation also imposes difficulties on the form of human control that should be required in the use of Autonomous Weapon System."