Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengadaan barang / jasa pemerintah merupakan salah satu wadah pelaksanaan pembangunan nasional yang menjadi tugas pokok instansi pemerintah dengan tujuan pelayanan masyarakat. Tata cara pengadaan mengacu pada konsep dasar, prinsip, dan etika yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. 'Penunjukan Langsung' dikenal sebagai salah satu metode pengadaan barang / jasa yang Marak digunakan pemerintah. Berdasarkan hal tersebut, penulis melakukan penelitian untuk mengetahui perspektif hukum persaingan usaha Indonesia terkait metode penunjukan langsung yang dikenal dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015. Apakah penunjukan langsung masuk ruang lingkup 'praktek diskriminasi' yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 5 Tahun Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat at au tidak. Hal ini dikarenakan penunjukan langsung sendiri menutup kesempatan bagi pelaku usaha lain untuk mengambil bagian dalam persaingan sehingga bersifat kontradiktif dengan sistem persaingan usaha Indonesia yang bertujuan memelihara kondisi kompetisi yang bebas dan adil. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian Yuridis Normatif meliputi Undang - Undang No. 5 Tahun 199 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Peraturan Presiden No.4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, dan peraturan - peraturan lainnya seperti peraturan Kementerian BUMN dan pedoman Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

---

Public goods / services procurement is one of the means of implementing national development policy, recalling the main function of government institutions to serve the public. Procurement procedures based on the concept, principle, and ethics set in the Presidential Decree Number 4 Year 2015 as the Fourth Amendment Of Presidential Decree Number 54 Year 2010 concerning the Government Goods / Services Procurement. ' Direct Appointment' is one of the methods that are widely used in public procurement. Based on that, Writer conducting research to know the Indonesian Competition Law perspective related to ' direct appointment' method known in the Presidential Decree Number 4 Year 2015. Whether or not the 'direct appointment' is categorized as ' discrimination' based on the Indonesia Competition Law and Policy Number 5 Year 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. 'Direct appointment' leaves a little chance for other business to compete in the first place. Obviously, this is contradictory with Indonesia competition law's system that aims to preserve free and fair business competition instead. The research method used in this thesis is Legal Normative such as Law and Policy Number 5 Year 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, Presidential Decree Number 4 Year 2015 as the Fourth Amendment Of Presidential Decree Number 54 Year 2010 concerning the Government Goods / Services Procurement, and other kinds of regulations from the Ministry of State-Owned Entities and Guidelines from Supervise Commisioner of the Business Competition."

"Tesis ini membahas mengenai pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah dengan metode penunjukan langsung, untuk mengetahui landasan teori dan tujuan pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah serta proses pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah melalui metode penunjukan langsung serta dampak penunjukan langsung terhadap persaingan usaha. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang berbasis atau mengacu pada kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat preskriptif yang artinya penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.Pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah didasarkan pada teori tujuan negara sejahtera (welfare state). Suatu pandangan dimana kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pembukaan UUD 1945 Alinea ke IV. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah dalam menjalankan aktivitas negara memerlukan infrastruktur penunjang dalam bentuk barang dan/atau jasa oleh karena itu Pemerintah melakukan pengadaan barang dan/atau jasa. Metode penunjukan langsung pengadaan barang/jasa dilakukan dengan mengundang satu penyedia barang/jasa untuk memasukkan proposal penawaran, tanpa pengumuman informasi pengadaan dan juga tanpa adanya seleksi penyedia barang/jasa. Tidak ada persaingan dan tidak ada penentuan atau penunjukan pemenang. Pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah dengan metode penunjukan langsung berpotensi melanggar Prinsipprinsip persaingan usaha yang sehat dan melanggar Pasal 19 huruf a dan huruf d (perilaku menghambat dan praktek diskriminasi), dan Pasal 22 (larangan persekongkolan tender) UU No. 5/1999.Pengadaan barang/jasa pemerintah dengan metode penunjukan langsung diperlukan pengawasan dari pihak internal dalam hal ini Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam bentuk pelaporan setiap kegiatan pengadaan barang/jasa melalui penunjukan langsung. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya potensi kerugian negara yang bisa saja terjadi dengan adanya persekongkolan penunjukan langsung, bukan hanya dengan persekongkolan tender. Dengan kata lain pemerintah pun harus tunduk pada prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat untuk menciptakan kondisi pasar yang kondusif dan sehat.

---

This thesis discusses the procurement of goods and/or services to the government's direct appointment method, to determine the theoretical basis and purpose of procurement of goods and/or services and government procurement of goods and/or services of the government through direct appointment method and the effects of direct appointment of competition. The research method used in this study is a normative legal research is research-based law or refer to the rules or norms of law contained in the legislation are prescriptive, which means study aimed to get suggestions on what which must be done to overcome these problems.Procurement of goods and/or services based on the theory of government welfare state goals (welfare state). An overview of where the welfare of society becomes purpose of the establishment of the Republic of Indonesia based on the 1945 opening paragraph IV. To achieve this goal, the government in carrying out the activity states require supporting infrastructure in the form of goods and/or services therefore the Government procurement of goods and/or services. Direct appointment method of procurement of goods/services performed by inviting the providers of goods/services to include the bid proposal, without the announcement of procurement information and also without the selection of providers of goods/services. There is no competition and no determination or designation of a winner. Procurement of goods and/or services to the government's direct appointment method could potentially violate the principles of fair competition and violates Article 19 letters a and d (inhibit behavior and practice of discrimination) and Article 22 (prohibition of bid rigging) Law 5/1999.Procurement of goods/services of government by the method of direct appointment necessary oversight of internal parties in this case the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) in the form of reporting any activity procurement of goods/services through direct appointment. This is done to avoid any potential losses that could occur by direct appointment conspiracy, not only with bid rigging. In other words, the government must also be subject to the principles of fair competition to create the conditions conducive and healthy market."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai penunjukan langsung anak perusahaan di lingkungan Pertamina selaku salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ditinjau dari perspektif hukum persaingan usaha. Sebagai salah satu bentuk pengadaan barang dan jasa, penunjukan langsung anak perusahaan memiliki potensi terjadinya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat apabila tidak mematuhi aturan yang berlaku. Bentuk pelanggaran yang dapat terjadi akibat penunjukkan langsung tersebut adalah terjadinya persekongkolan maupun diskriminasi terhadap pelaku usaha lain yang dapat mengakibatkan tertutupnya kesempatan bagi pelaku usaha lain untuk ikut mengambil bagian dalam persaingan dalam pengadaan barang dan jasa tersebut. Pertamina selaku BUMN adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Hal ini mengakibatkan Pertamina tunduk kepada beberapa peraturan yang menjadi pedoman dalam melakukan kegiatan usahanya termasuk dalam pengadaan barang dan jasa. Aturan-aturan yang berlaku atas Pertamina tersebut menimbulkan multiintepretasi terhadap Pertamina selaku pelaku usaha. Metode yang digunakan dalam penelitian sehubungan dengan aturan-aturan yang berlaku atas Pertamina dalam pengadaan barang dan jasanya ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif meliputi Undang Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan-peraturan lainnya seperti peraturan Kementrian BUMN, pedoman-pedoman dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha maupun aturan-aturan internal Pertamina.

---

ABSTRACTThis thesis generally discuss the direct appointment of the subsidiary company of Pertamina as one of the Indonesian State Owned Entity according to perspective of competition law. If the direct appointment conducted without highly consideration of the law, it has the potential to against the principles of fair competition such as rigging or discrimination which create barriers to other company to compete in the procurement goods and services. Pertamina as a State Owned Entity has its capital owned by the state through direct participation that is derived from the state’s separated assets which caused it comply to several regulations as its guideline to run its business including in goods and services procurement. These regulations has create multi interpretation of Pertamina as an actor in national economy. The research method used in this thesis is Legal Normative to analyze various regulation related to the procurement in Pertamina such as Law No. 5 of 1999 concerning the Prohibition Against Monopolistic Practices And Unfair Business Competition, Law No. 19 of 2003 Concerning State-Owned Entities, Law No. 40 of 2007 Concerning Limited Liability Company and other regulations such as regulations from Ministry of State-Owned Entities, Guidelines from Supervise Commissioner of the Business Competition and Internal Regulation of Pertamina."

"Tesis ini membahas mengenai penunjukan langsung anak perusaan BUMN ditinjau dari perspektif Hukum Persaingan Usaha. Sebagai salah satu bentuk pengadaan barang dan jasa, penunjukan langsung anak perusahaan memiliki potensi terjadinya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat apabila tidak mematuhi aturan yang berlaku.Peraturan Presiden No.04 Tahun 2015 mengatur proses pengadaan barang dan jasa untuk penunjukan langsung. Selanjutnya Peraturan Menteri BUMN No. PER-15/MBU/2012 mengatur proses pengadaan barang dan jasa untuk penunjukan langsung. Aturan-aturan yang berlaku atas BUMN tersebut menimbulkan intepretasi terhadap BUMN sebagai pelaku usaha. BUMN adalah Badan Usaha yang modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Maka anak perusahaan BUMN tunduk kepada beberapa peraturan yang menjadi pedoman dalam pengadaan barang dan jasa. Penelitian ini membahas aspek hukum penunjukan langsung dalam pengadaan barang dan jasa ditinjau dari hukum persaingan usaha. Sehingga penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait hukum persaingan usaha seperti Undang Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan-peraturan lainnya seperti peraturan Kementrian BUMN. Analisa dilakukan dengan membandingkan fakta-fakta yang ada dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia serta teori-teori dari para ahli hukum mengenai masalah yang bersangkutan.

---

This thesis discusses about the direct appointment of the subsidiary company of Pertamina as one of the Indonesian State Owned Entity according to perspective of competition law. If the direct appointment conducted without highly consideration of the law, it has the potential to against the principles of fair competition such as rigging or discrimination which create barriers to other company to compete in the procurement goods and services. Presidential Regulation No. 04 of 2010 regulates the process of procurement of goods / services, whether in the form of a direct appointment. Further, Ministry of State-Owned Entities regulation No. 15 of 2012 regulates the process of procurement of goods / services, whether in the form of a direct appointment. These regulations has create multi interpretation of State Owned Entity as an actor in national economy. State Owned Entity has its capital owned by the state through direct participation that is derived from the state?s separated assets which caused it comply to several regulations as its guideline to run its business including in goods and services procurement. This thesis discusses the legal aspects of procurement through direct procurement mechanism in terms of antitrust law so that the research method uses a normative juridical legislation related antitrust law such as Law No. 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Competition, Law No. 19 of 2003 Concerning State-Owned Entities, Law No. 40 of 2007 Concerning Limited Liability Company and other regulations such as regulations from Ministry of State-Owned Entities. The analyzes were performed by comparing the facts that there is a Regulatory Legislation in force in Indonesia as well as the theories of legal experts on the matter in question."

"Dalam pelaksanaan sinergi pada entitas bisnis berupa Badan Usaha Milik Negara (BUMN)seringkali dilakukan dengan metode menunjuk langsung penyedia/vendor barang dan jasadimana penunjukan tersebut biasanya di serahkan kepada UMN lainnya maupun anakperusahaan BUMN (subsidiary) serta perusahaan terafiliasi BUMN, kondisi tersebutdiperbolehkan sepanjang telah sesuai prosedur/peraturan pengadaan barang dan jasa yangdiatur dalam peraturan pengadaan barang/jasa masing-masing perusahaan dan tidakbertentangan dengan peraturan presiden dan peraturan menteri mengenai pengadaan barangdan jasa dan tidak melanggar prinsip-prinsip persaingan usaha yang tidak sehat khususnyapelanggaran terhadap praktek diskriminasi dan persekongkolan dalam tender.Kondisi pengadaan barang/jasa di lingkungan PT Angkasa Pura I (Persero) yang dilakukandengan metode penunjukan langsung kepada anak perusahaannya terbukti telah dilakukanpraktek diskriminasi dan persekongkolan karena penerapan sinergi BUMN tidakmenciptakan efisiensi bagi perusahaan dan terbukti memenuhi seluruh unsur dalamketentuan pada “Pasal 19 d dan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktekmonopoli dan persaingan usaha tidak sehat”, namun tidak otomatis mengakibatkanbatalnya kontrak investasi pembangunan sarana pada bandara yang berada di lingkunganPT Angkasa Pura 1 oleh karena para pihak yang merasa dirugikan harus memintakanpermohonan batalnya kontrak tersebut kepada Pengadilan Negeri sesuai ketentuan yangberlaku.

---

In the implementation of synergies in business entities in the form of State-Owned

Enterprises (BUMN) it is often carried out by the method of directly appointing

providers/vendors of goods and services where the appointment is usually handed over to

other UMNs as well as BUMN subsidiaries (subsidiaries) and BUMN affiliated companies,

this condition is allowed. as long as it complies with the procedures/regulations for the

procurement of goods and services regulated in the regulations for the procurement of

goods/services of each company and does not conflict with presidential regulations and

ministerial regulations regarding the procurement of goods and services and does not

violate the principles of unfair business competition, especially violations of discriminatory

practices and conspiracy in tenders.

The condition of the procurement of goods/services within PT Angkasa Pura I (Persero)

which is carried out by the method of direct appointment to its subsidiaries is proven to

have carried out discriminatory practices and conspiracy because the implementation of

SOE synergy does not create efficiency for the company and is proven to meet all the

elements in the provisions in "Article 19 d and Article 22 of Law Number 5 of 1999

concerning the prohibition of monopolistic practices and unfair business competition", but

it does not automatically result in the cancellation of the investment contract for the

construction of facilities at the airport located within PT Angkasa Pura 1 because the parties

who feel aggrieved must request the cancellation request. the contract to the District Court

in accordance with the applicable provisions."

"Tesis ini membahas mengenai tindakan diskriminasi oleh distributor utama dalam rantai pendistribusian kendaraan bermotor, khususnya dalam kasus ini adalah motor merek Yamaha di Sulawesi Selatan. Bahwa dalam rantai pendistribusian, distributor utama memiliki hubungan vertikal dengan para sub distributornya dimana distributor utama yang memiliki perjanjian distributor dengan prinsipal memiliki hak untuk membuat perjanjian distribusi dengan pihak lain dimana perjanjian distribusi tersebut mencantumkan bahwa dalam pendistribusian harus mengikuti pelatihan dan program dari distributor utama. Hubungan vertikal tersebut apabila tidak diawasi dapat menimbulkan terjadinya perjanjian vertikal yang dilarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999. Posisi distributor utama tersebut juga memberikan penguasaan pasar dan posisi dominan untuk mengatur mendistribusian barang dan/atau jasa yang didistribusikan. Dalam kasus pendistribusian motor Yamaha di Sulawesi Selatan sebagaimana diuraikan dalam Keputusan KPPU Nomor 04/KPPU-L/2006, Suraco selaku main dealer menerbitkan instruksi kepada sub dealer yang melarang sub dealer untuk menjual motor Yamaha kepada mixed channel dan mixed channel diharuskan untuk membuka faktur untuk membeli motor Yamaha dari sub dealer dimana hal tersebut tidak diberlakukan untuk channel murni. Penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dalam analisis data. Hasil penelitian ini menyarankan adanya amandemen terhadap perjanjian distribusi antara Suraco dengan YIMM dan evaluasi peraturan perundang-undangan di bidang persaingan usaha terutama mengenai diskriminasi yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (d) demi menjamin tidak terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam suatu rantai distribusi barang dan/atau jasa.

---

This thesis discusses the act of discrimination by main distributor in a chain of distribution of motor vehicles, particularly in this case, is Yamaha motorcycle in South Sulawesi. That in the chain of distribution, main distributor has a vertical relationship with the sub-distributors whereas the main distributor has an agreement with the principal has the right to enter into an agreement with another party whereas the distribution agreement provides that the distribution shall be in accordance with the training and other programs from the main distributor. If the above vertical relation is not supervised, it can lead to a vertical agreement which is prohibited under Law Number 5 of 1999. The main distributor have the position which can control the market share and dominant position to control the distribution of goods and/or services distributed. In the case of the distribution of Yamaha motorcycles in South Sulawesi as described in the KPPU decision number 04/ KPPU-L/2006, Suraco as the main dealer has issued an instruction to the sub-dealer which prohibited the sub dealer to sell the motorcycles to mixed channel and the mixed channel are required to open an invoice to purchase the Yamaha motorcycles from the sub dealer whereas this does not apply to the pure channel. The research in this thesis is a normative legal research using a qualitative approaches in the data analysis. This thesis suggested that the distribution agreement between Suraco and YIMM to be amended and evaluation to the provisions stipulated under Article 19 (d) to ensure the non-occurrence of monopoly and unfair business competition in a chain of distribution of goods and/or services."

"Pengadaan barang/jasa pemerintah tidak terlepas dari ketentuan yang ada dalam peraturan presiden nomor 54 tahun 2010. Dalam peraturan tersebut jelas mengatur tentang mekanisme tender dan kelesuruhan hal mengenai pelaksanaan tender untuk memilih penyedia barang/jasa. Dalam perkara tender pengadaaan e-KTP di lingkungan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementrian Dalam Negeri tahun anggaran 2011-2012, terdapat berbagai permasalahan yang berdasarkan putusan KPPU nomor 03/KPPU-L/2012 berujung pada persekongkolan tender, dimana salah satu dugaan pelanggaran yang mengindikasikan adalah post bidding activity. Majelis Komisi kemudian dalam putusannya memutus untuk menghukum para Terlapor atas terjadinya persekongkolan tender sebagaimana diatur dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 atas dasar salah satu dugaan yang ada, yaitu post bidding activity.. Dengan melihat persoalan tersebut, maka kemudian perlu untuk menjabarkan lebih jelas unsur dari post bidding activity dan persekongkolan tender sebagaimana diatur dalam UU nomor 5 tahun 1999 dan Perpres nomor 54 tahun 2010 demi terciptanya penegakan hukum persaingan yang sehat di Indonesia.

---

Procurement of Government's good/services can't be separated from the provision of the Presidential rule no. 54 year 2010. The mecanism of selecting the good/servies provider is clearly stipulated witihin the provision. In the case of electronic citizenship card procurement in directorate general of occupation and civil registar, Ministry of domestic affairs budjet year 2011-2012. There are several issues under the Commission's desicion number 03/KPPU-l/2012 that leads to bid rigging in which post post bidding activity is one of the issues. In the Commission in comission's desicion adjudicat to punish the defendant's upon the bid rigging activity which are dealt with Law number 5 year 1999, especially for the post bidding indication. Acknowledging the issues, it is necessary for us to clearly define the elements of bid rigging and post bidding activity set forth in Law number 5 Year 1999 in order to execute a fair business law in Indonesia."

"ABSTRAKPeraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah menggantikan peraturan sebelumnya yakni Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Adanya Peraturan Presiden ini ialah sebagai respon terhadap kondisi pengadaan barang/jasa pemerintah yang memerlukan inovasi dalam pelaksanaannya, yakni dengan cara pemanfaatan teknologi informasi. Studi ini bertujuan untuk menganalisis dampak yang ditimbulkan dari diterapkannya Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015. Analisis dampak dilakukan dengan menyelidiki persepsi para pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya terhadap prinsip-prinsip yang ada dalam pengadaan barang/jasa secara umum. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan metode deskriptif kualitatif melalui studi literatur, observasi langsung, serta wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang berperan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah di Kabupaten Tasikmalaya baik itu dari sisi pengusaha sebagai klien maupun pemerintah sebagai stakeholder yang memiliki wewenang dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 berdasarkan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah memiliki dampak bagi klien maupun stakeholder dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik yakni melalui e-Procurement yang terdiri atas e-Tendering juga e-Purchasing dengan memanfaatkan sistem e-catalogue. Kata Kunci: Dampak Kebijakan, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah PBJP , e-Procurement, Prinsip-Prinsip PBJP, e-Tendering, e-Purchasing, e-catalogue, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

---

ABSTRACTThe Presidential Regulation No. 4 of 2015 concerning of Government Goods Services Procurement has superseded the previous regulation of Presidential Regulation No. 54 of 2010. The existence of this Presidential Regulation is in response to the condition of procurement of goods services of government that require innovation in the implementation, that is by way of utilization of information technology . This study aims to analyze the impact of the implementation of Presidential Regulation No. 4 of 2015. Impact analysis is done by investigating the perceptions of the parties involved in the procurement process of goods services in Tasikmalaya Regency Government against the principles that exist in the procurement of goods services generally. This research uses a post positivist approach with qualitative descriptive method through literature study, direct observation, and in depth interviews with parties that play a role in the procurement of goods services in Tasikmalaya regency either from the side of employers as clients and government as stakeholders who have authority in the procurement of goods services. The result of the research shows that Presidential Regulation No. 4 of 2015 based on the principles of procurement of government goods services has an impact for clients and stakeholders in the implementation of electronic procurement of goods services by e Procurement consisting of e Tendering and e Purchasing with Utilizing e catalogue system. Keywords Policy Impact, Procurement of Government Goods Services PBJP , e Procurement, PBJP Principles, e Tendering, e Purchasing, e catalogue, Tasikmalaya Regency Government. "

"Dalam melaksanaan kegiatan usaha di Suatu Perusahaan, maka diperlukannya Barang maupun jasa dari Perusahaan lain untuk mendukung berjalannya suatu proses bisnis di Perusahaan tersebut. Dalam melakukan proses Pengadaan Barang dan Jasa, PT Indonesia Power sebagai anak Perusahaan BUMN PT PLN (Persero) dapat ikut serta dalam pelaksanaan Sinergi BUMN yakni, melakukan Penunjukan Langsung baik kepada BUMN, Anak Perusahaan BUMN dan/ atau Perusahaan terafiliasi BUMN atau antar Anak Perusahaan BUMN dan/ atau antar Perusahaan Terafiliasi BUMN yang sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 12A Permen Nomor PER-15/MBU/2012. Adapun yang menjadi permasalahan di dalam tesis ini yaitu perihal pengadaan barang/jasa dengan sinergi BUMN apakah melanggar prinsip persaingan usaha tidak sehat (terutama penerapan sinergi BUMN di PT Indonesia Power). Metode Penelitian yang digunakan di dalam tesis ini yaitu metode penelitian hukum normatif atau metode studi kepustakaan yang menggunakan data sekunder. Dari permasalahan tersebut diketahui, PT Indonesia Power dalam melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa terutama dalam penerapan sinergi BUMN, telah mengikuti ketentuan internal Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan PT Indonesia Power yang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri, Keputusan Presiden mengenai Pengadaan Barang dan Jasa dan tidak melanggar prinsip-prinsip persaingan Usaha yang tidak sehat dan berlakunya Pasal 50 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

---

Outsource goods and services were needed to support the business activities in an enterprise. PT Indonesia Power as a subsidiary of a state owned enterprise PT PLN (Persero) may be involved in the implementation of synergies of state owned enterprises, which may directly appoint state owned enterprises, subsidiaries of state owned enterprise or affiliated companies of state owned enterprise to procure goods and services, as stated in article 12A of Ministerial Regulation Number PER-15/MBU/2012. The issue to be discussed in this thesis is regarding the compliance of direct appointment system on procurement of goods and services in synergies of state owned enterprises towards the principle of unfair competition (particularly in the implementation of state owned enterprises in PT Indonesia Power). This is a normative legal research which gather and analyze secondary data. After the issue was analyzed, it was known that PT Indonesia Power has been procuring goods and services (especially in the implementation of synergy of state owned enterprises) in accordance to its internal policy which does not breach the ministerial regulation, presidential decree on procurement of goods and services, the principle of unfair competition and finally the enforceability of Article 50 Point a of Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999."

"ABSTRAKKetentuan pengadaan barang dan jasa pada badan usaha milik negara terlepas dari aturanpengadaaan barang/jasa pemerintah, dimana BUMN diberikan kebebasan dan wewenanguntuk membuat tata cara pelaksanaan pengadaannya sendiri berdasarkan kebutuhan kegiatanusaha dan kondisi dari masing-masing perusahaan. Prinsip-prinsip pengadaan BUMN diaturdalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2008 JunctoNomor PER-15/MBU/2012 tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang Dan Jasa BadanUsaha Milik Negara, yaitu efisien, efektif, transparan, adil dan wajar, serta akuntabel.Pedoman pengadaan barang dan jasa pada BUMN yang dituangkan dalam bentuk suratkeputusan Direksi sangat rawan terhadap resiko-resiko penyimpangan terutama tindak pidanadan korupsi, serta tidak melanggar prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat berdasarkanUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan PersainganUsaha Tidak Sehat. Proses dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tentunya sangatberpengaruh terhadap kinerja BUMN terutama perusahaan persero sebagai badan usaha yangmencari keuntungan, contohnya pada PT Perkebunan Nusantara XII (Persero). Aturanpengadaan yang terlalu rumit seringkali menimbulkan banyak kendala dalam pelaksanaannyadan menjadikan pengadaan yang tidak efisien dan efektif.

---

ABSTRACTProvisions of procurement goods and services in State-Owned Enterprises are not subject tothe rules of government procurement, which every State-Owned Enterprises has granted itsfreedom and authority to make its own procurement procedures of business activities dependon the needs and conditions of each company. The procurement principles of State-OwnedEnterprises stipulated in the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises NumberPER-05/MBU/2008 Juncto Number PER-15/MBU/2012 on General Procedures OfProcurement Goods And Services At State-Owned Enterprise. The principles are efficient,effective, transparent, fair and reasonable, and accountable. Procedures of the procurement asformed by the Decision of the Board of Director from each State-Owned Enterprises has therisks of criminal and corruption acts, and should not violate any principles of the faircompetition regulation based on Law Number 5 Year 1999 on Anti Monopoly Practice AndUnfair Business Competition. Process and implementation of the Procedures of Procurementcan affect to the business performance of state-owned enterprises, especially a profit orientedstate-owned enterprises (Persero), example in PT Perkebunan Nusantara XII (Persero).Procurement rules which are too complicated often cause a lot of problems in implementationand make inefficient and effective procurement."