Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia memiliki cadangan panas bumi sebesar 23 GW dan menduduki peringkat ke-dua terbesar di dunia. Saat ini, tenaga listrik yang dihasilkan dari energi panas bumi sebesar 2.3 GW dari target 7,214.5 MW di akhir 2025. Panas bumi memiliki sifat padat modal, kompleks dan risiko, sehingga investasi panasbumi menjadi kurang menarik. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi kelembagaan yang terlibat di pengembangan panasbumi dengan menggunakan pendekatan Stakeholder Analysis, Structural Equation Model (SEM) dan Analytic Hyrarchy Process (AHP). SA digunakan untuk menganalisis power dan interest dari masing-masing kelembagaan. SEM digunakan untuk melihat pengaruh dari setiap kelembagaan panasbumi terhadap kinerja waktu sementara AHP digunakan untuk menganilisis model kelembagaan yang paling sesuai untuk pengembangan panasbumi di Indonesia. Penyelarasan hasil dari pendekatan tersebut didapatkan 14 kelembagaan yang menjadi Keystakeholder dengan bentuk model kelembagaan sentralisasi yang terdiri dari 3 klaster yaitu policy creator, facilitator dan accelerator, hasil ini diharapkan menjadi masukan sebagai model kelembagaan yang robust untuk mendukung penerapan pengembangan panasbumi.

---

Indonesia has geothermal reserves of 23 GW and is ranked second in the world. Currently, electric power produced from geothermal energy is 2.3 GW from the target of 7,214.5 MW by the end of 2025. This is because geothermal projects are capital intensive, complex, and risk, so investment less attractive. This study aims to evaluate the institutions involved in geothermal development using the Stakeholder Analysis (SA), Structural Equation Model (SEM) and Analytic Hirarchy Process (AHP) approaches. SA is used to analyze the power and interests of each institution. SEM is used to see the influence of each geothermal institution on time performance while AHP is used to analyze the institutional model that is most suitable for geothermal development in Indonesia. The results of this research were obtained 14 institutions key stakeholders in the form of a centralized institutional model consisting of 3 clusters, namely policy creator, facilitator and accelerator. This formulation is expected to be input into a robust institutional model to support geothermal development."

"Nasional Slum Upgrading Project (NSUP) atau Proyek Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) memiliki fokus pengentasan daerah kumuh melalui pembangunan infrastruktur. menggunakan platform kolaborasi antar stakeholder dalam keberhasilan proyek dari sudut pandang stakeholder terkait, yang diukur dari indikator ketepatan biaya, waktu dan kualitas sesuai kesepakatan stakeholder. Stakeholder sering tidak maksimal dalam mendukung keberhasilan proyek atau menghambat tujuan proyek, Pelibatan stakeholder (stakeholder engagement) menjadi sangat penting karena dapat memfasilitasi pemahaman tentang kebutuhan, dan harapan stakeholder. Tujuan penelitian ini adalah: Identifikasi stakeholder Proyek KOTAKU sesuai peran dan tugasnya di setiap tahap pelaksanaan, menentukan stakeholder dominan yang mempunyai peran dan kontribusi pada keberhasilan Proyek KOTAKU. Motode penelitian dengan Struktural Equation Modeling-Partial Least Square menghasilkan Pola hubungan peran stakehodelder dalam Tahap Pra Kontruksi, Konstruksi dan Pasca Konstruksi. Tahap Konstruksi 6 stakeholder, Tahap Pasca Konstruksi 9 stakeholder. Model pola hubungan stakeholder di setiap tahap kegiatan berbeda-beda karena kontribusi stakeholder di tiap tahapan: (i) Tahap pra-konstruksi: PMU, KMP, BKM, Pemda (-). Tahap konstruksi: BPPW, PIU, KMP; dan Tahap pasca konstruksi: BKM, PIU, KMP, KMW, Korkot, BPPW(-).

---

The National Slum Upgrading Project (NSUP) or City Without Slums Project (KOTAKU) has a focus on alleviating slums through infrastructure development. using a collaboration platform between stakeholders in the success of the project from the point of view of the relevant stakeholders, as measured by indicators of cost, time and quality according to stakeholder agreement. Stakeholders are often not maximal in supporting project success or hindering project goals. Stakeholder engagement is very important because it can facilitate an understanding of stakeholder needs and expectations. The objectives of this research are: Identification of the KOTAKU Project stakeholders according to their roles and duties at each stage of implementation, determining the dominant stakeholders who have roles and contributions to the success of the KOTAKU Project. The research method with Structural Equation Modeling-Partial Least Square produces a pattern of stakeholder role relationships in the Pre-Construction, Construction and Post-Construction Stages. Construction Phase 6 stakeholders, Post-Construction Phase 9 stakeholders. The model of the pattern of stakeholder relations at each stage of activity is different due to the contribution of stakeholders at each stage: (i) Pre-construction stage: PMU, KMP, BKM, Pemda (-). Construction phase: BPPW, PIU, KMP; and Post-construction stage: BKM, PIU, KMP, KMW, Korkot, BPPW(-)."

"Energi panas bumi di Indonesia memegang peranan yang sangat penting dalam energi terbarukan untuk memastikan terdapat sumber energi yang dapat diandalkan dan berkelanjutan. Berdasarkan PP No. 79 Tahun 2014 pada sektor energi, Indonesia menargetkan Energy Mix pada tahun 2025 dimana energi baru dan terbarukan berkontribusi sebesar 23% dari total Energy Mix. Melalui Perpres No. 22 Tahun 2017, Pemerintah Indonesia (RI) telah menetapkan target 7.241,5 MW panas bumi kapasitas terpasang pada tahun 2025. Sedangkan kapasitas terpasang saat ini sekitar 2.133,5 MW. Berdasarkan kesenjangan antara potensi dan kapasitas terpasang PLTP dengan data tersebut dapat disimpulkan bahwa pengembangan panas bumi di Indonesia masih rendah karena banyaknya tantangan yang dihadapi. Salah satu tantangan dalam pengembangan panas bumi adalah isu sosial seperti penolakan dari komunitas cukup banyak mendominasi. Isu sosial dapat mengakibatkan keterlambatan penyelesaian proyek yang akhirnya akan berdampak pada keekonomian proyek. Risiko sosial ini pun dapat diturunkan dengan meningkatkan penerimaan sosial (social acceptance) atas kegiatan panas bumi dengan memahami latar belakang dan faktor yang mempengaruhi rendahnya penerimaan sosial. Social acceptance dapat dibagi menjadi 3 dimensi yaitu: socio- political acceptance, community acceptance, dan market acceptance. Penelitian ini akan berfokus pada socio-political acceptance sebagai dimensi yang paling luas dari social acceptance yang menjelaskan bagaimana manusia dan organisasi membuat keputusan, menyelesaikan konflik, menjalin kemitraan, merespon kebijakan pemerintah serta masalah sosial dan sebagai pondasi dari social acceptance. Strategi yang dihasilkan dari analisis terhadap socio-political acceptance ini diharapkan dapat membantu perusahaan penghasil listrik dari panas bumi (IPP) untuk meningkatkan socio-political acceptance terhadap proyek panas bumi untuk meningkatkan kinerja waktu.

---

Geothermal energy in Indonesia plays a very important role in renewable energy to ensure that there is a reliable and sustainable energy source. Based on PP No. 79 In 2014 in the energy sector, Indonesia targets the Energy Mix in 2025 where new and renewable energy contributes 23% of the total Energy Mix. Through Presidential Decree No. 22 of 2017, the Government of Indonesia (RI) has set a target of 7,241.5 MW of geothermal installed capacity by 2025. While the current installed capacity is around 2,133.5 MW. Based on the gap between the potential and installed capacity of geothermal power plants with these data, it can be concluded that geothermal development in Indonesia is still low due to the many challenges faced. One of the challenges in geothermal development is that social issues such as refusal from the community dominate quite a lot. Social issues can result in delays in project completion which will ultimately have an impact on the project's economy. This social risk can also be reduced by increasing social acceptance of geothermal activities by understanding the background and factors that influence the low social acceptance. Social acceptance can be divided into 3 dimensions, namely: socio-political acceptance, community acceptance, and market acceptance. This study will focus on socio-political acceptance as the broadest dimension of social acceptance which explains how humans and organizations make decisions, resolve conflicts, establish partnerships, respond to government policies and social problems and as the foundation of social acceptance. The strategy resulting from the analysis of socio-political acceptance is expected to help companies producing electricity from geothermal (IPP) to increase socio-political acceptance of geothermal projects to improve time performance."

"[Proyek Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) merupakan salah satu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Keterlibatan dan interfensi pemangku kepentingan pada setiap tahapan proyek menyebabkan keterlambatan waktu penyelesaian proyek yang mengakibatkan buruknya kinerja waktu proyek. Hal tersebut diakibatkan oleh penyampaian informasi pada setiap tahapan pada setiap pemangku kepentingan yang membutuhkan koordinasi dan metoda yang berbeda sehingga menyita waktu yang cukup banyak. Dalam penelitian ini telah dilakukan identifikasi stakeholder internal dan eksternal, kekuatan dan wewenang masing-masing stakeholder yang paling berpengaruh pada kinerja waktu proyek, yang kemudian dianalisa dengan metoda Structural Equation Modelling (SEM).Hasil yang didapatkan berupa penerapan manajemen stakeholderpada rencana kerja dalam keterlibatan, peran, dan perlakuan kepada para stakeholder untuk mereduksi kemungkinan terjadinya keterlambatan waktu penyelesaian proyek dan meningkatkan kinerja waktu proyek.;The Rural Infrastructure for Social Economic Development (PISEW) is one of National program of community empowerment (PNPM).Stakeholder engagement and intervention in each project step are the reason of the project completion delay causing low projectperformance. This caused by information transfer in each step for each stakeholder needed coordination dan different method. In this thesis, stakeholder identification has been done to conclude who are internal and external stakeholder, what are they roles, interest, and the potential impact to the project with Structural Equation Modelling(SEM) method. Result of the research is the implementation of Stakeholder management in the project’s work plan include: stakeholder engagement, power & interest, and strategies to reduce project completion delay, and the project time performance willincrease., The Rural Infrastructure for Social Economic Development (PISEW) is one of Nationalprogram of community empowerment (PNPM).Stakeholder engagement and interventionin each project step are the reason of the project completion delay causing low projectperformance. This caused by information transfer in each step for each stakeholderneeded coordination dan different method. In this thesis, stakeholderidentification hasbeen done to conclude who are internal and external stakeholder, what are they roles,interest, and the potential impact to the project with Structural Equation Modelling(SEM) method. Result of the research is the implementation ofStakeholder managementin the project’s work plan include: stakeholder engagement, power & interest, andstrategies to reduce project completion delay, and the project time performance willincrease.]"

"Berdasarkan data RPJMN tahun 2015-2019, realisasi pembangunan infrastruktur jalan tol di Indonesia mengalami keterlambatan sebesar 49% atau sepanjang 904 km dari rencana total. Salah satu penyebab keterlambatan adalah akibat dari faktor kelembagaan. Studi kasus pada penelitian ini adalah Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi serta melakukan pengembangan fungsi kelembagaan pada Pembangunan JTTS berdasarkan risiko yang paling dominan. Analisis risiko dilakukan berdasarkan fungsi, peran, tugas, dan tanggung jawab dari setiap stakeholder yang dilakukan pada Tahap Pendanaan, Tahap Perencanaan Teknik, dan Tahap Pelaksanaan Konstruksi. Penelitian ini dilaksanakan dengan mengumpulkan data melalui survei kuesioner, selanjutnya diolah menggunakan metode statistik yaitu uji homogenitas, uji kecukupan data, uji validitas, dan uji reliabilitas, serta dilanjutkan dengan penilaian risiko menggunakan matriks risiko. Hasil dari analisis didapatkan 28 risiko yang paling dominan dari 20 stakeholder yang ada pada JTTS. Pengembangan fungsi kelembagaan dilakukan dengan merubah sistem pendanaan yang semula menggunakan pendanaan perusahaan (corporate finance) menjadi pendanaan proyek (project finance). Sehingga, dalam melaksanakan Pembangunan JTTS digunakan pendanaan yang didapatkan dari sponsor/investor. Sedangkan, anggaran Pemerintah dapat lebih difokuskan untuk membiayai pembebasan lahan.

---

Based on the 2015-2019 RPJMN data, the realization of toll road infrastructure development in Indonesia experienced a delay of 49% or 904 km of the total plan. One of the causes of delays is the result of institutional factors. The case study in this research is the construction of the Trans Sumatra Toll Road (JTTS). The purpose of this study is to evaluate and develop institutional functions in JTTS development based on the most dominant risk. Risk analysis is carried out based on the functions, roles, duties, and responsibilities of each stakeholder which is carried out at the Funding Stage, Technical Planning Stage, and Construction Implementation Stage. This research was conducted by collecting data through a questionnaire survey, then processed using statistical methods, namely homogeneity test, data adequacy test, validity test, and reliability test, and continued with risk assessment using a risk matrix. The results of the analysis are 28 of the most dominant risks of the 20 stakeholders in JTTS. The development of institutional functions is carried out by changing the funding system which originally used corporate finance to become project finance. Thus, in carrying out the JTTS development, funding obtained from sponsors/investors is used. Meanwhile, the Government's budget can be more focused on financing the land acquisition."

"Berbagai masalah yang berasal dari permukiman kumuh tidak hanya menghasilkan lingkungan yang tidak sehat, tetapi juga memberikan dampak pada wilayah sekitarnya dan jaringan infrastruktur perkotaan secara keseluruhan. Dalam rangka mewujudkan Visi Indonesia 2045, yaitu "Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Terintegrasi", program Zero Slum merupakan komponen penting dari visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Adanya kesenjangan dalam penanganan permukiman kumuh di Kalimantan Barat menghambat pencapaian tujuan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pemangku kepentingan dan faktor-faktor prioritas dalam penentuan prioritas penanganan kawasan kumuh di Kalimantan Barat. Metode yang digunakan adalah wawancara semi-terstruktur untuk mengidentifikasi dan memetakan pemangku kepentingan yang terlibat dalam penentuan prioritas, dan Geometric Mean untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh yang kemudian akan dianalisis dengan Interpretative Structural Modeling. Hasilnya adalah terdapat 24 stakeholder yang terlibat. Stakeholder Kuadran D (Manage Closely) dan stakeholder utama adalah anggota Tim Pembina, yaitu Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPRKP), dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). Namun, tingkat pengaruh tertinggi dipegang oleh tim pengarah dan tingkat kepentingan tertinggi dipegang oleh DPRKP. Terdapat sepuluh kategori dengan 22 faktor yang teridentifikasi dengan sembilan tingkat peringkat. Faktor yang paling berpengaruh adalah adanya perbedaan pengetahuan dan pengalaman dari anggota tim yang baru dengan anggota tim yang lama.

---

The array of problems originating from slum settlements not only results in unwholesome environment, unlawful land utilization, and various internal challenges within the vicinity but also impacts the surrounding regions and the overall urban infrastructure network. In pursuit of Indonesia's 2045 Vision, which emphasizes on "equitable and integrated infrastructure development”, the zero slums constitute a pivotal component of the Ministry of Public Works and Public Housing's overarching vision. Nonetheless, a disparity has been identified in addressing slum settlements in West Kalimantan, hindering the achievement of this objective. This research aims to identify the stakeholders and the priority factors in determining the priority setting for slum area management in West Kalimantan. The method used in this research is semi-structured interview to identify and map stakeholders involved in priority setting, and geometric mean to identify influential factors which will then be analyzed using Interpretative Structural Modeling. The results found are that there are 24 stakeholders who are considered to be involved. Quadrant D (Manage Closely) stakeholders and primary stakeholders are members of the supervisory team, namely the Head of the Housing and Settlement Area Office, and the Head of the Regional Development Planning Agency. However, the highest level of influence is held by the steering committee while the highest level of interest is held by Housing and Settlement Area Office. In addition, ten categories with 22 factors are identified with nine ranking levels found to influence the decision to prioritize slum upgrading. The most influential factor is the difference in knowledge and experience between the new and the former team members."

"ABSTRAKTelah dikembangkan berbagai pendekatan manajemen stakeholder dalam proyek konstruksi seperti matriks kekuatan/kepentingan, metode lingkaran stakeholder, dan teori jaringan sosial. Terakhir, dikembangkan pendekatan berbasis Actor-Network Theory (ANT) untuk mengatasi berbagai kekurangan dari pendekatan sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan actor-network theory pada manajemen stakeholder proyek gedung bertingkat tinggi oleh manajer proyek. 30 kuesioner telah disebarkan ke manajer proyek untuk mengidentifikasi praktik umum manajemen stakeholder dan penerapan ANT. Hasil kuesioner dianalisis secara statistik. Didapatkan hasil penelitian berupa praktik umum manajemen stakeholder yang mencakup stakeholder proyek, identikasi stakeholder, dan prosedur manajemen stakeholder dan penerapan ANT yang baik pada seluruh (enam) variabel ANT.

---

ABSTRACT

Stakeholder management approach has been developed in construction project as in stakeholder circle methodology, social network theory, and the power/interest matrix. Recently, the development use the approach based on Actor-Network Theory(ANT) to solve every disadvantage from previous development. The aim of this research is to analyze the practice of ANT on stakeholder management in high-rise building by manager of the project. Hence, 30 questionairre were sent to the manager of the projects to identify and analyze the general practice of stakeholder management and ANT. The result of this questionnaire is processed statistically. From this, we can get the result which formed as general practice of stakeholder management that covers stakeholder project, stakeholder identification, and management procedure and also good ANT practice in six ANT variables."

"Artikel ini membahas tentang masalah yang berkaitan dengan peran stakeholder dalam manajemen pelestarian pada Cagar budaya di Provensi Lampung. Masalah tersebut hadir dikarenakana sering terjadinya tumpang tindih kebijakan dalam proses pelaksanaan pengelolaan dan pelestarian Cagar Budaya di Provinsi Lampung. Untuk itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran stakeholder dalam melaksanakan pelestarian pada kedua objek yang memiliki perbedaan status Cagar Budaya dan setelahnya dapat membantu manajemen pengelolaan yang tepat untuk kedua objek di Provinsi Lampung. Metode yang digunakan yaitu teknik pengumpulan data kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam kepada para stakeholder. Hasil dari penelitian pada kedua objek Cagar Budaya dan yang diduga Cagar Budaya di Provinsi Lampung yaitu stakeholder sekunder menjadi pengelola dikedua situs. Stakeholder kunci dan stakeholder primer seharusnya turut dalam melakukan pelestarian, namun pada Situs Cagar Budaya hal ini tidak diterapkan. Sedangkan pada objek yang diduga Cagar Budaya, stakeholder kunci dan stakeholder primer telah melakukan perannya.

---

This article discusses issues related to the role of stakeholders in conservation management in Cultural Heritage in Lampung Province. This problem is present because of the frequent overlapping of policies in the process of implementing the management and proservation of Cultural Conservation in Lampung Province. For this reason, the purpose of this study is to determine the role of stakeholders in carrying out the preservation of the two objects that have different Cultural Conservation statues and after that can assist the proper management of the two objects in Lampung Province. The method used is qualitative data collection techniques by conducting in-depth interviews with stakeholders. The results of the research on the two objects of Cultural Conservation and the suspected Cultural Conservation in Lampung Province are secondary stakeholders who become managers of both sites. Key stakeholders and primary stakeholders should participate in carrying out conservation, but in Cultural Heritage Sites this is not applied. Meanwhile, in the object that is suspected of being a Cultural Conservation, key stakeholders and primary stakeholders have played their roles.

"

"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya mengurangi tingkat kemacetan di Jakarta dengan salah satu programnya yaitu penyediaan fasilitas pejalan kaki yang nyaman dan lebar. Dalam pelaksanaannya diterapkan konsep complete street yang artinya pembagian ruang jalan yang berfungsi untuk berbagai macam pengguna dan kemampuan, termasuk penyandang disabilitas. Konsep demikian mengandung konsekuensi melibatkan kepentingan banyak pihak karena kewenangan pada sektor yang berbeda diemban oleh instansi yang berbeda pula. Namun, terdapat permasalahan kolaborasi stakeholder yaitu koordinasi antar lembaga yang belum berjalan dengan baik serta integrasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam pelaksanaan program belum maksimal. Masalah tersebut ditengarai disebabkan karena melibatkan kepentingan banyak stakeholder, di mana terdapat perbedaan pandangan dan ego sektoral. Penelitian ini mengidentifikasi stakeholder internal dan stakeholder eksternal yang berpengaruh pada pembangunan fasilitas pejalan kaki di DKI Jakarta dan mengidentifikasi indikator yang mempengaruhi kolaborasi, serta mengembangkan manajemen stakeholder untuk meningkatkan kolaborasi. Metodologi yang digunakan adalah analisis stakeholder berbasis PMBOK 6th Edition, khususnya pada proses identifikasi stakeholder dan perencanaan keterlibatannya. Berdasarkan analisis stakeholder, maka disusun dokumen daftar stakeholder, pemetaan kekuasaan-kepentingan, penilaian keterlibatan stakeholder, dan dirumuskan strategi perencanaan keterlibatanstakeholder.

---

One of the programs run by the Jakarta Capital City Government is to lower the amount of traffic in the city by offering spacious and comfortable pedestrian areas. The entire street idea, which divides road space to accommodate different user kinds and abilities, including those with disabilities, is used in its implementation. This concept has the consequence of involving the interests of many parties because authority in different sectors is carried out by different agencies. Stakeholder participation does, however, have certain drawbacks, including poor institutional coordination and subpar program execution integration with pertinent regional apparatus. It is believed that this issue arises when multiple stakeholders' interests are involved, leading to disparities in sectoral perspectives and egos. This research identifies internal stakeholders and external stakeholders who influence the construction of pedestrian facilities in Jakarta and identifies indicators that influence their collaboration, and developing stakeholder management to improve collaboration. The methodology used is stakeholder analysis based on PMBOK 6th Edition, especially in the process of identifying stakeholders and planning their engagement. Based on the stakeholder analysis, documents were prepared: stakeholder registers, power-interest mapping, stakeholder engagement assessment, and strategy for plan stakeholder engagement."

"Tujuan pembuatan laporan magang ini adalah untuk mengevaluasi teknik dan proses penilaian prinsip peran pemangku kepentingan berdasarkan ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) oleh KAP X pada PT XYZ yang berada di industri keuangan. Laporan magang ini juga bertujuan melakukan kegiatan refleksi diri atas pengalaman yang didapatkan saat melakukan aktivitas magang di KAP X. Terdapat lima komponen utama dalam ACGS, yaitu hak pemegang saham, perlakuan yang adil terhadap pemegang saham, peran pemangku kepentingan, pengungkapan dan transparansi, serta tanggung jawab direksi ditambah dua bagian lainnya yaitu bonus dan penalti. Namun, yang menjadi fokus pembahasan laporan magang ini adalah teknik dan proses penilaian pada bagian peran pemangku kepentingan. Hasil evaluasi dari teknik dan proses penilaian prinsip peran pemangku kepentingan menunjukkan bahwa KAP X sudah menunjukkan upayanya untuk mematuhi teknik dan proses yang seharusnya dilakukan, seperti yang tertera dalam kertas kerja. Namun, terdapat area yang masih dapat dilakukan perbaikan untuk dapat memberikan hasil penilaian yang lebih baik. Selain itu, melalui kegiatan refleksi diri atas kegiatan magang, dapat diidentifikasi kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Meskipun kekurangan tidak dapat dihindarkan, terdapat beberapa cara perbaikan yang dapat dilakukan agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan berguna bagi lingkungan sekitarnya di masa depan. 

---

The purpose of making this internship report is to evaluate the technique and process of assessing the principle of stakeholder roles based on the ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) by KAP X for PT XZY in the financial industry. This internship report also aims to carry out self-reflection activities on the experiences gained during internship activities at KAP X. There are five main components in ACGS, namely the rights of shareholders, fair treatment of shareholders, the role of stakeholders, disclosure and transparency, and the responsibilities of the directors plus two other parts, namely bonuses and penalties. However, the focus of the discussion of this internship report is the assessment technique and process on the part of the stakeholder role. The results of the evaluation of the technique and process of assessing the principle of stakeholder roles show that KAP X has shown its efforts to comply with the techniques and processes that should be carried out, as stated in the working paper. However, there are areas that can still be improved to provide better assessment results. In addition, through self-reflection on internship activities, strengths and weaknesses can be identified. Although shortcomings are unavoidable, there are several ways of improvement that can be made in order to become a better person and be useful to the surrounding environment in the future."