Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembahasan dalam skripsi ini mengangkat kasus pembentukan kerja sama rantai pasokan bahan baku mineral untuk kendaraan listrik antara AS dan Jepang dalam U.S.-Japan Critical Minerals Agreement (U.S.-Japan CMA). Pembahasan berfokus untuk menjawab pertimbangan masing-masing negara, khususnya AS, untuk tetap membentuk kerja sama walaupun menuai pertanyaan dalam berbagai aspek. Keputusan AS untuk bekerja sama dengan Jepang dinilai tidak ideal karena tidak sesuai dengan pola kebijakan industri dan pemilihan Jepang sebagai mitra di tengah situasi aliansi AS dan Jepang yang sedang melemah. Skripsi ini menggunakan kerangka analisis teori kerja sama milik Axelrod dan Keohane dengan metode penelitian kualitatif yang bersifat eksploratif dan berpusat pada studi pustaka. Hasil penelitian dari skripsi ini menunjukkan bahwa faktor persepsi, resiprositas, prospek masa depan, dan rezim internasional menjadi penggerak utama yang mendorong payoff structure AS dan Jepang ke arah kerja sama rantai pasokan bahan baku mineral. Berdasarkan teori kooperasi, temuan dalam skripsi ini menunjukkan bahwa insentif terhadap kedua negara untuk mematuhi kerja sama jauh lebih besar dibandingkan tidak mematuhi kerja sama. Teori ini membantu untuk meneliti sejauh mana variabel kontekstual dalam hubungan antarnegara mampu memengaruhi keputusan strategis kerja sama dagang internasional walaupun tidak dalam kondisi ideal.

---

This study examines the cooperation between the United States and Japan on critical minerals supply chains for electric vehicles through the U.S.-Japan CMA in 2023. The discussion aims to explain why both countries agreed to the pact, particularly the United States, despite domestic controversy. The decision to cooperate with Japan was not ideal, as it diverges from the United States’ energy security policy. Additionally, the deteriorating alliance between the two nations raises questions about Japan’s viability as a trade partner. To understand the U.S. and Japan’s actions in establishing the U.S.-Japan CMA, this thesis employs the theory of cooperation by Axelrod and Keohane as an analytical framework. The research, which focuses on desk research and exploratory qualitative methods, reveals that perception, reciprocity, and international regimes are the primary factors influencing the payoff structure between the two nations. According to the theory of cooperation, these findings suggest that the incentives for both countries to comply with cooperation are significantly greater than those for non-compliance. This theory helps to analyze the ways in which contextual variables influence strategic decisions about international trade agreement, even in non-ideal conditions. "

"Perang dagang AS-Tiongkok menempatkan Vietnam pada posisi ‘terjebak’ diantara ketegangan dua kekuatan global karena meski tidak terlibat, namun Vietnam menerima limpahan perdagangan serta relokasi investasi yang membuat Vietnam mengalami peningkatan kemampuan relatif. Artikel ini menganalisis strategi Vietnam dalam merespons perang dagang AS-Tiongkok. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, artikel ini menemukan bahwa strategi Vietnam agar tidak jatuh ke dalam lingkup pengaruh AS dan/atau Tiongkok adalah dengan melakukan hedging berupa tindakan yang saling bertentangan, yaitu menerima dan menolak dominasi ketika berhadapan dengan kepentingan AS atau Tiongkok, serta melakukan diversifikasi mitra global. Substansi dari hedging Vietnam sebagai respons terhadap perang dagang merupakan fungsi melindungi kepentingan nasional dan pada saat yang sama didorong faktor peningkatan kemampuan relatif Vietnam. Atas alasan tersebut hedging sebagai respons Vietnam terhadap perang dagang mampu mengeksploitasi hubungan Vietnam dengan AS-Tiongkok dilihat dari kemampuan mengimbangi kontingensi risiko dan mengoptimalkan keuntungan tanpa kehilangan otonominya.

---

The US-China trade war put Vietnam in a position of being 'trapped' in the middle of the tensions between two global powers because even though it was not involved, Vietnam received an abundance of trade and investment relocation, which resulted in Vietnam gaining a relative increase in capability. This article analyses Vietnam's strategy in responding to the US-China trade war. Using qualitative research methods, this article finds that Vietnam's strategy to avoid falling into the sphere of influence of the U.S. and/or China is to hedge, namely, take contradictory actions, namely accepting and rejecting dominance when faced with U.S. or Chinese interests, along with diversifying global partners. The substance of Vietnam's hedging in response to the trade war is a function of protecting national interests and, at the same time, driven by the factor of increasing Vietnam's relative capabilities. Therefore, hedging as Vietnam's response to the trade war was able to exploit Vietnam's relations with the US-China in terms of its ability to offset risk contingencies and optimise profits without losing its autonomy."

"ABSTRAKSkripsi ini berfokus kepadapelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Status of Forces Agreement(SOFA) Jepang-Amerika Serikat, serta upaya pengajuan tuntutan revisi perjanjian tersebut yang terjadi di Okinawa. Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode studi kepustakaan ini mencoba menjelaskan alasan fundamental serangkaian penyebab terjadinya kritik terhadap SOFA Jepang-Amerika Serikat yang masih terus berlangsung hingga sekarang. SOFA dikenal sebagai bentuk perjanjian yang digunakan oleh Amerika Serikat untuk menentukan status para personil militernya yang ditempatkan di negara lain. SetelahPerang Dunia II, Jepang dan Amerika Serikat telah menyepakati SOFA, dan Okinawa menjadi salah satu wilayah yang mendapatkan jatah paling besar dalam pemanfaatan areanya untuk fasilitas dan operasi pelatihan bagi angkatan militer Amerika Serikat. Sejak tahun 1995, pihak pemerintah Okinawa tidak pernah berhenti menyuarakan tuntutan untuk merevisi persetujuan tersebut. Di tahun 2018 ini pun suara yang sama masih diserukan dari Okinawa kepada pemerintah pusat Jepang dan Amerika Serikat, sebagai bentuk ketidakpuasan yang diarahkan terhadap pelaksanaan perjanjian tersebut.

---

ABSTRACTThis thesis focuses on the implementation of provisions in the Japan-United States Status of Forces Agreement (SOFA), as well as the continual efforts to submit claims for revisions to the agreement that took place in Okinawa. This research, conducted using the library study method, tries to explain the fundamental reasons that causes the criticism of Japanese-American SOFA that is still ongoing to this day. A SOFA is known as a form of agreement used by the United States to determine the status of military personnel stationed in other countries. After World War II, Japan and the United States agreed on SOFA, and Okinawabecame one of the regions that received the largest share in the use of its area for training operations and facilities by the United States military force. Since 1995, the Okinawan government has never stopped voicing demands to revise the agreement. In the year of 2018, the same demand was still called for to the central government of Japan and the United States, as a form of dissatisfaction directed at agreements implementation from Okinawa."

"Jepang, telah mengalami banyak perkembangan seusai Perang Dingin hingga menjadisalah satu militer tercanggih di Asia Timur. Pada 2006, Jepang dan sekutunya yaituAmerika Serikat menandatangani perjanjian relokasi dari Okinawa, dimana 59%biaya relokasi ditanggung oleh Jepang. Intensi mempertahankan kehadiran AmerikaSerikat tersebut memerlukan justifikasi berdasarkan perspektif Jepang terhadapwilayah sekitarnya. Penelitian ini akan menggunakan konsep balancing danbandwagoning yang dikemukakan oleh Stephen Walt dalam menentukankecenderungan strategi pertahanan yang dipraktikkan Jepang, ditambah faktor berupaintensi agresif dari Cina sebagai kompetitor Jepang, perimbangan kekuatan antaraCina dan Aliansi Keamanan Amerika Serikat-Jepang, serta kondisi lingkunganstrategis Asia Timur.

---

AbstractJapan has experienced many changes since the Cold War until it became one of themost sophisticated military in East Asia. In 2006, Japan and U.S. signed a relocationagreement from Okinawa, in which Japan shared 59% of the cost. This intention ofkeeping U.S. presence needs to be justified from Japanese perspective of itssurroundings. This research will utilize Stephen Walt?s concept of balancing andbandwagoning besides considering several factors such as Chinese aggressive intentas Japan's competitor, balance of force between China and U.S.-Japan, and alsostrategic environment of East Asia."