Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Keamanan informasi, terutama di sektor pemerintahan seperti Instansi XYZ, menjadi isu penting di era digital saat ini. Pusat Jaringan Komunikasi sebagai pengelola TIK Instansi XYZ menghadapi tantangan dalam mengimplementasikan sistem manajemen keamanan informasi sesuai dengan standar ISO/IEC 27001. Tantangan utama yang dihadapi saat ini ialah kesiapan upgrade pengimplementasian sistem manajemen keamanan informasi mengikuti standar ISO/IEC 27001 yang terbaru yaitu versi 2022. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis kesenjangan dan memberikan rekomendasi untuk penerapan ISO/IEC 27001:2022 pada layanan VSAT, LAN, Website Utama, dan Email di Pusat Jaringan Komunikasi Instansi XYZ. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dimana pengumpulan data akan dilakukan dengan wawancara, studi dokumen dan observasi. Seluruh data yang telah terkumpul akan dilakukan analisis kesesuaian berdasarkan framework ISO/IEC 27001:2022. Hasil dari penelitian berdasarkan gap analysis menunjukkan adanya 23 kesenjangan yang terdiri dari 10 kesenjangan pada klausul dan 13 pada kontrol annex sehingga direkomendasikan pembaruan maupun perumusan kebijakan, prosedur, atau proses pada masing-masing klausul dan kontrol tersebut. Selain itu, dihasilkan rekomendasi penerapan kontrol ISO/IEC 27001:2022 dan jadwal implementasi. Rekomendasi penerapan kontrol sesuai dengan proses bisnis organisasi yaitu 85 kontrol diterapkan pada ruang lingkup LAN dan email, 90 kontrol pada ruang lingkup website utama, dan 84 kontrol pada ruang lingkup VSAT. Pelaksanaan keseluruhan rekomendasi penerapan ini diharapkan dapat membantu proses transisi dari implementasi ISO/IEC 27001:2013 ke ISO/IEC 27001:2022 di Pusjarkom.

---

Information security, especially in the government sector such as XYZ Agency, is an important issue in today's digital era. The Communication Network Center, as the ICT manager of the XYZ Agency, faces challenges in implementing an information security management system in accordance with the ISO/IEC 27001 standard. The main challenge faced at this time is the readiness to upgrade the implementation of information security management system following the latest ISO/IEC 27001 standard, namely version 2022. Therefore, this research aims to conduct a gap analysis and provide recommendations for the implementation of ISO/IEC 27001: 2022 on VSAT, LAN, Main Website, and Email services at the XYZ Agency Communication Network Center. This research is qualitative research where data collection will be carried out by interviews, document study and observation. All data that has been collected will be analyzed for suitability according to the ISO / IEC 27001: 2022 framework. The results of the research based on the gap analysis showed 23 gaps consisting of 10 gaps in the clauses and 13 in the annex controls so that it is recommended to update or formulate policies, procedures, or processes in each of these clauses and controls. In addition, recommendations for the implementation of ISO/IEC 27001:2022 controls and implementation schedules were produced. Recommendations for implementing controls in accordance with the organization's business processes, namely 85 controls applied to the scope of LAN and email, 90 controls to the scope of the main website, and 84 controls to the scope of VSAT. The fulfillment of all implementation recommendations is expected to help the transition process from ISO/IEC 27001:2013 to ISO/IEC 27001:2022 implementation in Pusjarkom."

"Keamanan informasi, terutama di sektor pemerintahan seperti Instansi XYZ, menjadi isu penting di era digital saat ini. Pusat Jaringan Komunikasi sebagai pengelola TIK Instansi XYZ menghadapi tantangan dalam mengimplementasikan sistem manajemen keamanan informasi sesuai dengan standar ISO/IEC 27001. Tantangan utama yang dihadapi saat ini ialah kesiapan upgrade pengimplementasian sistem manajemen keamanan informasi mengikuti standar ISO/IEC 27001 yang terbaru yaitu versi 2022. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis kesenjangan dan memberikan rekomendasi untuk penerapan ISO/IEC 27001:2022 pada layanan VSAT, LAN, Website Utama, dan Email di Pusat Jaringan Komunikasi Instansi XYZ. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dimana pengumpulan data akan dilakukan dengan wawancara, studi dokumen dan observasi. Seluruh data yang telah terkumpul akan dilakukan analisis kesesuaian berdasarkan framework ISO/IEC 27001:2022. Hasil dari penelitian berdasarkan gap analysis menunjukkan adanya 23 kesenjangan yang terdiri dari 10 kesenjangan pada klausul dan 13 pada kontrol annex sehingga direkomendasikan pembaruan maupun perumusan kebijakan, prosedur, atau proses pada masing-masing klausul dan kontrol tersebut. Selain itu, dihasilkan rekomendasi penerapan kontrol ISO/IEC 27001:2022 dan jadwal implementasi. Rekomendasi penerapan kontrol sesuai dengan proses bisnis organisasi yaitu 85 kontrol diterapkan pada ruang lingkup LAN dan email, 90 kontrol pada ruang lingkup website utama, dan 84 kontrol pada ruang lingkup VSAT. Pelaksanaan keseluruhan rekomendasi penerapan ini diharapkan dapat membantu proses transisi dari implementasi ISO/IEC 27001:2013 ke ISO/IEC 27001:2022 di Pusjarkom.

---

Information security, especially in the government sector such as XYZ Agency, is an important issue in today's digital era. The Communication Network Center, as the ICT manager of the XYZ Agency, faces challenges in implementing an information security management system in accordance with the ISO/IEC 27001 standard. The main challenge faced at this time is the readiness to upgrade the implementation of information security management system following the latest ISO/IEC 27001 standard, namely version 2022. Therefore, this research aims to conduct a gap analysis and provide recommendations for the implementation of ISO/IEC 27001: 2022 on VSAT, LAN, Main Website, and Email services at the XYZ Agency Communication Network Center. This research is qualitative research where data collection will be carried out by interviews, document study and observation. All data that has been collected will be analyzed for suitability according to the ISO / IEC 27001: 2022 framework. The results of the research based on the gap analysis showed 23 gaps consisting of 10 gaps in the clauses and 13 in the annex controls so that it is recommended to update or formulate policies, procedures, or processes in each of these clauses and controls. In addition, recommendations for the implementation of ISO/IEC 27001:2022 controls and implementation schedules were produced. Recommendations for implementing controls in accordance with the organization's business processes, namely 85 controls applied to the scope of LAN and email, 90 controls to the scope of the main website, and 84 controls to the scope of VSAT. The fulfillment of all implementation recommendations is expected to help the transition process from ISO/IEC 27001:2013 to ISO/IEC 27001:2022 implementation in Pusjarkom."

"Sistem informasi, infrastruktur, jaringan dan perangkat keras merupakan aset teknologi informasi di Pusdatin BKPM yang perlu dikelola dan dipelihara dengan baik untuk mengurangi terjadinya permasalahan di kemudian hari. Pemeliharaan aset TI, bukan hanya tentang bagaimana memperpanjang jangka hidup aset dan memastikan bahwa aset tersebut beroperasi secara efisien dan ekonomis tetapi juga mempertimbangkan aspek perencanaan dan strategi pengelolaan aset TI. Ketiadaan informasi mengenai aset-aset TI berdampak pada pengelolaan aset-aset TI yang kurang baik sehingga perlu dilakukan suatu pendataan aset TI yang terstruktur, terjadwal dan rutin. Sistem Informasi Manajemen Aset TI (SMATI) digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan data dan informasi yang berkaitan aset TI. SMATI juga menyediakan kapabilitas pendukung keputusan melalui analisis data aset TI sebagai bahan pendukung keputusan pimpinan (bottom-up) dalam melakukan pengawasan, melakukan penilaian efektivitas pengelolaan aset, dan pemilihan teknologi di masa depan. Penelitian ini melakukan perancangan spesifikasi kebutuhan sistem informasi dengan menggunakan Rational Unified Process (RUP) dengan disiplin Requirement pada Fase Inception dan Elaboration. Hasil dari penelitian ini adalah berupa dokumen artifak kebutuhan yang merepresentasikan kebutuhan Sistem Informasi Manajemen Aset TI di Pusdatin.

---

Information system, infrastructure, network, and hardware are information technology asset (IT Asset)s which have to be maintained and to be managed by Data and Information Center (Pusdatin) in order to minimize problems in the future. IT asset management, is not only about how to extend the lifecycle and to operate efficiently but also to consider in strategic aspect. The absence of IT assets information results poor IT asset management. Pusdatin requires a structured, scheduled, routine asset inventory to overcome this problem.

IT Asset Mangement System (SMATI) used by Pusdatin to collect and to reserve IT asset information. SMATI also provides decision support capability through analytical data. It can be used as a management decision support (bottom-up) in monitoring, assessing the effectiveness of asset management, and technology selection in the future.

This research is designing the system requirements specification information system using the Rational Unified Process (RUP) with Requirement discipline in Inception and Elaboration phase. The results of this study are in the form of a document artifacts that represent the needs of IT Asset Management Information System."

"Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mempunyai peran strategis dalam pengelolaan keuangan dan aset negara. Kemenkeu menyadari bahwa keselarasan antara kebutuhan Strategi Bisnis dan Strategi TIK merupakan hal yang sangat penting dalam mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi. Salah satu Strategi TIK yang tertuang pada Kebijakan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 36/KMK.01/2014 adalah Pembentukan Struktur Organisasi TIK Pusat Kementerian Keuangan (Pusintek Baru). Selain itu melalui KMK Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Kemenkeu, pada diktum Ketujuh terdapat ketentuan bahwa kontrak kinerja perlu ditetapkan setiap tahun. Dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perencanaan dan Kebijakan TIK di Pusintek pada tanggal 11 Maret 2015 didapatkan fakta bahwa saat ini belum ada rancangan peta strategi dan indikator kinerja utama untuk Struktur Organisasi TIK Kementerian Keuangan yang baru. Berdasarkan beberapa kondisi tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk melakukan penyusunan rancangan peta strategi dan indikator kinerja utama yang sesuai untuk Struktur Organisasi TIK Kementerian Keuangan yang baru. Pada penelitian ini dilakukan analisis terhadap data primer berupa hasil wawancara dengan beberapa responden, hasil observasi lapangan, dan study literatur terhadap data sekunder yang berkaitan. Sedangkan untuk analisis penyusunan rancangan peta strategi dan indikator kinerja utama menggunakan metode balanced scorecard dengan pendekatan COBIT 5. Hasil penelitian ini berupa rancanangan peta strategi dan indikator kinerja utama untuk Struktur Organisasi TIK Kementerian Keuangan yang baru.

---

Ministry of Finance (MoF) has a strategic role in the management of finance and asset for the Government of Indonesia. MoF realizes that the alignment between the need of Business Strategy and the ICT Strategy is very important in achieving the the vission and mission of the organization. One of the ICT strategies contained in the policy of MoF (KMK) No. 36/KMK.01/2014 is the establishment of ICT Organizational Structure in MoF (New Pusintek). In addition, with another policy of MoF KMK No. 467/KMK.01/2014 on Performance Management seventh dictum there is a provision that a performance contract needs to be established every year. From interview with the Head of Planning and Policy ICT of Pusintek on March 11, 2015, it was obtained that the new strategy map and key performance indicators for the New Organizational ICT currently has not yet existed.

Bassed on those conditions, the aims of this research are to design a strategy map and key performance indicators for the new organizational structure of ICT in MoF. In this research, analysis of primary data was obtained in the form of interviews with some respondents, and the results of field observations, whereas secondary data was obtained from related literature study. While the design strategy map and key performance indictaors where conducted using a balanced scorecard and COBIT 5 approach. The result of this study are the design of strategy map and key performance indicators for New Organizational Structure of ICT in MoF."

"Bencana telah menjadi sebuah isu penting di sektor Teknologi Informasi (TI) yang dapat terjadi kapan saja tanpa peringatan. Bencana pandemi yang terjadi saat ini, berdampak kepada kebutuhan akan mobilisasi dalam bekerja meningkat. Banyaknya instansi yang mengadopsi sistem outsourcing membuat jaringan informasi menjadi rentan terhadap ancaman serangan yang dapat berasal dari pihak luar atau pihak ketiga yang bertindak sebagai penyedia jasa, pihak internal, serta lingkungan dan ancaman yang bersifat fisik lainnya. Studi ini mengukur tingkat kesadaran, kesiapan, pelaksanaan Disaster Recovery Plan dengan menggunakan survei pada perusahaan di Indonesia. Penggunaan metodologi kuantitatif dalam studi ini ditambah dengan penggunaan SPSS Statistical Software yang berfokus pada perhitungan nilai rata-rata pada setiap bagian di setiap organisasi yang dibagi berdasarkan sektor industrinya. Hasil studi menunjukkan bahwa dari 3 aspek Disaster Recovery Plan yang dinilai, yaitu Disaster Recovery Plan Awareness, Disaster Recovery Plan Readiness, dan Disaster Recovery Plan Practices yang berdasarkan kepada hasil uji t-Test yang dilakukan menunjukkan bahwa nilai tingkat kesadaran, kesiapan, dan pelaksanaan pada organisasi di Indonesia masih rendah yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kurangnya kesadaran individu terhadap keamanan data yang dimiliki, kurangnya pelatihan yang dilakukan kepada staff yang terkait, kurangnya peninjauan secara berkala dan dokumentasi yang jelas

---

Disaster has become an important issue in the Information Technology (IT) sector which can happen at any time without warning. The current pandemic disaster has increased the need for mobilization at work. The number of agencies adopting the outsourcing system makes information networks vulnerable to attack threats that can come from outside parties or third parties acting as service providers, internal parties, as well as the environment and other physical threats. This study measures the level of awareness, readiness, and implementation of the Disaster Recovery Plan using a survey of companies in Indonesia. The use of the quantitative methodology in this study is coupled with the use of SPSS Statistical Software which focuses on calculating the average score for each section in each organization divided by industry sector. The study results show that of the 3 assessed aspects of the Disaster Recovery Plan, namely the Disaster Recovery Plan Awareness, Disaster Recovery Plan Readiness, and Disaster Recovery Plan Practices which are based on the results of the t-Test conducted, it shows that the value of the level of awareness, readiness, and implementation at Organization in Indonesia is still low which is influenced by several factors, such as the lack of individual awareness of the security of the data they have, the lack of training provided to related staff, the lack of periodic reviews and clear documentation."

"Knowledge Management merupakan suatu disiplin ilmu yang memfokuskan pada pengelolaan pengetahuan untuk mengurangi terjadinya knowledge loss. Sebuah organisasi yang akan menerapkan Knowledge Management (KM) sebaiknya melakukan pengujian terhadap kesiapan organisasi untuk mengadopsi KM. Kurangnya persiapan pada faktor infrastruktur dan prasyarat lainnya dapat mengakibatkan proses KM kurang menguntungkan. Hal ini menyebabkan dibutuhkan sebuah pengukuran tingkat kesiapan organisasi dalam menerapkan KM. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kesiapan Divisi TI, XYZ Group dalam mengimplementasikan KM. Pemetaan Knowledge Management Critical Success Factors dan Knowledge Management Enabler pada Aspek KM (Abstract, Soft, dan Hard) digunakan sebagai metode penyusunan kerangka pikir penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari hasil penyebaran kuesioner kepada 83 karyawan Divisi TI, XYZ Group. Metode análisis yang digunakan adalah statistik deskriptif dengan menggunakan aplikasi SPSS. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah Divisi TI, XYZ Group berada pada tingkat kesiapan Level 2 (preliminary). Hal ini berarti Divisi TI, XYZ Group belum cukup siap untuk menerapkan KM dalam organisasi.

---

Knowledge Management was been known as a scientific discipline that can improve an organization's ability to reduce the occurence of knowledge loss. An organization that would implement Knowledge Management (KM) should assess organizational readiness level for adopting KM. Lacking proper infrastructure and prerequisites would make KM process unprofitable. A measurement of KM readiness level is needed before implementing the KM in organizations. This study aims to measure the level of readiness of the IT Division, XYZ Group in implementing KM.

Mapping the Knowledge Management Critical Success Factors and Knowledge Management Enablers into the aspect of KM (abstract, soft, and hard) is used as the method of teoritical framework. The data used in this study is derived from the results of a questionnaire to the 83 employees of the IT Division, XYZ Group. Analysis method used is descriptive statistics using SPSS. The results obtained in this study is the IT Division, XYZ Group located at Level 2 readiness level (preliminary). This means that the IT Division, XYZ Group are not quite ready to implement KM in the organization."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganilisis faktor-faktor apa saja yangmempengaruhi niat perilaku pegawai untuk menggunakan e-learning denganpendekatan Model Penerimaan Teknologi (Technology Acceptance Model).Penelitian ini menguji empat faktor yaitu dukungan organisasi, computer selfefficacy,pengalaman terdahulu dan task equivocality yang diyakini dapatmempengaruhi persepsi kemanfaaan, persepsi kemudahan penggunaan, sikap danniat perilaku pegawai untuk menggunakan e-learning. Responden penelitian iniadalah 150 pegawai Kantor Pusat Direktorat XYZ. Hasil penelitian inimenunjukkan bahwa niat perilaku dipengaruhi oleh sikap dan persepsikemanfaatan. Selanjutnya, persepsi kemanfaatan mempunyai pengaruh lebih kuatterhadap sikap terhadap penggunaan e-learning dibandingkan pengaruh persepsikemudahan penggunaan. Penelitian ini juga menemukan bahwa persepsikemanfaatan dipengaruhi oleh dukungan organisasi dan pengalaman, sedangkanpersepsi kemudahan penggunaan terbukti dipengaruhi oleh computer self efficacy.

---

ABSTRACTThis study aimed to analyze the factors that influence employees? behaviorintention to use e-learning with applying Technology Acceptance Model. Thisstudy examines four factors: organisational support, computer self-efficacy, priorexperiences and task equivocality that are believed to influence employees?perceived usefulness, perceived ease of use, attitudes and intention to use elearningsystems. The respondents of this study were 150 employees ofDirectorateXYZ Ministry of Finance?s Head Office. The results of this researchshowed that behavioural intention influenced by attitude and perceivedusefulness. Moreover, perceived usefuleness has stronger influence thanperceived ease of ease to affect attitude. This research also found perceivedusefulness was influenced by organisastional support and prior experience, whileperceived ease of use was influenced by computer self efficacy."

"Pemakaian E-Government dalam tercapainya good governance telah dilakukan pemerintah daerah demi melayani masyarakat. Namun, tidak semua pemerintah daerah mampu mengimplementasikannya. PeGI yang telah digunakan sebagai tolak ukur pemeringkatan yang bersifat untuk mengecek kesiapan suatu daerah pun kurang dapat memberikan gambaran keseluruhan proses apa saja yang perlu diperhatikan untuk mengembangkan E-Government pemerintah daerah. Terlebih munculnya masalah sosial, seperti budaya organisasi dan manajemen SDM yang menghambat kematangan E-Government daerah. Oleh karena itu, diperlukan satu E-Government maturity framework yang mampu menjadi acuan dalam mengembangkan kematangan E-Government pemerintah daerah serta mampu menghadapi masalah sosial yang muncul. Penelitian ini merupakan penggabungan penelitian terdahulu yang menggunakan metode meta-sintesis dengan best practice utama Control Objective for Information and Related Technology 5 (COBIT 5) yang telah disesuaikan dengan faktor masalah sosial. Perancangan framework di awali dengan pengidentifikasian prinsip bisnis pemerintah daerah, stakeholders, concerns, requirement, dan obstacles. Setelah itu, disusun tahapan dari gabungan teori terdahulu dengan best practices, dimensi dari teori terdahulu dengan concerns, proses penilaian dari COBIT dan expert judgement; sehingga dihasilkan satu bentuk maturity framework dengan memiliki enam jenis tahapan, delapan jenis dimensi, empat jenis kategori utama dan 69 jenis sub-kategori proses penilaian. Setelah framework diuji dan dievaluasi, hasil pengujian framework telah selaras dengan hasil PeGI; untuk hasil evaluasi pemerintah daerah yang memiliki nilai baik, terdapat kendala dalam masalah sosial dan masalah pendokumentasian. Untuk pemerintah daerah dengan nilai sangat rendah, terdapat kendala umum; mulai dari minim infrastruktur, SDM kurang siap, rendah pemahaman tata kelola dan manajemen TI; serta kurang dapat memahami bagaimana IT Master Plan diimplementasikan.

---

The use of E-Government in achieving good governance has been done by government to serve citizen nowaday. However, not all local government were able to implement it. PeGI has been used as a benchmark to check government’s readiness rate in implementing E-Government can’t describe all process that need to be assessed in developing local E-Government. Moreover, the emergence of social problems, such as organizational culture and human resource management which inhibits maturation of local E-Government. Therefore, it needs one general maturity framework which capable to guide local government to develop their own E-Government and able to address social problems that arise. This study is the incorporation of previous research results using meta-synthesis method combine with best practice primary in Control Objective for Information and Related Technology 5 (COBIT 5) that has been adjusted to address a factor of social problems. The design framework begins with identifying the business principle of local government, stakeholders, concerns, requirements, and obstacles; thus produced a model of maturity framework that has six types stages, eight types dimensions, four types main categories and 69 types sub-category of assessment processes. Afterwards, compiled previous research result in identifying stages with choosen best practices; compiled previous reaseach result in identifying dimension with concern from interview result; and choosing COBIT assessment process that needs to be assessed from expert’s opinion. In the end, after the framework was tested and evaluated, we can conclude this framework already comply with PeGI’s result and from local government who had a best PeGI’s result; there are many difficulties in social issues and in documenting process. For local government with very low PeGI’s result, we can see there are common constraints related to IT, such as lack of infrastructure readiness, lack of human resources readiness, low understanding of IT governance and IT management, and also lack of understanding how IT Master Plan to be implemented."

"

Selebriti digital merupakan jenis selebriti yang tergolong baru. Mereka terkenal akibat kreativitas, keunikan, daya tarik fisik, atau bahkan kontroversi yang dibuat, menyebabkan mereka memiliki puluhan ribu hinga jutan pengikut. Konsep parasocial relationship dapat menjelaskan bagaimana hubungan antara selebriti digital dan pengikutnya, serta menjelaskan kekuatan pengaruh yang dimiliki selebriti digital atas para pengikutnya. Parasocial relationship dapat diartikan sebagai hubungan satu arah yang dimiliki seseorang (pengikut) dengan orang lain (selebriti) melalui media tetapi dirasakan seolah-olah sebagai hubungan dua arah oleh pengikut layaknya hubungan sebenarnya di dunia nyata. Penelitian ini dilakukan dengan menyebar kuesioner kepada sampel dengan populasi pengguna aktif media sosial di Indonesia yang mengikuti setidaknya satu selebriti digital. Sebanyak 135 respon yang valid kemudian dianalisis dengan PLS-SEM. Analisis data dilakukan menggunakan metode bootstrapping pada SmartPLS 3. Penelitian ini menemukan pengaruh positif parasocial relationship terhadap niat beli (purchase intention) dan niat eWOM (eWOM intention) pengikut, dan pengaruh positif empati, rendahnya harga diri pengikut terhadap parasocial relationship, sedangkan rasa kesepian memengaruhi secara negatif. Penelitian juga menemukan bahwa tidak terdapat pengaruh persuasion knowledge yang signifikan terhadap niat beli (purchase intention) dan niat eWOM (eWOM intention) pengikut.

---

Digital celebrity is considered as a new kind of celebritiy. They are famous for their creativity, uniqueness, physical attractiveness, or even controversy, causing them to have tens of thousands of followers. The concept of parasocial relationship may explain the relationship formed between digital celebrit and its followers, and explain the power of influence and persuasion that digital celebrities has on its followers. Parasocial relationships can be interpreted as a one-way relationship that belongs to someone (followers) with other people (celebrities) through the media but is felt as if it is a two-way relationship by followers like real relationships would be in the real world. This study was conducted by distributing questionnaires to samples with a population of active social media users in Indonesia who followed at least one digital celebrity. 135 valid responses were then analyzed with PLS-SEM. Data analysis was performed using the bootstrapping method on SmartPLS 3. This study found a positive effect of parasocial relationship on followers’ purchase intention and eWOM intention, and positive effect of followers’ empathy and low self-esteem on parasocial relationships, while loneliness negatively affected. The study also found that there was no significant persuasion knowledge effect on followers’ purchase intention and eWOM intention.

"

"Di era modern saat ini, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa penggunaan Teknologi Informasi (TI) sudah menjadi kebutuhan strategis dalam meningkatkan keunggulan bersaing perusahaan. Guna memenuhi kebutuhan tersebut, pada akhir tahun 2014 divisi TI FIF telah melakukan assessment IT Governance menggunakan COBIT 5 ? Process Assessment Model (PAM). Hasil assessment tersebut menunjukan terjadi beberapa masalah di dalam penerapan manajemen proyek TI di FIF.Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kematangan manajemen proyek di FIF dan memberikan rekomendasi kepada divisi TI FIF terkait kebutuhan yang harus dipenuhi untuk mencapai tingkat kematangan manajemen proyek yang diharapkan sesuai dengan target IT Governance. Model kematangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Project Management Maturity Model (PMMM) yang dikembangkan oleh PM Solutions yang disesuaikan dengan Project Management Body of Knowledge (PMBoK) dari Project Management Insititute (PMI) yang kemudian akan dipetakan ke dalam COBIT 5.Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa tingkat kematangan manajemen proyek di divisi TI FIF saat ini masih berada pada level 2. Hal ini menjadi kesenjangan di mana target organisasi berada pada level 3. Terdapat 39 proses manajemen proyek yang ditargetkan FIF, namun 24 proses tidak mencapai target kematangan. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi perbaikan terhadap penerapan manajemen proyek di FIF berdasarkan 24 proses tersebut, yang kemudian dikelompokan ke dalam empat aspek, yaitu: aspek teknologi, aspek kebijakan, aspek work product, dan aspek sumber daya manusia, dengan tujuan mendukung pencapaian target IT Governance organisasi.

---

Currently, it can?t be denied that the use of Information Technology (IT) has become a strategic necessity in improving the company's competitive advantage. Regarding to fulfill this need, in the end of 2014, FIF IT division has conducted an assessment of IT Governance using COBIT 5 - Process Assessment Model (PAM). The assessment results indicated there was some problem about the implementation of IT project management at FIF.

This study was conducted to determine the level of IT project management maturity at FIF and provide recommendations to FIF IT division related anything of needs that shall be provided in order to achieve project management maturity level expectation. The Maturity model of study is Project Management Maturity Model (PMMM) developed by PM Solutions which is tailored with Project Management Body of Knowledge (PMBOK) from the Project Management Institute (PMI) then mapped to COBIT 5.

The results of this research showed that the maturity level of project management implementation at FIF IT division still at level 2. This has become a gap since the target organization are at level 3. There are 39 project management processes that are targeted by FIF, but 24 process does not reach the maturity target. This research also gives recommendations for improvement of the implementation of project management in FIF, in which grouped into four aspects, namely: technology aspects, policy aspects, work product aspects , and human resources aspects. This recommendations are expected to increase the maturity level of project management implementation in FIF as expected by organization."