Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebagai seorang pejabat umum notaris memiliki tugas dan kewenangan yang dapat dikatakan tertinggi dalam menjalankan tugas atas jabatanya sebagai notaris. Dalam menjalankan tugas jabatanya sebagai notaris, notaris harus menjalankan tugasnya sesuai dengan apa yang ada dalam UUJN dan Kode Etik Notaris sebagai pedoman baginya untuk berperilaku sesuai dengan etika dan moralitasnya sebagai seorang Notaris. Sebagai pejabat negara notaris tidak luput dari sebuah kesalahan dalam menjalankan tugas jabatanya. Notaris yang melakukan pelanggaran atas kesalahan yang dibuat olehnya patut untuk mendapatkan sanksi yaitu secara Perdata, Pidana, Administrasi ataupun secara kode etik. Sistem sanksi atas 4 (empat) sanksi yang dapat diberikan kepada notaris yang melanggar tersebut mempunyai tingkatan,kekuatan hukum dan penegakanya masing-masing tergantung dengan ruang lingkup apa dan norma apa yang telah terbukti melanggar dari apa yang dilarang dalam Undang-Undang dan Kode Etik Notaris. Penilitian ini menggunakan studi putusan Majelis Pengawas Wilayah Nomor 07/PTS.MPWN Prov Jawa Barat/IX/2022 Jo 08/PTS.MPWN Prov. Jawa Barat/IX/2022. Melalui penelitian ini didapatkan hasil bahwa sistem sanksi dalam pelaksanaan jabatan notaris itu berbeda-beda tergantung atas apa pembuktian yang dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Notaris sebagai penegak hukum bagi notaris jika seorang notaris terbukti melakukan pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang dalam menjalankan jabatanya.

---

As a public official, a notary has duties and authority that can be said to be the highest in carrying out the duties of his position as a notary. In carrying out his duties as a notary, the notary must carry out his duties the UUJN and the Notary Code of Ethics as a guide for him to behave his ethics and morality as a Notary. As a state official, a notary is not free from mistakes in carrying out his official duties. Notaries who commit violations due to mistakes made by them deserve sanctions, namely civil, criminal, administrative, or code of ethics. The sanctions system for the 4 (four) sanctions that can be given to notaries who violate them has its level, legal force, and enforcement depending on the scope and what norms have been proven to violate what is prohibited in the Law and the Notary Code of Ethics. This research uses a study of the decision of the Regional Supervisory Council Number 07/PTS.MPWN West Java Province/IX/2022 Jo 08/PTS.MPWN Prov. West Java/IX/2022. Through this research, it was found that the sanctions system in carrying out the office of notary differs depending on what evidence is carried out by the Notary Supervisory Council as law enforcers for notaries if a notary is proven to have committed a violation or misuse of authority in carrying out his office."

"Tesis ini dibuat dengan menggunakan metode penelitian doktrinal untuk menganalisis mengenai 2 (dua) hal, yaitu tentang bagaimanakah akibat hukum rangkap jabatan Notaris terhadap keautentikan akta-akta yang telah dibuat oleh Notaris dan bagaimanakah tanggung jawabnya. Sejatinya untuk menjadi seorang Notaris dibutuhkan serangkaian persyaratan yang perlu dipenuhi. Setelah persyaratan tersebut terpenuhi, maka seseorang dapat diangkat menjadi seorang Notaris oleh Negara melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia secara atribusional berdasarkan Undang-Undang. Salah satu persyaratan tersebut adalah tidak sedang mengemban status sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, ataupun jabatan-jabatan lain yang dilarang oleh undang-undang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris. Pada kenyataanya, masih dapat ditemukan pelanggaran seperti halnya simulasi kasus berdasarkan kasus nyata yang digunakan untuk membuat analisa pada tesis ini. Ketika seseorang menjabat sebagai seorang Notaris, orang tersebut memiliki kewenangan untuk membuat sebuah akta Notaris. Akta Notaris ini merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian absolut dalam sebuah peradilan. Ketika seorang Notaris melakukan rangkap jabatan, maka mereka akan kehilangan kecakapan sebagai seorang pejabat umum dan kehilangan kewenangan untuk membuat akta autentik. Hal ini didasarkan pada Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa sebuah akta hanya dapat diperlakukan sebagai akta autentik jika akta tersebut dibuat oleh pejabat umum yang cakap. Maka dari itu, ketika ada seorang Notaris yang terbukti telah memalsukan persyaratan yang perlu ia lengkapi untuk menjadi seorang Notaris dan tetap diangkat menjadi seorang Notaris serta membuat akta-akta autentik selama Notaris tersebut menjabat, maka akta tersebut hanya memiliki kekuatan dibawah tangan karena Notaris tersebut tidak memiliki kewenangan ataupun kecakapan sebagai seorang pejabat umum yang sah. Serta, dikarenakan telah memalsukan persyaratan yang diperlukan untuk menjadi seorang Notaris dan telah merugikan kepentingan bersama terutama klien-klien Notaris serta mencoreng nama baik Notaris, maka Notaris tersebut harus diberhentikan dengan tidak hormat dan juga mempertanggungjawabkan setiap kerugian yang timbul akibatnya.

---

This thesis was created using doctrinal research methods to analyze 2 (two) things, namely the legal consequences of having a Notary's dual position on the authenticity of the deeds that have been made by the Notary and what their responsibilities are. In fact, to become a Notary you need a series of requirements that need to be met. Once these requirements are met, a person can be appointed as a Notary by the State through the Minister of Law and Human Rights in an attributional manner based on the Law. One of these requirements is that you are not currently holding the status of a civil servant, state official, advocate, or other position that is prohibited by law from being concurrently with the position of Notary. In reality, violations can still be found, such as in the reality-based case simulations used to make the analysis in this thesis. When someone serves as a notary, that person have the authority to make a notarial deed. This Notarial Deed is an authentic deed that has absolute evidentiary power in a court of law. When a Notary holds multiple positions, they will lose their skills as a public official and lose their authority to make authentic deeds. This is based on Article 1869 of the Civil Code which states that a deed can only be treated as an authentic deed if the deed is made by a competent public official. Therefore, when a Notary is proven to have falsified the requirements that he needs to complete to become a Notary and is still appointed as a Notary and makes authentic deeds while the Notary is in office, then the deed only has the power under the hand of the Notary. does not have the authority or competence as a legitimate public official. Also, because he has falsified the requirements necessary to become a Notary and has harmed the common interest, especially the Notary's clients and tarnished the Notary's good name, the Notary must be dishonorably dismissed and also be held responsible for any losses that arise as a result."

"Tesis ini membahas mengenai pentingnya penerapan Tindak Pidana Notaris (TPN) dalam UUJN, dimana saat ini banyak terjadi akta otentik yang dibuat oleh Notaris dipersoalkan di Pengadilan, atau Notaris tersebut dipanggil melalui MPD untuk dijadikan saksi, bahkan tidak sedikit Notaris yang digugat atau dituntut di muka Pengadilan. Penyebab permasalahan tersebut bisa timbul akibat kesalahan baik karena kesengajaan (dolus) dan kelalaian (culpa), ataupun karena peraturan perundang-undangan yang tidak tegas, juga bisa timbul secara tidak langsung dalam hal dilakukan oleh pihak lain. Apabila dalam menjalankan jabatannya seorang Notaris terbukti melakukan kesalahan atau melanggar ketentuan dalam UUJN, maka Notaris tersebut hanya mendapatkan sanksi berupa sanksi perdata dan sanksi administratif. Dari sanksi-sanksi dalam UUJN tersebut dipercaya tidak dapat membuat efek jera bagi Notaris yang melakukan kesalahan atau pelanggaran, bahkan yang cukup ironi pada sanksi tersebut ada sanksi pemberhentian dengan hormat, sehingga terkesan seorang Notaris yang apabila secara sah dan terbukti melakukan kesalahan atau pelanggaran masih mendapatkan penghormatan untuk diberhentikan dari suatu jabatannya. Dengan ketiadaan sanksi pidana dalam UUJN maka pengaturan mengenai sanksi terhadap Notaris menjadi kurang sempurna, karena tidak adanya sanksi yang tegas dan jelas akan tindakan-tindakan yang dikategorikan tindak pidana khusus yang hanya dapat dilakukan oleh Notaris, yang kenyataannya belum ada satupun peraturan yang mengatur mengenai hal tersebut. Hasil penelitian ini menyarankan untuk dilakukan penyempurnaan peraturan mengenai sanksi dalam UUJN sebagai salah satu cara untuk mengklasifikasikan dan membatasi tindakan-tindakan Notaris menyangkut tindak pidana yaitu dengan merumuskan Tindak Pidana Notaris (TPN) dan sanksi pidananya.

---

This thesis discusses the importance of the implementation of the Crime of Notaries (TPN) in UUJN, which is currently a lot happening authentic deed of Notary questioned in court, or notary is called upon by the MPD to be witnesses, not even a little notary sued or prosecuted in advance court. Causes of these problems may arise due to errors either due to deliberate (dolus) and negligence (culpa), or because the laws are not strict, it can also arise indirectly in the case made by the other party. If in doing his job a Notary proven guilty or violates the UUJN, the notary is only sanctioned by civil penalties and administrative sanctions. Of sanctions in UUJN is believed can not create a deterrent effect for Notaries who make mistakes or violations, even considerable irony in the dismissal sanction sanction exists with respect, giving the impression of a notary legally and if proven guilty or breach still get honor to be dismissed from the office. In the absence of criminal sanctions in UUJN the setting of sanctions against the Notary be less than perfect, in the absence of a firm and clear sanctions for measures specifically categorized as a crime that can only be done by a notary, the fact that no single rule governing the matter them. The results of this study do suggest to improve the regulation of the UUJN sanctions as a way to classify and restrict the actions involve criminal Notary is to formulate Crime Notary (TPN) and criminal sanctions."

"Notaris memiliki kewenangan dan kewajiban yang telah ditetapkan dan diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Luasnya kewenangan yang diberikan kepada Notaris mengakibatkan perlunya pengawasan terhadap Notaris agar Notaris dapat menjalankan tugas jabatan dan kewajibannya dengan baik. Pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris. Dalam prakteknya, banyak ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris sehingga merugikan para pihak yang mengunakan jasa Notaris. Bahkan, terdapat juga Notaris yang sebelumnya sudah pernah melakukan pelanggaran serta dijatuhi sanksi oleh Majelis Pengawas Notaris masih saja mengulangi kesalahannya melakukan pelanggaran kembali. Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam tesis ini adalah bagaimana tindakan Majelis Pengawas Notaris dalam menangani Notaris yang sudah pernah melakukan pelanggaran serta dijatuhi sanksi dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak yang telah dirugikan oleh Notaris. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif dengan tipologi penelitian eksplanatoris. Hasil dari penelitian ini adalah Tindakan Majelis Pengawas Notaris dalam menangani Notaris yang sudah pernah melakukan pelangaran serta dijatuhi sanksi, Majelis Pengawas Daerah akan melakukan pemeriksaan terhadap Notaris dan Majelis Pengawas Wilayah akan memberikan putusan berupa penjatuhan sanksi terhadap Notaris baik teguran lisan atau tertulis maupun usulan pemberhentian Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat. Mengenai perlindungan hukum terhadap pihak yang telah dirugikan oleh Notaris adalah dengan melaporkan Notaris yang bersangkutan kepada Majelis Pengawas Notaris atau Dewan Kehormatan untuk dapat dijatuhi sanksi. Dalam mengadili Notaris yang bersalah diharapkan Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan dapat bertindak dengan tegas dalam menjatuhkan sanksi terhadap Notaris agar dapat memberikan efek jera kepada Notaris.

---

Notary has the authority and obligations that have been established and regulated in the Statute of Notary Public and Notary Code of Ethics. The greater authority provided to the Notary consequently it is necessary to create a control to the Notary to be able to perform their duty and obligations as well. Control upon the Notary is executed by Minister by establishing Notary Supervisory Council. In reality there are many violation which is carried out by the Notary which in turn harmful the parties concerned who employ the service of the Notary. There is, even though, a Notary which has got sanction by the Notary Supervisory Council but still repeat such violation. The formulation of the problem in this thesis is how to create a action by the Notary Supervisory Council to the Notary who has ever violated and got sanction and how to give law protection to the party who has been harmed by the Notary. The methods of research in this thesis is normative juridical with of explanatory of research typology. The result of this study is how to deal with the Notary who has ever performed a breach and got sanction, the Region Supervisory Council shall examine to the Notary and the District Notary Supervisory will render a decision in form of sanction to the Notary by disapproval or written reprimand and also provide a suggestion to Central Supervisory Council to provide a decision put on a sanction to the Notary in form of to discharge. Concerning the legal protection to the party by the Notary, such legal action could be taken by filing a report of the Notary concerned to the Notary Supervisory Council or the Board of Honor to put sanction on the Notary. By rendrering the sanction to the Notary, the Notary Supervisory Council and Board of Honor could strictly give deterrent effect to the Notary."

"Notaris memiliki peran penting dalam Perseroan terbatas, karena Notaris adalah pihak yang diberikan wewenang serta tanggung jawab untuk dapat mengajukan permohonan melalui aplikasi Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) sebagai kuasa dari Perseroan. Untuk itu, Notaris harus mengikuti segala mekanisme yang diatur dalam ketentuan SABH agar tidak menimbulkan kesalahan-kesalahan dalam menjalankan tugasnya sehingga merugikan para pengguna jasanya. Oleh karena itu, penulis mengangkat hal tersebut menjadi pokok permasalahan dalam tesis ini. Penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah deskriptif analitis. Berdasarkan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran Notaris dalam pendirian dan perubahan anggaran dasar Perseroan sangat penting, yaitu untuk membuat akta pendirian dan/atau akta perubahan anggaran dasar Perseroan mengajukan permohonan pendirian dan/atau perubahan anggaran dasar data Perseroan kepada Menteri melalui SABH; serta melakukan penerbitan/pencetakan terkait surat keputusan pendirian dan/atau perubahan anggaran dasar Perseroan. Notaris sebagai kuasa dari Perseroan yang dapat mengakses langsung ke SABH mempunyai tanggungjawab penuh atas segala suatu yang dilakukannya sebagaimana kuasanya.

---

Notary has an important role in establishing limited liability company, since Notary is being given power and responsibility by the company for the submission of the proposal to validate limited liability through the application of  Legal Entity Administration System (Sistem Adminitrasi Badan Hukum-SABH). Therefore, Notary has to follow all the mechanism regulated for the SABH in order to minimize the risk of mistakes made while performing the liability which could bring disadvantage to the client. Accordingly, this thesis will discuss the issues in that relation. This research will be presented in form of descriptive analytic. Based on the research, it is concluded that the role of Notary in its establishment and while amending the article of association for the company is highly important, in accordance to (1) produce the deed of incorporation and or the deed of amendement of the article of association for the company; (2) submit the proposal of limited liability validation or of amendement approval through SABH and print out the validation letter and or the approval of amendement from the SABH. Notary through the power given by the company are able to access directly the SABH and therefore must be responsible for every action perfomed while applying the power."

"Tesis ini meneliti mengenai Kewenangan Majelis Pengawas Notaris dalam hal memeriksa Notaris selaku PPAT. Hal ini terkait dengan akta PPAT yang dibuat oleh Notaris dalam kedudukannya sebagai PPAT, dimana antara PPAT dan Notaris memililki tugas dan wewenang berbeda yang diatur dengan 2 dua aturan yang berbeda dan bernaung dibawah 2 dua kementerian yang berbeda dengan kode etik dan aturan jabatan yang berbeda pula. Dalam penelitian ini, Penulis mengangkat 2 dua pokok permasalahan, pokok permasalahan yang pertama adalah bagaimana kewenangan Majelis Pengawas Notaris terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dalam jabatannya selaku PPAT? Pokok permasalahan yang kedua adalah bagaimana fungsi pengawasan dan pebinaan terhadap Notaris selaku PPAT yang melakukan pelanggaran? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang menekankan pada norma-norma hukum tertulis dengan pendekatan yuridis yang mempergunakan sumber data sekunder, digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan di bidang jabatan Notaris, jabatan PPAT, kode etik Notaris maupun PPAT, buku-buku dan artikel-artikel yang mempunyai korelasi dan relevansi dengan permasalahan yang diteliti, serta putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Sumatera Utara dan Majelis Pengawas Pusat Notaris. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan Majelis Pengawas Notaris dalam memeriksa pelanggaran Notaris dalam jabatannya selaku PPAT dilihat melalui subjek dan objek perkaranya, yakni sebagai notaris dalam melakukan tugas dan jabatannya dan perilaku notaris sebagai pejabat dengan mengingat bahwa perilaku tersebut melekat pada pribadi seorang notaris meskipun ia sedang tidak melakukan tugas jabatannya. Fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap setiap PPAT dilakukan oleh Menteri ATR/BPN melalui Kantor Pertanahan dalam hal pelanggaran atas pelaksanaan jabatannya, sedangkan dalam hal pelanggaran kode etik dilakukan oleh organisasi Ikatan PPAT IPPAT melalui Majelis Kehormatan.

---

This thesis research about the Authority of Notary Supervisory Board in the case of examining Notary In Position as Land Deed Official. This is related to the land deed that was made by Notary but in his position as Land Deed Official, wheres between Land Deed Official and Notary have differences of duties and authorities which are arranged with 2 two different rules and work under 2 two different ministries with a different code of ethics and also rules. In this research, the author raised 2 two principal issues, the first one is how the authority of the Notary Supervisory Board related to violation committed by Notary in his position as Land Deed Official The second issue is how does the supervisory function of the Land Deed Official This study use normative juridical method that emphasizes norms of written legal norms with juridical approach with secondary data sources that used to analyze various regulations in the field of Notary and Land Deed Officer included their code of ethics, books and articles that have correlation and relevant to the issues to be researched, and the decision of North Sumatera Notary Regional Supervisory Board and decision of Supervisory Board of Center Notary. The results of this study indicate that the authority of the Notary Supervisory Board in examining the violation of Notary in his position as Land Deed Official is seen through the subject and obiect of each case, namely as notary in perform their duties and about their behavior. The supervision function of the Land Deed Officer is done by the Minister of ATR BPN through the Land Office in case of violation in performing their duties, while in the case of code of ethics violation done by the Land Deed Officer Association IPPAT through the Honorary Board."

"Dalam menjalankan tugas jabatannya seorang Notaris harus senantiasa selaras dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Penawaran jasa Notaris oleh pedagang perantara jasa hukum secara online muncul sebagai suatu dinamika dalam masyarakat akibat perkembangan teknologi. Pedagang Perantara jasa hukum secara online hadir dengan mengusung konsep marketplace untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang hukum. Penelitian ini mengkaji mengenai pengaturan hukum perdagangan di Indonesia mengenai kegiatan pedagang perantara jasa hukum secara online serta jika Notaris menjalankan tugasnya melalui komunikasi secara elektronik/online dan jasa hukum Notaris yang diperantarakan oleh pedagang perantara jasa hukum online ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif, yang mana metode ini dilakukan dengan tolok ukur norma tertentu untuk mendapatkan data sekunder, dan didukung dengan melakukan wawancara kepada narasumber untuk mendapatkan data primer. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Di dalam pengaturan hukum perdagangan belum diatur secara spesifik mengenai kegiatan pedagang perantara jasa hukum secara online sehingga mengenai produk jasa hukum tersebut kembali lagi kepada pengaturan mengenai profesi dari jasa hukum mengenai dapat atau tidaknya diperdagangkan oleh pedagang perantara jasa hukum secara online. Undang-Undang Jabatan Notaris telah membuka celah bagi Notaris untuk dapat menjalankan tugas jabatannya secara elektronik/online tetapi sampai saat ini masih terbatas pada hal yang bersifat administratif. Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris belum membuka peluang untuk diperantarakannya jasa Notaris karena Notaris terikat dengan serangkaian kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya.

---

In carrying out their duties a Notary must based on the provisions of the Notary Law and Notary Code of Ethics. Offering services of Notaries from intermediary trader of legal services by online emerge as a dynamic in society due to technological developments. Intermediary trader of legal services by online comes with the marketplace concept to meet the needs of society in the field of law. This research examined the regulation of the Trade Law in Indonesia on the activities of online intermediary trader of legal services, Notaries who perform tasks by electronic, and legal services of a Notary which is mediated by an online intermediary trader based on the Notary Law and the Notary Code of Ethics.

This research is a juridical normative research, which means this method is done by a certain norm benchmarks to obtain secondary data, and supported by the resource person interviews to obtain primary data. The data is then analyzed qualitatively and described descriptively. In the regulation of the Trade Law has not been specifically regulated on the activities of online intermediary trader of legal services so the products of legal services are back to the regulation of the profession of legal services on whether can or can not to be traded by online intermediary traders.

The Notary Law has opened the gap for Notaries to be able to carry out their duties electronically online but until now still limited to the administrative matters. The Notary Law and Notary Code of Ethics have not opened the opportunity for the notarization of Notary services because the Notary is bound by an obligations and restrictions which the Notary must comply with in performing his her duties."

"Dalam menjalankan jabatannya notaris mempunyai kewenangan untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, namun dalam kenyataannya banyak notaris yang tidak melakukan kewenangan tersebut, sehingga banyak terjadi masalah dikemudian hari.Bagaimanakah peranan dan wewenang notaris dalam memberikan penyuluhan hukum kepada klien ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris? dan Bagaimanakah batasan-batasan bagi seorang notaris dalam peranannya memberikan penyuluhan hukum kepada klien? Penulis meneliti permasalahan tersebut dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Data penelitian memperlihatkan adanya kelalaian-kelalaian yang dilakukan beberapa notaris dalam memberikan penyuluhan hukum tersebut.Kelalaian ini mengakibatkan sengketa dan kerugian baik bagi klien dan notaris yang bersangkutan.Sebaiknyasetiap notaris agar dapat memberikan penyuluhan hukum yang baik dan benar yang sesuai dengan yang dikehendaki oleh para pihak dan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

In running his position, the notary has the authority to provide legal counseling, when producing a deed. But in reality, many notaries do not do such authority, so a lot of problems occur in the future. How does the role and authority of the notary in providing legal counseling to clients, seen from perspective of Law, No. 30 of 2004, About Occupation and Code of Ethics of Notary? And what are the limits of a Public Notary, in his role of providing legal counseling for clients?

The author examines these problems by using juridical normative research methods. The research data showed omissions of those roles, made by several notaries in providing legal counseling. This omission resulted in disputes and losses for both the client and the notary involved. Any notary should provide legal counseling rightly and well, in accordance with the needs of the parties, and in accordance with the recent laws."

"ABSTRAK Bagaimana Rahasia jabatan notaris menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang-Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris UUJN Perubahan . Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap notaris atas rahasia jabatannya menurut UUJN Perubahan ?. pertanyaan tersebut akan dijawab dengan penelitian deskriptif normatif, menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan penggunaan data sekunder dan untuk mendukung data sekunder. Kewajiban kepada notaris untuk merahasiakan isi akta ada pada Pasal 54 ayat 1 , Pasal 16 ayat 1 huruf f UUJN P dan Pasal 4 UUJN Perubahan. Perlindungan hukum terhadap notaris dan rahasia jabatannya yang berkaitan dengan pidana adalah berdasarkan ketentuan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris MKN , yakni harus melalui persetujuan MKN Kata Kunci: perlindungan hukum terhadap penyimpan rahasia jabatan notaris, peran majelis kehormatan notaris

---

ABSTRACT The notary professional secrecy in accordance with the Law of the republic of indonesia Number 2 of 2004 about change to the law number 30 of 2004 position of notary. What is the legal nature protection of a notary upon his secret position according to the Law of the republic of indonesia Number 2 of 2004 position of notary , this question will be answered by using a normative descriptive study, through the legislation approach and the use of secondary data to support of secondary data. The obligation toward the notary to conceal the content of the deed is in provision article 54 1 . Article 16 1 f, article 4 of the Law of the republic of indonesia Number 2 of 2004 position of notary. In fact, legal protection against the secret keeper of a notary rsquo s office must be through approval Notary Honor Assemblies MKN .Keywords Legal Protection Against the Secret Keeper of a Notary rsquo s Office, The role of Notary honor assemblies"

"Penelitian ini membahas mengenai pelanggaran pelaksanaan jabatan yang dilakukan oleh seorang notaris dengan melakukan rangkap jabatan yang dilarang oleh UUJN dalam Pasal 3 dan Pasal 17. Pelanggaran pelaksanaan jabatan ini diketahui oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) Papua tetapi tidak ditindak lanjuti dengan tegas. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai pelaksanaan ketentuan larangan rangkap jabatan dalam Undang-Undang; mengenai optimalisasi pelaksanaan tugas Majelis Pengawas Daerah; dan kekuatan akta autentik yang dibuat oleh Notaris yang melakukan rangkap jabatan. Metode penelitian berupa yuridis-normatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan didukung dengan wawancara dengan informan. Analisis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil analisis dalam penelitian ini adalah pelaksanaan ketentuan larangan rangkap jabatan dalam prakteknya masih dilanggar oleh notaris dan menimbulkan terjadinya benturan kepentingan antara jabatan notaris dengan jabatan yang dirangkapnya; Optimalisasi kinerja pengawasan dan pembinaan dari Majelis Pengawas Daerah masih kurang karena alasan administratif mutasi jabatan, dan akta autentik yang dibuat oleh notaris yang melakukan rangkap jabatan aktanya terdegradasi. Temuan penelitian bahwa diperlukan mekanisme yang tepat dalam pemilihan organ Majelis Pengawas Notaris dan diperlukan landasan penegakkan hukum yang kokoh dalam pengawasan sehingga kinerja MPD dalam pengawasan lebih baik lagi dan penuh tanggung jawab; MPD perlu meningkatkan kinerja pengawasan dan pemeriksaan rutin terhadap notaris dan bagi notaris hendak memiliki kesadaran penuh bahwa jabatan notaris adalah jabatan yang mulia sehingga Notaris harus menjalankan tugas jabatannya dengan penuh tanggung jawab.

---

This study discusses about the contravention of a notary who does multiple positions prohibited by UUJN in Article 3 and Article 17 and Ethical Code of Notary. This Violation known by the MPD but they don’t followedup the case. The main concern of the study is to discuss about the implementation of the prohibition of multiple positions in UUJN; the optimalization of Majelis Pengawas Daerah and and the power of authentic deeds made by a Notary who holds multiple positions. The study uses a normative juridical method, secondary data and supported by interviews with informants. The study also uses a qualitative analysis. The result shows that in practical, there is still contravention by a notary and causing a conflict of interest between the notary position and other positions he occupies. Optimalization of supervision and development from MPD is still minimum hence administrative reasons, and authentic deeds made by notaries who carry out concurrent positions are degraded.  This study founds that a precise mechanism is needed in choosing the MPN component/members, thus a strong foundation of law enforcement in supervising the MPD performance is needed. MPD needs to improve their supervising perfomance and routine investigation of notary, while a notary needs to fully alert that he must carry his duty with full responsibility."