Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebijakan upah minimum bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antar gender dan dapat melindungi semua tenaga kerja, termasuk kaum muda yang rentan terhadap perubahan upah. Namun, terdapat pandangan pro dan kontra terkait dampak kebijakan ini, yakni peningkatan upah minimum dapat meningkatkan tingkat pengangguran atau menurunkan tingkat pengangguran. Studi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh upah minimum terhadap tingkat pengangguran lulusan baru laki-laki dan perempuan di Pulau Jawa. Penelitian ini menggunakan data panel Sakernas bulan Agustus dari tahun 2020 hingga 2022. Dengan menggunakan metode random effect model, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upah minimum memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap tingkat pengangguran lulusan baru perempuan dan laki-laki. Setelah pengendalian variabel kontrol, variabel proporsi usia muda menikah berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran lulusan baru laki-laki. Namun, tidak ada variabel kontrol yang signifikan terhadap tingkat pengangguran lulusan baru perempuan.

---

The minimum wage policy aims to reduce the gap between genders and can protect the entire workforce, including young people who are vulnerable to changes in wages. However, there are pros and cons regarding the impact of this policy, namely that increasing the minimum wage can increase poverty levels or reduce poverty levels. This study aims to determine the effect of the minimum wage on the poverty level of men and women fresh graduates in Java. This research uses Sakernas panel data for August from 2020 to 2022. Using the random effect model method, the results of this research show that the minimum wage has a significant positive influence on the poverty level of women and men fresh graduates. After controlling for control variables, the variable proportion of young people married has a significant effect on the poverty level of men fresh graduates. However, there are no significant control variables on the poverty level of women fresh graduates."

"Studi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh upah minimum terhadap employment transition khususnya di Pulau Jawa sebagai wilayah Indonesia yang mayoritas kabupaten/kotanya menetapkan upah minimum. Studi sejenis sebelumnya dilakukan di negara maju yang tidak mempertimbangkan adanya sektor informal. Analisis yang dilakukan menggunakan data individu yang bersumber dari Sakernas BPS tahun 2010 dan 2015 yang dilihat sebagai bentuk longitudinal t-1 dan t untuk masing-masing tahun. Analisis empiris yang digunakan adalah multinomial logit dengan pendekatan markov chain. Selain upah minimum riil sebagai variabel independen utama, variabel independen lain yang digunakan adalah umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan status perkawinan sebagai karakteristik individu, serta PDRB, share sektor manufaktur dalam PDRB, coverage upah minimum, dan rasio penduduk usia kerja terhadap total penduduk sebagai karakteristik regional. Upah minimum berdampak negatif dan signifikan terhadap transisi dari formal ke informal (F ke I), formal ke tidak bekerja (F ke N), dan tidak bekerja ke tidak bekerja (N ke N). Selain itu, upah minimum juga berdampak positif dan signifikan pada transisi dari formal ke formal (F ke F) dan informal ke informal (I ke I). Sedangkan pada transisi dari tidak bekerja ke informal (N ke I) tidak dipengaruhi oleh upah minimum.

---

The objectives of the study is to determine the effect of minimum wages on employment transition, especially in Java as the majority of the Indonesian region set a minimum wage in district/city level. Previous similar studies carried out in developed countries that do not take the informal sectors. The analysis was performed using individual data sourced from Sakernas BPS 2010 and 2015 are seen as a form of longitudinal t-1 and t for each year. Empirical analysis used is multinomial logit with Markov chain approach. In addition to a real minimum wage as an primary independent variable, other independent variables used were age, gender, educational level, and marital status as individual characteristics, as well as the GRDP, the share of the manufacturing sector in the GRDP, coverage of the minimum wage, and the ratio of working age population to total population as regional characteristics. Minimum wage has a significant and negative impact on the transition from the informal to the formal (F to I), formal to not employed (F to N), and not employed to not employed (N to N). In addition, the minimum wage is also positive and significant impact on the transition from formal to formal (F to F) and informal to informal (I to I). While the transition from not employed to informal (N to I) are not affected by the minimum wage."

"ABSTRAKTesis ini mengestimasi pengaruh kebijakan peningkatan upah minimum terhadap ketimpangan upah provinsi-provinsi di pulau Jawa tanpa mempertimbangkan dan dengan mempertimbangkan dampak employment. Dengan menggunakan metode semiparametrik diperoleh hasil bahwa meningkatnya upah minimum akan menurunkan ketimpangan upah di provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Banten jika dampak employment tidak disertakan. Sebaliknya jika menyertakan dampak employment meningkatnya upah minimum akan meningkatkan ketimpangan upah dengan beberapa asumsi mengenai elastisitas employment dan tingkat upah pekerja yang berhenti bekerja akibat kebijakan upah minimum. Hasil yang berbeda terjadi di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur, peningkatan upah minimum menyebabkan meningkatnya ketimpangan upah baik tanpa dan dengan menyertakan dampak employment. Hal ini diduga terjadi karena peningkatan upah minimum yang sangat rendah di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan tingkat kepatuhan akan kebijakan yang menurun cukup tinggi di provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa kebijakan penetapan upah minimum hendaknya dilakukan dengan hati-hati karena terdapat dampak sampingan berupa unemployment yang harus di pertimbangkan.

---

ABSTRACT This thesis estimates the effect of the minimum wage policy on the wage inequality in Java Provinces by using semiparametric method. It is found that the increase in minimum wage will decrease the wage inequality in DKI Jakarta, West Java, Central Java and Banten Provinces by setting aside employment impact,. Conversely, the increase in minimum wage will increase wage inequality in those areas if we consider the employment impact under some assumption about the employment elasticity of minimum wage and wage rate of unemployed workers. Different results occur in the provinces of Yogyakarta Special Region and East Java. In these provinces the increase in minimum wages will lead to an increase in wage inequality, no matter of the inclusion or exclusion of the employment impact. This is due to the insignificant or very low increase of minimum wage in the province of Yogyakarta Special Region and the decrease of policy compliance level in East Java province. The finding suggests that the minimum wage policy should be constructed and implemented cautiously, since there is an unemployment impact needs to be considered that might have an adverse impact to wage inequality."

"Peningkatan UMK di tahun 2019 menyebabkan 33 perusahaan tekstil di Kabupaten Bogor terancam menutup atau merelokasi perusahaannya karena tidak sanggup membayar upah pekerja. Sehubungan dengan hal tersebut, Gubernur Jawa Barat mengeluarkan Surat Keputusan (SK) tentang Upah Minimum Khusus Perusahaan Tekstil dan Produk Tekstil di Kabupaten Bogor. Kebijakan ini menetapkan upah minimum yang nominalnya lebih rendah dari UMK Bogor agar pengusaha masih mampu membayar pekerjanya, sehingga mencegah perusahaan tutup dan mencegah terjadinya PHK massal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan upah minimum khusus (studi kasus implementasi Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Tentang Upah Minimum Khusus Perusahaan Tekstil dan Produk Tekstil di Kabupaten Bogor). Penelitian ini menggunakan teori integrated implementation model yang dikembangkan oleh Winter dalam Peters dan Pierre (2012), yang berpendapat bahwa terdapat empat faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan, namun penelitian ini hanya menggunakan tiga faktor yaitu komitmen dan koordinasi antarorganisasi, kontrol organisasi, dan respon kelompok sasaran. Pendekatan penelitian ini adalah post-positivist melalui studi pustaka dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor komitmen dan koordinasi antarorganisasi, faktor kontrol organisasi, dan faktor respon kelompok sasaran berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan upah minimum khusus dalam mencegah 33 perusahaan tekstil di Kabupaten Bogor tutup atau relokasi dan mencegah terjadinya PHK massal. 

---

The increase of minimum wage in Bogor Regency in 2019, caused 33 textile companies in Bogor Regency almost collapse or relocating their companies because they are unable to pay their worker’s wages. The Governor of West Java then isssued a Decree regarding The Special Minimum Wage for Textile Companies and Textile Product in Bogor Regency. This policy set a minimum wage that is nominally lower than the minimum wage in Bogor Regency, so that employers are still able to pay their workers, thus preventing companies from collapsing and preventing mass layoffs. This research aims to analyze the factors that affect the implementation of special minimum wage policy (a case study of implementation of West Java Governor’s Decree Regarding The Minimum Wage Specifically for Textile Companies and Textile Product in Bogor Regency). This research uses the integrated implementation model theory by Winter in Peters and Pierre (2012), who states that there are four factors that affects policy implementation, however this research only uses three factors namely commitment and interorganization coordination, organizational control, and target group response. Approachment method which had been used for this research is post-positivist by collecting the qualitative data techniques by doing literature review and in-depth interviews. The result of this research show that the factor of commitment and interorganization coordination, the factor of organizational control, and the factor of  target group response affects the success of the implementation of special minimum wage in preventing 33 textile companies in Bogor Regency from collapsing or relocating and preventing mass layoffs."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak kebijakan publik dalam hal ini kebijakan upah minimum terhadap kinerja perusahaan sektor industri padat karya serta tindakan yang direncanakan oleh perusahaan agar kinerja perusahaan tetap tumbuh. Kenaikan upah minimum yang tinggi dan tidak dapat terprediksi membuat perusahaan harus merencanakan keputusan untuk melakukan perubahan, perencanaan tersebut mengadopsi Theory of Planned Behavior yang di implementasikan dalam Strategic Decision Making. Attitude to Paying Minimum Wage, Interest Group Pressure yaitu serikat pekerja, pemerintah, konsumen; dan Projected Law Enforcement atas peraturan ketenagakerjaan; mendorong keinginan perusahaan untuk mengubah Intention to Change strategi perusahaan dan kemudian mengambil keputusan untuk melakukan perubahan Decision to Change dengan organizational downsizing, relocation dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi perusahaan.Penelitian dilakukan terhadap 206 perusahaan industri padat karya dengan jumlah karyawan minimal 100 orang setiap perusahaan, pengolahan data menggunakan Structural Equation Modelling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Attitude to Paying Minimum Wage dan Interest Group Pressure berpengaruh positif terhadap Intention to Change dari perusahaan, sedangkan Projected Law Enforcement tidak berpengaruh terhadap Intention to Change perusahaan. Intention to Change perusahaan berpengaruh positif terhadap Decision to Change, dan ternyata Decision to Change berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan untuk jangka waktu tertentu karena biaya untuk melakukan perubahan cukup tinggi. Kontribusi teoritikal penelitian ini adalah menggabungkan teori psikologi dengan teori strategic management dan melakukan investigasi penerapan multi behavior pada level perusahaan. Implikasi praktikal bagi perusahaan adalah untuk merencanakan perubahan strategi terkait efisiensi biaya ketenagakerjaan secara matang karena biaya perubahan yang tinggi dan bagi pemerintah agar berhati-hati dalam menentukan kebijakan upah minimum karena akan berdampak tidak saja pada penyerapan tenaga kerja namun juga berkurangnya industri padat karya

---

This research is aimed to observe the impacts of public policy in this case, the minimum wage policy, towards the performances of companies in labor-intensive industry sector, and the measures planned by those companies to maintain performance growth. The high and unpredictable increase of minimum wage force the companies to plan and change their strategy. This study is combining strategic management and the theory of Planned Behavior to asses company Strategic Decision Making that consist of organizational downsizing, relocation and use of technology to increase efficiency.This research is conducted to 206 labor intensive companies in the industry with minimum employees of 100 persons. The data processing is done using Structural Equation Modeling. The result shows that Attitude to Paying Minimum Wage and Interest Group Pressure have positive impacts towards Intention to Change of the companies, while Projected Law Enforcement has no bearing whatsoever towards Intention to Change. Companies rsquo; Intention to Change has positive impacts towards the Decision to Change. The Decision to Change of organizational downsizing, relocation and use of technology to increase efficiency turns out to have negative impacts on performances for a certain length of time, due to the costs required to do those changes are quite high. Theoretical contribution from this research comes from the combination of psychological theory and strategic management theory and the investigation of multi behavior implementations at company level. Practical implications for the companies comes in the form of the changing of strategic plan due to the efficiency of labor cost and the high cost of changing investment. In determining minimum wage policy, Government should have careful thought because it is not only have an impact on labor absorption but also likely decreasing in labor intensive industries."

"Skripsi ini membahas penetapan nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dalam rangka kebijakan Upah Minimum. Sebagaimana diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, KHL merupakan pertimbangan utama dalam menetapkan Upah Minimum. Di tingkat provinsi, nilai KHL ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Provinsi (Depeprov) setempat melalui serangkaian kegiatan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya, penetapan nilai KHL sering menjadi perdebatan setiap unsur di Depeprov, yang berujung pada demostrasi pekerja/buruh. Di Provinsi DKI Jakarta, beberapa demostrasi dilakukan pekerja/buruh untuk menolak hasil penetapan nilai KHL 2014 akibat ketidakpuasan terhadap proses tersebut. Untuk itu, skripsi ini akan membahas secara menyeluruh proses penetapan nilai KHL 2014 di Provinsi DKI Jakarta dengan berpedoman pada setiap ketentuan hukum terkait. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif analitis, sehingga diharapkan mampu menemukan masalah yang selama ini terjadi dan menghasilkan rekomendasi solusi atas permasalahan tersebut.

---

This thesis discusses about the specification of eligible lifestyle needs (KHL) in terms of minimum wages policy. As regulated in Law No. 13 of 2003 concerning Labour, KHL is the main concern in determining the minimum wage. On the provincial level, KHL is specified by a local Provincial Wage Council (Depeprov), performed according to a list of procedures ruled by the laws. In performance, KHL specification is often to be highly debated by the elements in Depeprov, usually resulting in labor demonstration. In Jakarta, some labor demonstration was staged to reject the final specification of KHL 2014 as a result of dissatisfaction towards the process that made it. Therefore, this thesis will thoroughly discuss about the specification of KHL 2014 in Jakarta Capital Province with accordance to every relevant legal rules. This thesis uses descriptive analitic as research method, hopefully able to identify the occuring, underlying problems, and to produce recommended solutions for the problems."

"Penelitian ini memiliki fokus utama yang berusaha melihat formulasi kebijakan penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang ada di kabupaten Bekasi. Adapun, hal tersebut dilatarbelakangi oleh maraknya isu penolakan penetapan upah minimum oleh serikat buruh Kabupaten Bekasi melalui PP 78 Tahun 2015. Perspektif teoritis mengenai hubungan industrial serta formulasi kebijakan publik. Dalam konteks hubungan industrial, penelitian ini melibatkan empat elemen stakeholders yang terdiri atas pemerintah baik pusat maupun daerah, pengusaha maupun asosiasinya, pekerja/buruh maupun serikatnya serta akademisi. Adapun, persoalaan yang dibahas penelitian ini didasarkan pada ketentuan yuridis yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan. Adanya regulasi tersebut kemudian menggantikan ketentuan sebelumnya yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Dalam realitasnya, hal tersebut menimbulkan sejumlah persoalan seperti perbedaan dasar dalam menentukan besaran upah minimum, tidak berperannya fungsi Dewan Pengupahan Provinsi dan Kabupaten/Kota serta penolakan serikat pekerja/buruh karena dianggap telah merugikan hak-hak yang dimilikinya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini merujuk kepada proses perumusan kebijakan publik dan juga akto-aktor yang terkait dari Anderson serta teori hubungan industrial dari Payman Simanjuntak dalam menjaga hubungan harmonis para pihak yang terikat dalam hubungan industrial. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan melakukan pengumpulan data dengan melakukan wawancara mendalam dan studi kepustakaan sebagai data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perubahan regulasi dalam kebijakan penetapan upah minimum dilakukan semata-mata dalam menjaga kondusifitas hubungan industrial dan juga kestabilan ekonomi sosial serta iklim investasi di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka pihak pemerintah yaitu Kementrian Ketenagakerjaan RI khususnya Direktorat Pengupahan disarankan dapat menjaga konflik kepentingan yang terjadi antara pengusaha dan pekerja dengan melakukan pertemuan bersama membahas latar belakang serta tujuan dari regulasi kebijakan penetapan upah minimum sehingga dapat diketahui dan dipahami oleh semua pihak.

---

This study has a main focus that seeks to look at the formulation of policies for the determination of Regency/City Minimum Wages (UMK) in Bekasi district. Meanwhile, this is motivated by the issue of the rejection of the determination of minimum wages by trade unions in Bekasi Regency through PP 78 of 2015. Theoretical perspective on industrial relations and the formulation of public policies. In the context of industrial relations, this research involves four elements of stakeholders consisting of central and regional governments, employers and their associations, workers/laborers and their unions and academics. Meanwhile, the issues discussed in this study are based on juridical provisions stipulated in Government Regulation (PP) Number 78 of 2015 concerning Wages. The existence of this regulation then replaced the previous applicable provisions, namely Law Number 13 of 2003 concerning Labor. In reality, this raises a number of problems such as the basic difference in determining the minimum wage, the role of the Provincial and District/City Wages Council and the refusal of trade unions because they are considered to have detrimental to their rights. The theory used in this study refers to the process of public policy formulation and also related actors from Anderson and the industrial relations theory of Payman Simanjuntak in maintaining the harmonious relations of parties bound in industrial relations. The approach used in this research is a qualitative approach and conducts data collection by conducting in-depth interviews and literature studies as secondary data. The results of this study indicate that changes in regulation in the minimum wage setting policy are carried out solely in maintaining the conduciveness of industrial relations as well as social economic stability and the investment climate in Indonesia. Based on the results of the research above, the government, namely the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia, especially the Directorate of Wages, is advised to maintain conflicts of interest between employers and workers by holding joint meetings to discuss the background and objectives of minimum wage setting policy regulations so that all parties can know and understand ."

"Women commonly face gender employment discrimination especially in the matter of unequal wage that creates the existing gender wage gap issue. Our study takes a closer look at the human capital aspect and labor market institution as the tool of decomposing equal wage distribution among genders. To be specific, female tertiary education attainment and the national minimum wage are examined using regression analysis to identify the influence on the gender wage gap. Thus, we offer insight of the educational attainment and minimum wage impact on the gender wage gap by collecting data from European Union countries in the period of 2014 to 2018. Findings of this study suggest that higher female education attainment in tertiary level may not play a significant role in narrowing the gender wage gap of EU countries, while the country’s minimum wage contributes in lowering the gender wage gap.

---

Wanita sering kali menghadapi diskriminasi gender terutama masalah ketimpangan upah sehingga menghasilkan masalah kesenjangan upah antar gender. Studi ini memiliki fokus kepada aspek sumber daya manusia dan institusi ketenagakerjaan sebagai tolok ukur distribusi keseimbangan upah antar gender. Untuk lebih spesifik, tingkat pendidikan tersier wanita dan upah minimum nasional diuji menggunakan analisis regresi untuk mengidentifikasi pengaruhnya terhadap kesenjangan upah antar gender. Dengan mengumpulkan data dari beberapa negara Uni Eropa periode 2014 sampai 2018, studi ini memberikan gambaran mengenai pengaruh tingkat pendidikan tersier wanita serta upah minimum nasional terhadap kesenjangan upah antar gender. Hasil dari studi menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tersier wanita tidak mengurangi kesenjangan upah antar gender secara signifikan, sementara upah minimum nasional secara signifikan mengurangi kesenjangan upah antar gender di negara Uni Eropa."

"Skripsi ini membahas tentang pengaturan dan penerapan Upah Minimum di Indonesia beserta penerapan Upah Minimum pada Kasus Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 87 /G/2015/PHI.SBY. Pada kasus tersebut, terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan Upah Minimum Indonesia dalam bentuk pembayaran Upah terhadap Pekerja yang tidak memenuhi ketentuan Upah Minimum Kota Surabaya pada tahun 2014 dan 2015. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah putusan dalam kasus tersebut sudah sesuai dalam melaksanakan ketetentuan upah minimum indonesia dan ketentuan lain yang berkaitan seperti mengenai Skala dan Struktur Upah . Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

---

This thesis delves on the topic of Regulation and Implementation of Minimum Wage in Indonesia as well its implementation on Industrial Relations Court Decision in District Court of Surabaya No.87 G 2015 PHI.SBY. within that court decision, there have been violations of minimum wage regulation in form of wage payment for the workers that do not satisfy the requirements of Kota Surabaya Minimum Wage Regulation in year 2014 and 2015. The purpose of this thesis is to understand whether the decision in that case is in accordance to the Indonesian Minimum Wage Regulations and another related regulations such as the requirements of the scale and the structure of the wages . This research will be conducted by using the judicial normative research method."