Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Terbitnya PMK 48 pada bulan Mei 2023 tentang pajak atas penjualan/penyerahan emas perhiasan, menimbulkan perubahan di pasar emas perhiasan di Indonesia. Perusahaan emas perhiasan harus mencari alternatif strategi untuk mengatasi dampak dari perubahan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alternatif usulan strategi yang dapat digunakan oleh PT ABC, sebagai perusahaan emas perhiasan di Indonesia. Dalam penelitian ini menggunakan data primer berupa wawancara semi terstruktur dan informasi dari laporan PT ABC. Analisis kerangka kerja 5 kekuatan Porter untuk industri emas perhiasan, analisis rantai nilai, analisis VRIN dan SWOT untuk PT ABC digunakan dalam menganalisis strategi baru untuk menghadapi perubahan akibat faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan perusahaan. Hasil dari penelitian ini memberikan usulan strategi baru yang disarankan untuk PT ABC berdasarkan sumber daya yang dimiliki, yaitu menurunkan harga jual produk emas perhiasan.

---

This study aims to evaluate the implementation of sustainable finance at Regional The issuance of PMK 48 in May 2023 concerning taxes on the sale/delivery of gold jewelry, has caused changes in the gold jewelry market in Indonesia. Gold jewelry companies must look for alternative strategies to overcome the impact of these changes. This study aims to analyze alternative proposed strategies that can be used by PT ABC, as a gold jewelry company in Indonesia. In this study, primary data was used in the form of semi-structured interviews and information from PT ABC reports. Porter's 5 Forces Framework analysis is used for the gold jewelry industry, value chain analysis, VRIN and SWOT analysis for PT ABC are used in analyzing new strategies to deal with changes due to external factors that the company cannot control. The results of this study provide a proposed new strategy for PT ABC based on the resources it has, that is by reducing the selling selling price and production cost of the gold jewelry."

"Penelitian ini menganalisis tentang Pajak Masukan atas gula konsumsi berdasarkan PMK Nomor 116/PMK.010/2017 terhadap kinerja keuangan di PT ABC dan PT DEF. PT ABC dan PT DEF merupakan perusahaan yang bergerak di industri gula. Dengan berlakunya kebijakan pada PMK Nomor 116/PMK.010/2017 yang menjadikan gula konsumsi sebagai bukan Barang Kena Pajak (Non BKP), mempengaruhi PT ABC dan PT DEF sehingga terdapat kegiatan usaha yang terutang dan tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan wawancara mendalam kepada delapan narasumber dan analisis dokumen perusahaan. Berlakunya PMK Nomor 116/PMK.010/2017 memberikan perubahan pada proses pembukuan, pengelolaan PPN, metode pengkreditan PPN Masukan, serta berdampak pada kinerja keuangan. PPN Masukan atas produksi gula konsumsi yang telah dibayarkan tidak dapat dikreditkan sehingga atas PPN Masukan gula konsumsi menjadi biaya tambahan pada Harga Pokok Penjualan. Analisis ini menggunakan metode pemungutan Credit Method dan pengkreditan PPN Masukan secara proporsional. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui bahwa PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan atas gula konsumsi berpengaruh pada kinerja keuangan PT ABC dan PT DEF.

---

This study analyses Value Added Tax (VAT) -in on consumption sugar based on PMK Number 116 / PMK.010 / 2017 towards financial performance at PT ABC and PT DEF. PT ABC and PT DEF are companies engaged in sugar industry. With the enactment of the policy in PMK Number 116 / PMK.010 / 2017 which makes consumption sugar as Non-BKP, affects PT ABC and PT DEF so that there are business activities that are owed and are not owed VAT. This research was conducted by conducting interviews with eight respondents and analysis of the companies’ documents. The enactment of PMK Number 116 / PMK.010 / 2017 provides changes to the bookkeeping process, Tax Management of VAT, credit methods of VAT-in, and has an impact on financial performance. VAT-in on consumption sugar production that has been paid cannot be credited so that the VAT - in for consumption sugar becomes an additional cost in the Cost of Goods Sold. This analysis uses the Credit Method and crediting VAT-in proportionally. From the analysis, it can be concluded that the in VAT-in that cannot be credited on consumption sugar affects the financial performance of PT ABC and PT DEF."

"Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) munculnya kawasan perumahan yang banyak menjadi potensi pajak karena sampai dengan batasan realestat maka penyerahan perumahannya termasuk Barang Kena Pajak. Kondisi perekonomian yang tidak memungkinkan menyebabkan Pengembang mulai menjual kaveling saja untuk mendongkrak penjualannya yang merosot.Dalam pandangan DJP upaya menjual kaveling tersebut menimbulkan ketidakadilan antara Wajib pajak yang membeli rumah dan tanah dengan yang membeli kaveling saja. Atas pertimbangan itu, maka dikeluarkanlah Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-387/PJC2002 pada tanggal 19 Agustus 2002 yang mengatur Tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri yang Dilakukan Tidak Dalam Kegiatan Usaha atau Pekerjaan oleh Orang Pribadi atau Badan yang Hasilnya Digunakan Sendiri atau Digunakan Pihak Lain. Keputusan Dirjen Pajak tersebut merupakan pelaksana dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 554/KMK.04/2000 jo Keputusan Menteri Keuangan Nomor 320/KMK.0312002 tanggal 28 Juni 2002.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme Pengenaan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri di Kawasan realestat, apakah ada potensi pajak yang hilang akibat mekanisme tersebut, bagaimana Dasar Pengenaan Pajak yang seharusnya serta pemenuhan azas keadilan dalam kebijakan tersebut.Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan melakukan studi kasus pada PT ABC yang merupakan pengembang perumahan di kawasan Jabotabek. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Data yang diolah berupa data kualitatif dari hasil wawancara dan data sekunder tentang jenis kaveling yang terjual serta biaya pembangunan dari pengembang tahun 2002.Dari hasil penelitian dapat diperoleh gambaran bahwa mekanisme Pengenaan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri di Kawasan Realestat berbeda saat pemungutan dengan saat penjualan kaveling sehingga menimbulkan potensi pajak yang hilang. Oleh karena itu, sebaiknya tidak dibedakan karena pembeli kaveling cepat atau lambat akan membangun rumahnya. Adapun DPP yang dapat digunakan adalah biaya pembangunan rumah sejenis oleh Pengembang atau NJOP PBB. Kebijakan Pajak diatas juga menimbulkan rasa ketidakadilan bagi Wajib pajak maupun PKP."

"ABSTRAKSelf assessment merupakan metode pemungutan pajak yang diterapkan pada sistem perpajakan Indonesia. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) belum sepenuhnya menganut sistem ini karena Wajib Pajak (WP) belum mempunyai hak untuk menentukan harga jual tanah yang dimilikinya. Hak WP hanya sampai pada penentuan luas, letak, bentuk dan lokasi tanahnya saja, sementara Pemerintah yang menentukan harga jual tanah itu berdasar pada ketentuan yang dibuat berdasarkan penelitian dan dugaan. Penulis berpendapat bahwa dalam hal penentuan NJOP, UU Nomor 12 Tahun 1985 dan UU Nomor 12 Tahun 1994 masih menggunakan sistem campuran antara "self' dan ?official assessment". Penelitian ditujukan untuk membuktikan adanya jalan keluar terhadap kesulitan pemerintah dalam mempercayakan penentuan NJOP kepada Wajib Pajak dengan cara pengedaran questionaire kepada KPPBB dilima wilayah Kotamadya di Daerah Khusus Ibukota JakartaRaya. Data Wajib Pajak diambil dari Surat Keberatan yang diajukan Wajib Pajak kepada KPPBB dan telah dijawab aleh KPPBB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa surat keberatan yang diterima KPPBB sangatlah sedikit sehingga dapat disimpulkan bahwa penentuan NJOP oleh pemerintah telah adil dan secara umum dapat diterima oleh Wajib Pajak, bahkan terbuka kemungkinan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah dari sektor PBB ini. Selain itu ditemukan data tentang adanya hubungan antara banyaknya Surat Keberatan dengan penghasilan, pendidikan, pekerjaan, umur dan aksebilitas tanah Wajib Pajak. Penulis menyarankan agar pemerintah dalam hal ini BAPPEDA, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pendapatan Daerah bersama Wajib Pajak dan penilal independen menuntukan kebijakan nilai tanah sebagai acuan untuk NJOP tanah. Perlu adanya konsistensi dalam program daerah pengembangan perumahan agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan antar instansi. Penentuan NJOP dengan melibatkan pihakpihak yang terkait akan menimbulkan rasa adil bagi semua pihak dan tidak menimbulkan banyaknya Surat Keberatan yang mempengaruhi kinerja KPPBB. "

"ABSTRAKLaporan magang ini membahas tentang kepatuhan pelaporan dan penyetoran pajak penghasilan PT FSH sebagai Wajib Pajak Kriteria Tertentu serta keuntungannya untuk mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan tanpa melalui pemeriksaan pajak. Analisis dilakukan atas kesesuaian kepatuhan penyetoran dan pelaporan SPT Masa pada tahun 2018 dan mekanisme pelaporan pengembalian pendahuluan PT FSH sebagai Wajib Pajak Kriteria Tertentu. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara keseluruhan PT FSH telah mematuhi peraturan untuk pelaporan pajaknya, kecuali pada bulan Juni di mana tanggal batas waktu penyetoran dan pelaporan SPT Masa bersamaan dengan cuti nasional hari raya Idul Fitri 2018. Selain itu, mekanisme permohonan pengembalian pendahuluan diajukan saat pemeriksaan pajak atas lebih bayar tahun 2017 dilakukan di bulan Juli 2018. Atas pengajuan tersebut, penulis melakukan rekapitulasi atas pelunasan utang pajak sesuai Surat Tagihan Pajak (STP) yang diberikan KPP.

---

ABSTRACTThis internship report discusses compliance with PT FSH's income tax reporting and assessment as a Specific Criteria Taxpayer and its benefits for applying for a preliminary tax refund without going through a tax audit procedure. Analysis is carried out on the compliance of the SPT assessment and reporting period in 2018 and the mechanism for reporting PT FSH's preliminary tax refund as a Certain Criteria Taxpayer. The results of the analysis indicate that overall PT FSH has complied with the regulations for tax reporting, except in June of 2018 where the period of the SPT deposit and reporting deadline coincides with the national leave of the Eid al-Fitr 2018. In addition, the mechanism for preliminary tax refund is submitted during the tax audit overpayments in 2017 are carried out in July of 2018. Upon the submission, the author recapitulated the repayment of tax debt in accordance with the Tax Collection Letter (STP) given by the Tax Office."

"Laporan magang ini bertujuan untuk menganalisis penerapan PMK No.85/PMK.03/2012 tentang penunjukan BUMN untuk memungut, menyetorkan dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai di PT Telkom Indonesia,Tbk. Laporan ini membahas mengenai proses pengajuan pembayaran, penyetoran, pelaporan dan masalah terkait PPN WAPU di PT Telkom Indonesia,Tbk. Penunjukan PT Telkom Indonesia,Tbk sebagai WAPU PPN bertujuan untuk mengamankan penerimaan negara dari sektor pajak. PT Telkom Indonesia melakukan pengajuan pembayaran PPN WAPU berdasarkan faktur pajak dan SSP dari rekanan. PT Telkom Indonesia melakukan penyetoran PPN WAPU dengan menggunakan BNI E-Tax Payment dan terkena sanksi bunga 2% jika terlambat melakukan penyetoran. Untuk pelaporan PPN WAPU, PT Telkom Indonesia,Tbk menggunakan SPT 1107 PUT khusus untuk pemungut PPN.

---

This internship report aims to analyze the implementation of PMK No.85/PMK.03/2012 about appointment of state owned companies to collect, remit and to report Value Added Tax (VAT) in PT Telkom Indonesia,Tbk. This report also elaborates the process of submitting payment, remittance, report and other issues regarding VAT in PT Telkom Indonesia,Tbk. The appointment of PT Telkom Indonesia,Tbk as a VAT collector is to secure government earnings from taxation sector. PT Telkom Indonesia,Tbk do payment submission based on tax invoices and tax payment slip from vendors. PT Telkom Indonesia,Tbk is using BNI E-Tax Payment to remit VAT and the late payment charge will be applicable if VAT not remitted on time. For reporting VAT, PT Telkom Indonesia,Tbk is using SPT 1107 PUT specifically for VAT collectors."

"PT. Krakatau Steel merupakan salah satu BUMN yang ditunjuk negara untuk memungut PPh 22 atas pembeliannya. Hal ini didasarkan pada UU Nomor 36 Tahun 2008. Agustus 2010 terbit peraturan baru yang mengubah posisi PT. Krakatau Steel sebagai pemungut pajak yaitu PMK Nomor 154/PMK.03/2010. Perubahan ini juga menimbulkan dampak lain bagi PT. Krakatau Steel. Melalui penelitian ini penulis mencoba menganalisa dampak-dampak yang dihadapi oleh PT. Krakatau Steel selaku pemungut PPh 22 dan asas-asas dari penerapan peraturan baru tersebut. Dampak yang dihadapi oleh PT. Krakatau Steel adalah berupa perubahan subjek dan objek pajak, mekanisme penghitungan, mekanisme penyetoran dan pelaporan, serta masalah lain terkait aktivitas PPh 22. Penulis menganalisa bagaimana PT. Krakatau Steel menghadapi dampak ini dan menganalisa kewajiban perpajakan PPh 22 PT. Krakatau Steel untuk melihat keseuaian asas penerapan dari peraturan baru. Penulis menemukan bahwa perubahan ini secara umum telah sesuai dengan asas-asas pemungutan pajak.

---

PT. Krakatau Steel is one of state-owned enterprise that selected to collect Income Tax Article 22 for their purchase. This is based on UU Nomor 36 Tahun 2008. At August 2010 new rule was released and that change PT. Krakatau Steel position as Income Tax Article 22 collector. The rule is PMK No. 154/No.03/2010. The rule causes some impacts for PT. Krakatau Steel. This research is aimed to analyze the impacts to PT. Krakatau Steel as income tax article 22 collector and the principle in the changed rule.The impact that faced by PT. Krakatau Steel is the change in tax subject and object, calculation mechanism, deposit and report mechanism, and other problem according to tax activity. It also analyze principle of changed rule by analyze PT. Krakatau Steel income tax especially article 22. According to the research results principle is well prepared and well placed in the change."

"Industri properti merupakan salah satu industri yang berkembang cukup pesat di Indonesia. Banyak potensi pajak yang dapat digali dari industri ini. Salah satunya adalah pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) khususnya atas hunian yang dikategorikan sebagai hunian mewah.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan perubahan batasan pengenaan PPnBM atas hunian mewah dan menganalisis apakah aspek harga jual dapat dijadikan batasan pengenaan PPnBM. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan analisis data kualitatif. Data kualitatif didapat dengan studi literature dan wawancara mendalam. Alasan dikeluarkannya perubahan batasan PPnBM untuk hunian mewah adalah untuk memenuhi asas keadilan, memaksimalkan penerimaan negara, dan untuk mengurangi tax avoidance pelaku usaha. Berdasarkan hal tersebut, tentu saja harga jual dapat dijadikan batasan pengenaan PPnBM atas hunian mewah.

---

The property industry is one industry that is growing rapidly in Indonesia. Many potential taxes that can be extracted from this industry. One is the imposition of Sales Tax on Luxury Goods (Sales Tax), especially on residential categorized as residential mewah.The research aims to determine the reason of change the imposition of restrictions on sales tax on luxury residences and analyze whether aspects of the sales price can be imposition of restrictions sales tax The method used is qualitative method with qualitative analysis. The qualitative data obtained with the study of literature and in-depth interviews. Reason limits of plan changes sales tax for luxury residences is to meet the principles of fairness, maximize revenue, and to reduce tax avoidance businesses. Based on this, of course, the price can be imposition of restrictions sales tax on luxury residences."