Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penerapan e-government dilatarbelakangi dengan adanya perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat dan tuntutan masyarakat terhadap kecepatan layanan yang diberikan oleh pemerintah. Pemerintah mengembangkan suatu layanan perizinan berusaha secara elektronik yang diberi nama OSS-RBA yang merupakan one-stop-service untuk produk perizinan berusaha. Namun demikian, semenjak diresmikan dan dioperasikan selama kurang lebih dua tahun, masih banyak ditemukan kendala dalam operasionalitasnya sehingga perlu dilakukan evaluasi apakah kualitas pelayanan publik secara elektronik telah mampu memberikan dampak terhadap kegunaan yang dirasakan (perceived usefulness), kepuasan (citizen satisfaction), dan penciptaan nilai publik khususnya pada aspek efisiensi administrasi, pencegahan korupsi pada perizinan berusaha, dan kemudahan berusaha. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui metode survei untuk menyelidiki dampak kualitas layanan secara elektronik terhadap perceived usefulness, citizen satisfaction, dan nilai publik. Target responden adalah Pelaku Usaha yang telah menggunakan layanan OSS-RBA. Sebanyak 121 data kuesioner berhasil diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode Structural Equation Modelling-Partial Least Square (SEM-PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik secara elektronik berpengaruh positif dan signifikan terhadap perceived usefulness, citizen satisfaction, dan nilai publik. Perceived usefulness berpengaruh positif dan signifikan terhadap citizen satisfaction. Terdapat efek mediasi pada pengaruh kualitas pelayanan publik secara elektronik terhadap citizen satisfaction melalui mediasi perceived usefulness. Citizen satisfaction meskipun berpengaruh positif terhadap nilai publik, namun tidak memiliki hubungan yang signifikan.

---

The extremely quick advancement of information technology and the public's desire for quicker government services are the driving forces behind the implementation of egovernment. For this reason, the government has developed an electronic business licensing service called OSS-RBA, which is a one-stop-shop for business licensing products. Since OSS-RBA was established and has been in operation for about two years, there are still a lot of challenges to be overcome. Therefore, it is important to assess whether the quality of electronic public services has had an effect on citizen satisfaction, perceived usefulness, and the creation of public value, particularly in the areas of administrative effectiveness, preventing corruption in business licensing, and ease of doing business. This research uses a quantitative approach through survey methods to investigate the impact of electronic service quality on perceived usefulness, citizen satisfaction, and public value. The target respondents are business actors who have used OSS-RBA services. A total of 121 questionnaire data points were successfully processed and analysed using the method of Structural Equation Modelling-Partial Least Squares (SEM-PLS). The research results show that the quality of electronic public services has a positive and significant effect on perceived usefulness, citizen satisfaction, and public value. Perceived usefulness has a positive and significant effect on citizen satisfaction. There is a mediating effect on the influence of the quality of electronic public services on citizen satisfaction through perceived usefulness. Citizen satisfaction even though it has a positive effect on public value, it does not have a significant relationship."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh perceived usefulness, perceived ease of use, perceived risk, dan self-efficacy terhadap reusage intention. Variabel perceived usefulness dan perceived ease of use diukur dengan indikator-indikator dari Davis, variabel perceived risk diukur dengan indikator-indikator dari Featherman dan Pavlou, variabel self-efficacy diukur dengan indikator-indikator dari Compeau dan Higgins, serta variabel reusage intention diukur dengan indikator-indikator dari Davis et al. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui teknik survei, dengan jumlah responden sebanyak 200 pengguna uang elektronik Go-Pay. Analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif dan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dua variabel yang berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap reusage intention yaitu perceived usefulness dan self-efficacy. Variabel perceived ease of use tidak memiliki pengaruh terhadap reusage intention dan variabel perceived risk memiliki pengaruh negatif terhadap reusage intention. Selanjutnya, ditemukan bahwa perceived usefulness, perceived ease of use, perceived risk, dan self-efficacy berpengaruh secara simultan terhadap reusage intention.

---

This research aims to examine the effect of perceived usefulness, perceived ease of use, perceived risk, and self-efficacy on reusage intention. Perceieved usefulness and perceived ease of use variable was measured by several indicators from Davis, perceived risk variable was measured by several indicators from Featherman and Pavlou, self-efficacy was measured by several indicators from Compeau and Higgins, and lastly reusage intention variable was measured by several indicators from Davis et al. This research used quantitative approach through survey technique, with total respondents of 200 collected. Data analysis was done by descriptive analysis and multiple regression analysis. This research showed that there are two variables that have positive and significant effect on reusage intention that are perceived usefulness and self-efficacy. Meanwhile perceived ease of use showed no influence on reusage intention and reusage intention is negatively influenced by perceived risk. Furthermore, this research also found that perceived usefulness, perceived ease of use, perceived risk, and self-efficacy simultaneously affect reusage intention."

"Kesuksesan perusahaan tergantung pada bagaimana perusahaan membangun ikatan dengan stakeholder kunci, yaitu pelanggan. Pelanggan sebagai stakeholder ini dimaksudkan bahwa setiap pelanggan memiliki peran pada satu atau lebih jaringan sosial dimana pada jaringan tersebut mereka saling mempengaruhi melalui komunikasi eWOM perilaku satu sama lain yang dapat menguatkan ataupun melemahkan ikatan tersebut. Disinilah komunikasi eWOM memainkan peran penting dalam perusahaan. Komunikasi eWOM terbentuk dikarenakan oleh beberapa hal. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh perceived quality dan perceived value terhadap komunikasi eWOM melalui mediasi customer satisfaction. Penelitian dilakukan dengan sampel pengguna aplikasi Langit Musik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dimana populasi adalah pengguna aplikasi Langit musik di Indonesia. Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji analisis jalur. Penelitian ini menemukan bahwa variable perceived quality dan perceived value berpengaruh secara langsung dan signifikan baik seacara simultan maupun parsial terhadap customer satisfaction. Bahwa perceived quality dan perceived value berpengaruh secara tidak langsung terhadap komunikasi eWOM melalui mediasi variabel customer satisfaction. Secara simultan, perceived quality, perceived value, dan customer satisfaction mempengaruhi komunikasi eWOM, sedangkan secara parsial hanya customer satisfaction yang memiliki pengaruh langsung yang signifikan terhadap komunikasi eWOM.

---

The company's success depends on how they build a relationship with its main stakeholder, customer. Customer as a stakeholder means that every customer has a role in one or some social network where they influence each other through eWOM communication . This habit can strengthen as well as weaken the relationship. That's why eWOM communication is a vital concern on a company.

The goal of this research is to examine the effect or influence of perceived quality and perceived value to eWOM communication through customer satisfaction mediation. The sample on this research is Langit Musik application user in Indonesia. The hypothesis tested by path analysis.

The result is that perceived quality and perceived value has direct and significant influence, both simultaneously and partially, to customer satisfaction. Simultaneously, perceived quality, perceived value, and customer satisfaction has influence to eWOM communication. Meanwhile, partially, only customer satisfaction has direct and significant influence to eWOM communication. In conclusion, perceived quality and perceived value has indirect influence to eWOM communication through customer satisfaction mediation."

"Pelayanan publik merupakan cerminan hubungan dan interaksi antara negara dan warga negara. Masyarakat saat ini tengah menuntut pelayanan publik yang dapat memenuhi kepentingan masyarakat luas, dapat diandalkan dan terpercaya, serta mudah dijangkau. Salah satu upaya dalam mencapai pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat adalah dengan menerapkan electronic government atau E-Government. Berdasarkan evaluasi dari keluhan masyarakat dan tuntutan masyarakat akan peningkatan pelayanan publik agar pembuatan paspor lebih efisien, Direktorat Jenderal Imigrasi mengeluarkan inovasi dalam memberikan pelayanan antrean permohonan paspor melalui peluncuran aplikasi baru yang diberi nama Mobile Paspor atau M-Paspor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan E-Government dalam Permohonan Paspor Online melalui M-Paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat. Untuk menganalisis kualitas pelayanan E-Government digunakan model pengukuran E-Government Quality atau E-GovQual yang terdiri dari empat dimensi, yaitu Efficiency (Efisiensi), Reliability (Keandalan), Trust (Kepercayaan), dan Citizen Support (Dukungan bagi Masyarakat). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode campuran yang dilakukan dengan penyebaran kuesioner kepada 102 responden yang telah memenuhi kriteria yang ditentukan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menemukan bahwa Kualitas Pelayanan E-Government pada permohonan paspor melalui M-Paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat termasuk dalam kategori baik. Hal tersebut dilihat dari empat dimensi yaitu dimensi efficiency, trust, reliability, dan citizen support masuk ke dalam kategori baik.

---

Public service is a reflection of the relationship and interaction between the state and citizens. The demand of public services that are able to meet the interests of the wider community, reliable and trustworthy, and accessible are increasing in the recent year. One of the efforts to achieve public services in accordance with the needs and expectations of the community is to implement electronic government or E-Government. Based on an evaluation of public complaints and demands from the public for improved public services in order to make passports more efficient, the Directorate General of Immigration issued an innovation in providing queuing services for passports through the launch of a new application called Mobile Passport or M-Paspor. This study aims to analyze the quality of E-Government services in Online Passport Applications through M-Passports at the Class I Immigration Office in Central Jakarta. To analyze the quality of E-Government services, the E-Government Quality or E-GovQual measurement model is used which consists of four dimensions, Efficiency, Reliability, Trust, and Citizen Support. This study used a quantitative approach with mixed methods which was carried out by distributing questionnaires to 102 respondents who had met the specified criteria and in-depth interviews. The results of the study found that the Quality of E-Government Services on passport applications via M-Paspor at the Class I Immigration Office in Central Jakarta in the good category. This can be seen from the four dimensions, the dimensions of efficiency, trust, reliability, and citizen support which appertain to the good category."

"Pandemi COVID-19 menjadi peristiwa yang tidak dapat dihindari oleh seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia dan Ibukotanya, DKI Jakarta. Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kota Jakarta Pusat menjadi lokus pada penelitian ini mengingat tingginya riwayat angka incidence rate (IR) COVID-19 yang menghambat penyelenggaraan pelayanan dan tingginya nilai Customer Satisfaction Index (CSI)-nya di tahun 2019. Berdasarkan fakta tersebut, Peneliti melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Expectancy Disconfirmation Model untuk Menguji Kepuasan Publik pada Pelayanan Administrasi Kependudukan Kota Jakarta Pusat dalam Masa Tanggap Darurat COVID-19”. Penelitian ini bertujuan menganalisis kepuasan publik (citizen satisfaction) pada pelayanan administrasi kependudukan di Kota Jakarta Pusat dalam masa tanggap darurat COVID-19 berdasarkan analisis Expectancy Disconfirmation Model (EDM) yang dikembangkan oleh Van Ryzin (2013). Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah teknik kuantitatif melalui instrumen kuesioner yang disebar secara daring. Peneliti menggunakan teknik nonprobability sampling dengan teknik accidental untuk penarikan sampel, dengan ukuran sampel 135 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepuasan publik Kota Jakarta Pusat pada pelayanan Adminduk dalam masa tanggap darurat COVID-19 adalah rendah. Selain itu, penelitian ini juga memberikan wawasan baru dalam penggunaan teori EDM of Citizen Satisfaction oleh Van Ryzin (2013) dengan indikator-indikator yang berasal dari Perceived Service Quality oleh Brady & Cronin (2001), yang menggabungkan dua paradigma: disconfirmation dan performance, dapat menambah daftar penelitian terkait kepuasan publik di Indonesia selain dari penggunaan teori EDM itu sendiri, SERVQUAL, SERVPERF, dan Indeks Kepuasan Masyarakat. Lebih lanjut, hasil penelitian berupa adanya kecenderungan menjawab mid-point oleh responden yang disinyalir berasal dari fenomena satisficing menjadi faktor yang mempengaruhi analisis EDM, khususnya pada hubungan inti yang ada di dalam model. Namun, kecenderungan menjawab mid-point oleh responden dapat diatasi dengan menggunakan beberapa solusi, seperti penggunaan teknik wawancara mendalam atau beberapa metode yang dapat ditambahkan pada kuesioner: Bogus Pipeline, menghubungkan suatu perilaku dengan identitas yang tidak diinginkan (undesirable indentities) terkait perilaku tersebut, Q-sort, dan Item Count.

---

COVID-19 pandemic is an inevitable phenomenon for all countries around the world, including Indonesia and its capital city, DKI Jakarta. Citizen administrative service in Central Jakarta is the locus of this research due to its high incidence rate (IR) COVID-19 which disrupts the implementation of public services and due to its high Customer Satisfaction Index (CSI) in 2019. Based on those facts, the researcher conducts a study titled “Expectancy Disconfirmation Model Analysis to Test Citizen Satisfaction over Citizen Administrative Service in Central Jakarta during the COVID-19 Emergency Response Period”. This study aims to analyze citizen satisfaction over citizen administrative service in Central Jakarta during the COVID-19 emergency response period based on Expectancy Disconfirmation Model (EDM) by Van Ryzin (2013). This study uses a quantitative data collection technique through online questionnaires. The researcher uses nonprobability sampling with accidental technique and 135 respondents as the sample size. The result of this study shows that Central Jakarta’s citizen satisfaction over its citizen administrative service during the COVID-19 emergency response period is low. It can also be discovered that the result provides a new insight for the use of EDM theory of Citizen Satisfaction by Van Ryzin (2013) with indicators derived from Perceived Service Quality by Brady & Cronin (2001), which combines two paradigms: disconfirmation and performance, could contribute to the list of research related to public satisfaction in Indonesia apart from the use of the EDM theory itself, SERVQUAL, SERVPERF, and the Customer Satisfaction Index. Furthermore, the tendency to answer mid-point by respondents, which allegedly comes from the satisficing phenomenon, become a factor that influenced EDM analysis, especially on its core relationships. However, this tendency could be overcome by using several solutions, such as the use of in-depth interview techniques or several methods that could be added to the questionnaire: Bogus Pipeline, linking such behaviors with their associated undesirable identities, Q-sort, and Item Count."

"Penelitian ini berdasarkan factual problem bahwa Super apps JAKI belum mencapai tingkat maksimal dalam aspek kepercayaan publik. Ketidakseimbangan pengunduh dan pengguna aktif Super apps JAKI menjadi problematika yang ditemukan yang dapat mempengaruhi kepercayaan. Selain itu, tantangan dan hambatan dalam mendapatkan kepercayaan publik terhadap e-Government sangat kompleks, terlebih di negara berkembang seperti Indonesia yang memiliki keragaman budaya, sosial, pendidikan, suku, dan agama. Penelitian ini menganalisis tingkat kepercayaan publik terhadap Super apps JAKI dan faktor faktor apa yang mempengaruhinya melalui opini publik dengan melakukan survei. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan positivist. Analisis eksplanatif digunakan untuk mengukur dan memberikan gambaran tingkat kepercayaan publik dengan Confirmatory Factor Analysis (CFA) dan metode OECD. Penelitian ini juga menggunakan Structural Equation Model (SEM) untuk membangun hubungan model kepercayaan publik. Hasil histogram penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap Super apps JAKI berada pada posisi menengah ke tinggi dengan skor OECD, yaitu sebesar 7.4 dari skala 10, yang menandakan tingkat kepercayaan publik pada level menengah. Tingkat kepercayaan tersebut berdasarkan persepsi publik atas kemampuan, integritas dan kebaikan Super apps JAKI dalam memberikan layanan kepada publik. Faktor demografi responden pengguna seperti pekerjaan dan jenis kelamin juga memiliki dampak langsung terhadap kepercayaan publik. Keputusan publik untuk menggunakan dan mempercayai Super apps JAKI membutuhkan tahapan yang melibatkan berbagai faktor. Pengujian model kepercayaan publik dengan SEM menghasilkan faktor-faktor yang signifikan berpengaruh langsung terhadap kepercayaan publik yaitu media sosial, pengaruh sosial, lembaga pemerintah, kebijakan dan teknologi. Dari kelima faktor tersebut, faktor media sosial memiliki pengaruh paling signifikan sebagai media fenomena baru dalam sosialisasi, promosi dan diseminasi kepada publik yang cenderung mencari informasi dengan cepat dan mudah tanpa peduli terhadap risiko, politik dan budaya. Pemerintah perlu memperhatikan faktor lain untuk meningkatkan rasa aman dan nyaman pengguna Super apps JAKI sebagai bentuk kewaspadaan terhadap penerimaan risiko data dan informasi pribadi. Penelitian ini menjadi starting point untuk penelitian selanjutnya dalam pengembangan model yang lebih spesifik untuk kota-kota yang berbasis pedesaan pada negara berkembang

---

This research is based on the factual problem that JAKI Super apps have not reached the maximum level in the aspect of public trust. The imbalance of downloaders and active users of JAKI Super apps is a problem found that can affect trust. In addition, the challenges and obstacles in gaining public trust in e Government are very complex, especially in developing countries such as Indonesia which has cultural, social, educational, ethnic and religious diversity. This research analyzes the level of public trust in JAKI Super apps and what factors influence it through public opinion by conducting a survey. The research method used in this research is quantitative with a positivist approach. Explanation analysis is used to measure and provide an overview of the level of public trust with Confirmatory Factor Analysis (CFA) and the OECD method. This research also uses a Structural Equation Model (SEM) to build a public trust model relationship. The results of the research histogram show that the level of public trust in JAKI Super apps is in a medium to high position with an OECD score of 7.4 on a scale of 10, which indicates a medium to high fully trusting level of public trust. The level of trust is based on the public's perception of ability as the highest dimension, integrity and benevolence of Super apps JAKI in providing services to the public. The demographics of users such as occupation and gender also have a direct impact on public trust. The public's decision to use and trust JAKI Super apps requires stages involving various factors. The SEM analysis of the public trust model results in significant factors that have a direct effect on public trust, namely social media, social influence, government, policies and technology. These five factors are very important to be involved and contribute to realizing a good governance system in DKI Jakarta with public trust. The social media factor has the most significant influence as a new media phenomenon in socialisation, promotion and dissemination to the public who tend to seek information quickly and easily without caring about risks, politics and culture. The government needs to pay attention to other factors to increase the sense of security and comfort of JAKI Super apps users as a form of awareness of the risk acceptance of personal data and information. This research is a starting point for further research in developing models that are more specific to rural-based cities in developing country"

"Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah salah satu bentuk upaya pemerintah dalam melakukan transformasi digital pada pelayanan pemerintahan dan merupakan salah satu rencana kerja pemerintah tahun 2024. Salah satu pemerintah daerah yang konsisten menerapkan dan mengembangan SPBE di wilayah Kalimantan Timur adalah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika. Nilai indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) tahun 2021 berhasil menduduki peringkat pertama di wilayah Kaltim (Nilai Indeks SPBE = 2,48). Peringkat tersebut turun ke posisi 8 di tahun 2022 (Nilai Indeks SPBE = 1,94), khususnya untuk Domain tata kelola SPBE pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Penurunan nilai tersebut melatarbelakangi pentingnya penelitian ini dengan tujuan untuk melakukan analisis problem solving. Analisis pertama dilakukan terhadap informasi dan indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran kinerja program dan kegiatan yang berhubungan dengan kinerja tata kelola SPBE pada aspek TIK dengan menggunakan pendekatan logic model.  Analisis kedua dilakukan terhadap 5 area fokus pada IT governance untuk mengukur efektivitas implementasi tata kelola SPBE pada aspek TIK. Hasil analisis pertama menggambarkan bahwa informasi dan indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran kinerja program dan kegiatan masih belum menunjukkan hubungan yang logis.  Sehingga disusunlah rekomendasi berupa outcome sequence chart yang baru agar lebih menggambarkan hubungan yang logis dan lebih terintegrasi dengan seluruh stakeholder. Hasil analisis kedua menggambarkan bahwa dari 5 area fokus, masih terdapat 3 area fokus yang belum menunjukkan efektivitasnya dalam proses implementasi tata kelola SPBE pada aspek TIK, sehingga diberikan rekomendasi perbaikan agar dapat lebih meningkatkan tata kelola SPBE pada objek penelitian.

---

Electronic-Based Government System (SPBE) is one of the government's efforts in carrying out digital transformation in government services and is one of the government's 2024 work plans. One of the local governments that consistently implements and develops SPBE in the East Kalimantan region is the Kutai Kartanegara Regency Government (Kukar Regency Government) through the Communication and Information Technology Office. The SPBE index value of the Kukar Regency Government in 2021 was ranked first in the East Kalimantan region (SPBE Index Value = 2.48). This ranking dropped to 8th place in 2022 (SPBE Index Value = 1.94), especially for the SPBE governance domain in the Information and Communication Technology (ICT) aspect. The decline in value is the background for the importance of this research with the aim of conducting a problem-solving analysis. The first analysis was conducted on information and performance indicators used in measuring the performance of programs and activities related to SPBE governance performance in the ICT aspect using a logic model approach.  The second analysis was conducted on the 5 focus areas in IT governance to measure the effectiveness of SPBE governance implementation in the ICT aspect. The results of the first analysis illustrate that the information and performance indicators used in measuring the performance of programs and activities still do not show a logical relationship.  So a recommendation was made in the form of a new outcome sequence chart to better describe the logical relationship and be more integrated with all stakeholders. The results of the second analysis illustrate that of the 5 focus areas, there are still 3 focus areas that have not shown their effectiveness in the process of implementing SPBE governance in the ICT aspect, so that recommendations for improvement are given in order to further improve SPBE governance in the object of research."

"Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal sebagai penyedia layanan publik di daerah memiliki tujuan untuk mengatasi permasalahan pelayanan publik dan penyediaan pelayanan publik yang berkualitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal. Pembahasan dalam penelitian ini menggunakan teori SERVQUAL yang terdiri dari 5 dimensi, yaitu tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy dengan mengukur antara persepsi dan ekspektasi pengguna layanan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal serta Importance-Performance Analysis untuk mengetahui indikator-indikator apa saja yang perlu dilakukan prioritas peningkatan kualitasnya. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui survei dan wawancara. Sampel yang digunakan dalam penelitian sebanyak 100 orang pengguna layanan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa kualitas pelayanan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal adalah tidak berkualitas karena tidak terpenuhinya ekspektasi dari pengguna layanan. Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa seluruh dimensi SERVQUAL memiliki rata-rata ekspektasi 3,67 sedangkan nilai rata-rata persepsi terhadap layanan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal hanya memperoleh 3,34 sehingga terdapat gap atau kesenjangan antara persepsi dengan ekspektasi sebesar -0,33. Pelayanan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal yang tidak berkualitas sehingga perlu dilakukan upaya peningkatan kualitasnya. Melalui Importance-Performance Analysis, diketahui bahwa yang menjadi prioritas peningkatan layanannya adalah kecepatan penyelesaian waktu pelayanan hingga kemudahan prosedur pelayanan.

---

The Tegal Regency Public Service Mall, as a regional public service provider, has the aim of overcoming public service problems and providing quality public services. This research aims to analyze the service quality of the Tegal Regency Public Service Mall. The discussion in this research uses the SERVQUAL theory, which consists of 5 dimensions, namely tangible, reliability, responsiveness, assurance, and empathy, by measuring the perceptions and expectations of Tegal Regency Public Service Mall service users, as well as importance-performance analysis to find out what indicators are Quality improvement needs to be prioritized. The approach in this research uses a quantitative approach with data collection techniques through surveys and interviews. The sample used in the research was 100 service users of the Tegal Regency Public Service Mall. Based on the research results, it is known that the service quality of the Tegal Regency Public Service Mall is not of good quality because the expectations of service users are not met. Based on the results of the analysis, it is known that all SERVQUAL dimensions have an average expectation of 3.67, while the average value of perception of Tegal Regency Public Service Mall services is only 3.34, so there is a gap between perception and expectation of -0.33. Tegal Regency Public Service Mall services are not of good quality, so efforts need to be made to improve their quality. Through importance-performance analysis, it is known that the priorities for improving service are the speed of completing service times and the ease of service procedures."