Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tunjangan kinerja merupakan hak bagi setiap pegawai negeri sipil yang dihitung berdasarkan capaian kinerja pegawai. Tunjangan kinerja termasuk ke dalam belanja pegawai yang menempati urutan ketiga terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setelah belanja modal dan barang. Adapun jumlah satuan kerja sebanyak 9.104 untuk seluruh Kementerian Negara/Lembaga dengan total 967.724 pegawai, maka diperlukan pengembangan sistem informasi yang handal dan memadai. Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah memiliki modul tunjangan kinerja yang ada pada aplikasi gaji web, namun masih terdapat beberapa masalah yaitu masih terdapat proses manual dalam pembuatan perhitungan tunjangan kinerja dan belum terdapat pengendalian yang memadai. Penelitian bertujuan untuk melakukan perancangan ulang modul tunjangan kinerja untuk penggunaan sistem secara penuh dan meningkatkan pengendalian dari sisi satuan kerja dan KPPN. Penelitian akan menggunakan metode Matrik Responsible, Accountable, Consulted, Informed (RACI) dan metode COSO Internal Control – Integrated Framework khususnya komponen Control Activities dengan implementasi segregation of duties dalam pembuatan tunjangan kinerja, dan rekonsiliasi data untuk pengujian tunjangan kinerja, sedangkan untuk perancangan aplikasi menggunakan Famework for The Application of System Thinking (FAST) khususnya untuk empat tahapan awal yaitu scope definition, problem analysis, requirement analysis, dan logical design dengan berbagai penggunaan diagram seperti business process diagram, use case diagram, flowchart, data flow diagram, entity relationship diagram. Hasil dari penelitian ini adalah terbentuknya rancangan modul tunjangan kinerja yang memberikan kemudahan bagi user tanpa proses manual, peningkatan pengendalian pada satuan kerja dan KPPN untuk memitigasi risko fraud dan error.

---

Performance allowance is a right for every civil servant which is calculated based on the employee's performance achievements. Performance allowances are included in employee expenditure which ranks third largest in the State Revenue and Expenditure Budget after capital and goods expenditure. As for the number of work units of 9,104 for all State Ministries/Institutions with a total of 967,724 employees, it is necessary to develop a reliable and adequate information system. The Directorate General of Treasury already has a performance allowance module in the web salary application, but there are still several problems, namely there is still a manual process in calculating performance allowances and there is not yet adequate control. The research aims to redesign the performance allowance module for full use of the system and improve control from the work unit and Treasury Office (KPPN) side. The research will use the Responsible, Accountable, Consulted, Informed (RACI) Matrix method and the COSO Internal Control - Integrated Framework method, especially the Control Activities component with the implementation of segregation of duties in making performance allowances, and data reconciliation for testing performance allowances, while for application design using Famework for The Application of System Thinking (FAST) especially for the four initial stages, namely scope definition, problem analysis, requirements analysis, and logical design with various uses of diagrams such as business process diagrams, use case diagrams, flowcharts, data flow diagrams, entity relationship diagrams . The result of this research is the formation of a performance allowance module design that provides convenience for users without manual processes, increases control in work units and KPPN to mitigate the risk of fraud and error."

"Studi ini bertujuan untuk mengetahui secara empiris apakah kenaikan kompensasi berdampak pada kinerja pegawai negeri sipil. Sepuluh hingga dua puluh persen pegawai negeri sipil mencapai kinerja luar biasa, namun pada kenyataannya hal ini berbanding terbalik. Peningkatan kompensasi merupakan salah satu langkah pemerintah untuk meningkatkan kinerja aparatur sipil negara. Inefisiensi akan dipengaruhi oleh kenaikan kompensasi tanpa peningkatan kinerja. Namun, keterbatasan penelitian kami adalah kami tidak dapat melakukan estimasi pada tangkat individu. Hal ini dikarenakan informasi kinerja pengawai negeri pada level individu bersifat rahasia dan tidak tersedia untuk umum. Kami hanya dapat melakukan pengamatan dengan merata-ratakan nilai kinerja individu pegawai negeri sipil pada tingkat institusional. Dengan menggunakan pendekatan estimasi two-way panel data estimation, kami menemukan bahwa kenaikan kompensasi rata-rata 1 (satu) juta rupiah memiliki asosiasi positif sebesar 0.758 poin terhadap nilai kinerja individu secara rata-rata. Sedangkan nilai yang sama memiliki asosiasi positif sebesar 0.434 poin terhadap nilai kinerja organisasi yang dicerminkan melalui nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, namun lemah secara signifikansi statistik. Walaupun dampaknya terhadap individu relatif besar, dampak tersebut belum dapat sepenuhnya meningkatkan kinerja organisasi.

---

This study aims to determine empirically whether an increase in compensation impacts individual government servant's performance. Ten to twenty percent of employees achieve great performance, which serves as the driving force behind this study. Despite the fact that in reality, this is inversely proportional. Increasing in compensation is one of the government's measures to improve civil services performance. Inefficiency will be affected by a compensation raise without an improvement in performance. However, a limitation of our research is that we are unable to see individuals. Because personal information is private and not publicly available, we can only make observations at the institutional level. By using a two-way panel data estimation approach, we found that an increase in compensation of IDR 1 million on average has a positive association of 0.758 points on individual performance values. Meanwhile, the same value has a positive association of 0.434 points on organizational performance, but it is significantly weak. Even though the impact on individuals is relatively large, this impact has not been able to fully improve organizational performance."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh leverage terhadap beban gaji karyawan pada perusahaan publik di Indonesia. Gaji karyawan diukur dengan beban gaji karyawan dibagi dengan jumlah karyawan. Variabel independen dalam penelitian ini adalah market leverage, size, tangibilitas aset, profitabilitas perusahaan, kesempatan pertumbuhan, volatilitas pendapatan, tingkat pengangguran, produktivitas karyawan. Penelitian ini menggunakan regresi data panel. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa terdapat pengaruh negatif dan signifikan market leverage dan tingkat pengangguran terhadap beban gaji karyawan pada perusahaan publik sektor nonkeuangan dan nonutilitas di Indonesia periode 2006-2012.

---

This study aims to analyze the impact of leverage toward employee salary in public companies in Indonesia. Employee’s salary is employee salary expense divided by number of employees. The determinants used in this study are market leverage, size, growth oppurtinity, earnings volatility, profitability, employee productivity, unemployment. This study uses panel data regression. The results of this study indicates that there is significant negative relationship between market leverage and rate of unemployment toward employee salary expense on public companies in Indonesia for non-financial and non-utilities sector for the period of 2006-2012."

"Sebagai Negara kepulauan dengan luas area perairan sebesar 5.8 juta km, sektor kelautan dan perikanan Indonesia menyimpan potensi sumber daya alam yang sangat besar. Oleh karenanya sektor kelautan dan perikanan kini telah menjadi salah satu sektor yang menjadi prioritas nasional. Salah satu upaya dalam mendorong pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang dilakukan pemerintah adalah dengan menerbitkan kebijakan fasilitas pengurangan pajak penghasilan untuk penanaman modal (tax allowance) dalam rangka menarik investor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dari kebijakan tax allowance dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literature dan wawancara mendalam. Data menyatakan bahwa fasilitas tax allowance ini belum dimanfaatkan secara optimal pada sector kelautan dan perikanan. Implementasi dapat dipengaruhi oleh konten dari kebijakan dan konteks dari implementasi itu sendiri. Hasil dari penelitian menunjukkan Implementasi kebijakan tax allowance di sektor kelautan dan perikanan belum maksimal dikarenakan beberapa faktor seperti pembina sektor yang belum tepat dalam memetakan kelompok sasaran, kurangnya sosialisasi, dan terdapat kepentingan yang berbeda diantara aktor yang terlibat. Adapun faktor pendukung dalam pelaksanaan kebijakan ini yaitu evaluasi yang dilakukan secara berkala, akan diterapkannya sistem OSS. Sementara faktor penghambat implementasi yaitu belum tuntasnya permasalahan IUU Fishing, adanya kebijakan PNBP yang bersifat disinsentif serta regulasi yang terlalu berat. Kementerian Kelautan dan Perikanan harus meriviu bidang usaha yang tepat untuk diberikan fasilitas tax allowance dan melaksanakan sosialisasi secara intensif.

---

As an archipelagic country with 5.8 million km of water area, marine and fisheries sector hold enormous potential of natural resources. Thus, marine and Fisheries sector has become one of the national priority. In order to boost the development of these sectors, the government has launched a policy in reducing income tax facility for investment (tax allowance) which is targeting domestic and foreign investment.

This study aims to analyze the implementation of tax allowance facility in the certain business fields and certain areas of fishery sectors. This study uses a qualitative method with data collection through literature studies and in depth interview. Data shows that the tax facility is not well-utilized by the investors in fishery sectors. The policy contents and context of implementation can affect the policy implementation.

The results of the study show that the implementation of the tax allowance policy in the maritime and fisheries sector has not been maximized considering several factors such as sector coaches that have not been precise in mapping the target groups, involving socialization, and in accordance with different interests involving the actors involved.

Related to supporting factors in implementing this policy is an evaluation that is carried out regularly, an OSS system will be applied. While the inhibiting factor for implementation is that the IUU Fishing problem has not yet been resolved, there is a non-tax revenue policy that opposes disincentives and too heavy provisions. The Ministry of Marine Affairs and Fisheries must review the appropriate business fields to be given the tax allowance facility and conduct the socialization intensively."

"Penelitian ini bertujuan melihat perbedaan resiko memperoleh upah antara pekerja perempuan dan pekerja laki-leki dengan variabel yang diamati seperti: daerah tempat tinggal, kelompok umur, status perkawinan, tingkat pendidikan, lapangan pekerjaan, jam kerja, dan jenis pekerjaan/jabatan dengan menggunakan Model Logistik Biner Multifaktorial Non-Hienuki. Berdasarkan data Sakemas 2008, ditemukan adanya diskriminasi upah terhadap perempuan pada semua variabel teramatL Ditemukan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, sernakin kecil perbedaan upah antara pekeija perernpuan dan laki-laki. Tetapi, dari variabel umur ditemukan perbedaan upah yang sernakin besar seirlng dengan meningkatnya umur. Demildan juga dengan jam ketja, dimana sernakin tinggi jam kerja, perbedaan upah llntara pereinpuan dan laki-Jaki sernekin besar. Perbedaan upah pekerja perempuan dan Jaki-laki yang tinggal di pedesaan lebih besar dibandingkan dengan mereka yang tinggal di perkotaan Sedangkan berdasarkan status perkawinan, mereka yang pernah kawin cenderung lebih terdiskriminasi dati sisi upah dibandingkan yang belum kawin. Demilian juga dengan mereka yang beruda pada kelompok pekerja yang bekerja sebagru tenaga penjualan, tenaga usaha jasa dan tenaga usaha pertanian cenderong lebih terdiskriminasi. Dari beberapa temuan daiam penelitian ini terlihat juga bahwa jam kerja perempuan Jebih rendah dibandingkan pekerja laki-laki.

---

The objective of this study is to assess the risk differences in obtaining wage between female and male workers according to variables such as: area of residence age group. marital status, education level, employment, working hours, and the type of job/position using Non Hierarchical Using the 2008 Sakernas data, it is found that the wage discrimination against women is present according to all of the observed variables. The higher the education level, the smaller the difference in wages betwceo female and male workers. As age increasesthe greater the wage differences. The higher the working hours, wage differences between women and men also increase significantly. The difference in wages of female and male workers who live in rural areas is greater than those who live in urban areas. Based on marital status, those who ever married tended to be more discriminated in terms of wages than the never married ones. Those who worked as salespersonsservices business workers and farm workers are more discriminated in terms of wage compared with other type of workers. It is also found that the working hours of women are lower than the working hours of male workers."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang analisis implementasi pemberian tunjangankinerja di lingkungan Badan Kepegawaian Negara. Pendekatan penelitian adalahpost-positivis dan jenis penelitian merupakan penelitian deskriptif. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa pemberian tunjangan kinerja dilingkungan Badankepegawaian Negara hanya mendasarkan pada unsur perilaku kerja khususnyaaspek disiplin. Meskipun Peraturan Presiden yang mengatur tentang tunjangankinerja pegawai di lingkungan Badan Kepegawaian Negara telah mengamanatkanbahwa tunjangan kinerja diberikan dengan memperhitungkan capaian kinerjapegawai setiap bulan, namun terdapat beberapa kendala dalam implementasipemberian tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Badan Kepegawaian Negaraantara lain yaitu: pertama, aturan teknis pelaksanaan Peraturan PresidenTunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara yaituPeraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tidak memperhitungkan unsursasaran kinerja pegawai SKP dalam pemberian tunjangan kinerja, keduapelaksanaan manajemen sumber daya manusia SDM di lingkungan BadanKepegawaian Negara yang belum optimal sehingga menyebabkan sistemmanajemen kinerja belum dapat dilaksanakan dengan baikKata kunci: Regulasi Pemberian Tunjangan Kinerja, Manajemen KinerjaUniversitas.

---

ABSTRACT

This research is analizing implementation of performance allowance in CivilService Agency BKN . The approach used in this research are post positivist.Type of this research is descriptive. The result of this research showed thatperformace allowance in Civil Service Agency BKN only base on behaviorelement such attendance and punishment. Although the regulation PeraturanPresiden that regulates employees performace allowance in Civil Service Agencyhas instructed that performance allowance given consider the expense ofemployees performance achievements every month but there are some obstaclesin the implementation of performance allowance in Civil Service Agency BKN such as first. The technical rule of regulation that regulates of employeesperformance allowances in Civil Service Agency did not take into employeeperformace target SKP as a basic for pay performace allowance but behaviorelement as a basic for pay performace allowance, second, the implementation ofhuman resource management HRM in the Civil Service Agency BKN especially performance management system not optimalized.Keywords Regulation of performance allowance, Performance management."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pengungkapan kinerja berbasis Web dan menganalisis faktor-faktor pasar modal dan pasar produk apa saja yang mempengaruhi pengungkapan kinerja berbasis Web oleh perusahaan. Total observasi dalam penelitian ini berjumlah 62 perusahaan dalam Indeks Kompas100 pada tahun 2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan kinerja berbasis Web oleh perusahaan dalam Indeks Kompas100 masih tergolong cukup rendah, yaitu sebesar 40%. Selain itu, dari delapan faktor gabungan pasar modal dan produk, hanya empat faktor yang berpengaruh signifkan terhadap pengungkapan kinerja berbasis Web oleh perusahaan, yaitu leverage, kepemilikan terkonsentrasi, time horizon (perusahaan dengan hubungan jnagka panjang dengan konsumen dan perusahaan yang bersifat monopoli) dan tingkat investasi modal.

---

The purpose of this research is to acknowledge the extent of Web-based performance disclosure and to analyze thecapital and product market factors that affect Web-based performace disclosure of firms. The total observation in this research contains of 62 firms in Kompas100 Index during 2013.

The result shows that the extent of Web-based performance disclosure is still rather low, which is 40%. In addition, from eight capital and product market factors altogether, only four factors turn out to significantly affect firms Web-based performace disclosure, which are leverage, concentrated ownership, time horizon (firms with long-term relationship with customers and monopolistic firms) and capital investment intensity."

"Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem tunjangan kinerja di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan belum efektif dalam mendukung peningkatan kinerja pegawai. Hal ini disebabkan oleh: 1 tidak tersedianya reward bagi pegawai yang berhasil mencapai target kinerjanya sehingga pemberian tunjangan kinerja sampai dengan saat ini belum mampu meningkatkan motivasi pegawai untuk berprestasi, 2 belum efektifnya penerapan SKP dan PKP dalam memotret kinerja pegawai yang sesungguhnya, 3 belum diterapkannya prinsip merit pay, dan 4 tidak adanya kajian tentang evaluasi penerapan sistem tunjangan kinerja yang sudah berjalan sampai dengan saat ini sehingga upaya-upaya yang sudah dilakukan untuk merevisi belum mampu memperbaiki sistem yang ada secara komprehensif. Selanjutnya, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penerapan sistem tunjangan kinerja di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang meliputi: komitmen pegawai, evaluasi jabatan, komitmen pemimpin, evaluasi kinerja, dan sistem pendanaan.

---

This study uses a post positivist paradigm. Data collected through in depth interview and documentation. Informants in this study is civil service at the Ministry of Environmental and Forestry.The results of this study showed that the application of performance pay system in the Ministry of Environmental and Forestry has not been effective in supporting the improvement of employee performance. It caused of 1 lack of reward for employee who successfully achieve performance targets so that the provision of performance pay up to now has not been able to increase the motivation for achievement, 2 lack of effectiveness in the application of SKP and PKP capturing employee performance indeed 3 not applying the principle of merit pay, and 4 absence study on the evaluation of the application of the performance pay system has been running up to this time so that efforts have been made to revise not been able to improve the existing system in a comprehensive manner. Furthermore, there are several factors that affect the application of the performance pay system in the Ministry of Environmental and Forestry which include employee commitment, job evaluation, leadership commitment, performance evaluation, and the budget system."

"Layanan ride-hailing merupakan on-demand transportation service yang menghubungkan penumpang dengan pengemudi melalui sebuah aplikasi berbasis mobile. Salah satu fitur yang terdapat pada aplikasi tersebut adalah fitur pemberian tip yang digunakan oleh penumpang ketika ingin memberikan tip secara elektronik kepada pengemudi. Akan tetapi, intensi penumpang untuk memberikan tip melalui fitur di aplikasi tersebut masih rendah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang dapat meningkatkan intensi pemberian tip melalui aplikasi sehingga fitur yang telah disediakan dapat digunakan dengan optimal. Penelitian ini akan menganalisis pengaruh dari faktor message framing, message evidence, dan user effort terhadap intensi pemberian tip melalui aplikasi (intention to tip via application). Penelitian ini menggunakan metode eksperimental between subject 2 (message framing: pesan sosial, pesan fungsional) x 2 (message evidence: ada, tidak ada) x 2 (user effort: low effort, high effort). Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner secara online kepada 424 responden dan diolah menggunakan metode ANOVA pada aplikasi SPSS. Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa message framing, message evidence, dan user effort berpengaruh terhadap intensi pengguna untuk memberikan tip melalui aplikasi. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa message framing menggunakan nilai sosial (pesan sosial) memiliki pengaruh yang lebih tinggi dibandingkan message framing menggunakan nilai fungsional (pesan fungsional). Pemberian message evidence pada fitur pemberian tip juga terbukti dapat meningkatkan intensi pemberian tip, dibandingkan tidak memberikan message evidence. Rancangan fitur pemberian tip yang low user effort akan lebih meningkatkan intensi pemberian tip, dibandingkan dengan fitur yang high user effort. Selain itu, pengaruh yang diberikan oleh message framing akan semakin kuat ketika ditampilkan pada fitur yang dirancang dengan low user effort, begitupun dengan pengaruh yang diberikan oleh message evidence. Terakhir, hasil penelitian ini juga membuktikan bahwa pengaruh yang diberikan oleh faktor message framing dan message evidence akan semakin kuat ketika kedua faktor tersebut ditampilkan secara bersamaan pada satu halaman (low user effort).

---

Ride-hailing is an on-demand transportation service that connects passengers with the driver through a mobile-based application. One of the features provided in the application is the tipping feature, which is used by passengers who want to give a tip electronically to the driver. However, the intention of ride-hailing users to tip via the application is still lacking. Therefore, this study aims to analyze factors that can be used to increase the intention of ride-hailing users to tip via the application, so the tipping feature provided in the application will be used optimally. This study examined the effects of message framing, message evidence, and user effort factors on the intention of ride-hailing users to tip via the application. This study was conducted with 2 (message framing: social messages, functional messages) x 2 (message evidence: yes, no) x 2 (user effort: low user effort, high user effort) between-subjects experiment. Data collection was carried out by

distributing an online questionnaire filled by 424 respondents and processed using ANOVA in SPSS. The result indicates that message framing, message evidence, and user effort affects the intention of ride-hailing users to tip via the application. It can be interpreted that message framing using social value (social message) has a greater effect than message framing using functional value (functional message). The intention of ridehailing users to tip via application was higher when providing message evidence on the tipping feature. The user interfaces design of the tipping feature that emphasized low user effort can increase the intention to tip via the application, compared to the high user effort. In addition, the effects of message framing will be stronger when displayed on the tipping feature that low user effort, as well as the effects of message evidence. Finally, the results of this study also proved that the effects of message framing and message evidence will be greater when both messages (message framing dan message evidence) were displayed simultaneously on the same page (low user effort)."