Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Hibah merupakan pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain, ketika pemberi hibah masih dalam keadaan hidup. Dengan dilakukannya Hibah, menunjukkan adanya sebuah tindakan hukum. Dalam konteks pemberian Hibah, Hibah tidak dapat diberikan melebihi sepertiga dari total harta yang dimiliki. Dalam kasus yang diteliti, seorang suami memberikan Hibah kepada istri atas seluruh harta kekayaannya dan mendaftarkannya kepada Notaris. Hal tersebut melanggar peraturan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan bagian mutlak yang didapatkan ahli waris dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai pengaturan Hibah yang berlaku di Indonesia dari suami kepada istri atau istri kepada suami pada saat perkawinan berlangsung dan mengenai tangung jawab Notaris selaku pejabat umum atas akta Hibah yang dicatatkannya (waarmerking). Dalam menjawab permasalahan hukum tersebut, digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Dengan menggunakan tipe penelitian eksplanatoris, untuk menganalisis permasalahan pemberian Hibah suami kepada istri pada saat perkawinan berlangsung. Dikaitkan pada norma hukum serta fakta hukum dalam perspektif hukum yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukan adanya perbedaan perspektif hukum mengenai pengaturan Hibah di Indonesia. Khususnya pemberian Hibah suami kepada istri atau sebaliknya pada saat perkawinan berlangsung. Hukum Perdata tidak memperbolehkan Hibah suami kepada Istri, sedangkan Hukum Islam memperbolehkan Hibah suami kepada istri. Perbedaan di antara kedua sistem hukum ini menyebabkan dua pemahaman yang berbeda dalam masyarakat, di mana pemahaman mengenai pemberian Hibah suami kepada istri tersebut akan berdampak pada kewarisan. Perikatan Hibah yang didaftarkan kepada Notaris yang tidak sesuai dengan pengaturan hukum di Indonesia dianggap cacat hukum atau batal demi hukum.

---

Hibah is a grant given from one party to another, in a period where the granter is still living. A The performance of a hibah is considered as a legal act. In the context of hibah, the grant cannot surpass more than 1/3rd of the granter’s total wealth. In a case study, a husband granted hibah to his wife regarding all his wealth and registered it to a notary. Said act violates the laws of KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, lit. Compilation of Sharia Economic Law) and the ultimate decision of what the grantee is entitled to receive within KHI (Compilation of Islamic Law) The problem in this research is the ruling of Hibah that applies in Indonesia between husband and wife while they are lawfully wed and concerns the responsibility of the notary in their service as a public official over the Hibah that is recorded (waarmerking). In the resolving of said legal issue, the method of jurisdiction normative research.With the use of explanatory type research, to analyze the issue of the hibah grant from husband to wife while they aree wed. Related to the normative and factual laws in the viewpoint of law that applies in Indonesia. The result of the research shows the difference in legal viewpoints regarding Hibah grants in Indonesia. Specifically, civil law forbids a grant from husband to wife, while Islamic Law allows it. The differences between these two legal systems lead to two different comprehension in society, where the comprehension about the giving the grants of a husband to wife will have an impact on inheritance. The Hibah Grant Association that is registered to the notary who that does not correspond with the ruling of law in Indonesia that is considered legally disabled or null and void."

"ABSTRAKPerjanjian adalah sepakat dari satu atau lebih pihak untuk melakukan perbuatanatau tidak melakukan perbuatan. Suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihakharus memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdatatentang syarat sahnya perjanjian. Perjanjian haruslah memenuhi kata sepakat daripara pihak, para pihak tersebut telah cukup dewasa untuk membuat perjanjian,adanya tujuan yang jelas dari perjanjian dan perjanjian yang dibuat tidak bolehbertentangan dengan ketentuan undang-undang, kepatutan maupun kesusilaan.Hal terpenting dari pelaksanaan perjanjian adalah masalah wanprestasi, forcemajeure dan penyelesaian sengketa. Menurut pasal 1868 Kitab Undang-UndangHukum Perdata ?Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentukyang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan Pejabat Umum yangberwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat". Berdasarkan latar belakang haltersebut maka yang menjadi pokok permasalahan dalam tesis ini pertamabagaimana kekuatan pembuktian secara hukum atas Akta Pernyataan PembagianHarta Bersama yang dibuat oleh suami istri Yang kedua Bagaimana akibat hukumapabila terjadi wanprestasi terhadap isi Akta Pernyataan Pembagian HartaBersama oleh pihak suami. Penelitian ini menggunakan metode pendekatanyuridis normatif, dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil daripenelitian ini adalah Akta Pernyataan Pembagian Harta Bersama yang dibuatsecara notariil telah menjamin kekuatan pernbuktiannya secara hukum. Dan padasaat terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak terhadap isi Akta PernyataanPembagian Harta Bersama, maka pihak tersebut dapat dihukum sesuai denganhukum yang berlaku.

---

ABSTRACTAgreement is agreed on one or more parties to do something or not do something.An agreement made by the parties shall comply with the provisions of Article1320 the book of the law of civil law concerning the validity of the terms of theagreement. Agreements must meet an agreement of the parties, the parties aremature enough to make an agreement, the clear purpose of the treaties andagreements made must not conflict with the provisions of law, decency andmorality. The cornerstone of the implementation of the agreement is the problemof default, force majeure and dispute settlement. Under section 1868 book of theLaw of Civil Law ?An authentic deed is a deed made in the prescribed by law orbefore the General Authorities competent for it and the deed was made? Based onthe background of these conditions, which are at issue in this thesis first how thepower of legal evidence of the Joint Property Deed of a statement made by thehusband and wife. Second, how the legal consequences in case of default againstthe contents of deed of declaration division of joint property by the husband. Thisresearch using normative juridical approach, using primary data and secondarydata. The results of this study are the Deed of Distribution Joint created treasurebe notarized has guaranteed force legally. And in the case of default by one partyto the contents of the Deed of Distribution of Wealth Together, then that partyshall be punished in accordance with applicable law."

"ABSTRAKSaat seseorang telah meninggal, salah satu yang penting untuk dipikirkan adalah apakah ada wasiat yang dibuat oleh almarhum semasa hidup. Apabila ada, haruslah segera dilaksanakan pembagian wasiat tersebut. Dalam penelitian ini, Penulis mengangkat masalah yatu bagaimanakah kedudukan persetujuan suami dalam pembuatan Akta Hibah Wasiat oleh istri dan bagaimanakah pertanggungjawaban hukum oleh Notaris dalam hal pembuatan Akta Hibah Wasiat oleh istri tanpa persetujuan suami dalam Putusan Banding Nomor 114/Pdt/2014/PT Btn. Metode penelitian dalam penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif atau kepustakan yaitu penelitian menggunakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari nara sumber atau disebut dengan data sekunder. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan atau dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif. Pendekatan kualitatif biasanya digunakan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Bentuk hasil penelitian sesuai dengan tipologi penelitian yaitu deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan dengan mengaitkan aturan tersebut dengan teori-teori hukum lain serta menganalisanya berdasarkan semua data yang diperoleh. Pasal 930 KUHPerdata menyatakan bahwa dalam membuat Akta Hibah Wasiat dihadiri oleh pemberi hibah wasiat seorang diri pada saat masih hidup. Ketentuan mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPer tetap berlaku dan perlu juga menjadi pertimbangan apabila Penggugat ingin menjatuhkan tuntutan sanksi ganti rugi kepada Notaris.

---

ABSTRACTWhen a person has died, one important thing to think about is whether there is a will made by the deceased during his lifetime. If there is, it must be done immediately division of the will. In this study, the author raised the question of how the status of husband 39 s consent in making the deed of grant by wife and how the legal accountability by the notary in the case of making the deed of grant by wife without husband 39 s consent in the Appeal Decision Number 114 Pdt 2014 PT Btn. The method of research in writing this thesis using the method of legal juridical normative research or libraries is research using data obtained indirectly from resource persons or called secondary data. The type of data used is secondary data. Secondary data is data obtained through library search or documentation. The analytical method used is qualitative method. A qualitative approach is usually used to produce descriptive data in the form of written or oral words of the people or behavior observed. The form of research results in accordance with the typology of the research is analytical descriptive, namely research that describes the implementation of a legislation by linking the rule with other legal theories and analyze it based on all data obtained. Article 930 of the Civil Code stipulates that in making the Deed of Wasiat Grant attended by the grantor of a will alone while still alive. The provisions concerning Unlawful Acts set forth in Article 1365 of the Indonesian Criminal Code remain applicable and should also be taken into consideration if the plaintiff wishes to impose a sanction of compensation to the Notary. "

"ABSTRAKPengertian hibah diatur dalam Pasal 1666 KUHPerdata yang berbunyi : Hibahadalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengancuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu bendaguna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Dalam hibahterdapat karakter yang bersifat sepihak, hanya si pemberi hibah saja yang dibebanidengan kewajiban-kewajiban, sedang penerima hibah, sama sekali tidakmempunyai kewajiban apa apa sebagai tegen prestasi. Permasalahanpermasalahanhukum timbul atas hibah cacat hukum karena sifat hibah sebagaiperjanjian sepihak. Penelitian ini menguraikan analisis yuridis mengenai cacathukum dalam hibah sebagai perjanjian sepihak dan implikasinya. Metode analisisdata yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif untukmemberikan pengertian dan pemahaman mengenai analisis terhadap cacat hukumdalam hibah sebagai perjanjian sepihak dan implikasinya. Adanya suatu akibatdan konsekuensi dari hibah apabila terbukti cacat hukum. Untuk Hibah yangcacat hukum karena telah melanggar ketentuan dan aturan hukum maka akibat dankonsekuensinya adalah Hibah tersebut harus batal demi hukum sepanjang dapatdibuktikan telah melanggar aturan Hukum. Hibah cacat hukum walaupun secarahukum harus batal demi hukum namun untuk gugatan-gugatan yang banyakterjadi atas pelaksanaan hibah maka majelis hakim harus memutus perkara secaraarif dan bijaksana sehingga putusan yang dijatuhkan betul-betul menjadi rasakeadilan, bermanfaat dan adanya kepastian hukum terhadap perkara yang diajukantersebut.

---

Abstract Understanding of the grant provided in Article 1666 Civil Code (KUHPerdata),which reads: The grant is an agreement by which who provides grants, at the timeof his life, with no charge and with no turning back, give up one thing forpurposes of the grant recipients who receive. The grants are one-sided character,only the grantor are burdened with obligations, are recipients of grants, it has noobligation what as tegen achievement. Legal problems arising on the grant legallyflawed because of the nature of the grant as a unilateral agreement. This studydescribes the juridical analysis of the legal flaws in the grant as a one-sidedagreement and its implications. Data analysis methods used in this study is aqualitative method to give a sense and understanding of the analysis of legal flawsin the grant as a one-sided agreement and its implications. The existence of aneffect and consequence of the grant if it is proven flawed. To a disability grantwho has violated the provisions of the law and the rule of law and consequentlythe result of such grants shall be null and void all been proven to break the rules ofLaw. Legal disability grants even though the law should be null and void, but fora lot of lawsuits going on the implementation of the grant then the judges shoulddecide cases so wisely handed down a decision that really be a sense of justice,beneficial and legal certainty to the case that proposed."

"ABSTRAK Sejatinya sebuah Pengikatan tidak dilarang dalam Hukum di Indonesia namun yang menjadi pertanyaan siapakah yang berhak atau berwenang untuk membuat sebuah Akta Pengikatan Hibah apakah Notaris atau PPAT, karena mengingat bahwa Menurut Pasal 15 ayat 2 huruf f UU No. 30 tahun 2004, seorang Notaris berwenang untuk membuat akta yang berkaitan dengan akta-akta pertanahan. Sebaliknya di RUU Perubahan Jabatan Notaris, pasal 15 ayat 2 huruf f dihapuskan. Jadi, Notaris tidak berwenang untuk membuat akta yang berkaitan dengan akta yang berkaitan dengan pertanahan. Perubahan ini dibuat untuk mencegah ketidak pastian status hukum. Oleh sebab itu, Apakah Hukum di Indonesia memperbolehkan pembuatan akta Perjanjian Pengikatan Hibah? Siapakah pejabat yang berhak membuat akta Pengikatan Hibah? Bagaimanakah bentuk akta pengikatan hibah serta upaya yang harus diperhatikan Notaris/ PPAT untuk memenuhi kepentingan para pihak dalam pembuatan Akta Pengikatan Hibah? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil Penelitian, yaitu Perjanjian Pengikatan Hibah dapat digunakan dalam Peralihan Hak Benda Tidak Bergerak maupun Benda Bergerak apabila memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu, Persyaratan Perjanjian yang tertera dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat yang berhak membuat Perjanjian Pengikatan Hibah adalah Notaris Karena subjek dalam Perjanjian Pengikatan Hibah berisi mengenai Perjanjian Pendahuluan yang berisi mengenai pengikatannya saja bukan mengenai Objek Peralihan atas suatu Hak, dan Upaya yang harus di lakukan oleh Notaris dalam Pembuatan Perjanjian Pengikatan Hibah adalah Notaris tidak boleh membela hanya satu pihak karena Notaris adalah Pejabat Umum yang bertugas melayani masyarakat.

---

ABSTRACT

Indeed an Engagement is not prohibited in Law in Indonesia but it is the question of who is entitled or authorized to make a Grant Engagement Deed whether a Notary or PPAT, because remembering that According to Article 15 paragraph 2 letter f Law No. 30 of 2004, a Notary is authorized to make deeds relating to land deeds. On the contrary in the Notary Change of Position Bill, article 15 paragraph 2 letter f is abolished. So, the Notary is not authorized to make deeds relating to deeds relating to land. This change was made to prevent uncertainty of legal status. Therefore, does the law in Indonesia allow for the deed of a Grant Agreement Agreement? Who are the officials who have the right to make a Grant Engagement Certificate? What is the form of the deed of binding of grants and the efforts that must be considered by the Notary / PPAT to fulfill the interests of the parties in making the Grant Engagement Deed? This research is a normative juridical study using secondary data, in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials. Research Results, namely the Grant Engagement Agreement can be used in the Transition of the Rights of Immovable Objects and Moving Objects if they meet the applicable laws and regulations in Indonesia, namely the Agreement Requirements stated in Article 1320 of the Civil Code, Officials entitled to make an Engagement Agreement The grant is a Notary because the subject in the Grant Engagement Agreement contains the Preliminary Agreement which contains only its binding not regarding the Transition Object of a Right, and the Efforts that must be made by the Notary in the Making of a Grant Engagement Agreement are not only one party because the Notary is General Officers in charge of serving the community."

"Perjanjian hibah dilakukan dengan menggunakan akta autentik. Akta autentik merupakan bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut. Akta hibah yang memiliki kekuatan hukum sempurna dalam perjanjian hibah pun tidak luput dari permasalahan hukum. Terbukti dari pelaksanaannya yang terjadi di masyarakat seringkali ditemui akta hibah yang harus dibatalkan oleh pengadilan karena terbukti cacat hukum sehingga dalam pelaksanaannya pun harus dibatalkan misalnya saja pada pembuatan akta hibah antara suami-istri selama masa perkawinan. Penulis bermaksud mengkaji tentang keabsahan dari akta perjanjian (untuk melakukan) hibah yang dilakukan antara suami-istri beda kewarganegaraan yang mempunyai perjanjian perkawinan berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 91 PK/Pdt/2017 serta akibat hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan tipologi penelitian secara deskriptif analitis dan dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa akta perjanjian (untuk melakukan) hibah yang dilakukan antara suami-istri beda kewarganegaraan yang mempunyai perjanjian perkawinan terbukti melanggar Pasal 1678 KUHPerdata sehingga akta menjadi tidak sah dan batal demi hukum. Akibat hukumnya yaitu akta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi suami istri maupun pihak ketiga setelah adanya Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 91 PK/Pdt/2017.

---

Grant agreements are carried out using authentic deeds. Authentic deeds are perfect evidence for both parties and their heirs and all people who have the rights from them about what is contained in the deed. The grant deed that has perfect legal force in the grant agreement is not immune from legal problems. Evident from the implementation that occurred in the community often found a deed of donation that must be canceled by the court because it proved to be legally flawed so that in its implementation it must also be canceled, for example in making a grant deed between husband and wife during the marriage. The author intends to examine the validity of the treaty deed (to do) the grant made between husband and wife of citizenship who have a marriage agreement based on the Supreme Court's Judicial Review Number 91 PK / Pdt / 2017 and its legal consequences. This study uses a normative juridical method with descriptive research typology analytical and analyzed qualitatively. From the results of this study, it is known that the agreement deed (to do) a grant made between husband and wife of different nationalities who have a marriage agreement is proven to violate Article 1678 of the Civil Code so that the deed becomes invalid and null and void. The legal consequence is that the deed does not have binding legal powers for the husband and wife or third parties after the Supreme Court Judicial Review Number 91 PK/Pdt/ 2017."

"Salah satu Hak yang dimiliki oleh Pemegang Saham adalah Hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS/ RUPSLB yang dapat dilakukan secara langsung oleh pemegang saham atau dengan memberikan kuasa kepada Direksi atau pihak lain. Dalam Putusan yang dianalisis oleh penulis yakni Putusan Nomor 94/pdt.g/2017/pn.lbp, Pemegang saham telah mencabut surat kuasa yang diberikan kepada direksi, namun tanpa sepengetahuannya, direktur melakukan hibah saham menggunakan surat kuasa yang telah dicabut tersebut. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu mengenai peran dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta hibah saham, akibat hukum terhadap akta hibah saham yang dibuat berdasarkan alas hak yang tidak sah dan tanggung jawab PT terhadap kerugian yang disebabkan oleh direksi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan tipe deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Notaris dalam proses pembuatan Akta Hibah Saham memiliki peran yang sangat penting sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1682 KUHPerdata bahwa suatu hibah hanya dapat dilakukan dengan akta notaris. Akta hibah saham yang dibuat berdasarkan alas hak yang tidak sah menimbulkan akibat hukum akta tersebut dapat dibatalkan dengan mengajukan gugatan kepada pengadilan. Terdapat teori Piercing The Corporate Veil yang menyatakan bahwa terdapat pertanggung jawaban tidak terbatas apabila perbuatan yang dilakukan berdasarkan itikad buruk organ perseroan. Terhadap Putusan Nomor 94/pdt.g/2017/pn.lbp hakim menyatakan perseroan dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, seharusnya dalam kasus tersebut PT tidak dikenakan tanggung jawab karena tidak terpenuhinya unsur kesalahan dan didukung dengan teori Piercing The Corporate Veil yakni yang bertanggung jawab ialah pihak yang melakukan perbuatan tersebut, yaitu direktur dan dewan komisaris.

---

One of the rights owned by the shareholders are the right to attend and make decisions in the GMS/EGMS, that can be done directly by the shareholders or by providing assistance to the Directors or other parties. In the ruling that will be analyzed by the author, are the decision No. 94/PDT. G/2017/PN. Lbp, there was a condition that the shareholder has revoked the power of attorney given to the directors, but without the knowledge of shareholders as the Author, the director has made a share grant using the letter of power of attorney that has been revoked. There are 3 problems that will be examined in this research, first the role and responsibility of the notary in the creation of the Stock Grant deed, second legal consequences to the stock grant deed which is made based on illegal rights and third the responsibility of PT to the loss caused by the directors. This research uses normative legal research and this type of research is descriptive of analytical. The results of this study conclude that the Notary in the process of making a Share grant dees has a very important role as stated in article 1682 of the Civil Code that a grant can only be done by notarial deed. The deed of a stock grant carried out based on illegitimate rights creates a legal effect, that the subjective element (agreement) not fulfilled as in article 1320 Civil Code so that the grant deed can be canceled by filing a lawsuit against the court. There is a theory of Piercing The Corporate Veil which stated that there is not a limited liability when the deed is done based on the bad faith of the company's organs or shareholders. The verdict No. 94/PDT. G/2017/PN. Lbp judges stated that the company is responsible and declared to have committed the act against the law, should in such cases be applied the theory of Piercing The Corporate Veil which the responsible party is the one who performs the deed, namely the director."

"Asas kebebasan berkontrak menyebabkan timbulnya beraneka ragam perjanjian, salah satunya perjanjian nominee. Terdapat 2 (dua) pihak berdasarkan perjanjian nominee yaitu nominee dan beneficiary sehingga memunculkan suatu pertanyaan mengenai status kepemilikan obyek yang diikat dengan perjanjian nominee dan permasalahan mengenai kewenangan dan tanggung jawab notaris terhadap obyek perjanjian nominee yang dimasukan dalam akta wasiat karena berdasarkan peraturan perundang-undangan perjanjian nominee tidak diperkenankan. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode yuridis normatif dengan tipe deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh yaitu, pertama status kepemilikan obyek yang diikat dengan perjanjian nominee yaitu milik pihak yang tercatat secara legal (nominee) sepanjang belum ada putusan pengadilan yang membatalkannya. Kedua, yaitu Notaris bertanggungjawab terhadap obyek perjanjian nominee yang dimasukan dalam akta wasiat sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban secara administrasi, perdata maupun pidana, oleh karena itu peneliti menyarankan notaris memberikan penyuluhan hukum berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 (UUJNP) dan apabila client memaksa obyek perjanjian nominee dimasukan dalam akta wasiat, maka notaris menolak dengan didasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJNP.

---

Principle of contract freedom caused many kind of contract such as nominee agreement. There are 2 (two) parties based on nominee agreement, there are nominee and beneficiary, so come a question about ownership status of the object which tied by nominee agreement and about notary authorithy and responsibility to the object which write down into testament deed because based on the rules nominee agreement is not permitted. Research method that used is juridishe normative method with descriptive analitis type. Based on this research conclusion are, first, ownership status for the object which tied by nominee agreement is own by the party who write as legal owner (nominee) as long as there`s not decision by the court that declare nominee agreement is null and void. Second, notary be responsible for the object which write down into testament deed, so, notary can be ask for resposibility by administrative, civil or criminal. If  client wants to write down object of nominee agreement into testament deed, researcher give advise for notary to give legal advice based on article 15 paragaph (2) letter e Law Number 2 Year 2014 (UUJNP) and if client force then notary refuse to write down object of nominee agreement into testament deed based on  article 16 paragraph (1) letter e UUJNP."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai perjanjian pengelolaan harta kekayaan suami-istri ke dalam suatu lembaga Trust yang dikenal di negara dengan tradisi hukum Anglo Saxon untuk menjaga harta kekayaan keluarga demi kelangsungan generasi penerus. Permasalahan yang dikaji adalah bagaimana keberlakuan perjanjian ini menurut hukum Indonesia yang pada umumnya tidak mengenal konsep trusts yang memisahkan kepemilikan antara pemilik benda secara hukum legal owner dan pemilik manfaat atas benda tersebut beneficial owner . Ketentuan dalam perjanjian tersebut juga berpotensi dapat bertentangan dengan hukum waris dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH Perdata dan dalam hal bertentangan, bagaimana penetapan ahli waris dan pelaksanaan hak waris anak mengingat adanya perjanjian tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian tesis ini menunjukkan bahwa perjanjian mengenai pembentukan lembaga Trust untuk mengelola harta kekayaan suami-istri tidak dapat dibuat dan diberlakukan menurut hukum Indonesia, namun dapat saja dibuat diluar negeri yang mengakui lembaga Trust dengan tetap dibatasi oleh ketentuan memaksa hukum waris dalam KUH Perdata termasuk legitieme portie dan ketentuan Trust harus dikuatkan keberlakuannya melalui surat wasiat sebagai instrumen yang diakui untuk mengesampingkan aturan pewarisan menurut undang-undang. Tanpa surat wasiat, penetapan ahli waris dan pembagian harta peninggalan akan tunduk pada hukum waris barat dalam KUH Perdata terlepas adanya perjanjian tersebut. Pembentukan lembaga Trust di luar negeri sebenarnya lebih bermanfaat untuk harta kekayaan di luar negeri dan mengingat hal ini, hukum waris dalam KUH Perdata juga mengenal beberapa lembaga yang memiliki fungsi dan karakteristik serupa Trust yang dapat digunakan untuk menjaga bagian bebas dari harta peninggalan pewaris demi kelangsungan generasi penerusnya.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the agreement on the management of the husband wife rsquo s assets under Trusts, as acknowledged in Anglo Saxon countries, in order to protect the family assets for future generations. The issues focus on how the enforcement of such agreement based on the Indonesia rsquo s laws which, in general, do not acknowledge the trusts concept i.e., separation between legal ownership and beneficial ownership . In addition, the provisions under such agreement can potentially infringe the inheritance laws under the Indonesian Civil Code and in this case, whether the inheritance disposition will be subject to the inheritance laws or the said agreement. This thesis rsquo research methodology is legal normative. The research result has shown that the agreement on the establishment of a Trust for the purpose of managing the husband wife rsquo s assets cannot be made and enforced under the Indonesia rsquo s laws, rather it should be made and governed based on the foreign law where the Trust is established. However, such agreement shall be subject to the forced heirship laws under the Indonesian Civil Code including the heir rsquo s mandatory portion protected under the law or known as legitieme portie and must be supported by a testament, being the stipulation acknowledged under the law to waive the applicability of the inheritance provisions under the law to the extent permitted . Without a testament, the inheritance disposition will be determined by the law regardless of such agreement. Considering that setting up a Trust in other countries will be more beneficial to those assets located outside Indonesia, the Indonesian Civil Code also acknowledges several institutions having characteristics similar to Trust which may be used as mechanism for managing the inheritance estate excluding legitieme portie so as to protect those portion of estate for future generations."

"Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara atau PPATS seharusnya melakukan pembacaan dan penandatanganan Akta Hibah di hadapan para penghadap dan saksi-saksi dalam waktu yang bersamaan. Agar akta tersebut tidak menjadi cacat hukum yang dapat dibatalkan oleh pengadilan sehingga menyebabkan kerugian bagi penerima hibah. Kelalaian atau kesalahan PPAT dalam pelanggaran kewajiban dan/atau kewenangan dapat menimbulkan kerugian bagi penghadap oleh karenanya PPAT dapat dituntut pertanggungjawaban dihadapan pihak yang berwenang. Hal ini sebagaimana tercermin pada kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 970 K/PDT/2019. Penelitian ini membahas tentang akibat Hukum dari Akta Hibah dengan prosedur cacat hukum, tanggung jawab PPATS dalam membuat Akta Hibah dengan prosedur cacat hukum yang berakibat batalnya sertipikat hak milik, dan perlindungan hukum bagi penerima hibah akibat akta hibah dengan prosedur cacat hukum. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipologi eksplanatoris. Hasil penelitian ini adalah pembatalan akta hibah yang mengakibatkan pembatalan sertipikat hak milik. Tanggung jawab PPATS selain diberi sanksi juga tidak menutup kemungkinan dapat digugat oleh pihak yang dirugikan untuk mengganti rugi materil maupun non materil. Perlunya kerjasama bersinergi antara pemerintah dan PPAT termasuk IPPAT perlu untuk dapat melaksanakan pembinaan tersebut secara maksimal agar tidak terulang kasus diatas. Serta perlu prosedur khusus untuk putusan pengadilan yang sudah memutuskan bahwa PPATS telah melanggar prosedur dan kewajibannya agar otomatis diberikan sanksi langsung tanpa harus melakukan pengaduan terlebih dahulu.

---

The Official Making the Temporary Land Deed or (PPATS) should read and sign the Deed of Grant in front of the appearers and witnesses at the same time. So that the deed does not become a legal defect that can be canceled by the court, causing losses to the grantee. Negligence or error of PPAT in violation of obligations and/or authority can cause harm to the appearer, therefore PPAT can be held accountable before the authorized party. This is reflected in the case in the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 970 K/PDT/2019. This study discusses the legal consequences of the Grant Deed with a legally flawed procedure, the responsibility of PPATS in making the Grant Deed with a legally flawed procedure that results in the cancellation of the certificate of ownership, and legal protection for grantees due to the grant deed with a legally flawed procedure. To answer these problems, a normative juridical research method with an explanatory typology is used. The result of this research is the cancellation of the grant deed which results in the cancellation of the certificate of ownership. The responsibility of PPATS in addition to being sanctioned also does not rule out the possibility of being sued by the aggrieved party for material and non-material compensation. The need for synergistic cooperation between the government and PPAT including IPPAT needs to be able to carry out the guidance to the maximum so that the above case does not repeat itself. And special procedures are needed for court decisions that have decided that PPATS has violated its procedures and obligations so that they will automatically be given direct sanctions without having to file a complaint first. "