Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai Notaris/PPAT yang biasanya menugaskan karyawannya untuk melakukan pelayanan pembayaran pajak, namun terjadi tindak penggelapan oleh karyawan yang tidak menyetorkan uang titipan klien tersebut, bahkan uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi tanpa sepengetahuan Notaris/PPAT berulang kali, sehingga merugikan klien serta Notaris/PPAT itu sendiri. Adapun permasalahan yang diangkat pada penelitian ini adalah mengenai kewenangan Notaris/PPAT dalam menerima penitipan pembayaran pajak berkaitan dengan akta jual beli tanah dari klien; dan tanggung jawab Notaris/PPAT atas tindakan karyawannya yang menggelapkan uang pajak berkaitan dengan akta jual beli tanah milik klien secara berlanjut. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan bentuk penelitian yuridis normatif, data yang relevan dengan penelitian ini yaitu data sekunder yang selanjutnya dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian ini adalah menyetorkan uang pajak jual beli tanah titipan klien merupakan pelayanan tambahan yang bersifat accesoir dan bukan kewenangan dasar Notaris/PPAT, sehingga Notaris selaku PPAT tetap dapat memberikan pelayanan tersebut apabila dipercayakan oleh kliennya dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal, walaupun sebetulnya secara hukum wajib pajak (klien) yang berkewajiban menyetor pajak dan tanggung jawab Notaris/PPAT terhadap penggelapan uang pajak titipan klien yang dilakukan karyawannya adalah berupa tanggung jawab perdata dan administratif. Maka dari itu perlu adanya revisi pengaturan berkaitan dengan batasan pemberian layanan Notaris/PPAT di luar kewenangannya, membuat Standar Operasional Prosedur penyetoran uang pajak titipan klien, serta Notaris/PPAT harus mengawasi dengan pengendalian inspeksi teratur dan langsung atau laporan terhadap jalannya pekerjaan di kantor Notaris/PPAT terkait, terutama pengawasan pada kinerja karyawan.

---

This research discusses about the Notary / PPAT who usually assigns their employees to provide tax payment services, but there is an act of embezzlement by employees who do not deposit the client's deposited money, even using the money for personal purposes without the Notary/PPAT’s knowledge repeatedly. So that it is detrimental to the client and the Notary / PPAT itself. The problems raised in this research are regarding the authority of the Notary / PPAT in receiving the deposit of tax payments related to the deed of sale and purchase of land from the client; and the responsibility of the Notary/PPAT for the actions of their employees who embezzled tax money related to the deed of sale and purchase of client’s land on a continuing basis. To answer this problem, a normative juridical research is used. The data relevant to this research is secondary data which is then analyzed using qualitative analysis methods. The result of this thesis is that the depositing tax money on the sale and purchase of client's land is an additional service that is an accessory and not the basic authority of a Notary/PPAT, so that a Notary as a PPAT can still provide these services if entrusted by his client in the context of optimal service, even though legally taxpayers (the client) who is obliged to pay taxes and the responsibility of the Notary / PPAT for the crime of tax evasion of client deposits committed by their employees are civil and administrative responsibility. Therefore, it is necessary to revise the regulations relating to the limitation of the provision of Notary/PPAT services outside their authority, make Standard Operational Procedures for paying client's deposited tax money and the Notary/PPAT must supervise by controlling regular and direct inspections or reports on the work in the related Notary/PPAT office, especially supervision on employee performance."

"Akta jual beli yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan suatu akta yang dapat dijadikan sebagai pertanggungjawaban dalam penjaminan hukum bahwa telah terlaksananya perbuatan hukum peralihan suatu hak atas tanah melalui cara jual beli. Namun pada realitanya AJB belum tentu dapat dijamin mengenai keterangan yang tertuang didalamnya, seperti adanya pembuatan AJB kosong sebagaimana ditemukan dalam kasus yang ada pada Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 65/PDT/2022/PT.YYK. Pembuatan AJB kosong berdasarkan pembubuhan sidik jari pada draft AJB menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak mencerminkan sifat keautentikan dari suatu akta yang dibuat oleh PPAT. Permasalahan dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan tanggung jawab PPAT atas pembuatan AJB berdasarkan pembubuhan sidik jari pada akta jual beli kosong maupun kuitansi kosong serta akibat hukum dari AJB kosong yang dibuat oleh PPAT. Penelitian hukum doktrinal digunakan untuk menjawab kedua permasalahan tersebut. Data sekunder yang dikumpulkan melalui alat studi kepustakaan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian terhadap permasalahan pertama adalah tanggung jawab PPAT dapat berupa tanggung jawab etik dan tanggung jawab hukum. Mengacu pada putusan hakim pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggung jawab PPAT atas AJB yang tidak sesuai dengan ketentuan dikenakan pertanggungjawaban secara hukum melalui ganti kerugian terhadap pihak yang dirugikan. Namun jika melihat dalam peraturan mengenai jabatan PPAT seorang PPAT yang tidak menjalankan kewajibannya sehingga menerbitkan yang tidak sesuai dengan peraturan dan keinginan para pihak dapat diberhentikan secara tidak hormat karena telah melanggar kewajiban dan larangan sebagai seorang pejabat umum. Terhadap permasalahan kedua, pembuatan AJB yang tidak sesuai dengan ketentuan pembuatan AJB dianggap cacat hukum, tidak berlaku, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Ketidakhati-hatian oleh seorang PPAT atas suatu akta yang dibuatnya tanpa memeriksa dan meneliti mengenai kebenaran dokumen dan data yang berkaitan dengan pembuatan AJB, sehingga tidak memenuhi syarat dalam jual beli dan dinyatakan bahwa perbuatan hukum jual beli yang dilalukan berlandaskan itikad tidak baik maka dalam kasus yang ada dalam putusan baik Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) maupun AJB dianggap sebagai cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum terikat.

---

The deed of sale and purchase before the Land Deed Official (PPAT) is a deed that can be used as accountability in the legal assurance that the legal act of transferring a land right through sale and purchase has been carried out. However, in reality, AJB cannot necessarily be guaranteed regarding the information contained therein, such as the making of a blank AJB as found in the case found in the Yogyakarta High Court Decision Number 65/PDT/2022/PT.YYK. Making a blank Deed of Sale (AJB) based on affixing fingerprints on the draft AJB creates legal uncertainty and does not reflect the authenticity of a deed made by a PPAT. The problem in this research relates to the PPAT's responsibility for making AJB based on affixing fingerprints on a blank sale and purchase deed or receipt and the legal consequences of a blank AJB made by a PPAT. Doctrinal legal research is used to answer these two problems. Secondary data was collected through literature study tools, then analyzed qualitatively. The result of the research on the first problem is that the responsibility of PPAT can be in the form of ethical responsibility and legal responsibility. Referring to the judge's decision at the Yogyakarta High Court, PPAT's responsibility for AJB which is not in accordance with the provisions is subject to legal liability through compensation for the injured party. However, if you look at the regulations regarding the position of PPAT, a PPAT who does not carry out his obligations so that he issues an AJB that is not in accordance with the regulations and the wishes of the parties can be dishonorably dismissed because he has violated his obligations and prohibitions as a public official. Regarding the second problem, the making of AJB that is not in accordance with the provisions for making AJB is considered legally defective, invalid, and has no binding legal force. Carelessness by a PPAT over a deed he made without examining and scrutinizing the correctness of documents and data related to the making of AJB, so that it does not fulfill the conditions in the sale and purchase and it is stated that the sale and purchase legal action carried out is based on bad faith, so in the case in the decision both the Sale and Purchase Bond Agreement (PPJB) and AJB are considered legally defective and have no binding legal force."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis modus penghindaran pajak Wajib Pajak Orang Pribadi WP OP atas penghasilan dan kepemilikan aset di negara tax haven dengan melakukan studi kasus di Direktorat Jenderal Pajak DJP . Penelitian dilakukan dengan wawancara terhadap para praktisi di DJP yang membidangi sektor Orang Pribadi dan membahas tiga kasus tentang penghasilan capital gain atas transaksi pengalihan saham, deemed dividend, penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dan kepemilikan aset di negara tax haven. Kesimpulan dari penelitian ini adalah DJP telah melakukan tahapan identifikasi data sampai dengan tindak lanjut untuk penggalian potensi pajak atas penghasilan dan kepemilikan aset di negara tax haven secara efektif dengan memanfaatkan berbagai sumber data eksternal yang relevan.

---

The purpose of this research is to analyze individual tax evasion for income and asset ownership in tax haven country by conducting case study in Directorate General of Taxes DGT. This research is conducted by interviewing some individual tax experts in DGT and had discussed three cases like capital gain from stock acquisition, deemed dividend, remuneration and asset ownership in tax haven country. It is concluded that DGT analysis has efficiently conducted from data identification to follow up prrocess by utilizing and maximizing some relevant external data sources. "

"Segala data atau keterangan berkaitan dengan Wajib Pajak harus dijaga dan dirahasiakan pejabat pajak dalam rangka rahasia jabatan. Hal ini ditegaskan melalui Pasal 34 ayat (1) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 'Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan'. Permasalahan pokok adalah bagaimana penerapan Pasal 34 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam rangka penyelesaian tunggakan pajak dan bagaimana penyelesaian tentang Daftar Pengemplang Pajak yang sudah diumumkan oleh Ditjen Pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan untuk memperoleh informasi secara menyeluruh dan terintegrasi yang terkait dengan kasus diumumkannya Daftar Pengemplang Pajak oleh Direktur Jenderal Pajak kepada publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kasus tersebut seharusnya pengumuman Daftar Pengemplang Pajak tidak boleh dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak karena melanggar rahasia jabatan dan bertentangan dengan Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Apabila memang terjadi tunggakan pajak bisa dilakukan penagihan melalui teguran, penerbitan surat paksa, penyitaan hingga pelelangan harta Wajib Pajak bukan dengan pengumuman. Pengumuman bisa berdampak negatif terhadap perekonomian yang mengakibatkan target penerimaan negara dari pajak tidak dapat tercapai. Apabila pengumuman sudah dilakukan maka Wajib Pajak yang merasa dirugikan bisa mengajukan gugatan terhadap pejabat pajak dan terhadap pejabat pajak bisa dipidanakan dengan ancaman hukuman yang sudah diatur dalam Undang Undang.

---

Tax official usually keep the tax payers data in secret due to their professional oath, as stated in Regulation No. 28/2007 Article 34 (1) on the Taxation Definition and Procedures, 'All government official are forbidden to divulge information on the tax payer's to other party in their official capacity to uphold the law'. The main problem discussed in this paper is to acknowledge the application of Article 34 (1) Regulation No. 28/2007 on the Taxation Definition and Procedures, in the settlement of tax arrears and the publication of Tax Evader's List by the Dirjen Pajak (Tax General Directorate). The research method used is literature research, in order to obtain complete and integrated information regarding the publication of Tax Evader's List by the Dirjen Pajak. The research concludes that Dirjen Pajak is not allowed to divulge the Tax Evader's List to the public, since it is against their professional oath and the Tax Definition and Procedures Regulation. Tax cases such as tax arrears should be solved by claiming the tax owed through giving a reprimand, letter force, foreclosure and auction of the tax payer's property. The publication of the Tax Evader's List could have a negative impact to the nation's economy, and it will decrease the government's tax income. The publication of such a list will also generate lawsuits for the tax officials, resulting in sentence according to the law."

"Dugaan penggelapan pajak yang dilakukan oleh sebuah bank swasta nasional, dengan tidak memotong Pajak Penghasilan atas bunga deposito yang diberikan kepada nasabahnya selama lima tahun berturut-turut, sangat merugikan negara. Bagi Bank tersebut bunga deposito yang diberikan kepada para deposan dianggap bukan sebagai objek pajak karena ia hanya menawarkan produk deposito dari sebuah Bank yang didirikan di Iuar negeri.Permasalahan pokok tesis ini adalah upaya-upaya apa yang perlu dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk dapat segera mengetahui penempatan deposito di luar negeri, sehingga penerima bunga di Indonesia dapat segera dikenakan pajak.Penelitian dilakukan untuk mengungkakan pendapat para ahli tentang penghasilan bunga yang diterima Wajib Pajak Dalam Negeri yang ditempatkan di luar negeri; ketentuan-ketentuan yang berlaku atas pemungutan pajak bunga deposito; modus operandi yang digunakan oleh Bank swasta nasional "X" dalam menggelapkan pajak atas bunga deposito dan unaya Direktorat Jenderal Pajak dalam menindak lanjuti penggelapan pajak yang dilakukan oleh Bank swasta nasional "X" tersebut.Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analistis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan kasus tersebut.Hasil analisis terhadap penggelapan pajak yang dilakukan Bank swasta nasional "X" tersebut bahwa Bank "X" memanfaatkan keberadaan Bank "Y" yang berbadan hukum di Iuar negeri, sedangkan Bank "Y" tersebut sebagian dimiliki oleh Bank "X" dan sebagian lagi adalah milik Yayasan Dana Jaminan Hari Tua Bank swasta nasional "X".Hendaknya ada kerja sama antara Bank Indonesia dengan Direktorat Jenderal Pajak dalam hal menembus kerahasiaan bank untuk kasus-kasus yang khusus, tanpa harus meminta ijin Menteri Keuangan. Apabila ada petunjuk bahwa ada transfer untuk penempatan deposito yang tidak diakui Wajib Pajak dikenakan bunga SBI sebesar 13%. Atas deemed interest tersebut harus di pungut pajak sebesar 20%. Jika pemeriksa terbentur pada Rahasia Bank maka petugas pajak harus mencari terobosan untuk menembusnya Pihak kepolisian harus lebih pro aktif untuk memberikan informasi kepada Direktorat Jenderal Pajak."

"Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan transfer pricing yang dilakukan oleh PT XYZ dilihat dari ketentuan perpajakan di Indonesia; menjelaskan kebijakan yang akan diambil oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mengatasi praktik transfer pricing di Indonesia baik dari sisi administratif maupun pidana. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif . Hasil penelitian ini menyimpulkan mengenai praktik transfer pricing yang dilakukan PT XYZ yaitu dengan cara cara menjual produksi batubara dengan harga rendah ke luar negeri, dimana pembeli di luar negeri yang umumnya terafiliasi dengan perusahaan di Indonesia akan menjual kembali barang tambang itu dengan harga lebih tinggi (harga pasar) ke pembeli lainnya. Transaksi transfer pricing yang dilakukan oleh PT XYZ memiliki indikasi adanya hubungan istimewa antar perusahaan dalam satu grup perusahaan dan transaksi tersebut tidak menunjukkan kewajaran akan kelaziman usaha; Transfer Pricing sebaiknya lebih ditempuh dengan kebijakan administratif daripada pemidanaan. Hal ini berdasarkan pada pertimbangan bahwa tujuan pajak bukan pada aspek pidana melainkan untuk mengoptimalisasikan penerimaan negara. Dengan penerapan kebijakan pidana justru akan menyebabkan kriminalisasi transfer pricing yang kurang jelas dasar hukum pajaknya.

---

This thesis discusses the implementation of transfer pricing conducted by PT XYZ from the tax regulation side in Indonesia; explain the policies to be taken by the Directorate General of Taxation to address the transfer pricing practices in Indonesia, both in terms of administrative and criminal. This study uses qualitative methods to the descriptive approach. The results of this study concluded that the transfer pricing practices that do XYZ that is by selling lowpriced coal production overseas, where overseas buyers are generally affiliated with the company in Indonesia will be mine to resell the goods at a higher price (the price market) to another buyer. Transfer pricing of transactions conducted by XYZ Ltd. has indications of a special relationship between companies within a group of companies and the transaction will not show the reasonableness of the prevalence of business; Transfer Pricing policies should be further pursued by administrative rather than criminal prosecution. This is based on the consideration that the purpose of taxes is not the criminal aspect but rather to optimize revenues. With the application of penal policy would likely lead to the criminalization of transfer pricing is less clear legal basis for the tax."

"Studi ini merupakan hasil penelitian tentang pengaruh praktik penghindaran pajak terhadap biaya pinjaman dengan memasukkan dampak dari disahkannya peraturan anti penghindaran pajak PMK No. 169/PMK.010/2015. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa penghindaran pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya pinjaman. Dengan berlaku efektifnya PMK No. 169/PMK.010/2015, menyebabkan biaya pinjaman mengalami penurunan walaupun tidak signifikan. Hal ini terjadi karena PMK No. 169/PMK.010/2015 membatasi penggunaan biaya pinjaman sebagai tax shield, sehingga risiko-risiko yang timbul akibat praktik penghindaran pajak pun berkurang.Studi ini merupakan hasil penelitian tentang pengaruh praktik penghindaran pajak terhadap biaya pinjaman dengan memasukkan dampak dari disahkannya peraturan anti penghindaran pajak PMK No. 169/PMK.010/2015. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa penghindaran pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya pinjaman. Dengan berlaku efektifnya PMK No. 169/PMK.010/2015, menyebabkan biaya pinjaman mengalami penurunan walaupun tidak signifikan. Hal ini terjadi karena PMK No. 169/PMK.010/2015 membatasi penggunaan biaya pinjaman sebagai tax shield, sehingga risiko-risiko yang timbul akibat praktik penghindaran pajak pun berkurang."

"ABSTRAKKarya tulis ini menganalisis secara singkat beberapa metode yang umumdigunakan dalam lingkup ekonomi perpajakan yang dalam hal ini bertujuanmenentukan metode terbaik untuk mengukur tingkat penggelapan pajak diIndonesia. Dua pendekatan, baik mikro maupun makro, akan dibahas dalam karyatulis ini. Pendekatan mikro bertujuan menaksir tingkat penggelapan pajak denganmenggunakan jajak pendapat secara sukarela atau menggunakan hasil auditotoritas perpajakan. Pendekatan makro, di lain pihak, mengukur tingkatpenggelapan pajak melalui penaksiran tingkat ekonomi bawah tanah(underground economy). Dari diskusi dalam karya tulis ini, diambil kesimpulanbahwa metode MIMIC sebagai bagian dari pendekatan makro merupakan metodeyang paling bisa diandalkan dalam pengukuran tingkat penggelapan pajak diIndonesia.

---

ABSTRACTThis paper briefly analyzes several methods in the current tax evasion literature inorder to determine the fairest method in measuring the tax evasion level inIndonesia. Two groups of approaches, micro and macro, are discussed throughoutthe paper. The former approach aims at estimating tax evasion through the use ofsample survey micro-data based on voluntary participation or the results of theauditing activity of tax authorities. The latter approach, on the other hand,estimates tax evasion through the size of the hidden economy. From thediscussion, the MIMIC method as a part of the macro approach appears to be themost reasonable method for Indonesia."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh organizational capital terhadap penghindaran pajak perusahaan. Populasi penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam periode 2012-2021. Penelitian mengukur organizational capital dengan pendekatan yang diperkenalkan oleh Peters dan Taylor (2017). Penghindaran pajak diukur menggunakan metode Cash Effective Tax Ratio (Cash ETR). Dengan menggunakan regresi panel data common effect model, hasil penelitian membuktikan bahwa organizational capital memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pembayaran pajak perusahaan. Dengan kata lain, organizational capital yang tinggi dapat juga menunjukan meningkatnya penghindaran pajak perusahaan. Perusahaan yang mampu mengelola organizational capital dengan tepat akan mampu menciptakan efisiensi organisasi, salah satunya melalui manajemen pajak yang akan dipilih perusahaan. Namun demikian, perusahaan dengan organizational capital yang baik memiliki potensi lebih besar untuk melakukan aggressive tax avoidance yang dapat mengurangi penerimaan pajak negara, oleh karena itu otoritas pajak perlu memperbaiki peraturan perpajakan untuk mencegah tindakan tersebut. Penelitian ini menguatkan temuan terdahulu bahwa organizational capital menciptakan inovasi organisasi (Al Dujaili, 2012) dan kemampuan belajar organisasi (Halie dan Tuzuner, 2022) dalam penghindaran pajak. Penelitian ini juga menguatkan temuan Hasan et al. (2021) dimana perusahaan dengan organizational capital yang tinggi memiliki kesempatan lebih besar dalam penghindaran pajak.

---

This study aims to analyze the effect of organizational capital on corporate tax avoidance. The population of this study are mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange in the 2012-2021 periods. The study measures organizational capital with the approach introduced by Peters and Taylor (2017). Tax avoidance is measured using the Cash Effective Tax Ratio (Cash ETR) method. Using panel data regression with the common effect model, the results of the study found that organizational capital has a negative and significant effect on corporate tax payments. In other words, high organizational capital can increase corporate tax avoidance. Companies that are able to manage organizational capital properly will be able to create organizational efficiency, one of which is through tax management that the company will choose. Nevertheless, companies with good organizational capital have the potential to carry out aggressive tax avoidance which can reduce state revenues, therefore tax authority needs to improve tax regulations to prevent this action. This study reinforces previous findings that organizational capital creates organizational innovation (Al Dujaili, 2012) and organizational learning abilities (Halie and Tuzuner, 2022) in tax avoidance. This study also strengthens the findings of Hasan et al. (2021) where companies with high organizational capital have a greater chance of tax avoidance."

"ABSTRAKManajer merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi strategi dan kinerja perusahaan. Meski begitu, kebanyakan penelitian terdahulu tidak mempertimbangkan pengaruh manajer terhadap perusahaan. Karena itu, penelitian ini menggunakan metode DEA untuk meilihat apakah manajer dengan kemampuan yang kebih tinggi mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan. Menggunakan data panel dengan sampel berupa 172 perusahaan public di Indonesia selama lima tahun, penelitian ini menemukan bahwa semakin tinggi kemampuan manajerial pada suatu perusahaan, semakin rendah penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Hasil ini konsisten setelah melakukan analisis sensitivitas menggunakan peringkat desil skor kemampuan manajerial dan lagged skor kemampuan manajerial untuk mengganti pengukuran kemampuan manajerial menggunakan metode DEA sebagai variabel independen.

---

ABSTRACTManager is one of the factor that affects firms strategy and performance. However, most prior studies do not consider these managers effects for the firms. Hence, this paper use DEA method to see whether the higher ability managers affect corporate tax avoidance. Using panel data with samples of 172 public firms in Indonesia for five years period, this study finds that that the higher the managerial ability, the lower the tax avoidance practices occur in the firm. This result is robust in several sensitivity tests, that is managerial ability score decile rank and lagged managerial ability score to replace managerial ability using DEA method as the independent variable. "