Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Umumnya dalam melakukan pinjam-meminjam uang dibutuhkan adanya kata sepakat yang dituangkan dalam perjanjian kredit kemudian diikuti dengan pemberian tanah sebagai jaminan pelunasan utang. Jaminan utang berguna apabila debitor tidak dapat memenuhi prestasinya, maka jaminan dapat dijual oleh kreditor guna pelunasan utang. Pada praktiknya banyak dijumpai pembuatan perjanjian kredit diikuti dengan surat kuasa menjual mutlak yang dipersiapkan oleh kreditor yang digunakan apabila debitor wanprestasi. Adapun rumusan permasalahan yang diangkat dalam tesis ini ialah konsep tanah sebagai jaminan pelunasan utang, akibat hukum dari adanya surat kuasa menjual, dan pandangan hakim terhadap tanah yang dijadikan sebagai jaminan utang dengan surat kuasa menjual. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif dengan tipologi penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dari penulisan ini dengan bentuk preskriptif. Hasil dari penelitian ini ialah tanah dapat dijadikan jaminan utang sesuai dengan fungsi hak kebendaan yang memberikan jaminan, mekanismenya menggunakan Lembaga Hak Tanggungan pada tanah yang terdaftar dan fidusia pada tanah Hak Pakai atas tanah negara. Penggunaan surat kuasa menjual tidak dilarang, namun akan menimbulkan masalah apabila penjualan dari objek jaminan utang tidak disepakati oleh kedua belah pihak, dan apabila harga penjualan objek jaminan lebih tinggi dibandingkan dengan utang pokok dan bunga hal tersebut termasuk kepada milik beding. Umumnya hakim melarang penggunaan surat kuassa menjual sebagai pelunasan utang dan menyatakan surat kuasa menjual batal demi hukum karena mengandung unsur penyalahgunaan keadaan, penggunaan surat kuasa mutlak dalam jual-beli juga melanggar ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negri Nomor 14 tahun 1982 tentang larangan penggunaan surat kuasa mutlak dan mengabaikan ketentuan dalam Pasal 1178 KUH Perdata dan Pasal 12 Undang-Undang Hak Tanggungan.

---

Generally, in borrowing money, an agreement is needed, which is stated in the credit agreement, followed by land as collateral for debt repayment. Debt guarantees are useful if the debtor cannot fulfill his achievements, then the collateral can be sold by the creditor to pay off the debt. In practice, the making of credit agreements is often followed by an absolute power of attorney to sell, which is prepared by the creditor and is used if the debtor defaults. The formulation of the problem raised in this thesis is the concept of land as a guarantee for debt repayment, the legal consequences of the existence of a power of attorney to sell, and the judge's view of land that is used as debt security with a power of attorney to sell. The research method used in this thesis is normative juridical with a research typology used to answer the problems of this writing in a prescriptive form. The result of this research is that land can be used as collateral for debt following the function of material rights that provide guarantees, the mechanism is using Mortgage Institutions on registered land and fiduciary on land rights of use on state land. The use of a power of attorney to sell is not prohibited, but it will cause problems if the sale of the object of the debt guarantee is not agreed upon by both parties, and if the selling price of the object of the guarantee is higher than the principal and interest of the debt, it is included in the property of the bedding. Generally, judges prohibit the use of a power of attorney to sell as debt repayment and declare the power of attorney to sell null and void because it contains elements of abuse of circumstances, the use of absolute power of attorney in buying and selling also violates the provisions of the Instruction of the Minister of Home Affairs No. ignoring the provisions in Article 1178 of the Civil Code and Article 12 of the Mortgage Law."

"Umumnya dalam melakukan pinjam-meminjam uang dibutuhkan adanya kata sepakat yang dituangkan dalam perjanjian kredit kemudian diikuti dengan pemberian tanah sebagai jaminan pelunasan utang. Jaminan utang berguna apabila debitor tidak dapat memenuhi prestasinya, maka jaminan dapat dijual oleh kreditor guna pelunasan utang. Pada praktiknya banyak dijumpai pembuatan perjanjian kredit diikuti dengan surat kuasa menjual mutlak yang dipersiapkan oleh kreditor yang digunakan apabila debitor wanprestasi. Adapun rumusan permasalahan yang diangkat dalam tesis ini ialah konsep tanah sebagai jaminan pelunasan utang, akibat hukum dari adanya surat kuasa menjual, dan pandangan hakim terhadap tanah yang dijadikan sebagai jaminan utang dengan surat kuasa menjual. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif dengan tipologi penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dari penulisan ini dengan bentuk preskriptif. Hasil dari penelitian ini ialah tanah dapat dijadikan jaminan utang sesuai dengan fungsi hak kebendaan yang memberikan jaminan, mekanismenya menggunakan Lembaga Hak Tanggungan pada tanah yang terdaftar dan fidusia pada tanah Hak Pakai atas tanah negara. Penggunaan surat kuasa menjual tidak dilarang, namun akan menimbulkan masalah apabila penjualan dari objek jaminan utang tidak disepakati oleh kedua belah pihak, dan apabila harga penjualan objek jaminan lebih tinggi dibandingkan dengan utang pokok dan bunga hal tersebut termasuk kepada milik beding. Umumnya hakim melarang penggunaan surat kuassa menjual sebagai pelunasan utang dan menyatakan surat kuasa menjual batal demi hukum karena mengandung unsur penyalahgunaan keadaan, penggunaan surat kuasa mutlak dalam jual-beli juga melanggar ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negri Nomor 14 tahun 1982 tentang larangan penggunaan surat kuasa mutlak dan mengabaikan ketentuan dalam Pasal 1178 KUH Perdata dan Pasal 12 Undang-Undang Hak Tanggungan.

---

Generally, in borrowing money, an agreement is needed, which is stated in the credit agreement, followed by land as collateral for debt repayment. Debt guarantees are useful if the debtor cannot fulfill his achievements, then the collateral can be sold by the creditor to pay off the debt. In practice, the making of credit agreements is often followed by an absolute power of attorney to sell, which is prepared by the creditor and is used if the debtor defaults. The formulation of the problem raised in this thesis is the concept of land as a guarantee for debt repayment, the legal consequences of the existence of a power of attorney to sell, and the judge's view of land that is used as debt security with a power of attorney to sell. The research method used in this thesis is normative juridical with a research typology used to answer the problems of this writing in a prescriptive form. The result of this research is that land can be used as collateral for debt following the function of material rights that provide guarantees, the mechanism is using Mortgage Institutions on registered land and fiduciary on land rights of use on state land. The use of a power of attorney to sell is not prohibited, but it will cause problems if the sale of the object of the debt guarantee is not agreed upon by both parties, and if the selling price of the object of the guarantee is higher than the principal and interest of the debt, it is included in the property of the bedding. Generally, judges prohibit the use of a power of attorney to sell as debt repayment and declare the power of attorney to sell null and void because it contains elements of abuse of circumstances, the use of absolute power of attorney in buying and selling also violates the provisions of the Instruction of the Minister of Home Affairs No. ignoring the provisions in Article 1178 of the Civil Code and Article 12 of the Mortgage Law."

"Kondisi gagal bayar debitur dapat menyebabkan diajukannya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) baik oleh pihak kreditur maupun oleh debitur secara sendiri. PKPU bertujuan memberikan kepastian hukum kepada kreditur mengenai pembayaran utang debitur yang dapat diakhiri dengan perdamaian atau kepailitan. Penelitian ini membahas mengenai prinsip perikatan dan penjaminan secara cross collateral, implementasi penerapan Undang-undang terhadap penggabungan dua perkara PKPU yang bersinggungan, serta akibat hukum terhadap perkara PKPU yang bersinggungan jika salah satu perkaranya pailit. Penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif dengan studi kasus berupa putusan Duniatex Group dan Sumitro, serta Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Kesamaan subyek hukum ini juga kemudian membuat pemeriksaan perkara dilakukan secara join session. Meskipun hal ini tidak umum dilakukan, namun masih sesuai dengan koridor asas peradilan Indonesia yaitu penyelesaian perkara dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Pemeriksaan perkara secara join session terhadap perkara yang bersinggungan ini memberikan hasil isi putusan perkara yang memiliki kesamaan satu sama lain. Dalam kasus ini kedua permohonan PKPU diakhiri dengan perdamaian. Tetapi jika salah satu perkara dinyatakan pailit maka secara otomatis keseluruhan aset perorangan akan menjadi Boedel Pailit.

---

Debtor's default condition can lead to submission of Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) either by the creditor or the debtor. PKPU aims to provide legal certainty regarding debtor debt payments. PKPU can be terminated by reconciliation or bankruptcy. This study discusses the principles of cross-collateral guarantees, the implementation of Indonesian Regulation on merging two linked PKPU cases, and the legal consequences of linked PKPU cases if one of the cases is bankrupt. This research was carried out in a normative juridical manner with case studies of Duniatex Group and Sumitro’s verdict, as well as the Indonesian Regulation. The similarity of legal subjects also made the court examination carried out in a join session. Although not commonly done, it is still in accordance with the corridors of the principles of the Indonesian judiciary, quick, simple, and low cost. This kind of court examination resulting in similarities in decisions between two cases. In this case, the two PKPU submissions ended with reconciliation. However, if one of the cases is declared bankrupt, all individual assets from the personal guarantor will automatically become Boedel Pailit."

"Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU). Merujuk pada UUKPKPU, definisi mengenai PKPU tidak dijelaskan secara eksplisit dan tegas, tetapi dalam UUKPKPU telah mengatur mengenai mekanisme untuk mengajukan permohonan PKPU. Adapun syarat untuk mengajukan permohonan PKPU adalah debitor memiliki minimal dua kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih yang dapat dibuktikan secara sederhana. Pembuktian sederhana menjadi syarat yang harus dipenuhi agar permohonan yang diajukan tersebut dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Niaga sebagaimana penjelasan Pasal 8 ayat (4) UUKPKPU menguraikan bahwa yang dimaksud dengan fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana adalah fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar sedangkan mengenai besaran jumlah utang tidak menghalangi dijatuhkannya putusan. Namun demikian, kerap kali Majelis Hakim dalam menerapkan dan menafsirkan syarat pembuktian sederhana memiliki perbedaan penafsiran dikarenakan dalam UUKPKPU tidak mengatur mengenai parameter maupun sejauh mana batasan mengenai apa itu pembuktian sederhana. Maka dari itu, penelitian yang menggunakan metode yuridis-normatif ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pembuktian sederhana dalam Putusan Nomor 42/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst yang merupakan perkara permohonan PKPU terhadap Commanditaire Vennootschap (CV) yang termasuk suatu badan usaha tidak berbadan hukum. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim memutuskan untuk menolak permohonan PKPU yang diajukan dengan pertimbangan bahwa pembuktian dalam perkara tersebut tidak sederhana dikarenakan masih diperlukan pembuktian lebih lanjut mengenai keterlibatan sekutu komanditer dalam munculnya utang terhadap kreditor. Dengan demikian, dapat disimpulkan berdasarkan analisis dalam penelitian ini yakni Majelis Hakim telah menggunakan ruang yang diberikan oleh UUKPKPU dalam menafsirkan pembuktian sederhana sebagai dasar atas penolakan permohonan PKPU walaupun terhadap pertimbangan hakim mengenai keterlibatan sekutu komanditer dalam kepengurusan CV memiliki kemungkinan kekeliruan dikarenakan tidak ada satupun bukti yang menunjukkan kepengurusan sekutu komanditer atas kemunculan utang.

---

The postponement of debt payment obligations (PKPU) is regulated in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations (UUKPKPU). Referring to the UUKPKPU, the definition of PKPU is not explicitly and explicitly explained, but the UUKPKPU has regulated the mechanism for filing a PKPU application. The requirements for submitting a PKPU application are that the debtor has at least two creditors and does not pay in full at least one debt that is due and collectible which can be proven simply. Simple proof is a requirement that must be met so that the submitted application can be granted by the Panel of Judges at the Commercial Court as the explanation of Article 8 paragraph (4) of the UUKPKPU elaborates that what is meant by facts or circumstances that are proven simply are the facts of two or more creditors and the fact that the debt is overdue and unpaid, while the amount of the debt does not prevent a decision from being made. However, often the Judges in applying and interpreting simple proof requirements have different interpretations because the UUKPKPU does not regulate the parameters or the extent of the limits of what simple proof is. Therefore, this research that uses the juridical-normative method aims to analyze the implementation of simple proof in Decision Number 42/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst which is a PKPU application case against a Commanditaire Vennootschap (CV) which is an unincorporated business entity. In its decision, the Panel of Judges decided to reject the PKPU application submitted with the consideration that the proof in the case was not simple because further proof was still needed regarding the involvement of the allies in the emergence of debt to creditors. Thus, it can be concluded based on the analysis in this study that the Panel of Judges has used the space provided by the UUKPKPU in interpreting simple proof as the basis for the rejection of the PKPU application, although the judge's consideration regarding the involvement of the allied partners in the management of the CV has the possibility of error because there is no single evidence that shows the management of the allied partners for the emergence of debt."

"Penelitian ini menganalisis status hukum Akta Perjanjian Pemberian Bonus No. 78 sebagai obyek utang dan status hukum Para Pihak dalam kasus kepailitan ahli waris pemegang saham PT Krama Yudha. Penelitian ini ditulis menggunakan bentuk penelitian yuridis-normatif. Berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata, akta yang dikeluarkan oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan utang merupakan suatu kewajiban yang harus dibayarkan oleh Debitor kepada Kreditor. Pada kasus ini, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa selisih bonus yang belum dibayarkan merupakan utang yang harus diselesaikan oleh ahli waris sesuai asas saisine pada Pasal 833 ayat (1) KUH Perdata. Namun, secara hukum kepailitan, objek dalam akta ini tidak memenuhi definisi utang sesuai Pasal 1 angka (6) UU K-PKPU, karena tidak ada kewajiban yang dapat ditagih dan pembuktiannya tidak sederhana sebagaimana dipersyaratkan Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU. Selain itu, pemberian bonus yang berdasarkan keuntungan bersih perusahaan harus bergantung pada keputusan sah dalam RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 71 UU PT, sehingga akta ini tidak dapat dijadikan dasar penagihan utang. Bukti lebih lanjut menunjukkan tidak adanya pemindahan hak saham kepada ahli waris sesuai Pasal 56 UU PT, sehingga klaim atas bonus ini tidak sah. Dengan demikian, Akta Perjanjian Pemberian Bonus No. 78 tidak memenuhi syarat sebagai utang yang dapat ditagih, dan klaim Para Pemohon tidak dapat diterima, sehingga status hukum Para Pihak menjadi tidak sah.

---

This study analyzes the legal status of the Bonus Agreement Deed No. 78 as an object of debt and the legal position of the parties involved in the context of the bankruptcy of the heirs of the shareholders of PT Krama Yudha. The research uses a doctrinal approach, referencing the rules in the Bankruptcy Law, the Civil Code, and related legislation. In this case, the panel of judges decided that the unpaid bonus should be considered a debt to be settled by the heirs in accordance with the principle of saisine in Article 833 paragraph (1) of the Civil Code. Furthermore, the panel of judges found that the deed acknowledged its validity due to the payment made by the heirs of the First Party in Deed No. 78. However, in the context of bankruptcy, this deed does not meet the definition of a debt under Article 1 number (6) of the Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligation Law (UU K-PKPU), as there is no obligation that can be enforced and the evidence is not straightforward as required by Article 8 paragraph (4) of the UU K-PKPU. Additionally, the bonus provision based on the company's net profit should depend on a valid decision by the General Meeting of Shareholders (RUPS), in accordance with Article 71 of the Company Law (UU PT), meaning the deed cannot be used as a basis for debt collection. Further evidence shows that there was no transfer of share rights to the heirs in accordance with Article 56 of the UU PT, rendering the claim for the bonus invalid. Therefore, the Bonus Agreement Deed No. 78 cannot be considered as an enforceable debt, and the claims of the parties are legally invalid. "

"Seiring dengan berkembangnya zaman bertambah pula kebutuhan akan jasa Notaris. Pengguna jasa Notaris pun semakin beragam, termasuk dengan penggunaan kuasa dalam pembuatan akta. Pembuatan kuasa tidak hanya sebatas kuasa umum melainkan kuasa khusus termasuk kuasa substitusi. Notaris memiliki kewenangan untuk membuat surat kuasa substitusi, namun perlu Notaris perhatikan bahwa dibutuhkan sifat hati-hati agar tidak melakukan kesalahan yang mengakibatkan batalnya surat kuasa substitusi yang dibuatnya seperti kasus dalam putusan Nomor 199/PDT/2018/PT.MDN. Pokok masalah dalam tesis ini adalah peran Notaris dalam pembuatan surat kuasa subtitusi dan tanggung jawabnya pada putusan Nomor 199/PDT/2018/PT.MDN. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Tipologi penelitian ini adalah deskriptif-analitis dimana menggunakan data sekunder dengan alat pengumpulan data berupa studi literatur.Hasil dari penelitian ini, ialah Notaris memiliki kewenangan untuk membuat surat kuasa substitusi namun pembuatan surat kuasa subtitusi dalam Putusan Nomor 199/PDT/2018/PT MDN tidak dibenarkan, karena sebelum surat kuasa subtitusi dibuat terdapat surat kuasa khusus yang melarang penerima kuasa mensubtitusikan kuasanya sehingga surat kuasa subtitusi yang dibuat oleh penerima kuasa batal, selanjutnya pertanggungjawaban yang dapat dimintakan dalam Putusan Nomor 199/PDT/2018/PT MDN adalah pertanggungjawaban administrasi dan perdata. Saran dari penulis adalah Notaris harus lebih berhati-hati dan teliti sebelum membuat surat kuasa subtitusi serta sebaiknya Majelis Pengawas Daerah mengingaktkan kepada para Notaris untuk seksama dalam menjalankan jabatannya.

---

Along the times, the need for Notary services increasing. Notary service users are also increasingly diverse, including the use of power of attorney in making the deed. The making of power is not limited to general power but special power including the power of substitution. The notary has the authority to make a substitution power of attorney, but it is necessary for the notary to note that caution is needed in order not to make a mistake which results in the cancellation of the substitution power of attorney he made as in the case in the decision of Number 199/PDT/ 2018/PT.MDN. The main problem in this thesis is the role of the Notary in making the power of attorney for substitution and its responsibility in decision Number 199/PDT/2018/ PT.MDN. The research method used in this study is Normative Juridical. The typology of this research is descriptive-analytical which uses secondary data with data collection tools in the form of literature studies.

The results of this study, the Notary has the authority to make a substitution of power of attorney, but the substitution of power of attorney in Decision No.199/PDT/2018/PT MDN is not justified, because before the power of attorney was made there was a special power of attorney that prohibits the power of attorney from substituting their power of attorney so letter of substitution of attorney made by the recipient of the power of attorney is canceled, furthermore the responsibility that can be requested in Decision Number 199/PDT/2018/PT MDN is administrative and civil liability. The suggestion from the author is that the Notary must be more careful and thorough before making a substitution of attorney and the Regional Supervisory Council should notify the Notaries to be careful in carrying out their positions."

"Penelitian ini menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 89/Pdt.G/2023/Pn Mtr yaitu mengenai peran Notaris terhadap pembuatan akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual yang dibuat sebagai jaminan utang piutang, dan pertanggungjawaban Notaris atas kerugian yang diderita oleh salah satu pihak sehingga putusan pengadilan menyatakan batal demi hukum. Metode penelitian menggunakan penelitian doktrinal dengan data sekunder berupa peraturan – peraturan hukum yang berlaku sebagai bahan primer dan bahan Pustaka serta wawancara sebagai bahan sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa Notaris harus bisa mengarahkan dan menjelaskan kepada para pihak mengenai perbuatan hukum yang akan mereka lakukan beserta akibatnya sebagaimana hukum mengatur. Notaris dituntut untuk memiliki kecermatan dan ketelitian dalam memeriksa dan menganalisis kehendak para pihak yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Adapun kepentingan para pihak harus diutamakan oleh Notaris guna mengindari kerugian. Dalam hal utang piutang yang didasari adanya muatan pidana dapat mengakibatkan akta turunannya yaitu akta Perjanjian Pengiktan Jual Beli dan kuasa menjual tidak sah dan batal demi hukum. Terlebih lagi perbuatan hukum utang piutang tidak sesuai dengan menjadikan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan kuasa menjual sebagai jaminan. Notaris yang mengetahui adanya ketidaksesuian antara akta autentik dengan perbuatan hukum para penghadapnya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabanya secara perdata dan administrasi.

---

This study analyzes the Decision of the Mataram District Court Number 89/Pdt.G/2023/Pn Mtr, namely regarding the role of the Notary in making a Deed of Sale Purchase Binding Agreement and Sale Power of Attorney made as collateral for debts and the Notary's responsibility for losses suffered by one of the parties so that the court decision is declared null and void. The research method uses doctrinal research with secondary data in the form of applicable legal regulations as primary materials and Library materials and interviews as secondary materials. The results of the study show that the Notary must be able to direct and explain to the parties regarding the legal actions they will take along with the consequences as regulated by law. Notaries are required to have accuracy and precision in examining and analyzing the wishes of the parties in accordance with applicable regulations. And the most important thing is that the Notary must prioritize the interests of all parties in order to avoid losses, for that reason the Notary must be able to refuse to make an authentic deed if there is something that is contrary to the law. In the case of debts based on criminal content, it can result in derivative deeds, namely the Deed of Sale Purchase Binding Agreement and Sale Power of Attorney being invalid and null and void by law. Moreover, the legal act of debts is not in accordance with making the Sale Purchase Binding Agreement and Sale Power of Attorney as collateral. A notary who knows that there is a discrepancy between the authentic deed and the legal actions of those who present it can be held civilly and administratively responsible."

"Tesis ini meneliti tentang akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), akta Kuasa untuk Menjual dan akta Perjanjian Pengosongan yang dituangkan ke dalam akta yang ditanda tangani tidak memenuhi persyaratan dan tidak dikehendaki salah satu pihak. Notaris salah dalam menerapkan perbuatan hukum sehingga tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian dan tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), kasus yang terjadi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1070 K/Pdt/2020. Permasalahan dalam penelitian ini terkait akibat hukum akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan akta Kuasa untuk Menjual sebagai jaminan atas ikatan utang piutang dan peran serta tanggung jawab Notaris terhadap akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan akta Kuasa untuk Menjual sebagai jaminan atas ikatan utang piutang. Penelitian menggunakan metode Yuridis Normatif dengan tipe penelitian menganalisis masalah melakukan studi dokumen untuk memperoleh data sekunder dan analisis kualitatif sehingga menghasilkan hasil penelitian analisis deskriptif. Berdasarkan hasil analisis data, Notaris salah dalam menentukan perbuatan hukum yang dituangkan ke dalam 3 (tiga) akta yaitu akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), akta Kuasa untuk Menjual dan akta Perjanjian Pengosongan sebagai pengikatan jaminan dalam perjanjian utang piutang tidak tepat, karena akta tersebut bukan lembaga untuk jaminan. Notaris tidak melakukan penyuluhan hukum dan tidak memenuhi syarat verleden. Akibatnya akta dapat dibatalkan di Pengadilan, karena Notaris tidak membacakan akta dan tidak hadir di hadapan para pihak serta akta tidak memenuhi syarat subjektif yaitu kata sepakat. Selain itu, ke 3 (tiga) akta tersebut tidak memenuhi syarat objektif yaitu sebab yang halal, adanya suatu larangan yang diperjanjikan kepemilikan jaminan oleh pemberi pinjaman.

---

This thesis examines the deed of the Sale and Purchase Binding Agreement (PPJB), the deed of Authorization to Sell and the deed of Employment Agreement which is poured into the deed which is signed does not meet the requirements and is not desired by either party. Notaries are wrong in implementing legal actions so that they do not meet the legal requirements of the agreement and do not fulfill the provisions of the Notary Position Act (UUJN), the case that occurred in the Supreme Court Decision Number 1070 K/Pdt/2020. The problem in this study is related to the legal consequences of the deed of the Sale and Purchase Binding Agreement (PPJB) and the deed of Power to Sell as collateral for the debt and receivable bonds and the role and responsibility of the Notary in the deed of the Binding Sale and Purchase Agreement (PPJB) and the deed of Power of Attorney to Sell as collateral for the bond. debts and receivables. The research uses the normative juridical method with the type of research analyzing the problem of conducting document studies to obtain secondary data and qualitative analysis so as to produce descriptive analysis research results. Based on the results of data analysis, the Notary made a mistake in determining the legal actions as outlined in 3 (three) deeds, namely the deed of the Sale and Purchase Binding Agreement (PPJB), the deed of Power to Sell and the deed of Employment Agreement as binding collateral in the debt and receivable agreement, because the deed it is not an institution for guarantees. Notaries do not provide legal counseling and do not meet the verification requirements. As a result, the deed can be canceled in court, because the Notary does not read the deed and is not present before the parties and the deed does not meet the subjective requirement, namely an agreement. In addition, the 3 (three) deeds do not meet the objective requirements, namely because it is lawful, there is a prohibition on the ownership of the guarantee by the lender."

"Kuasa Menjual masih banyak digunakan dalam proses peralihan hak dan sering menjadi penyebab timbulnya sengketa, keabsahan mengenai kuasa menjual yang seringkali dijadikan dasar kreditor mengikat suatu jaminan yang dimiliki oleh debitor untuk kepastian hukum kreditor dalam kegiatan utang piutang tanpa menggunakan lembaga pembiayaan. Penelitian doktrinal ini menggunakan data sekunder yang berasal dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata, peraturan mengenai peralihan hak dan peraturan lainnya terkait dengan akta kuasa dan perjanjian utang piutang. Penelitian ini menganalisis mengenai prinsip pemberian kuasa dan perkembangan hukumnya serta menelaah pembuatan akta kuasa menjual dan pengakuan utang yang dibuat dalam waktu bersamaan dalam pertimbangan hakim dalam menentukan suatu putusan pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 369/PDT.G/2023/PN.JKT.BRT terkait kuasa menjual yang dijadikan objek jaminan yang merupakan satu kesatuan dengan akta pengakuan utang. Dicabutnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 Tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak, tentunya menimbulkan ketidakpastian atas akta kuasa yang masih marak dibuat di hadapan Notaris. Pengaturan mengenai kuasa jual diatur dalam pasal 1792 sampai dengan 1819 KUH Perdata, Akta kuasa yang dibuat di hadapan Notaris merupakan alat bukti yang sempurna, namun, jika pembuatannya tidak dijalankan sesuai dengan peraturan yang ada, maka akta kuasa tersebut dapat terdegradasi sebagai akta dibawah tangan, serta akta kuasa menjual dengan akta pengakuan utang yang dibuat secara bersamaan dapat menimbulkan suatu sengketa karena melanggar asas kepatutan.

---

The Power of Sale is still widely used in the process of transferring rights and is often the cause of disputes, the validity of the power of sale which is often used as the basis for the creditor to bind a guarantee owned by the debtor for the legal certainty of the creditor in debt and receivables activities without using a financing institution. This doctrinal research uses secondary data derived from the Civil Code, regulations regarding the transfer of rights and other regulations related to power of attorney and debt and receivables agreements. This study analyzes the principle of granting power of attorney and its legal development as well as examines the making of power of attorney deeds to sell and debt recognition made at the same time in the judge's consideration in determining a decision in the West Jakarta District Court Decision Number 369/PDT. G/2023/PN. JKT. BRT is related to the power of sale which is used as the object of collateral which is an integral part of the debt recognition deed. The revocation of the Instruction of the Minister of Home Affairs Number 14 of 1982 concerning the Prohibition of the Use of Absolute Power, of course, creates uncertainty over the power of attorney that is still widely made before the Notary. The regulation regarding the power of sale is regulated in articles 1792 to 1819 of the Civil Code, the power of attorney made before the Notary is a perfect piece of evidence, however, if the manufacture is not carried out in accordance with existing regulations, then the power of attorney can be degraded as a deed under hand, and the power of attorney deed and the debt acknowledgment deed made simultaneously can cause a dispute because it violates the principle of propriety."

"Hutang piutang lazim dilakukan oleh masyarakat untuk memperoleh dana yang digunakan sebagai modal usaha. Bank sebagai lembaga keuangan memberikan fasilitas tersebut. Namun hal itu tidak menutup adanya praktek hutang piutang dari orang perorangan yang dilandasi dengan Akta Pengakuan Hutang. Berlandaskan Akta Pengakuan Hutang tersebut maka Debitur berhak memperoleh sejumlah uang dari Kreditur sebagai hutang dan Kreditur berhak memperoleh pengembalian atas hutang tersebut berikut bunga sesuai jangka waktu yang disepakati bersama. Akta Pengakuan Hutang lazim dikuatkan dengan adanya penjaminan hak atas tanah yang kemudian diikuti dengan kuasa menjual. Hal tersebut dilakukan sebagai pegangan bagi Kreditur atas pengembalian hutang Debitur apabila dikemudian hari Debitur ternyata melakukan wanprestasi atau gagal bayar. Baik Akta Pengakuan Hutang maupun surat kuasa menjual merupakan perjanjian yang dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Sebagaimana diketahui perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundang bagi yang membuatnya. Tesis ini mengkaji lebih dalam mengenai kuasa menjual atas jaminan hak atas tanah pada Akta Pengakuan Hutang serta jual beli yang dilakukan suami istri atas kuasa menjual tersebut. Penelitian dilakukan secara yuridis normatif. Dari penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Akta Pengakuan Hutang dengan jaminan hak atas tanah dapat diikuti dengan kuasa menjual. Apabila diikuti dengan perbuatan hukum jual beli antara suami istri yang dilakukan dengan kuasa menjual berdasarkan Akta Pengakuan Hutang dengan jaminan hak atas tanah maka hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

---

Lending activities commonly done in the community to obtain funds that are used as working capital. Bank as a financial institution providing the facility. But it does not preclude the practice of the individual in doing lending activities which is based on the Deed Acknowledegment of Indebtedness. Based on such deed the Debtor is entitled to receive money from the lender as a payment to its debt and the creditor is entitled to repayment of debt following the interest in accordance with the agreed timeframe. Deed of Acknowledgement also can be strengthened with the land rights as a security which was then followed by the power of selling.

This will be a guideline for lenders on the debt repayment in the future if the Debtor was in default or unable the repay its debt to the creditor. The Deed Acknowledegment of Indebtedness and the Power of Attorney to Sell are both agreement made under the principle of freedom of contract. It is known that the agreement made legally valid as a law for the parties who made it.

The thesis examines the power to sell to the security of land rights in the Deed of Acknowledgement of Indebtedness together with the sale and purchase among spouses, with juridical normative research. From these studies the conclusion obtained that the Deed of Acknowledgement of Indebtedness and the security of land rights may be followed with the power to sell. If then the Creditor decided to sell the security of land rights to the creditor spouse, it is not prohibited by legislation. The existence of the Power of Attorney to Sell, the party who serves as the seller is the owner of the land which is the Debtor and the Creditors only as holders of the Power of Attorney to Sell."