Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian dalam tesis ini berfokus pada pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, khususnya GIS 150 kV Grogol II yang diselenggarakan PT P (Persero) di atas tanah dengan skala kecil (±5.607 m²). Pembangunan GIS 150 kV Grogol II itu sendiri ditujukan bagi optimalisasi penyaluran energi listrik di wilayah DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).  Adapun fokus dari studi ini adalah berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan tanah atas objek yang dibebani hak tanggungan. Untuk itu permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang pengaturan pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum menurut ketentuan hukum di Indonesia. Selain itu juga mekanisme pemberian ganti kerugian terhadap objek pengadaan tanah skala kecil GIS 150 kV Grogol II yang dibebani hak tanggungan. Guna menjawab permasalahan tersebut maka penelitian yuridis normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang diperoleh melalui studi dokumen dikuatkan oleh data dari wawancara, selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa menurut Pasal 123 angka 5 Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juncto Pasal 126 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, maka penyelesaian terhadap objek yang dibebani hak tanggungan adalah melalui penitipan ganti kerugian ke Pengadilan Negeri setempat dengan terlebih dahulu mengajukan Izin Penetapan Lokasi kepada Gubernur/Walikota. Lebih lanjut untuk penyelesaian terhadap pengadaan tanah GIS 150 kV Grogol II yang objek tanahnya dibebani hak tanggungan adalah melalui pembuatan Akta Kesepakatan Bersama di antara para pihak, dihadapan Notaris

---

This thesis research focused on land acquisition process of GIS 150 kV Grogol II held by PT P (Persero) on small scale area (±5.607m2). The construction of GIS 150 kV Grogol II is needed to raise the optimalization of electricity energy distribution in Jakarta as the capital city of Indonesia. In particular, this study examines the implementation of land acquisition process with object under collateral right. Thus, the problem raised in this study are related to the settlement of land acquisition for public development purposes ruled by Indonesian law and also to analyse the best mechanism to resolve small scale land acquisition for GIS 150 kV Grogol II which under collateral rights. To address this issue, the writer uses a statutory and case approach. The legal materials obtained through documentary study and supported by interview. The result of this study shows that according to Article 123 number 5 Omnibus Law of Job Creation juncto implementation rules Article 126, the similar case such the settlement of land acquisition for public development purposes under collateral rights should be resolved by consignation mechanism to local district court with the presentation of its location permit. Furthermore, to resolve Land Acquisition for GIS 150 kV Grogol II under collateral rights, all party should be complied to notarial deed agreement. "

"Tesis ini membahas permasalahan penetapan nilai ganti kerugian pengadaan tanah dalam kasus pembangunan Tol Trans Jawa di Kabupaten Jombang, Kabupaten Mojokerto, dan Kota Malang. Pihak yang berhak tidak sepakat dengan nilai ganti kerugian yang ditawarkan oleh Panitia Pengadaan Tanah karena merasa nilai tersebut tidak layak dan adil. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain evaluatif. Hasil penelitian menyarankan bahwa penetapan nilai ganti kerugian oleh Penilai dilakukan secara transparan dan seharusnya pihak yang berhak yang berkeberatan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri atau Panitia Pengadaan Tanah menempuh cara konsinyasi sesuai jangka waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan agar pengadaan tanah tidak terhambat.

---

This thesis discusses the problem of determination of the value of compensation for land acquisition in the case of the construction of the Trans Java toll in Jombang Regency, Mojokerto Regency and Malang City. The parties that has the right disagrees with the value of of compensation offered by Land Acquisition Committee because they feel the value is not well worth and fair. This study is a qualitative research design evaluative.

Results of the study suggest that the determination of the value of compensation by the Valuer must be transparent and should the party entitled to file a lawsuit objecting to the District Court or the Land Acquisition Committee to take on consignment in accordance period of time determined by the legislation so that the land acquisition is not obstructed."

"Kemacetan adalah salah satu masalah urgent yang ada di ibukota dan menuntut untuk segera diselesaikan. Pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) diharapkan dapat menjadi solusi atas masalah tersebut, namun keterbatasan tanah untuk pembangunan menuntut harus diadakannya pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum pada pembangunan MRT di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengadaan tanah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan postpositivisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan MRT belum berjalan secara efektif sehingga progresnya lambat. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengadaan tanah antara lain yaitu aktor pengadaan tanah, tujuan pengadaan tanah, metode sosialisasi, dan kompensasi yang diberikan.

---

Congestion is one of the urgent issue in the capital and demanded to be immediately resolved. The development of Mass Rapid Transit (MRT) is expected to be a solution over the issue , but limited ground for development forced the government to do new job, land acquisition. This research aimed to analyze how the implementation of land acquisition for the public interest on the construction of Mass Rapid Transit (MRT) in South Jakarta and to analyse the factors that influence of land acquisition process. This research using qualitative method with postpositivisme as the approach.

The result showed that the implementation of land acquisition for MRT project has not been effectively so that the progress too slow. It caused by several factors such as the actor of land acquisition, the purpose of land acquisition , the method of socialization, and the compensation."

"Penelitian ini berfokus pada mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum yaitu pembangunan jalan tol serta dampak dari terhambatnya proses pengadaan tanah tersebut. Pengadaan tanah merupakan penghambat utama dalam percepatan pembangunan jalan tol. Studi terkait faktor-faktor yang menghambat proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum masih terlalu berfokus pada dampaknya dan kurang mengurai simpul penyebab utama dari masalah ini. Dalam studi ini, peneliti melihat bahwa proses pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur dan kepentingan ekonomi didominasi oleh negara sehingga hal tersebut dapat berdampak merugikan masyarakat. Dengan menggunakan metode kualitatif dan teknik wawancara mendalam, studi ini menemukan bahwa masalah pembagian peran dan efektifitas mekanisme kerja birokrasi menjadi hambatan utama. Di sisi lain, dampak ketidakpastian keresahan kesulitan mencari tanah pengganti, cukup banyak dialami oleh masyarakat. Secara teoritik, pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia mencerminkan state centered development yang kurang optimal karena involusi mekanisme kerja birokrasi pemerintah sendiri. Gejala soft state masih sangat terlihat ketika negara kurang bisa melindungi masyarakat dari dampak pengadaan tanah.

---

This study focuses on identifying the factors that hamper the process of land acquisition process for the public interest, espescially toll road construction and the impact of the hampered land acquisition process. Land acquisition is a major obstacle in accelerating toll road development. Studies related to factors that hamper the land acquisition process are still too focused on their impact and do not examine the main causes of this problem. In this study, researchers see that the land acquisition process for the public interests is dominated by the state so that it can adversely affect the community. By using qualitative methods and in-depth interview techniques, this study found that the problem of the division of roles and the effectiveness of bureaucratic work mechanisms were the main obstacles. On the other hand, the impact of the uncertainty of anxiety on the difficulty of finding replacement land, is quite a lot experienced by the community. Theoretically, land acquisition for infrastructure development in Indonesia reflects a less than optimal state centered development due to the involution of the government's own bureaucratic work mechanism. Soft state symptoms are still very visible when the state is less able to protect the community from the effects of land acquisition."

"Tesis ini membahas pengertian dan aspek hukum dari pencabutan hak atas tanah bagi pengadaan tanah dan pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum melalui hak menguasai negara. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian hukum normatif kualitatif yang menghasilkan data deskriptif.Hasil penelitian menyimpulkan Proses pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum harus dilakukan secara transparan dan menghormati hak‐hak yang sah. Oleh karena itu proses pelaksanaannya harus memuat empat prinsip utama, yaitu kepastian atas terselenggaranya proses pembangunan, asas keterbukaan publik dalam proses pembangunan untuk kepentingan umum, penghormatan hak atas tanah, dan aspek keadilan bagi yang menyerahkan atau melepaskan hak atas tanah bagi kepentingan umum. Pembebasan tanah untuk pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum harus memperhatikan kepentingan masayarakat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena Undang‐Undang Pokok Agraria dan Undang‐Undang Dasar tahun 1945 mengamanatkan pemanfaatan tanah adalah untuk sebesar besar kemakmuran rakyat.

---

This thesis analyses the definition and legal aspect of compulsary of land rights for land acquisition and implementation of development in purpose of public interest through State‐owning right mechanism. The research employs normative‐qualitative legal methodology which results in descriptive data.

The result concludes that the process of land procurement for implementation of development in purpose of public interest shall be conducted with clear transparency with due regard to all legitimate rights. Therefore the implementation process must consist of four main principles, i.e. certainty on the development process, public transparency in the development in purpose of public interest, due regards to all land rights, and fairness aspect to people who voluntarily transfer or release the land rights for the sake of public interest.

Land acquittal for the acquisition for implementation of development in purpose of public interest shall recognize the community interest as well as raise the public welfare, since the Agrarian Law and the Constitution of Indonesia prescribes the use of land shall be for the welfare of the people as much as possible."

"Asas kepentingan umum merupakan salah satu asas dalam teori hukum yang diterapkan dalam peraturan perundang-undangan suatu negara. Asas kepentingan umum berlaku universal di seluruh negara di dunia, walaupun penerapannya dalam tindakan hukum konkrit tidak selalu sama antara negara yang satu dengan negara lainnya. Tesis ini berusaha menjelaskan apa yang menjadi kriteria kepentingan umum, bagaimana penerapan asas kepentingan umum dalam ketentuan hukum positif di Indonesia, masalah hukum apa yang muncul dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol, dan apakah jalan tol memenuhi kriteria kepentingan umum. Untuk menjelaskan hal tersebut, penulis melakukan kajian teoritis terhadap asas kepentingan umum dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan tentang pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum maupun tentang jalan dan/atau jalan tol.

---

Public interest principle is one of the principles in the theory of law which is applied in the statutory regulation in a state. Public interest principle is applicable universally throughout states in the world, even though its application in concrete legal action is not always the same from one state to another.

This thesis endeavors to explain what become the criteria of public interest, how is the application of public interest principle in the provisions of positive law in Indonesia, wich legal issues are arising in the land acquisition for the construction of toll road, and whether toll road fulfills the criteria of public interest. To explain this matter, the writer has conducted theoretical study towards public interest principle, and analysis towards statutory regulations regarding land acquisition for the construction of public interes and regarding road and/or toll road."

"Legal aspects of land acquisition for public development purposes to allow government to acquire land for crucial infrastructure projects in Indonesia; case in Jawa Timur Province."

"ABSTRAKPerkembangan infrastruktur jalan dan jembatan di Indonesia semakin pesat, memiliki risiko yang tinggi. Namun perkembangan di dunia infrastruktur tidak diimbangi dengan percepatan pembebasan lahan sehingga berdampak pada keterlambatan kinerja proyek. Untuk itu diperlukan suatu evaluasi terhadap proses pengadaan lahan di Kementrian Pekerjaan Umum Bina Marga sehingga dapat meningkatkan kinerja proyek. Penelitian ini dilakukan melalui metode analisa SPSS dan deskriptif untuk mengetahui faktor risiko dominan. Hasil yang didapat berupa tindakan prefentif dan korektif yang tepat dalam menangani risiko yang terjadi serta analisa stakeholder pada setiap proses pengadaan lahan.

---

ABSTRACTThe development of road and bridge has been increasing in Indonesia which has high risk. However, this development is not mathced by an increase in land acquisition that have an impact on delays in project performance. It requires an evaluation of the process of land acquisition to improve project performance. This research conducted through a risk analysis, using SPSS and descriptive analysis to determine the dominant risk factors. Results are preventive and corrective actions are appropriate in addressing the risk that occur as well as stakeholder analysis in the process of land acquisition. "

"Kemajuan pembangunan dalam berbagai bidang di Indonesia, khususnya di sektor infrastruktur ditandai dengan banyaknya pembangunan termasuk pembangunan jalur kereta api cepat. Sedangkan disisi lain pertumbuhan penduduk setiap waktunya juga sangat tinggi seringkali menimbulkan kelangkaan tanah. Pengadaan tanah juga merupakan salah satu kegiatan yang dapat dilakukan bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang pengerjaannya dilakukan oleh Pemerintah atau instansi yang memerlukan tanah. Dalam pengadaan tanah dikenal konsep konsinyasi, yaitu suatu mekanisme penitipan ganti rugi yang dilakukan dengan permohonan penitipan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini mengenai konsep ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum serta perlindungan dan kepastian hukum dari lembaga konsinyasi terhadap ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif dengan tipologi eksplanatoris. Dari hasil analisa diketahui bahwa permasalahan utama dalam kasus yang diangkat yaitu konsep ganti rugi dalam pembangunan bagi pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah ganti rugi harus mempertimbangkan kerugian fisik maupun non fisik. Hal ini didasarkan bahwa ganti rugi ini dilakukan untuk memberikan suatu kompensasi atas kerugian pemegang hak atas tanah yang kehilangan hak atas tanahnya karena dibebaskan untuk kepentingan umum. Lembaga konsinyasi dapat memberikan perlindungan sepanjang sudah tercapai kesepakatan antara pemegang hak atas tanah dengan panitia pengadaan tanah. Dalam proses pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, yang diperlukan yaitu hubungan hukum yang dihasilkan atas dasar musyawarah atas penetapan bentuk dan besaran ganti kerugian untuk kemudian dirumuskan dalam berita acara yang menjadikan sebagai bukti perlindungan dan kepastian hukum yang di dapat oleh warga terdampak

---

Development progress in various fields in Indonesia, especially in the infrastructure sector, is marked by a large number of developments including the construction of high-speed railways. On the other hand, population growth is also very high at any time, which often results in scarcity of land. Land acquisition is also one of the activities that can be carried out for the implementation of development for the public interest, the work of which is carried out by the Government or agencies requiring land. In land acquisition, the concept of consignment is known, which is a mechanism for custody of compensation carried out by requesting custody of the Head of the District Court. The issues raised in this study are regarding the concept of compensation in land acquisition for development for the public interest and protection and legal certainty from consignment agencies for compensation in land acquisition for public interests. The research method used is normative juridical research with explanatory typology. From the analysis, it is known that the main problem in the case raised, namely the concept of compensation in the development of land acquisition for the public interest, is that compensation must consider physical and non-physical losses. This is based on the fact that this compensation is made to provide compensation for the loss of land rights holders who have lost their rights to their land because they are released for public purposes. The consignment agency can provide protection as long as an agreement has been reached between the land rights holder and the land acquisition committee. In the process of implementing land acquisition for the public interest, what is needed is a legal relationship generated on the basis of deliberation on the determination of the form and amount of compensation to be formulated in an official report that serves as proof of protection and legal certainty obtained by affected residents"