Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Implementasi tugas dan fungsi lembaga pemerintah yang berada di lingkaran terdekat Presiden menjadi hal yang menarik untuk diteliti. Posisi strategis yang dimilikinya tidak serta merta menjadikan perannya terlaksana secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari fungsi pemberian rekomendasi kebijakan yang dijalankan Sekretariat Kabinet. Permasalahan seperti adanya alur pengajuan kebijakan yang belum terlaksana sepenuhnya maupun permasalahan pada hal-hal yang bersifat administratif seperti kekuatan peraturan perundang-undangan yang mengatur, strategi komunikasi, dukungan teknologi informasi, efektifitas pemantauan kebijakan, maupun penerapan sanksi, membuat implementasi fungsi tersebut belum berjalan optimal. Untuk itu, penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi dari fungsi pemberian rekomendasi kebijakan yang dilaksanakan Sekretariat Kabinet beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kerangka analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Implementasi Kebijakan, khususnya Model Implementasi Administratif yang dikemukakan Matland (1995). Pendekatan dalam penelitian ini adalah post-positivist, dengan metode penelitian kualitatif bersifat analisis deskriptif. Fokus penelitian yaitu lembaga Sekretariat Kabinet periode tahun 2015 hingga saat ini. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah implementasi fungsi pemberian rekomendasi kebijakan sudah berjalan, namun terdapat berbagai tantangan dan permasalahan yang membuat fungsi tersebut belum terimplementasi secara optimal. Faktor-faktor seperti seperangkat peraturan, komunikasi pelaksana, dukungan teknologi informasi, efektifitas pemantauan, pemberlakuan sanksi, maupun kompetensi pelaksana berpengaruh terhadap implementasi fungsi tersebut. Dari faktor-faktor tersebut, masih kurang kuatnya peraturan perundang-undangan menjadi permasalahan fundamental yang membuat implementasi fungsi pemberian rekomendasi kebijakan belum berjalan optimal. Untuk itu, diperlukan berbagai upaya pembenahan dan penataan agar peran sentral Sekretariat Kabinet dalam policy making process dapat berjalan sebagaimanya mestinya.

---

The implementation of the duties and functions of government institution in the President's closest circle, is an interesting thing to research. Its strategic position does not necessarily make its role carried out optimally. This can be seen from the function of providing policy recommendations carried out by the Cabinet Secretariat. Problems such as the disobedience of stakeholders to the flow of policy submissions, as well as problems on administrative matters such as supporting rules, communication strategies, information technology support, the effectiveness of policy monitoring, and the implementation of sanctions, have made the implementation of such functions not run optimally. Therefore, this study aims to analyze the implementation of the function of providing policy recommendations by the Cabinet Secretariat. The analytical framework used in this study is Policy Implementation Theory, particularly the Administrative Implementation Model by Matland (1995). This research uses post positivist approach, wtih qualitative method that is descriptive analysis. Focus of the research is the Cabinet Secretariat in the period 2015 until now. The result of this study is the implementation of the function of providing policy recommendations in dealing with various challenges and problems. actors such as a set of regulations, implementing communications, information technology support, effectiveness of monitoring, imposition of sanctions, and competence of implementers affect the implementation of these functions. From these factors, the lack of strong laws and regulations is a fundamental problem that makes the implementation of the function of providing policy recommendations not running optimally. For this reason, various efforts are needed to improve and organize so that the central role of the Cabinet Secretariat in the policy making process can run properly. "

"Penelitian ini membahas terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan peningkatan kapabilitas APIP di Sekretariat Kabinet. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan post-positivistm dengan metode kualitatif dan dianalisis secara deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn (1975) mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan, antara lain standar dan sasaran kebijakan, sumber daya kebijakan, hubungan antar organisasi, disposisi implementer, karakteristik agen pelaksana, dan terakhir dukungan ekonomi, sosial, dan politik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat faktor-faktor yang menghambat dalam implementasi kebijakan peningkatan kapabilitas APIP menurut PerkaBPKP Nomor 8 Tahun 2021 di Sekretariat Kabinet secara optimal, antara lain sumber daya, karakteristik agen pelaksana, serta dukungan ekonomi, sosial, dan politik. Oleh karena itu, Sekretariat Kabinet perlu untuk melakukan sejumlah perbaikan seperti, peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia auditor, membentuk pedoman umum pengawasan intern dan merubah mindset seluruh pegawai terkait perlunya kolaborasi antar unit kerja di Sekretariat Kabinet. Penelitian ini juga menggambarkan pentingnya peranan APIP, khususnya dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Sekretariat Kabinet.

---

This study discusses the factors that determine the performance of internal audit capability policy conducted by the Cabinet Secretariat. This research was performed using post-positivist approach and included in descriptive research type. This study uses theory proposed by Van Meter and Van Horn (1975) regarding factors that determine the performance of policy, including policy standards and objectives, resources, inter-organizational communication and enforcement activities, the disposition of implementers, characteristics of implementing agencies, and last, economic, social, and political support. The results of this study indicate that several factors that hinder the implementation of the internal audit capability improvement policy according to the Head of BPKP regulation Number 8 of 2021 at the Cabinet Secretariat optimally, including resources, the characteristics of implementing agents, and social support. Therefore, the Cabinet Secretariat needs to make various improvements, such as increasing the quantity and quality of human resources for auditors, formulate guidelines for internal supervision and changing the mindset of all employees regarding the need for collaboration between units within the Cabinet Secretariat. This study also illustrates the important role of internal auditor, especially in implementing bureaucratic reform at the Cabinet Secretariat."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas Implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja di Sekretariat Kabinet Studi Kasus Tahun 2016 . Tujuan penelitian ini adalah untuk membahas Implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja dilihat dari komponen Penganggaran Berbasis Kinerja, yaitu Indikator Kinerja, Standar Biaya dan Evaluasi Kinerja serta Prakondisi Penganggaran Berbasis Kinerja di Sekretariat Kabinet. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivis dengan metode pengumpulan data kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi kepustakaan serta dokumen. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja di Sekretariat Kabinet belum sepenuhnya menerapkan komponen-komponen dari Penganggaran Berbasis Kinerja. Hal ini tercermin dari : a Indikator Kinerja Outcome yang belum mencerminkan core bussiness dari Sekretariat Kabinet dan belum sesuai dengan prinsip SMART-C; b Tidak adanya Standar Biaya Keluaran dan belum diterapkan prinsip value for money terhadap penyusunan komponen biaya; dan c Mekanisme feedback yang belum berjalan dengan baik, sehingga rekomendasi hasil evaluasi tidak dimanfaatkan dan belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kinerja program dan kegiatan. Prakondisi yang mengakibatkan belum maksimalnya Implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja di Sekretariat Kabinet adalah: 1 Lingkungan atau kondisi yang kurang mendukung dan kurang berorientasi pada kinerja, 2 Sistem kontrol yang kurang efektif dari pimpinan kementerian/lembaga, dan 3 Penerapan Strategic Planning yang kurang baik. Hasil penelitian menyarankan untuk menyusun Kamus Indikator Kinerja sebagai pedoman dalam penyusunan informasi kinerja, menyusun Standar Biaya Keluaran, peningkatan koordinasi dan sinkronisasi antara Biro Perencanaan dan Keuangan, Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi serta Inspektorat, peningkatan keterlibatan dan komitmen pimpinan terhadap proses perencanaan dan penganggaran, adanya mekanisme umpan balik dari pimpinan atas hasil evaluasi dan meningkatkan kualitas manajemen kinerja melalui pengembangan budaya kinerja di Sekretariat Kabinet

---

ABSTRACT This study discusses the Implementation of Performance Based Budgeting in the Cabinet Secretariat Case Study of 2016 . The purpose of this study is to discuss the Implementation of Performance Based Budgeting based on Performance Based Budgeting Performance, ie Performance Indicators, Cost Standards and Performance Evaluation and Performance Based Budgeting Preconditions in the Cabinet Secretariat. This research uses post positivist approach with qualitative data collection method. Data collection techniques were conducted by interviews and literature studies and documents.The findings of this study indicate that the implementation of Performance Based Budgeting in the Cabinet Secretariat has not fully implemented the components of Performance Based Budgeting. This is reflected in a Outcome Performance Indicators not yet reflecting the core business of the Cabinet Secretariat and not in accordance with the SMART C principle B The absence of Output Cost Standard and not yet applied the principle of value for money against the preparation of cost components And c Feedback mechanism that has not run well, so that recommendation of evaluation result is not utilized and has not give significant influence to the improvement of program and activity performance. Preconditions that result in not yet maximized Implementation of Performance Based Budgeting in Cabinet Secretariat are 1 Environment or conditions that are less supportive and less performance oriented, 2 Ineffective control systems from ministry institution leaders, and 3 poor implementation of Strategic Planning. The results of the study suggest to compile the Performance Indicators Dictionary as guidance in the preparation of performance information, compile the Output Cost Standard, improve coordination and synchronization between the Planning and Financial Bureau, the Bureau of Performance Accountability and Bureaucracy Reform as well as the Inspectorate, the increased involvement and commitment of the leadership towards the planning and budgeting process, There is a feedback mechanism from the leadership of the evaluation results and improving the quality of performance management through the development of performance culture in the Cabinet Secretariat"

"Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sebagai upaya memberikan jaminan kepada setiap warga negara untuk memperoleh informasi mengenai pembuatan kebijakan publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Kementerian Sekretariat Negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan metode kualitatif. Dengan mengunakan rujukan teori implementasi kebijakan oleh Edward III. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1 Komunikasi dan koordinasi yang belum efektif antar PPID utama, PPID pelaksana, dan unit kerja yang menguasai dokumen dan informasi, disebabkan adanya distorsi komunikasi dalam hal pemilihan informasi publik yang dikecualikan, 2 kualitas sumber daya manusia yang belum memadai dalam PPID dan sarana serta prasarana yang belum sepenuhnya memadai, termasuk minimnya anggaran pelaksanaan PPID, 3 adanya aturan terkait kearsipan dan keterbukaan informasi publik yang saling bertentangan dan 4 struktur PPID yang menangani pengelolaan informasi publik hanya bersifat ex-officio. Tindakan yang disarankan untuk memperbaiki kebijakan keterbukaan informasi publik di Kementerian Sekretariat Negara yaitu 1 Melakukan uji konsekuensi untuk daftar informasi publik yang dikecualikan, 2 Meningkatkan kualitas sumber daya, baik sumber daya manusia dan lainnya, dan 3 Mereviu kembali peraturan kearsipan dan keterbukaan informasi publik di Kementerian Sekretariat Negara, serta 4 Membentuk Unit Layanan Pengelolaan Informasi Publik yang mandiri.

---

The Government has issued Law Number 14 Year 2008 on Public Information Openness, in an effort to provide assurance to every citizen to obtain information on public policy making. This study aims to analyze the implementation of Public Information Openness policy in the Ministry of State Secretariat. This research uses post positivist approach with qualitative method. By using the reference theory of policy implementation by Edward III. The results of this study indicate that 1 ineffective communication and coordination between main PPIDs, excecutor PPIDs, and work units controlling documents and information, due to communication distortions in terms of the selection of exempt public information, 2 quality of human resources inadequate in the PPID and inadequate facilities and infrastructure, including the lack of budget for the implementation of the PPID, 3 the existence of conflicting rules of public records and public information openness, and 4 the structure of the PPID that handles the management of public information is only ex officio. Suggested actions to improve public information openness policy in the Ministry of State Secretariat are 1 Conduct consequential test for list of excluded public information, 2 Increase the quantity and quality of resources, both human and other resources, and 3 Review regulation of public records and information openness in the Ministry of State Secretariat, and 4 Establishing an independent Public Information Management Services Unit. "

"Penyederhanaan birokrasi pada instansi pemerintah dilakukan dengan pemangkasan struktur organisasi menjadi dua level, penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja. Tindak Lanjut penyederhanaan birokrasi dilakukan di Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta dilakukan dengan memperhatikan karakteristik DKI Jakarta dan memperhatikan arahan pimpinan untuk memastikan jalannya pelayanan publik tetap berjalan dengan optimal. Sampai dengan Tahun 2023 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi dengan terus memproses penyusunan kebijakan turunan penyesuaian sistem kerja untuk penyederhanaan birokrasi. Penelitian ini menggunakan paradigma post positivis dan penelitian dilakukan dengan metode kualitatif untuk mendalami implementasi kebijakan penyederhanaan birokrasi, faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penyederhanaan birokrasi dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta yang dikemukakan menggunakan teori Merilee S. Grindle (1980). Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan sekretariat daerah belum sepenuhnya sesuai dengan model kebijakan yang diamanatkan pemerintah pusat dengan adanya pembentukan unit kerja non struktural yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan penyederhanaan birokrasi di Sekretariat Daerah belum dapat memberikan dampak yang positif terhadap percepatan pengambilan keputusan. Sementara dalam implementasinya banyak hambatan-hambatan seperti kesenjangan TPP antara Jabatan Fungsional dan Jabatan Struktural, masih menjalankan pola organisasi yang kaku dan tidak fleksibel, terbatasnya Jabatan fungsional yang sesuai tugas dan fungsi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan penyederhanaan birokrasi seperti adanya pengaruh kepentingan pimpinan untuk memastikan pelayanan publik tidak terhambat dan karakteristik organisasi Setda DKI Jakarta yang berbeda dengan Perangkat Daerah lain. Perubahan yang terjadi dengan adanya penyederhanaan birokrasi masih bersifat administratif dan legalistik dan belum berdampak pada percepatan pengambilan keputusan dan percepatan pelayanan publik.

---

Simplification of bureaucracy in government agencies was carried out by cutting the organizational structure into two levels, equalizing positions and adjusting work systems. The follow-up to the bureaucratic simplification carried out at the DKI Jakarta Provincial Secretariat was carried out by paying attention to the characteristics of DKI Jakarta and paying attention to the leadership's directions to ensure that public services continued to run optimally. Until 2023, the DKI Jakarta Provincial Government is still following up on the bureaucratic simplification policy by continuing to process the preparation of derivative policies to adjust the work system to simplify the bureaucracy. This research uses a post-positivist paradigm and the research was carried out using qualitative methods to explore the implementation of bureaucratic simplification policies, the factors that influence the implementation of bureaucratic simplification policies and obstacles in implementing bureaucratic simplification policies at the DKI Jakarta Provincial Secretariat which were put forward using Merilee S's theory. Grindle (1980). The research results show that the implementation of the bureaucratic simplification policy within the regional secretariat is not fully in accordance with the policy model mandated by the central government with the establishment of non-structural work units as stipulated in Governor Regulation Number 57 of 2022 concerning Organization and Work Procedures of Regional Apparatus. The research results show that the bureaucratic simplification policy at the Regional Secretariat has not been able to have a positive impact on accelerating decision making. Meanwhile, in its implementation there are many obstacles such as the TPP gap between Functional Positions and Structural Positions, still implementing a rigid and inflexible organizational pattern, limited functional positions that suit their duties and functions. Factors that influence bureaucratic simplification policies include the influence of leadership interests in ensuring that public services are not hampered and the organizational characteristics of the DKI Jakarta Regional Secretariat which are different from other regional apparatus. The changes that occur with the simplification of the bureaucracy are still administrative and legalistic in nature and have not had an impact on accelerating decision making and accelerating public services."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan Manajemen Risiko pada Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan Pushaka. Pushaka bertugas melaksanakan analisis, harmonisasi, dan sinergi kebijakan atas pengelolaan program dan kegiatan Menteri Keuangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pushaka melaksanakan Manajemen Risiko sejak tahun 2008. Penelitian ini menggunakan wawancara mendalam dan dokumentasi dalam pemerolehan data yang diperlukan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pushaka telah menerapkan Manajemen Risiko berdasarkan PMK 171 dan KMK 845, tetapi terdapat beberapa proses yang belum dipenuhi secara sempurna. Pertama, pada tahap Komunikasi dan Konsultasi, Pushaka tidak menjalankan focus group discussion FGD pada semester 1 2019. Kedua, pada tahap Penetapan Konteks, beberapa informasi belum diisikan secara tepat. Ketiga, pada tahap Identifikasi Risiko, Risiko Menteri Keuangan dan Wakil Menteri tidak mendapat bahan pada saat rapat/kegiatan perlu dipertimbangkan lagi. Risiko ini berkaitan erat dengan peran ajudan Menteri Keuangan/Wakil Menteri Keuangan. Selanjutnya, pada tahap Analisis Risiko, Pushaka tidak membuat Peta Risiko. Selanjutnya, pada tahap Evaluasi Risiko, terdapat kebutuhan untuk merevisi manual IRU, khususnya terkait analisis/kajian yang diterima oleh Menteri Keuangan. Kemudian, pada tahap Penanganan Risiko, Pushaka tidak menyusun Rencana Kontinjensi. Terakhir, dalam tahap Pemantauan dan Reviu, pegawai yang mutasi belum didokumentasikan dengan baik dalam Laporan Triwulanan."

"Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, dengan bahan kepustakaan hukum sebagai sumber primer. Permasalahan yang menjadi pembahasan utama dalam penelitian adalah apakah implementasi kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi atas pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga telah sesuai dengan tujuan sistem penganggaran berbasis kinerja sebagaimana diamanatkan dalam pedoman pengelolaan keuangan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk menyempurnakan penerapan sistem pemberian penghargaan dan sanksi atas pelaksanaan anggaran belanja K/L sehingga mampu mendorong capaian kinerja penganggaran. APBN sebagai instrumen kebijakan fiskal hakekatnya merupakan alat utama pemerintah dalam rangka menyejahterakan rakyatnya. Pemerintah pusat menerapkan kebijakan pemberian penghargaan atas capaian kinerja Kementerian/Lembaga yang telah menggunakan anggaran belanja dengan efisien dan efektif, serta pengenaan sanksi kepada Kementerian/ Lembaga yang tidak sepenuhnya melaksanakan anggaran belanja yang telah ditetapkan sebelumnya. Bagi pemerintah hal ini sangat penting untuk meningkatkan disiplin anggaran dan mendorong terwujudnya kualitas perencanaan dan kualitas belanja yang semakin baik dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Hasil penelitian menunjukkan penerapan kebijakan belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan sistem penganggaran berbasis kinerja dan belum efektif dalam mendorong kinerja penganggaran kementerian/ lembaga. Upaya yang dapat dilakukan untuk menyempurnakan penerapan kebijakan sistem pemberian penghargaan dan sanksi atas pelaksanaan anggaran belanja Kementerian/Lembaga yaitu dengan menetapkan kriteria pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi yang lebih tepat sehingga mampu mendorong capaian kinerja penganggaran.

---

The thesis was being developed using juridical normative research method with the literature of law as the primary data source. The major issues in this study were the implementation policy of rewards and punishment on the budget execution of the Line Ministries/Agencies has been accordance with the purpose of performance-based budgeting system as mandated by the State's financial management guidelines based on Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 and how efforts should be done to enhance the system application of rewards and punishment being implemented for budget execution in Line Ministries/Agencies that improving the achievement of performance budgeting. APBN as the instrument of fiscal policy is the government's main tool essentially in order to improve the welfare of the nation. The central government applies a policy of rewards to the Line Ministries/Agencies for the performance achievements that using the budget efficiently and effectively, as well as the imposition of punishment to the Line Ministries/Agencies that do not fully implement the budget that has been set previously. This rewards and punishment policy is being very important for government to improve budgetary discipline and promote the better of planning and spending quality for the governance and national development to realize a prosperous society. The result of the analysis shows the policy has not been fully implemented yet as the purpose of budgeting system that based on performance and still in-effective on boosting Ministries/Agencies budgeting performance. The effort that should improve the practice of rewards and punishment system policy on Ministries/Agencies budgeting implementation is determining the appropriate criteria of rewards and punishment so that the policy will improve the performance of budgeting."

"Indonesia sebagai sebuah negara yang besar memiliki aset yang besar pula, meski demikian pengelolaan Barang Milik Negara di Indonesia masih belum optimal. Kementerian Sekretariat Negara sebagai salah satu Kementerian yang mengelola Barang Milik Negara juga tidak lepas dari kesalahan dalam mengelola Barang Milik Negara. Pengelolaan yang tumpang tindih, penguasaan Barang Milik Negara oleh pihak yang tidak berhak hingga banyaknya Barang Milik Negara yang berstatus idle adalah beberapa contoh kekurangan dalam pengelolaan Barang Milik Negara. Tujuan penelitian untuk menggambarkan implementasi kebijakan pengelolaannnBarang Milik Negara yang diatur dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara. Dalam menganalisis implementasi kebijakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi, penulis menggunakan model teori implementasi yang dikemukakan oleh Grindle dikombinasikan dengan teori hybrid yang dikemukakan oleh Ripley. Untuk menganalisis strategi implementasi menggunakan tahapan yang dipaparkan oleh Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS). Penelitian ini menggunakan pendekatan postpositivis dengan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait. Hasil Penelitian (1) implementasi kebijakan PP Nomor 27 Tahun 2014 di Kemensetneg belum sepenuhnya sempurna. (2) belum direvisinya peraturan di internal Kemensetneg terkait pengelolaan Barang Milik Negara dan terbatasnya sumberdaya serta sarana dan prasarana penunjang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Kemensetneg terhambat

---

Indonesia as a large country has large assets, nevertheless management of State Property in Indonesia is still not optimal. The Ministry of State Secretariat as one of the Ministries that manages State Property is also have a mistake in managing State Property. Overlapping management, control of State Property by unauthorized parties to the amount o_fState-Owned Goods with idle status are some examples ofdeficiencies in the management o_f State Property. The purpose of the study is to describe the implementation o_f the State-Owned Goods management policy stipulated in PP No. 27 o_f2014 in the Ministry o_f State Secretariat. In analyzing the implementation o_f policies and influencing factors, the author uses the implementation theory model proposed by Grindle combined ·with the hybrid theory proposed by Ripley. To analyze the implementation strategy using stages presented by the Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS). This study uses a postpositivist approach with qualitative methods with data collection techniques in the form o_f in-depth interviews with relevant parties. Research Results (I) the implementation (~{Government Regulation Number 27 (i20!4 in the Ministry o_f State Secretariat has not been completely pelfect. (2) the revision (i the internal regulations of the Ministry of State Secretariat related to the management of State Property and the limited resources and supporting facilities and infrastructure are the obstacle factors that influence the implementation of the policy (i the management of State Property in the Ministry of State Secretariat."

"ABSTRAKTesis ini membahas pelatihan dan pembelajaran informal sebagai metode untuk mengembangkan kompetensi karyawan dengan didukung motivasi belajar. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan melibatkan 224 karyawan instansi pemerintah yakni Sekretariat Kabinet sebagai responden. Hasil analisis data dengan menggunakan analisis faktor dan analisis regresi menunjukkan, bahwa pelatihan dan pembelajaran informal berpengaruh signifikan terhadap kompetensi, sedangkan motivasi belajar juga berpengaruh signifikan terhadap pelatihan dan pembelajaran informal. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa meskipun pembelajaran informal berpengaruh signifikan terhadap kompetensi, namun nilai hasil t-statistik lebih rendah dibandingkan dengan nilai t-statistik antara pengaruh pelatihan terhadap kompetensi. Keberhasilan program pelatihan dan aktivitas belajar akan memperoleh hasil yang maksimal manakala didukung oleh motivasi pegawai dalam mengikuti pelatihan dan melakukan aktifitas-aktifitas pembelajaran informal.

---

ABSTRACT

---

This thesis discusses training and informal learning as a method for developing employee competencies to be influenced by the motivation to learn. This research is a quantitative research involving 224 employees of government agencies namely the Cabinet Secretariat as respondents. The results of data analysis using factor analysis and regression analysis showed that the competence of employees affected by the training and informal learning and motivation to learn a significant effect on training and informal learning. The results also showed that despite significant effect on the informal learning competence, but the value of the t-statistic is lower than the value of t-statistics between training towards competencies. The success of the training programs and learning activities will obtain the maximum results when supported by motivation in training and doing informal learning activities

"

"E-Procurement merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja Sekretariat Militer Presiden melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan (e-Government), khususnya untuk mempercepat pengadaan barang pemerintah/jasa, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang percepatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Namun, kecenderungan yang terjadi di Sekretariat Militer Presiden menunjukkan bahwa masih ada beberapa kendala dalam pelaksanaan proses e-Procurement yang dimanifestasikan oleh lambatnya proses penyerapan barang dan anggaran modal.Penelitian ini menggunakan pendekatan metode pengumpulan data post-positivis melalui studi literatur, observasi dan wawancara mendalam, untuk mengetahui proses pelaksanaan e-Procurement, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan e-Procurement, dan dampak pelaksanaan e-Procurement dalam mendukung percepatan penyerapan barang dan belanja modal di Militer Sekretariat Presiden.Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua paket pekerjaan pengadaan/jasa di Sekretariat Militer Presiden dilakukan melalui e-procurement, sedangkan paket pekerjaan pengadaan barang/jasa yang dilakukan melalui e-Procurement menunjukkan efisiensi dalam hal waktu dan anggaran. Beberapa faktor seperti kurangnya sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta komitmen pemimpin berpengaruh pada pelaksanaan eprocurement.

---

E-Procurement is an effort to improve the performance of the Military Secretariat of the President through the utilization of information and communication technology in government (e-Government), in particular to speed up government procurement / services, in accordance with Presidential Instruction No. 1 Year 2015 on the acceleration of Procurement of Government Goods/Services. However, the trends taking place in the Military Secretariat of the President indicates that there are still some obstacles in the implementation of e-Procurement process which is manifested by the slow process of absorption of goods and capital budgets.

This research use data collection methods postpositivist literature study, observation and in-depth interviews, to know the process of implementing e-Procurement, the factors that affect the implementation of e-Procurement, and the impact of the implementation of e-Procurement in supporting the acceleration of the absorption of goods and shopping at Military Secretariat of the President.

The results showed that not all goods procurement work packages/services in the Military Secretariat of the President is done through e-procurement, while the work packages of goods /services conducted through e-Procurement demonstrate the efficiency in terms of time and budget. Several factors such as lack of human resources and infrastructure of information and communication technology (ICT) as well as the commitment of influential leaders in the implementation of e-procurement."