Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penerapan layanan SKCK online merupakan salah satu upaya Polres Metro Depok dalam menyelenggarakan inovasi pelayanan publik berbasis elektronik. Layanan SKCK Online Polres Metro Depok sendiri memiliki keunggulan melalui penyediaan website registrasi/pendaftaran permohonan SKCK secara online yang dapat diakses di https://polrestadepok.skckonline.id. Dengan adanya website ini pemohon dapat mengisikan informasi data diri lebih awal dan mendapatkan kode booking pengajuan SKCK untuk kemudian melakukan verifikasi data dan penerbitan SKCK di kantor Polres Metro Depok. Namun, data menunjukkan bahwa layanan SKCK ini masih ditemui sejumlah kekurangan dimana hingga saat ini belum mampu mengakomodir layanan secara online dari hulu ke hilir, sehingga terkadang menimbulkan keluhan dari masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor dalam model sukses sistem informasi menurut DeLone dan McLean (2003) pada penerapan SKCK Online Polres Metro Depok berdasarkan persepsi pengguna. Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data mix method melalui penyebaran kuesioner dan wawancara mendalam, sedangkan teknik analisis data nya menggunakan Structural Equation Model (SEM). Hasil penelitian menujukkan bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan layanan SKCK Online Polres Metro Depok berdasarkan model sukses sistem informasi DeLone & McLean. Faktor tersebut yaitu, (1) System Quality (SQ) berpengaruh signifikan terhadap Intention to Use (IU), (2) System Quality (SQ) berpengaruh signifikan terhadap User Satisfaction (US), (3) Information Quality (IQ) berpengaruh signifikan terhadap User Satisfaction (US), (4) Service Quality (SEQ) berpengaruh signifikan terhadap User Satisfaction (US), (5) User Satisfaction (US) berpengaruh signifikan terhadap Intention to Use (IU), (6) User Satisfaction (US) berpengaruh signifikan terhadap Benefit (B), dan (7) Intention to Use (IU) berpengaruh signifikan terhadap Benefit (B).

---

One of the many efforts of Polres Metro Depok in innovating public service based on electronics is implementing the SKCK online service. The SKCK online service of Polres Metro Depok has one benefit as it provides an online website https://polrestadepok.skckonline.id where people can submit their request to have SKCK online. With this website, people can fill in their personal data information early and get a booking code for their SKCK request, which they can use for data verification and the printing process of SKCK at the Polres Metro Depok office. However, data showed that the SKCK service was not able to accommodate the online service from start to finish so that people sometimes complained about it. This study aimed to analyze the factors of the success model of information systems based on DeLone and McLean (2003) in the implementation of SKCK Online at Polres Metro Depok based on the user perception. This study used a quantitative approach with a mixed method of distributing questionnaires and in-depth interviews to collect data. This study used Structural Equation Model (SEM) to analyze data. The result of the study showed that there were a lot of factors that influence the implementation of SKCK service at Polres Metro Depok based on the factors of the success model of the information system based on DeLone and McLean (2003). Those factors are (1) System Quality (SQ) significantly influenced Intention of Use (IU), (2) System Quality (SQ) significantly influenced User Satisfaction (US), (3) Information Quality (IQ) significantly influenced User Satisfaction (US), (4) Service Quality (SEQ) significantly influenced User Satisfaction (US), (5) User Satisfaction (US) significantly influenced User Satisfaction (US), (6) User Satisfaction (US) significantly influenced Benefit (B), and (7) Intention to Use (IU) significantly influenced Benefit (B).

"

"Penerapan aplikasi JAKI sebagai salah satu kanal pengaduan berbasis geo – tagging merupakan salah satu upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menyelenggarakan pemerintahan berbasis sistem elektronik khususnya dalam layanan laporan pengaduan masyarakat sehingga dapat memudahkan masyarakat untuk melakukan laporan pengaduan dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mengatasi berbagai permasalahan perkotaan. Dibandingkan dengan kanal pengaduan lain, aplikasi JAKI memiliki kelebihan dalam hal kelengkapan fitur seperti berbasis geo – tagging, fitur pemantauan tindak lanjut laporan pengaduan, dan fitur diskusi laporan dengan SKPD terkait. Namun, data menunjukkan bahwa pada tahun 2020, angka penggunaan aplikasi JAKI dapat dikatakan belum maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor – faktor yang mempengaruhi penggunaan aplikasi JAKI sebagai salah satu kanal laporan pengaduan masyarakat di Jakarta. Penelitian ini menggunakan kombinasi teori antara model sukses sistem informasi menurut DeLone dan McLean dan Technology Acceptance Model (TAM). Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data berupa mix method melalui wawancara mendalam terhadap beberapa narasumber yang bersangkutan dan penyebaran kuesioner dengan menggunakan teknik analisis data Structural Equation Model (SEM). Hasil penelitian menujukkan bahwa terdapat 3 hipotesis yang ditolak dari total 9 hipotesis pada penelitian ini. Hipotesis yang ditolak tersebut mencakup information quality tidak berpengaruh signifikan terhadap perceived usefulness, system quality tidak berpengaruh signifikan terhadap perceived ease of use, dan service quality tidak berpengaruh signifikan pada perceived usefulness.

---

The practice of the JAKI apps as a geo-tagging-based complaint channel is one of the efforts of the DKI Jakarta Provincial Government in organizing an electronic system-based government, especially in public complaint reporting services so that it can make it easier for the public to report complaints and increase public participation to overcome various urban problems. Compared to other complaint channels, the JAKI apps has advantages in terms of completeness of features such as geo-tagging-based, follow-up monitoring features for complaints reports, and report discussion features with related SKPDs. However, data shows that in 2020, the number of JAKI apps usage can be said to have not been maximized. This study aims to identify the factors that influence the use of the JAKI apps as a channel for reporting public complaints in Jakarta. This study uses a combination of theories between the successful model of information systems according to DeLone and McLean and the Technology Acceptance Model (TAM). This study uses a quantitative approach with data collection techniques in the form of a mix method through in-depth interviews with several relevant informants and distributing questionnaires using Structural Equation Model (SEM) data analysis techniques. The results showed that there were 3 rejected hypotheses from a total of 9 hypotheses in this study. The rejected hypotheses include that information quality has no significant effect on perceived usefulness, system quality has no significant effect on perceived ease of use, and service quality has no significant effect on perceived usefulness."

"Perkembangan teknologi saat ini telah menawarkan banyak kemungkinan untuk prosedur administratif publik yang demokratis agar menjadi lebih efisien dan dapat diakses oleh masyarakat luas. Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) merupakan e-government, khususnya merupakan e-complaint berskala nasional di Indonesia yang melayani penyampaian aspirasi dan pengaduan rakyat secara online sehingga dapat diakses dengan mudah oleh publik. Pengelola LAPOR! melakukan pengembangan sistem dengan antarmuka yang baru, yang disebut sebagai LAPOR! versi 3.0. Namun dalam perjalanan pengembangan LAPOR! versi 3.0 dalam dua tahun terakhir tidak melibatkan pengguna dari instansi pemerintah (admin). Hal ini dapat mengakibatkan admin menjadi tidak nyaman dalam mengoperasikan LAPOR! versi 3.0 dan proses adaptasi menjadi lambat, mengingat selama 5 tahun LAPOR! tidak mengalami perubahan. Kemudahan dan kenyamanan dalam berinteraksi dengan warga melalui sistem dipengaruhi oleh antusiasme dari admin dalam menggunakan sistem tersebut, maka penelitian ini mengevaluasi sistem LAPOR! versi 3.0 dari sisi kebergunaannya. Penelitian ini melibatkan 30 admin dari 16 Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah (K/L/D). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa skor rata-rata kebergunaan LAPOR! versi 3.0 dengan System Usability Scale (SUS) adalah 45 dengan grade F yang berarti LAPOR! versi 3.0 masih memiliki banyak kekurangan dari sisi kebergunaan pada instansi pemerintah. Penelitian ini memberikan rekomendasi pada pengelola LAPOR! dari permasalahan kebergunaan yang ditemukan melalui hasil analisis uji kebergunaan (usability testing) dan rekomendasi pada pengelola e-government secara umum dan e-complaint secara khususnya agar dapat mengetahui pentingnya mengembangkan kebutuhan berdasarkan kebergunaan dari pengguna, khususnya pegawai pemerintah.

---

Nowadays, technological developments have offered many possibilities for public administrative procedures to be more efficient and accessible to the wider society. The Government National Complaint Handling System (LAPOR!) is one of e-government in Indonesia, specifically a national-scale e-complaint in Indonesia that serves online public aspirations and complaints so that can be easily accessed by the public. The manager of LAPOR! developed the system with a new interface, called LAPOR! version 3.0. But in the journey of developing LAPOR! version 3.0 in the past two years did not involve users from government agencies (admin). It can cause the admin feel uncomfortable to operate the LAPOR! version 3.0 and slow for adaptation process, because LAPOR! is not change for 5 years. The easeness and convenience of interacting with citizens through the system is influenced by the enthusiasm of the admin when using the system, so this study evaluates LAPOR! version 3.0 in terms of its usability. This study involved 30 admins from 16 Ministries / Institutions / Local Governments.

The results of this study indicate that the average score of the use of LAPOR! version 3.0 with System Usability Scale (SUS) is 45 with F grade which means LAPOR! version 3.0 still has many disadvantages in usability from government agencies. This study provides recommendations to the manager of LAPOR! from usability problems that found through the results of usability testing. The recommendations for e-government managers in general and e-complaint in particular in order to know the importance of developing system needs based on the usability of users, especially government employees."

"Badan Pemeriksa Keuangan RI berkeinginan agar sistem informasi dan teknologi informasi (SI/TI) dapat menjadi penggerak utama dalam menjalankan setiap proses bisnis yang ada. Untuk mewujudkan keingannya tersebut BPK telah menyempurnakan proses bisnis dan tata kelola organisasinya dengan mempergunakan SI/TI, namun dalam penerapannya terdapat permasalahan diantaranya yaitu pengembangan SI/TI tidak mendukung tujuan bisnis organisasi dan tidak terdapat integrasi antara SI/TI yang dipergunakan. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun perencanaan strategis sistem informasi untuk BPK untuk Tahun Anggaran 2019-2023 dengan mempergunakan metodologi ward and peppard yang dikombinasikan dengan beberapa alat analisis seperti Critical Success Factor, Value chain dan SWOT. Hasil akhir dari penelitian ini adalah usulan rancangan strategis sistem informasi yang yang terdiri dari strategi SI, Strategi TI dan Strategi Manajemen SI/TI.

---

The Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK) have a desire that information sistem and information technology (SI/IT) can be the main drivers in running every business process. To realize its BPK has accomplish business process and organizational governance by using SI/TI, unfortunately lack of information system strategy in BPK causes problems in the implementation of SI/IT such as the development of SI / IT does not support the organizations business goals and there is no integration between SI/TI.

This study aims to develop strategic information system planning for BPK by using ward and peppard methodology which is combined with several analytical tools such as Critical Success Factor, Value chain and SWOT. The final result of this research is proposal of strategic plan of information system which be composed SI strategy, IT Strategy and Management Strategy SI/IT."

"Pemakaian E-Government dalam tercapainya good governance telah dilakukan pemerintah daerah demi melayani masyarakat. Namun, tidak semua pemerintah daerah mampu mengimplementasikannya. PeGI yang telah digunakan sebagai tolak ukur pemeringkatan yang bersifat untuk mengecek kesiapan suatu daerah pun kurang dapat memberikan gambaran keseluruhan proses apa saja yang perlu diperhatikan untuk mengembangkan E-Government pemerintah daerah. Terlebih munculnya masalah sosial, seperti budaya organisasi dan manajemen SDM yang menghambat kematangan E-Government daerah. Oleh karena itu, diperlukan satu E-Government maturity framework yang mampu menjadi acuan dalam mengembangkan kematangan E-Government pemerintah daerah serta mampu menghadapi masalah sosial yang muncul. Penelitian ini merupakan penggabungan penelitian terdahulu yang menggunakan metode meta-sintesis dengan best practice utama Control Objective for Information and Related Technology 5 (COBIT 5) yang telah disesuaikan dengan faktor masalah sosial. Perancangan framework di awali dengan pengidentifikasian prinsip bisnis pemerintah daerah, stakeholders, concerns, requirement, dan obstacles. Setelah itu, disusun tahapan dari gabungan teori terdahulu dengan best practices, dimensi dari teori terdahulu dengan concerns, proses penilaian dari COBIT dan expert judgement; sehingga dihasilkan satu bentuk maturity framework dengan memiliki enam jenis tahapan, delapan jenis dimensi, empat jenis kategori utama dan 69 jenis sub-kategori proses penilaian. Setelah framework diuji dan dievaluasi, hasil pengujian framework telah selaras dengan hasil PeGI; untuk hasil evaluasi pemerintah daerah yang memiliki nilai baik, terdapat kendala dalam masalah sosial dan masalah pendokumentasian. Untuk pemerintah daerah dengan nilai sangat rendah, terdapat kendala umum; mulai dari minim infrastruktur, SDM kurang siap, rendah pemahaman tata kelola dan manajemen TI; serta kurang dapat memahami bagaimana IT Master Plan diimplementasikan.

---

The use of E-Government in achieving good governance has been done by government to serve citizen nowaday. However, not all local government were able to implement it. PeGI has been used as a benchmark to check government’s readiness rate in implementing E-Government can’t describe all process that need to be assessed in developing local E-Government. Moreover, the emergence of social problems, such as organizational culture and human resource management which inhibits maturation of local E-Government. Therefore, it needs one general maturity framework which capable to guide local government to develop their own E-Government and able to address social problems that arise. This study is the incorporation of previous research results using meta-synthesis method combine with best practice primary in Control Objective for Information and Related Technology 5 (COBIT 5) that has been adjusted to address a factor of social problems. The design framework begins with identifying the business principle of local government, stakeholders, concerns, requirements, and obstacles; thus produced a model of maturity framework that has six types stages, eight types dimensions, four types main categories and 69 types sub-category of assessment processes. Afterwards, compiled previous research result in identifying stages with choosen best practices; compiled previous reaseach result in identifying dimension with concern from interview result; and choosing COBIT assessment process that needs to be assessed from expert’s opinion. In the end, after the framework was tested and evaluated, we can conclude this framework already comply with PeGI’s result and from local government who had a best PeGI’s result; there are many difficulties in social issues and in documenting process. For local government with very low PeGI’s result, we can see there are common constraints related to IT, such as lack of infrastructure readiness, lack of human resources readiness, low understanding of IT governance and IT management, and also lack of understanding how IT Master Plan to be implemented."

"Program Reformasi Birokrasi mengharuskan seluruh instansi pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah melalui penerapan Teknologi Informasi (TI)/e-government terintegrasi. Oleh karena itu, penerapan TI perlu dikelola secara efektif sesuai kerangka kerja tata kelola TI. Belum adanya kerangka kerja tata kelola TI di LIPI tidak hanya memberikan dampak permasalahan teknis namun juga berdampak secara sistemik terhadap implementasi TI di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Untuk itu, penelitian ini fokus pada evaluasi pengelolaan TI di lingkungan LIPI dengan menggunakan kerangka kerja COBIT 5 untuk mengukur tingkat kapabilitas proses TI LIPI sesuai permasalahan yang dihadapi. Kemudian hasil pengukuran tingkat kapabilitas proses TI LIPI digunakan sebagai dasar menyusun rekomendasi perbaikan proses tata kelola TI LIPI. Pengukuran tingkat kapabilitas menggunakan Process Assessment Model (PAM) yang dilakukan terhadap 24 proses yang relevan. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa 14 proses berada pada kapabilitas tingkat 1 (performed), dan sisanya sebanyak 10 proses masih berada pada tingkat 0 (incomplete). Rekomendasi perbaikan proses dirumuskan berdasarkan kesenjangan antara hasil pengukuran saat ini dengan target yang ditetapkan. Penentuan prioritas proses perbaikan berdasarkan pemetaan permasalahan (pain point) dan proses COBIT 5 dengan target kinerja pengembangan SI/TI LIPI pada tahun 2018. Hasilnya terpilih 10 proses yang menjadi prioritas perbaikan.

---

The Bureaucratic Reform Program requires all government agencies to realize good corporate governance. The application of integrated Information Technology (IT) can contribute to the implementation of good corporate governance. Therefore, the implementation of IT needs to be managed effectively according to the IT governance framework. Ineffective IT governance not only has an impact on technical issues but also has a systemic impact on implementation of IT at LIPI.

For this reason, in this paper focuses on evaluating IT management by using the COBIT 5 framework to measure IT process capability level of LIPI. The results of IT process capabilities measurement of LIPI are used as a basis for formulating recommendations for improvement of IT governance process. Capability level measurements using the Process Assessment Model (PAM) carried out on 24 relevant processes. The measurement results show that 14 processes are on level 1 capability (performed), and the remaining 10 processes are still at level 0 (incomplete).

The recommendations for process improvements are formulated based on the gap between the current measurement results and the set targets. The prioritization of the improvement process are derived based on the pain point and the target of the IT development at LIPI in 2018. The results show that 10 processes were selected as prioritize improvements."

"ABSTRAKPenelitian ini dilakukan untuk mengetahui, menganalisa dan mengevaluasi situs web yang telah dibuat oleh setiap Pengadilan Negeri khususnya wilayah Sulawesi Utara. Evaluasi situs web dalam penelitian ini bertujuan untuk mengukur kualitas tingkat pelayanan dan keterbukaan informasi. Pada penelitian ini digunakan framework dimensi e-GovQual sebagai indikator dalam pengukuran kualitas pelayanan pada situs web. Selain itu, framework dimensi transparansi Website Attribute Evaluation System (WAES) sebagai acuan indikator dari tingkat keterbukaan informasi. Indikator dari WEAS tersebut akan disesuaikan dengan UU KIP dan standar Mahkamah Agung RI. Penelitian ini dilakukan dengan melibatkan sejumlah responden untuk disurvei dalam evaluasi pelayanan pada situs web. Selain itu, self assessment system juga digunakan sebagai evaluasi keterbukaaan informasi publik. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert 1 sampai 4. Proses pengolahan data dari penelitian ini dilakukan mulai dari analisis, pengukuran, hingga perbandingan pada masing-masing aspek E-Govqual dan KI. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah tingkat pelayanan pada situs web lebih baik dari pada tingkat keterbukaan informasi. Selisih rata-rata antara aspek e-govqual dan KI adalah 28%. Selain itu, 6 dari 7 situs web pada aspek pelayanan masuk dalam katagori "baik". Disudut pandang yang lain aspek KI masuk dalam katagori "tidak baik" dan "kurang baik". Sehingga secara gabungan dari aspek e-govqual dan KI, kualitas situs web pada Pengadilan Negeri se-Sulawesi Utara masih kurang baik.

---

ABSTRACTThis study was conducted to determine, analyze and evaluate the website which has been created by any Court of First Instance in particular the North Sulawesi. Evaluation of web sites in this study aims to measure the quality level of service and information disclosure. In this study used e-GovQual dimensional framework as an indicator in measuring the quality of services on the website. In addition, the dimensions of the transparency framework Attribute Website Evaluation System (WAES) as a reference indicator of the level of information disclosure. Indicators of weas shall be adjusted to the standard Freedom of Information Law and the Supreme Court. This study was carried out involving a number of respondents to be surveyed in the evaluation of services on the website. In addition, self-assessment system is also used as an evaluation of greater openness of public information. The indicators used in this study is a Likert scale of 1 to 4. The processing of the data from this research ranging from analysis, measurement, by comparison on each aspect of E-Govqual and KI. The results obtained from this study is the level of service on the website is better than the level of information disclosure. The average gap between aspects of e-govqual and KI is 28%. Additionally, 6 of 7 websites on service aspects included in the category of "good". Corner view of another aspect of KI included in the category "not good" and "poor". So that combination of aspects of e-govqual and KI, the quality of web sites on the Court of First North Sulawesi is still not good."

"Perwakilan BKKBN Provinsi Banten memiliki peran dalam melaksanakan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga KKBPK di Provinsi Banten, melakukan peran tersebut Perwakilan BKKBN Provinsi Banten membutuhkan data dan informasi yang berisi pelaksanaan program lapangan yang disebut Sistem Pencatatan dan Pelaporan KKBPK, salah satunya adalah aplikasi statistik rutin. Pemanfaatan aplikasi statistik rutin di Provinsi Banten mengalami kendala bahwa jumlah pengguna hanya mencapai 28 dari total pengguna. Berdasarkan hal tersebut, perlu diketahui faktor apa saja yang mempengaruhi niat penggunaan aplikasi statistik rutin oleh pengelola data program KKBPK di Provinsi Banten. Model yang digunakan adalah Technology Acceptance Model TAM dengan perluasan variabel eksternal yakni system quality, information quality, service quality, facilitating condition, social influence, self-efficacy, dan user training. Data dikumpulkan dari 115 sampel responden dengan menggunakan kuesioner, pengolahan data dan penarikan kesimpulan menggunakan Partial Least Square Structural Equation Modeling PLS-SEM dengan software SmartPLS sebagai alat analisisnya. Perceived usefulness dan social influence secara langsung memengaruhi keinginan pengelola data program KKBPK untuk menggunakan intention to use aplikasi statistik rutin, sedangkan faktor-faktor lainnya memiliki korelasi positif terhadap perceived usefulness yang pada akhimya akan mempengaruhi keinginan pegawai untuk menggunakan intention to use aplikasi statistik rutin untuk pencatatan dan pelaporan program KKBPK di Provinsi Banten.

---

Representative BKKBN Banten Province has a role in implementing the KKBPK Population, Family Planning, and Family Developmental program in Banten Province, performing that role Representative BKKBN Banten Province requires data and information which contains implementation of field program called KKBPK Recording and Reporting System, one of them are aplikasi statistik rutin. Utilization of aplikasi statistik rutin in Banten Province experienced obstacles that the number users only reached 28 of the total users. Based on the matters, it is necessary to know what factors affect the intentions of the use of aplikasi statistik rutin by the KKBPK program data managers in Banten Province. The model used is Technology Acceptance Model TAM by extending the external variable such as system quality, information quality, service quality, facilitating condition, social influence, self-efficacy, and user training. Data were collected from 115 respondent samples by using questionnaires, data processing and drawing conclusions using Partial Least Square Structural Equation Modeling PLS-SEM with SmartPLS software as its analysis tool. The desire of KKBPK program data managers to use intention to use aplikasi statistik rutin are affecting by perceived usefulness and social influence directly, while other factors have a positive correlation to perceived usefulness which will ultimately affect the employee 39;s desire to use intention to use aplikasi statistik rutin in Banten Province."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai kesiapan Kemenpan RB dalam Implementasi Administrasi Perkantoran Maya (siMAYA) dalam Upaya Perwujudan E-Office yang Optimal bagi Instansi Pemerintahan di Indonesia sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penggunaan Tata Naskah Dinas Elektronik Pada Instansi Pemerintahan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep kesiapan sebuah instansi pemerintahan untuk menerapkan e-government baik dari segi suprastruktur maupun infrastruktur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini yaitu Kemenpan RB masih memiliki banyak kendala dalam kesiapan suprastruktur dan infrastruktur seperti kurang nya komitmen pimpinan, SDM yang tidak kompeten, kurangnya ketersediaan dana dan infrastruktur, payung hukum yang belum kuat, dan belum ada integrasi yang kuat antar kementerian.

---

ABSTRACTThis research will examine the forwardness of Kemenpan RB in Administrasi Perkantoran Maya (siMAYA) implementation in order to actualize the optimal usage of E-Office for Indonesian government agencies in accordance to Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2013 concerning the usage of electronic system for official script by government agencies. The theories that are used in this research will examine the forwardness concept of government agencies to implement e-government from superstructure and infrastructure point of view. This research implements qualitative approach by utilizing in depth interview and literature review. The results of this research show that Kemenpan RB has been facing a lot of obstacles from superstructure and infrastructure point of view, such as lack of leadership, incompetency of human resources, lack of fund and infrastructure, weaknesses of legal protection, and weaknesses of integration between the ministries.;"

"Penggunaan TI di lingkungan Setjen DPR RI memiliki peran dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI sehingga perlu untuk dikelola dengan baik agar menjadi pemungkin enabler bagi organisasi dalam rangka mencapai tujuan Penelitian ini bertujuan melakukan evaluasi proses tata kelola TI di lingkungan Setjen DPR RI menggunakan kerangka kerja COBIT 5 untuk mendapatkan tingkat kapabilitas yang dicapai organisasi dan rekomendasi perbaikan proses untuk mencapai target kapabilitas yang diharapkan Data primer yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui FGD dan penyebaran kuesioner Data sekunder didapatkan dari studi dokumen organisasi dan studi literatur terkait dengan penelitian yang relevan Rata rata hasil pencapaian kapabilitas proses tata kelola TI di Setjen DPR RI saat ini adalah 1 1 performed yang berarti telah melaksanakan proses TI dan mencapai tujuan prosesnya Rekomendasi perbaikan proses dilaksanakan berdasarkan prioritas dengan memperhatikan tingkat kepentingan kriteria dukungan stakeholder SDM TI dan waktu pencapaian target Tiga proses yang menjadi prioritas yakni APO13 BAI01 dan EDM01 yang dianggap sangat diperlukan dalam penyelenggaraan layanan TI di Setjen DPR RI untuk dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI

---

The use of Information Technology IT within Secretariat General of The House of Representatives of the Republic of Indonesia has important role to support the Member of Parliament rsquo s MPs duty and function needs to be well managed to become enabler to achieve the business goals This research aims to evaluate the process of IT governance at Secretariat General of The House of Representatives of the Republic of Indonesia using COBIT 5 framework to obtain the current capabilities level and recommendations Primary data used in this research were collected through FGD and questionnaire Secondary data were obtained from organizational documents and related relevant research The average value capabilities achieved of IT governance process of Secretariat General of The House of Representatives of the Republic of Indonesia was 1 1 performed means that IT processes have been implemented and achieved those purpose Process improvement recommendations conducted based on priorities of criteria that have stakeholder rsquo s support IT human resources and the achievement target time Three processes that become priorities namely APO13 BAI01 and EDM01 are very needed in organizing IT services of Secretariat General of The House of Representatives of the Republic of Indonesia to support the MPs duties and functions"