Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menganalisis peran internal dari Asosiasi Konsultan Pajak dalam meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas Konsultan Pajak, juga peran ekternal Asosiasi Konsultan Pajak dalam menjadi Aktor Perantara bagi wajib pajak dan Direktorat Jenderal Pajak. Penelitian ini menggunakan metode post positivist dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian ditemukan bahwa masing – masing Asosiasi Konsultan Pajak telah memenuhi dimensi dalam meningkatkan profesionalisme Konsultan Pajak. Dalam peninjauan lanjutan untuk menentukan pihak mana yang lebih berperan pada dimensi Profesionalisme ditemukan bahwa IKPI adalah pihak yang paling berperan dalam meningkatkan profesionalisme Konsultan Pajak. Di bawahnya ada P3KPI dan diikuti oleh AKP2I dan Perkoppi. Perihal dimensi peningkatan akuntabilitas Konsultan Pajak semua asosiasi telah memenuhi setiap dimensi dan keempatnya sejajar dalam tingkatan berperan. Kemudian dalam peran eksternal Asosiasi Konsultan Pajak ditemukan masing – masing Asosiasi Konsultan Pajak telah memenuhi semua dimensi untuk menjadi Aktor Perantara. Dalam peninjauan lanjutan untuk menentukan siapa yang paling berperan ditemukan bahwa IKPI adalah paling berperan dalam menjadi Aktor Perantara. Di bawahnya ada AKP2I kemudian Perkoppi dan P3KPI. Rekomendasi penelitian untuk memaksimalkan peran peningkatan profesionalisme dan akuntabilitas Konsultan Pajak ialah dengan pengadaan Pengembangan Profesionalisme Berkelanjutan (PPL) bersama dan penyatuan Kode Etik Konsultan Pajak untuk setiap asosiasi. Dalam hal memaksimalkan peran Aktor Perantara diperlukan kegiatan sosialisasi/edukasi perpajakan bersama yang diadakan oleh keempat Asosiasi Konsultan Pajak.

---

This study analyses the internal role of the Tax Consultant Association in increasing the professionalism and accountability of Tax Consultants, as well as its external role being an Intermediary Actor for taxpayers and the Directorate General of Taxes. This research uses post positivist method with descriptive analysis. The results of the study found that each Tax Consultant Association has fulfilled the dimensions of increasing the professionalism of Tax Consultants. In a follow-up review to determine which party has a more role in the dimension of Professionalism, it was found that IKPI is the party that has the most role in increasing the professionalism of the Tax Consultant. Below that is P3KPI, followed by AKP2I and Perkoppi. Regarding the dimensions of increasing the accountability of Tax Consultants, all associations have fulfilled each dimension and all four are equal in the level of playing a role. Then in the external role of the Tax Consultant Association, it was found that each Tax Consultant Association had fulfilled all the dimensions to become an Intermediary Actor. In a follow-up review to determine who played the most role, it was found that IKPI was the most instrumental in becoming an Intermediary Actor. Below that is AKP2I, then Perkoppi and P3KPI. Research recommendations to maximize the role of increasing professionalism and accountability of Tax Consultants are the joint procurement of Continuous Professionalism Development (PPL) and the unification of the Tax Consultant Code of Ethics for each association. In terms of maximizing the role of the Intermediary Actor, a joint tax socialization/education activity is needed which is held by the four Tax Consultant Associations.

"

"Skripsi ini membahas polemik persyaratan sertifikasi konsultan pajak untuk menjadi konsultan pajak terdaftar di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan yang melatarbelakangi persyaratan sertifikasi konsultan pajak dan kebijakan yang ideal terkait persyaratan untuk menjadi konsultan pajak terdaftar di Indonesia dengan mengacu pada praktik di negara lain. Penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa alasan yang melatarbelakangi persyaratan sertifikasi konsultan pajak untuk menjadi konsultan pajak terdaftar di Indonesia adalah untuk membuat standar bagi konsultan pajak terdaftar dengan membuat jalur sertifikasi berupa jalur pendidikan, jalur Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak dan jalur penyetaraan. Masing-masing jalur sertifikasi tersebut juga memiliki alasan yang melatarbelakanginya. Selain itu, penelitian ini menjelaskan kebijakan yang ideal terkait persyaratan untuk menjadi konsultan pajak di Indonesia dengan mengacu pada praktik di Austria, Belanda dan Jepang.

---

This thesis discusses the polemic of the requirements for tax consultant certification to become a registered tax consultant in Indonesia. This study aims to find out the reasons behind the requirements for tax consultant certification and the ideal policy regarding the requirements to become a registered tax consultant in Indonesia with reference to practices in other countries. This is a research with a qualitative approach. The results of this study explain that the reasons behind the requirements for tax consultant certification to become a registered tax consultant in Indonesia are to set standards for registered tax consultants by making certification pathways in the form of education, Tax Consultant Certification Examination pathways and equalization pathways. Each of these certification pathways also has reasons behind it. In addition, this study describes the ideal policy regarding the requirements to become a tax consultant in Indonesia with reference to practices in Austria, Netherlands, and Japan."

"ABSTRAKPenawaran Umum merupakan salah satu corporate actionyang banyak dilakukan oleh perusahaan guna mengembangkan danmerestrukturisasi perusahaan melalui pasar modal. Untuk dapatmelakukan Penawaran Umum, maka Emiten harus menyampaikanPernyataan Pendaftaran kepada Bapepam. Tujuan pendaftaranemisi efek adalah untuk memenuhi persyaratan disclosure(keterbukaan) terhadap fakta-fakta penting (material facts)tentang kegiatan usaha Emiten, termasuk efek yang ditawarkan.Dokumen yang wajib disampaikan dalam rangka PernyataanPendaftaran antara lain adalah Prospektus dan dokumen lainyang salah satunya adalah laporan pemeriksaan dari segihukum. Laporan pemeriksaan dari segi hukum dibuat olehKonsultan Hukum sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal. Untukdapat melakukan kegiatan di bidang pasar modal, konsultanhukum wajib terlebih dahulu terdaftar di Bapepam. Konsultanhukum diwajibkan untuk senantiasa dapat bersikap independendan obyektif dalam menjalankan profesinya. Kepentingan publik(investor) menjadi hal utama yang harus diperhatikan olehkonsultan hukum pasar modal. Hal ini dikarenakan pendapathukum yang akan dikeluarkannya akan sangat penting dalammempengaruhi keputusan publik sebagai investor (pemodal)dalam menentukan keputusan investasinya di pasar modal. Dalammelakukan pemeriksaan hukum, maka konsultan hukum wajibmematuhi Standar Profesi yang ditetapkan oleh HKHPM. StandarProfesi tersebut mencakup Standar Pemeriksaan Hukum danStandar Pendapat Hukum. Namun dalam praktiknya, terdapatdugaan atau kemungkinan bahwa konsultan hukum dalam melakukanpemeriksaan hukum dan memberikan pendapat hukum tidak sesuaidengan Standar Profesi. Akibat yang mungkin timbul adalahinvestor yang mengandalkan informasi kondisi emiten yangsudah diperiksa konsultan hukum tersebut, mengalami kerugiankarena kualitas efek yang dibeli ternyata tidak sesuai denganyang sebenarnya. Oleh karena itu, konsultan hukum wajibbertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan dalammelakukan pemeriksaan hukum dan memberikan pendapat hukum.Tanggung jawab tersebut dapat berupa sanksi pidana penjaraatau denda, tanggung jawab secara perdata untuk memberikanganti kerugian atas kesalahan dalam membuat pendapat hukum,sanksi administratif yang ditetapkan oleh Bapepam, dan sanksiatas pelanggaran kode etik yang ditetapkan oleh DewanKehormatan HKHPM."

"Since economics crisis that occurred ten years ago has shown positive growth, the investment climate that has been going on in Indonesia is not yet stable consistently. In order to create conducive investment climate the government made the Law of Income Tax No. 17 in 2000 with reduced income tax. Even though the tax is not always being the concerning factor in making a funding decision in a company, however the tax is inevitable.Modigliani and Miller (1963) stated with the tax, a company which adding the debt in its capital structure will maximize its firm value. The advantage of the tax arises as a result of paying the interest. From dividend policy point, the reduced income tax increases the proportion to earnings after tax which is distributed to the shareholder.The purpose of the research is to find the changing affect of corporate income tax rate the company dividend policy and capital structure. This research uses methodology of panel data. The sample characteristic of the research is companies which are registered in Indonesia Stock Exchange and distributed the cash dividend from 1998 to 2005. The result was 23 companies had been chosen from 388 population as research sample.The result has indicated that reduced corporate income tax affects significantly positive to dividend policy but negative to capital structure. When the corporate income tax decreases the total dividend ratio on the earnings after tax increase but the usage level of debt based on the value of the company book equity decrease. The factors which affecting the debt usage level based on the book value equity are assets, non debt tax shield, profibility, and dividend payout ratio in two years. Moreover, the factors which affecting the dividend total ratio on the earnings after tax are non debt tax shield, dividend and dividend payout ratio in one year."

"Di era globalisasi ini persaingan bisnis semakin ketat. Tiap perusahaan akan berusaha sebaik mungkin untuk tetap bertahan dalam bisnis. Agar tetap bisa bertahan (survive) tiap perusahaan memiliki strategi bisnis yang berbeda. Oleh karena itu penulis ingin mengetahui apakah strategi bisnis perusahaan seperti yang dijelaskan dalam tipologi Miles dan Snow (1978), mempengaruhi tingkat/kadar penghindaran pajaknya. Kesimpulannya, tidak terdapat perbedaan besarnya aktivitas dalam menghindari pajak, baik itu menggunakan strategi bisnis yang fokus kepada minimalisasi biaya maupun strategi bisnis yang fokus kepada inovasi produk. Hal ini menunjukkan bahwa penentuan dalam penerapan strategi bisnis untuk menggunakan pola yang jelas antara strategi bisnis yang fokus pada biaya dan strategi bisnis yang fokus pada inovasi produk masih belum konsisten, sehingga tidak bisa dilihat dengan jelas perbedaan aktivitas dalam menghindari pajak.

---

In this globalization era, business competition is getting tougher. Each company will do the best to survive in business world. In order to survive, each company has different business strategies. Therefore, the authors wanted to find out whether the company's business strategy as described in the typology of Miles and Snow (1978), affects the degree/level of tax avoidance. In conclusion, there are no significant differences of tax avoidance activity; whether it uses a business strategy that focuses on cost minimization or business strategies that focus on product innovation. This indicates that the determination of the application of business strategy in using a clear pattern between business strategy that focused on cost and business strategies that focus on product innovation is still not mconsistent, hence differences in tax avoidance activities can not be seen clearly."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi pajak hiburan, kendala, dan upaya optimalisasi pajak hiburan yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penilaian potensi pajak hiburan dengan menggunakan Kriteria Davey menunjukkan hasil bahwa pajak hiburan di Jakarta pada tahun 2008 adalah pajak yang potensial untuk meningkatkan penerimaan daerah. Sedangkan untuk tahun 2009 kurang potensial untuk meningkatkan penerimaan daerah. Tahun 2010 menunjukkan hasil bahwa penerimaan pajak hiburan potensial untuk meningkatkan penerimaan daerah. Sedangkan tahun 2011 tidak potensial untuk meningkatkan penerimaan daerah. Peneliti menyarankan agar Dinas Pelayanan Pajak melakukan koordinasi yang lebih baik dengan pihak terkait khususnya Dinas Pariwisata dan BPKD, mengintensifkan sosialisasi online system kepada wajib pajak, menerapkan mekanisme penagihan aktif, mengintensifkan pemeriksaan pajak hiburan, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

---

This study aimed to analyze the potential of entertainment tax, constraints and efforts to optimizing entertainment tax in Jakarta. This study is a qualitative research. Assessment of potential entertainment tax by using the criteria that disclosed by Davey, shows that entertainment tax in 2008 was a potential tax for local revenue in DKI Jakarta. Whereas in 2009 was less potential to increase the local revenue. In 2010, shows that the entertainment tax is potential to increase the local revenue. On the other hand, entertainment tax in 2011 was not potential. Researcher suggested that the Dinas Pelayanan Pajak to have a better coordination with the parties concerned, especially the Dinas Pariwisata and BPKD, intensifying socialization online system for taxpayers, implements active billing mechanism, intensifying the entertainment tax audit, and improve service to the public."

"Latar belakang penelitian ini dimulai karena adanya sengketa pajak yang terjadi antara PT XYZ Indonesia dengan Pemeriksa dari Direktorat Jenderal Pajak mengenai pembuktian kewajaran perolehan jasa intra-grup. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah menganalisis pembebanan biaya technical assistance fees dan commission fee dalam perhitungan Pajak Penghasilan PT XYZ Indonesia, di mana kedua biaya tersebut diberikan oleh pihak afiliasi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendeketan kualitatif dengan data dikumpulkan dari hasil wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan, terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi untuk menentukan kewajaran pemberian atau perolehan jasa intra-grup, yaitu terkait eksistensi, manfaat yang diterima, dan nilai wajar. Pada sengketa pajak terkait technical assistance fees, data yang dimiliki oleh PT XYZ Indonesia cukup untuk membuktikan eksistensi dan manfaat yang diterima serta jasa yang diterima bukan jasa duplikasi. Pada sengketa pajak kedua terkait commission fee, koreksi yang dilakukan Pemeriksa saat itu tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan konsep yang berlaku. Metode transfer pricing yang cocok untuk digunakan untuk menganilisis nilai wajar transaksi commission fee PT XYZ Indonesia ada Transactional Net Margin Method.

---

The background of this research was started because of the tax dispute that occurred between PT XYZ Indonesia and the auditors from the Directorate General of Taxes regarding proving the fairness of the acquisition of intra-group services. The purpose of this research is to analyze the cost of technical assistance fees and commission fees in the calculation of PT XYZ Indonesia Income Tax, in which both fees are given by affiliates. The research method used was qualitative approach with data collected from the results of in-depth interviews and literature studies. The results showed that there are three conditions that must be met to determine the fairness of the provision or acquisition of intra-group services, which are related to existence, benefits received, and fair value. In the tax dispute related to technical assistance fees, the data held by PT XYZ Indonesia is sufficient to prove the existence and benefits received and the services received are not duplicate services. In the second tax dispute related to commission fees, the corrections made by the examiner at that time were not in accordance with the prevailing laws and concepts. The transfer pricing method that is suitable for analyzing the fair value of PT XYZ Indonesia's commission fee transactions is the Transactional Net Margin Method.

"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap pembiayaan murabahah pada empat Bank Umum Syariah di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dalam dua tahap untuk melihat pengaruh penghapusan PPN pada periode sebelum dan setelah penghapusan PPN tersebut. Bank yang menjadi objek pengamatan adalah Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Bukopin dan Bank BNI Syariah selama periode Januari 2006 - Desember 2011. Metode penelitian yang digunakan adalah unbalanced panel regression untuk periode sebelum penghapusan PPN dan regresi balanced panel regression untuk periode setelah penghapusan PPN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghapusan PPN dan pemberian Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) signifikan mempengaruhi pembiayaan murabahah pada keempat Bank Umum Syariah di Indonesia dengan arah yang positif.

---

The purpose of this study is to analyze the effect of the Value Added Tax (VAT) removal policy on murabahah financing transaction of Four Indonesian Islamic Bank. The research was conducted in two phases to see the effect of the elimination of VAT in the period before and after the removal. The banks which become the object observation were Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah Bukopin and Bank BNI Syariah during the period January 2006 - December 2011. The methods used in this study is unbalanced panel regression for the period prior to the removal of VAT and balanced panel regression for the period after the removal of VAT. The results showed that the removal of VAT and delivery of government-borne value added tax (VAT DTP) significantly affect the financing murabahah of four sharia banks in Indonesia with a positive direction."

"Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, memiliki peranan yang sangat signifikan dalam penerimaan negara. Sehingga penting bagi negara untuk dapat mengumpulkan pajak secara optimal dari wajib pajak namun juga legal karena telah dinyatakan dalam undangundang dimana mengatur pula tentang hak dan kewajiban wajib pajak. Dalam pengumpulannya diperlukan suatu sistem, dan sistem perpajakan yang dianut di Indonesia saat ini adalah self-assessment system, yang pada kenyataannya tidak mudah dijalankan oleh wajib pajak. Kehadiran konsultan pajak mendampingi wajib pajak mengimpelementasikan sistem tersebut pada akhirnya diperlukan dan dirasakan manfaatnya bukan hanya bagi wajib pajak, namun juga oleh negara. Tetapi sampai dengan saat ini pengaturan bagi profesi konsultan pajak sendiri masih belum diatur dalam undang-undang, yang dalam kenyataannya posisi konsultan pajak adalah sebagai pihak yang independen, dimana konsultan pajak berperan dalam mewujudkan keadilan bagi wajib pajak dalam membayar pajak akibat ketidaktahuannya, serta mendukung upaya pemerintah dalam pengumpulan pajak.

---

Taxes as a source of state revenue in the Budget of the State, has a very significant role in state revenue. So important for the country to be able to optimally collect taxes from taxpayers but also legal because it has been stated in the law which also governs the rights and obligations of taxpayers. In its collection need a system, and the tax system applied in Indonesia today is a selfassessment system, which in reality is not easily carried by the taxpayer. The presence of tax consultants to accompanying taxpayer to implement its systems is ultimately necessary and perceived benefits not only for taxpayers, but also by the state. But until now the setting for the profession of tax consultant still has not set in legislation, which is in fact the position of tax consultant is as an independent party, where tax consultants play a role in bringing about justice for the taxpayer to pay taxes due to ignorance, as well as supporting efforts governments in tax collection."