Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas metode split payment dalam Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada konten digital. Ketentuan pengenaan PPN pada konten digital telah diatur melalui Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 (UU No. 2 Tahun 2020). Tujuan dari penelitian ini Menjelaskan identifikasi taxable person dan time of supply PPN atas penyerahan konten digital, menjelaskan mekanisme Metode Split Payment pada PPN atas penyerahan konten digital, dan menjelaskan mekanisme Metode Split Payment di negara Polandia, Italia, dan Bulgaria. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literature mengenai kebijakan dan peraturan Pajak Pertambahan Nilai yang terkait dan jurnal terkait. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa metode split payment atas PPN atas konten digital sesuai dengan konsep taxable person dan time of supply. Mekanisme metode split payment telah diterapkan di negara Bulgaria, Polandia, dan Italia dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan pengusaha lokal yang melakukan pemungutan PPN dan pengusaha asing yang tidak melakukan pemungutan PPN atas konten digital. Skema ini dapat menjadi alternatif di Indonesia sebab Bank selaku penyedia layanan pembayaran terletak di daerah yurisdiksi akibatnya akses informasi pemungutan, penyetoran, serta pelaporan PPN menjadi lebih mudah dilakukan. Dіgіtalіѕaѕі ѕіѕtem рerрajakan harus dilakukan oleh otoritas pajak, terutama DJP meskipun memіlіkі damрak yang рosіtіf walaupun di sisi lain memiliki ƅerƅagai macam tantangan.

---

This research discusses the split payment method in Value Added Tax (VAT) on digital content. Provisions for the imposition of VAT on digital content have been regulated through Law No. 2 Of 2020 (Law No. 2 of 2020). The research’s objectives are to explain the identification of taxable persons and time of supply of VAT for digital content, explain the mechanism of the Split Payment Method on VAT for digital content, and explain the mechanism of the Split Payment Method in Poland, Italy, and Bulgaria. The type of research is descriptive using quantitative approach with a literature study on related Value Added Tax policies and regulations and related journals. Based on the results, the writer has found that the split payment method of VAT on digital content is in accordance with the concept of a taxable person and time of supply. The split payment method mechanism has been implemented in Bulgaria, Poland, and Italy with the aim of reducing inequality between local entrepreneurs who collect VAT and foreign entrepreneurs who do not collect VAT on digital content. This scheme can be an alternative in Indonesia because the Bank as a payment service provider is located in a jurisdictional area so that access to information on collecting VAT becomes easier. The tax authorities, especially DJP, have to carry out a solicitation issue, even though it has a рositive impact, although on the other hand it has various kinds of challenges."

"Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengubah tugas dan fungsi pengawasan KPP Badan dan Orang Asing (Badora) untuk melaksanakan pengawasan terhadap pemungut PPN PMSE. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan yang dialami oleh Account Representative (AR) di KPP Badora dalam melakukan pengawasan terhadap Pemungut Pajak Pertambahan Nilai atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) dengan menggunakan model ADKAR. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan mixed method. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AR mengalami hambatan dalam melaksanakan pengawasan terhadap pemungut PPN PMSE berdasarkan model ADKAR. Pada aspek awareness dan desire tidak ditemukan hambatan bagi AR dalam melaksanakan pengawasan terhadap pemungut PPN PMSE. Namun pada aspek knowledge, ability, dan reinforcement terdapat hambatan bagi AR dalam melakukan pengawasan terhadap pemungut PPN PMSE. Pada aspek knowledge, AR masih kurang memahami proses bisnis pemungut PPN PMSE. Pada aspek ability, terdapat beberapa hambatan yaitu belum adanya data pembanding nilai transaksi dan jumlah traffic, sistem informasi pengawasan yang belum mendukung, dan pengenaan sanksi yang belum dapat ditindaklanjuti. Pada aspek reinforcement, AR belum didukung dengan proses bisnis pengawasan yang sesuai dengan karakteristik pemungut PPN PMSE.

---

The Directorate General of Taxes (DGT) has changed the duty and supervisory function of the KPP Badan dan Orang Asing (Badora) to supervise Value-Added Tax (VAT) Collectors on Trading Through Electronic Systems (TTES). This research aims to analyze the obstacles faced by Account Representatives (AR) at KPP Badora in supervising TTES VAT collectors using the ADKAR model. A case study approach with mixed methods was employed in this research, with data collected through questionnaires and interviews. The results showed that ARs experienced obstacles in supervising PMSE VAT collectors based on the ADKAR model. While no significant obstacles were identified in the aspects of awareness and desire, challenges were evident in the aspects of knowledge, ability, and reinforcement. In the knowledge aspect, ARs lacked a comprehensive understanding of the business processes of TTES VAT collectors. In the ability aspect, obstacles included the absence of comparative data on transaction values and traffic volume, an insufficiently supportive supervisory information system, and unenforceable sanctions. Finally, in the reinforcement aspect, ARs were not supported by a supervisory business process tailored to the specific characteristics of TTES VAT collectors."

"Indonesia merupakan penghasil rumput laut tropis terbesar dan peringkat ke dua sebagai eksportir rumput laut dunia. Dalam UU PPN Pasal 16B, rumput laut termasuk Barang Kena Pajak yang diberikan fasilitas berupa pembebasan PPN. Penelitian ini mengevaluasi kebijakan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dan Implikasi kebijakannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi lapangan dengan cara wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian ini, evaluasi kebijakan pembebasan PPN atas penyerahan rumput laut memenuhi kriteria efektifitas, efisiensi, responsivitas, simplicity, dan neutrality namun tidak memenuhi kriteria ketepatan. Saran dari penulis seyogyanya pemerintah melakukan perbaharuan peraturan mengenai rumput laut dengan hasil ikan karena memiliki perbedaan proses penyerahan barang sampai ketangan konsumen yang akan berpengaruh pada implikasi PPN-nya.

---

Indonesia is the largest producer of tropical seaweed in the world and the second exporter of seaweed in the world. In VAT Law article 16B, seaweed include Taxable Goods that grant facilities VAT exemption. This study evaluates the VAT exemption policies and the policy implication.

This research uses qualitative approach. The data collection techniques used field study and literature study.

The result of this study, evaluation of VAT exemption policy on seaweed suitable with criteria of effectiveness, efficiency, responsivness, simplicity, and neutrality. But, it is not suit criteria of appropiateness.

Reccommendation from reasercher, government should change the definition of seaweed and fish because it has a process of delivering goods to consumers who it will be affect the implication of VAT."

"Perkembangan perdagangan secara elektronik (e-commerce) telah menyebabkan berkembangnya jenis barang dan jasa yang dijual di media tersebut. Dengan tingginya pengguna internet di Indonesia maka hal ini menjadikan adanya urgensi bagi pemerintah Indonesia untuk meningkatkan perhatiannya atas pengenaan pajak pertambahan nilai terhadap barang dan jasa digital. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang didukung dari data-data yang diperoleh selama penelitian, buku-buku, literatur dan sumber lain yang relevan. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap transaksi produk digital diatur dalam Pasal 3A ayat (3) UU No. 42 Tahun 2009 dan juga Permenkeu Nomor 40/PMK.03/2010 yang mengatur mekanisme reverse charge di Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya, pengaturan tersebut belum dapat berjalan efektif, hal tersebut karena beban pemungutan, pelaporan dan penyetoran pajak terutang dibebankan kepada si pembeli atau konsumen. Selain itu adanya pelaku usaha yang tidak berkedudukan di Indonesia juga menambah rumitnya permasalahan ini. Sedangkan ruang lingkup Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dengan negara lain masih terbatas pada lingkup Pajak Penghasilan. Maka dari itu pemerintah perlu untuk segera memperbarui pengaturan mekanisme pengenaan pajak pertambahan Nilai atas barang dan jasa digital dan juga memperluas lingkup yang ada di Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda.

---

The development of electronic trading (e-commerce) has led to the growth of goods and services sold in the digital platform/marketplace. With the high Internet users in Indonesia, this makes the urgency for the Indonesian Government to increase its attention to the imposition of value added tax on digital goods and services. The research methods in this study are supported literature research from data obtained during research, books, literature and other relevant sources. The imposition of value added tax (VAT) on the transaction of digital products is regulated in article 3A paragraph (3) UU No. 42 year 2009 and also Permenkeu number 40/PMK. 03/2010 which regulates reverse charge mechanism in Indonesia. However, in its execution, such arrangements have not been able to run effectively, it is due to the burden of voting, reporting and withholding tax payable to the buyer or the consumer. In addition, there are business actors who are not domiciled in Indonesia also increase the complexity of this problem. Therefore, the Government needs to promptly update the setting of the imposition of value added tax on digital goods and services and also expand the scope of the agreement in the avoidance of double taxation."

"Terdapat perbedaan pendapat antara bank dengan Direktorat Jendral Pajak DJP terkait perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap penjualan agunan yang diambil alih AYDA. Bank berpendapat bahwa atas penjualan (AYDA) tidak terutang PPN karena belum terjadi penyerahan dari debitor kepada bank dan penjualan AYDA bukan merupakan kegiatan usaha bank DJP berpendapat bahwa atas penyerahan AYDA tersebut terutang PPN berdasarkan Pasal 4 ayat 1 huruf a UU PPN. Melalui penelitian yuridis normatif dengan analisis deskriptif penulis menjelaskan penyerahan agunan dari debitor kepada bank sebagai kreditor pada saat pengambilalihan agunan dan perlakuan pengenaan PPN atas penjualan AYDA pada PT Bank Permata Tbk.

---

There are different opinions between the bank and the Directorate General of Taxation (DGT) regarding the treatment of Value Added Tax (VAT) on sales of foreclosed assets. Bank considers that there should be no VAT payable on the sale of foreclosed assets because submission of assets from the debtor to the bank has not occurred yet and thesale of foreclosed assets are not included in a bank's business activities DGT claims that there is VAT payable on the transfer of foreclosed assets under. Article 4 paragraph 1 letter a of VAT Law Through a juridical and normative study with a descriptive analysis the author explains the submission of collateral from the debtor to the bank as creditor at the time of collateral handover and the VAT treatment on sale of foreclosed assets at PT Bank Permata Tbk."

"Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai untuk sektor perunggasan di Indonesia terdiri dari Kebijakan Pembebasan PPN bagi produsen ternak unggas dan Kebijakan Barang Tidak Kena Pajak bagi merupakan upaya pemerintah untuk menjaga kestabilan harga produk ternak agar terjangkau bagi masyarakat dan meningkatkan konsumsi daging pada masyarakat sekaligus memberikan dukungan bagi produsen untuk dapat meningkatkan produktivitasnya dengan meminimalisasi beban pajak yang harus ditanggung. Penelitian ini menjelaskan struktur pungutan dan struktur insentif Pajak Pertambahan Nilai pada mata rantai produksi dan konsumsi ternak unggas di Indonesia dalam perspektif kebijakan publik dalam upaya peningkatan produktivitas produsen dan konsumsi masyarakat serta evaluasi kebijakan kebijakan insentif Pajak Pertambahan Nilai pada mata rantai produksi dan konsumsi ternak unggas di Indonesia dalam upaya mendukung ketahanan pangan nasional ditinjau dari perspektif evidence-based policy.

 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Pemerintah sebaiknya mencabut kebijakan pembebasan PPN pada tingkat produsen untuk menghindari cascading effect pada harga jual produk ternak unggas dan tidak menimbulkan distorsi kebijakan PPN sehingga mampu mengurangi beban pajak yang timbul (cost of taxation) baik dalam bentuk compliance cost yang terdiri dari direct money cost, time cost maupun psychological cost yang berdampak pada efisiensi industri terkait. Selain itu, Badan Kebijakan Fiskal sebaiknya mengganti instrumen insentif pembebasan PPN yang tidak komprehensif dan kontraproduktif dengan upaya meningkatkan produktivitas sesuai prinsip supply side tax policy dengan mempertimbangkan alternatif bentuk kebijakan Barang Tidak Kena Pajak untuk seluruh mata rantai produksi dan konsumsi ternak unggas

---

The Value Added Tax policy for the poultry sector in Indonesia consists of a VAT Exemption Policy for poultry producers and a Taxable Goods Policy for the government is an effort to maintain the stability of livestock product prices to be affordable for the community and increase meat consumption in the community while providing support for producers to can increase productivity by minimizing the tax burden that must be borne. This study explains the structure of levies and the structure of Value Added Tax incentives in the production and consumption chain of poultry in Indonesia in the perspective of public policy in an effort to increase producer productivity and public consumption and evaluate the policy of Value Added Tax incentive policies in the production and consumption chain of poultry in Indonesia in its efforts to support national food security is seen from an evidence-based policy perspective.

 

This study uses a qualitative-descriptive method with in-depth interview data collection techniques and documentation studies. The government should revoke the VAT exemption policy at the producer level to avoid the cascading effect on the selling price of poultry products and does not cause distortion of VAT policy so as to reduce the tax burden arising (cost of taxation) in the form of compliance costs that consist of money costs, time costs and psychological costs that have an impact on the efficiency of the related industry. In addition, the Fiscal Policy Agency should replace the non-comprehensive and counterproductive VAT exemption instruments with efforts to increase productivity in accordance with the principle of supply side tax policy by considering alternative forms of Non-Taxable Goods policy for the entire production chain and consumption of poultry

"

"ABSTRAK ini menganalisis upaya hukum yang dilakukan oleh PT SCI dalam menghadapi sengketa Pajak Pertambahan Nilai tahun pajak 2014. PT SCI diperiksa oleh fiskus karena menyatakan lebih bayar pada SPT Masa PPNnya. PT SCI memiliki perbedaan pendapat dengan fiskus sehingga PT SCI mengajukan keberatan atas sengketa tersebut ke DJP. Keputusan keberatan menolak seluruh keberatan PT SCI dan PT SCI memilih untuk melanjutkan upaya hukum berupa banding ke pengadilan pajak. Berdasarkan analisis, PT SCI telah melaksanakan kewajibannya sebagai PKP. Namun, PT SCI belum melaksanakan manajemen pajak dengan baik sehingga masih banyak kesalahan dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya. Pertimbangan yang perlu dilakukan sebelum keberatan adalah cost benefit analysis dan mengukur kemampuan wajib pajak dalam menyiapkan dokumen sebagai pendukung argumen keberatan. Secara formal, pengajuan keberatan PT SCI telah memenuhi ketentuan Pasal 25 UU KUP. Koreksi terjadi karena perbedaan persepsi terhadap peraturan perpajakan dan ketiadaan suatu dokumen. Menurut analisis, PT SCI ditolak keberatannya karena tidak dapat menunjukkan dokumen sebagai pendukung argumennya. PT SCI juga tidak memaksimalkan kesempatan-kesempatan yang dimiliki seperti pembetulan SPT dan pemberian tanggapan. Untuk melaksanakan banding, PT SCI perlu memperhatikan persyaratan formal dan material sesuai UU KUP dan pengadilan pajak serta memastikan kompetensi dari kuasa yang ditunjuk untuk menangani proses banding.

---

ABSTRACT

report explains about analysis of legal action taken by PT SCI in order to solve tax dispute in VAT tax year 2014. PT SCI was examined by fiscus for declaring overpayment in VAT rsquo s tax return. PT SCI disagree with the examination result so PT SCI submit an objection letter to DGT. The objection decision is rejecting all the objection. Then PT SCI choose to continue the legal action in the form of an appeal to the tax court. Based on the analysis, PT SCI has performed its obligations as PKP. However, PT SCI has not carried out the tax management properly so there are still many mistakes in the implementation of its rights and obligations. Consideration that need to be done before objection is cost benefit analysis and measure ability of taxpayer in preparing document as supporting argument objection. Formally, the filing of the objection of PT SCI has fulfilled the provisions of Article 25 of the KUP Law. Corrections occur because of differences in perceptions of tax laws and the absence of a document. According to the analysis, DGT rejected the objection because PT SCI cannot show the document as supporting its argument. PT SCI also didn rsquo t maximize their opportunity such as correcting tax return and gives response to fiscus. To carry out an appeal, PT SCI needs to pay attention to formal and material requirements in accordance with UU KUP and tax court."