Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kondisi pasar rakyat perlu diperhatikan pengelolaannya karena masyarakat mulai beralih untuk berbelanja di pasar modern. Pemerintah Indonesia telah membuat kebijakan dalam pengelolaan pasar rakyat. Masalah dalam penelitian ini adalah belum diketahuinya kondisi pasar rakyat, belum diketahui pelaksanaan SNI Pasar Rakyat dan Pasar Sehat, belum optimalnya revitalisasi pasar rakyat, perlu dicarikan alternatif strategi pengelolaannya. Tujuan penelitian untuk menganalisis kondisi pasar rakyat di Perumda Pasar Jaya, menganalisis pelaksanaan kebijakan berdasarkan penilaian pemerintah pusat dan pemerintah daerah, mengevaluasi revitalisasi pasar rakyat, dan memilih alternatif strategi pengelolaannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode campuran (mix method) dengan pendekatan kualitatif. Pemilihan alternatif strategi pengelolaan dengan menggunakan Importance Performance Analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi pasar rakyat memiliki keterbatasan fasilitas untuk memenuhi syarat dua kebijakan, pelaksanaannya memiliki hambatan, dan revitalisasi pasar rakyat yang dievaluasi berdasarkan keberlanjutan lingkungan, ekonomi, dan sosial. Kesimpulan penelitian ini strategi pengelolaan pasar rakyat berkelanjutan adalah memprioritaskan faktor lingkungan.

---

The management of traditional market needs to be considered because people are starting to switch to shopping in modern market. The Indonesian government has made policies in managing traditional market. The problems in this research are that the condition of traditional market is not yet known, the implementation of the Indonesia National Standard for traditional market and Healthy Market Program is not yet known, the revitalization of traditional market is not yet optimal, it is necessary to find alternative management strategies. The purposes of the study are to analyze the condition of traditional market in Perumda Pasar Jaya, analyze the implementation of policies based on the assessment of the central government and local governments, to evaluate revitalization of traditional market, and choose alternative management strategies. The method used in this study is a mixed method with a qualitative approach. Selection of alternative management strategies using Importance Performance Analysis. The results of the study indicate that the condition of traditional market has limited facilities to meet the requirements of the two policies, its implementation has obstacles, and the revitalization of the traditional market is evaluated based on environmental, economic, and social sustainability. The conclusion of this study is that the strategy for managing sustainable traditional market is to prioritize environmental factors."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak keberadaan ritel modern terhadap kinerja ritel tradisional dalam kebijakan zonasi ritel Perda DKI No.2 Tahun 2002. Penelitian dilakukan terhadap 153 ritel tradisional PD Pasar Jaya yang tersebar di DKI Jakarta. Dalam studi ini dilakukan identifikasi terhadap ritel modern (minimarket, supermarket, dan hypermarket) yang melanggar ketentuan kebijakan zonasi ritel.Penelitian ini menggunakan data jumlah pedagang ritel tradisional sebagai proksi variabel kinerja ritel tradisional. Analisis kuantitatif yang digunakan adalah analisis deskriptif dan regresi berganda guna menguji pengaruh jumlah ritel modern yang jaraknya terdekat dengan ritel tradisional, revitalisasi pasar, dan potensi pasar terhadap kinerja tradisional.Dari hasil penelitian, diperoleh gambaran deskriptif bahwa implementasi kebijakan zonasi ritel di DKI Jakarta banyak dilanggar oleh pelaku usaha ritel modern. Selain itu, diperoleh hasil bahwa variabel jumlah ritel modern yang jaraknya terdekat dengan ritel tradisional dan potensi pasar berpengaruh signifikan terhadap kinerja tradisional. Namun, hubungan antara jumlah ritel modern yang jaraknya terdekat dengan ritel tradisional dengan kinerja tradisional adalah tidak linier (non-linier). Hal tersebut berarti bahwa pada awalnya keberadaan ritel modern memiliki hubungan positif dengan kinerja ritel tradisional namun pada rentang jumlah tertentu dan jumlahnya sudah melebihi titik kritis (batas maksimum) maka hubungannya akan menjadi negatif dengan kinerja ritel tradisional. Batas maksimum jumlah ritel modern yang diperbolehkan hanya berjumlah 1 (satu) outlet yang berada di dekat ritel tradisional. Adapun jenis ritel modern yang paling berpengaruh signifikan adalah supermarket. Peneliti merekomendasikan agar pemerintah mengkaji ulang Perda DKI Jakarta No. 2 Tahun 2002, meningkatkan komitmen pemerintah dalam membatasi serbuan jaringan ritel modern terutama ritel supermarket melalui pengetatan izin, serta optimalisasi program revitalisasi pasar ritel tradisional baik segi fisik maupun non fisik.

---

This study aimed to analyze the impact of modern retail coexistence with traditional retail on traditional retail's performance in retail zoning policy of Jakarta Regional Regulation No 2 2002. The traditional retails in this study were PD Pasar Jaya traditional retail where there were 153 markets spreaded across Jakarta. This research identified the modern retails minimarkets supermarkets hypermarkets location in accordance to retail zoning policy.

This study used number of traditional retailers as a proxy of performance variable. This research used the descriptive and multiple regression analysis in order to test the impact of the the number of modern retails which violated the retail zoning policy the market revitalization and the market potential to traditional retail's performance.

Result showed that most of modern retails violated the zoning policy Furthermore the result also showed that the number of modern retails which are located at near traditional retails and market potential variable had a significant impact on traditional retail's performance Surprisingly the correlation between the number of modern retails which are located at near traditional retails with traditional retail's performance was not linear It means that the correlation between number of modern retails and traditional retail's performance is a positive within a certain amount and then becomes negative afterward The maximum number of modern retails in which the correlation is positive is 1 one Inparticular it is only supermarket that has significant impact on traditional retail's performance We recommend reviewing the Jakarta Regional Regulation No 2 2002 increasing the government 39's commitment to restrict the modern retail growth optimizing the revitalization program for the traditional retail tangible and in tangible."

"Bunga potong/tanaman hias merupakan komoditas hortikultura yang permintaannya dari tahun ke tahun terus meningkat sejalan dengan meningkatnya taraf hidup dan tingkat pendapatan masyarakat. Konsumen bunga potong terutama banyak terdapat di kota-kota besar karena di dalamnya terdapat banyak rumah tangga, perkantoran, hotel, dan florists. Permintaan bunga potong terbesar adalah DKI Jakarta, yaitu sebesar 855,5 ribu tangkai setiap minggu nya (Asbindo, 2002). DKI Jakarta tidak memiliki lahan produksi yang cukup luas karena keterbatasan Iahannya, namun mempunyai pasar yang cukup besar. Pusat Promosi dan Pemasaran Bunga/Tanaman Hias Rawabelong adalah satusatunya pusat promosi bunga/tanaman hias terbesar di DKI Jakarta dan merupakan UPT Dinas Pertanian dan Kehutanan Propinsi DKI Jakarta yang dikenal sebagai Pasar Bunga Rawabelong. Melalui pasar ini kebutuhan konsumen akan bunga/tanaman hias dipasok dari berbagai daerah di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Batam, Sumatera Utara, dan tentunya dari DKI Jakarta sendiri. Tujuan penelitian ini adalah untuk merumuskan alternatif-alternatif kebijakan yang dapat dilakukan berdasarkan analisis lingkungan serta menentukan prioritas kebijakan pengelolaan pasar yang penting untuk dilaksanakan dalam rangka mengembangkan usaha untuk mencukupi kebutuhan masyarakat DKI dan sekitarnya akan bunga potong. Metode penelitian ini adalah metode deskriptif. Penelitian ini bersifat kualitatif dan kuantitatif. Data yang diperoleh adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil kuesioner yang disebarkan kepada 16 responden yang ditunjuk secara purposive. Data sekunder diperoleh dari laporan, literatur dan bahan-bahan lain yang relevan. Data tersebut di analisis dengan menggunakan analisis internal eksternal untuk merumuskan alternatif-alternatif kebijakan dan menggunakan metode Analitycal Hierarchy Process untuk menentukan prioritas kebijakan yang harus dilaksanakan.Analisis dengan matrik ekstemal internal diperoleh basil bahwa posisi pasar bunga Rawabelong berdasarkan analisis lingkungan eksternal dan internal ada pada sel ke 5 yang berarti organisasi ini berada pada posisi growth/stability. Kemudian analisis dengan AHP, menghasilkan bahwa kebijakan yang diprioritaskan untuk dilaksanakan berdasarkan bobotnya adalah peningkatan dan pengembangan kerjasama, pembangunan data base dan jaringan informasi, peningkatan sarana dan prasarana fisik, optimalisasi lingkungan pasar, peningkatan penelitian kualitas bunga, peningkatan kualitas SDM Pembina dan pedagang dan peningkatan alokasi anggaran pemerintah. Dinas Pertanian dan Kehutanan Propinsi DKI Jakarta selaku pengelola agar tetap melestarikan kawasan pasar bunga Rawabelong sebagai pusat promosi dan pemasaran bungaltanaman hias di DKI Jakarta sekaligus sebagai kawasan Ruang Terbuka Hijau Budidaya Pertanian. Kebijakan peningkatan dan pengembangan kerjasama Serta pembangunan data base dan jaringan informasi agar benar-benar diprioritaskan untuk dilaksanakan karena keduanya merupakan faktor penentu khususnya untuk kontinuitas pasokan, kualitas dan harga bunga.

---

Cut flowers is a horticulture product which the demand keeps on rising in every year in a line with the increasing of society income. Cut flowers consumers mostly living in the big cities where there are many household, offices, hotels, and florists. DKI Jakarta is the city with highest demand of cut flowers, that is almost 855,5 thousand stems in everyweek (Asbindo, 2002). DKI Jakarta doesn't have enough land to product cut flowers but it has big enough potential market for distributing them. The flower's promotion and distribution center is in Rawabelong and it is a part of Agriculture and Forestry Department, Government of DKI Jakarta Province. Cut flowers which distributed in this market comes from many ragion, such as Sukabumi (west Java), Magelang, Ambarawa (Central Java), Malang, Surabaya (East Java), Kaliurang (Jogjakarta), Batam, and also DKI Jakarta. The objectives of this research are to formulate the policy alternatives based on environmental scanning and to definite the most important policy based on priority to manage the market in order to adequate the needed of cut flowers in DKI Jakarta. The research method is descriptive and it describes qualitative and quantitative. Data which is obtained are prime and seconder. Prime data is obtained from questioner which has been given to 16 purposive respondences. Seconder data is got from report, journal and the others which have connection to solve the problem. Then, those data has analyzed by internal and external matrix to formulate policy alternatives and by AHP method to definite which is the priority policy to apply.

Analyzing with external internal matrix gave results that organization potion is in fifth cell. It means that the policy strategy organization is to grow or stability. The results from AHP which showed the priority policy are increasing and developing cooperation; developing data base and system information, increasing physic facilities; optimalizing market environment, increasing research of flower quality; increasing human resources quality and increasing allocation of government budget. Department of Agricultural and forestry, Government of Jakarta Province as the manager is fully hoped for keeping the Rawabelong area as a greeny area and as a center of promotion and distribution cut flowers in DKI Jakarta. Besides that, increasing and developing cooperation and developing data base and system information policies should be realized in order to guarantee the continuity and stability the products price."

"ABSTRAKPasar Rakyat merupakan aspek penting dalam sistem perdagangan nasional. Saat ini pengelolaan pasar rakyat di Indonesia masih belum terlaksana dengan baik. Tujuan riset ini adalah menganalisis kondisi pasar rakyat, faktor internal, faktor eksternal, faktor demografi, dan faktor situasional terhadap perilaku pengelolaan lingkungan, koordinasi pengelolaan lingkungan, dan menyusun model pengelolaan lingkungan pasar rakyat. Penelitian ini dilaksanakan di Pasar Mayestik, Pasar Ibuh, dan Pasar Pandansari. Metode yang digunakan yaitu pemberian kuesioner (pedagang) dan wawancara mendalam (pengelola pasar). Analisis riset menggunakan suksesif interval dan uji ANCOVA. Hasil riset adalah kondisi pengelolaan lingkungan paling baik di Pasar Mayestik yaitu memiliki sarana pengelolaan limbah padat dan cair yang memadai dan dikelola pengelola pasar. Secara bersama-sama, adanya pengaruh yang signifikan antara faktor internal (pengetahuan pengelolaan lingkungan), faktor demografi (usia dan tingkat pendidikan formal), dan faktor situasional (pendapatan) terhadap perilaku pengelolaan lingkungan, kecuali faktor eksternal (lama berdagang). Secara parsial, Pasar Mayestik tidak ada pengaruh faktor yang signifikan, Pasar Ibuh memiliki pengaruh pada faktor demografi dan faktor situasional, dan di Pasar Pandansari faktor internal dan faktor demografi (tingkat pendidikan formal). Sedangkan dari segi pelaksanaan koordinasi di ketiga pasar terlaksana dengan didasari oleh Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 dan peraturan daerah, pengelolaan pasar dari BUMD lebih profesional dibandingkan Pemkot namun kurang melakukan kolaborasi dengan Pemkot. Optimalisasi proses koordinasi yang maksimal dapat ditambahkan dalam mengembangkan model pengelolaan lingkungan yaitu standarisasi pengelolaan limbah padat dan cair skala komunal, menerapkan kolaborasi antar pemangku kepentingan, dan pendidikan lingkungan untuk masyarakat pasar.

---

ABSTRACTTraditional Market is an important aspect in the national trade system. At present the management of the traditional market in Indonesia is still not well implemented. The purpose of this research is to analyze market conditions, analyze the internal, external, demography, and situational factors on pro-environmental behaviour, coordination of environmental management, and develop an environmental management model of the traditional market. This research was conducted at Pasar Mayestik, Ibuh Market, and Pandansari Market. The method is giving questionnaires (traders) and in-depth interviews (market managers). Research analysis uses successive intervals and ANCOVA tests. The results of the research is the best environmental management in Pasar Mayestik, namely having adequate solid and liquid waste management facilities and managed by market managers. Taken together, there is a significant influence between internal factors (knowledge of environmental management), demographic factors (age and formal education level), and situational factors (income) on pro-environmental behavior, except for external factors (trading experience). Partially, Pasar Mayestik has no significant factor influence, Pasar Ibuh has an influence on demographic and situational factors, and in Pasar Pandansari internal and demographic factors (formal education level). Whereas in terms of the implementation of coordination in all markets carried out based on Law No. 7 of 2014 and regional regulations, the traditional market managed by BUMD is more professional than the City Government but lacks collaboration with the City Government. Optimization of the maximum coordination process can be added in developing an environmental management model, namely standardization the solid and liquid waste management on the communal scale, implementing collaboration between stakeholders, and environmental education for the market community.Keywords: Traditional Market, Pro-Environmental Behaviour, Coordination, Environmental Management."

"Pengelolaan Pasar Tanah Abang selalu menjadi permasalahan krusial sejak masa kepemimpinan Gubernur Sutiyoso (1997) hingga Gubernur Anies (2018), yaitu mengenai kehadiran pedagang kaki lima (PKL) dan kemacetan. Dalam 100 hari kepemimpinannya Gubernur Anies mengeluarkan kebijakan penutupan salah satu ruas jalan untuk area berjualan PKL sehingga menimbulkan pro dan kontra. Permasalahan tersebut dalam penelitian ini dikaji menggunakan model inkremental dari teori kebijakan publik dan model eksternalitas dari teori ekonomi neo-klasik. Model inkremental merupakan suatu model yang memandang kebijakan publik sebagai kelanjutan dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan pemerintah sebelumnya, dengan hanya melakukan perubahan-perubahan seharusnya. Sedangkan, model eksternalitas adalah model yang memandang dampak (dari transaksi) terhadap pihak ketiga (yang tidak ikut transaksi) dalam suatu kesepakatan yang dibuat antara pihak pertama dan pihak kedua. Penelitian ini hendak menjawab mengenai alasan mengapa Gubernur Anies mengeluarkan kebijakan pengelolaan Blok G Pasar Tanah Abang dengan menutup salah satu ruas Jalan Jatibaru Raya serta siapa yang menerima manfaat dari kebijakan pengelolaan Blok G Pasar Tanah Abang dan pihak-pihak mana saja yang dirugikan atas diterapkannya kebijakan tersebut. Dalam menetapkan kebijakan tersebut Gubernur Anies beralasan untuk mengakomodasi para PKL. Penelitian ini menemukan dugaan bahwa kebijakan penutupan jalan tersebut dilakukan untuk mengakomodasi janji politik Gubernur Anies saat Pilkada DKI 2017 terhadap masyarakat Tanah Abang, sehingga sangat diduga beberapa pihak yang menerima manfaat dari diberlakukannya kebijakan tersebut adalah para PKL, Haji Lulung, dan Anak Wilayah (Komunitas Pemuda Tanah Abang di bawah binaan Haji Lulung). Selain itu, pihak-pihak yang dirugikan dari kebijakan tersebut adalah Pedagang Blok G, pejalan kaki, dan supir Angkot. Penerapan kebijakan tersebut pada akhirnya membuat Gubernur Anies dinilai melakukan maladministrasi oleh Ombudsman, salah satunya dengan melanggar Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sehingga Ombudsman memunculkan rekomendasi penon-aktifan jabatan Anies sebagai gubernur kepada Kementerian Dalam Negeri.

---

The management of the Tanah Abang Market has always been a crucial problem since the leadership of Governor Sutiyoso (1997) to Governor Anies (2018), namely regarding the presence of street vendors (PKL) and congestion. In his 100 days of leadership, Governor Anies issued a policy of closing one of the road segments for selling street vendors, which gave rise to pros and cons. These problems in this study were examined using incremental models of public policy theory and externality models of neo-classical economic theory.

The incremental model is a model that views public policy as a continuation of activities that have been carried out by the previous government, only by making changes it should. Whereas, the externality model is a model that views the impact (of transactions) on a third party (who does not participate in a transaction) in an agreement made between the first party and the second party.

This research is about to answer the reasons why Governor Anies issued a policy on managing the Blok G Tanah Abang Market by closing one of the Jatibaru Raya Road segments and who benefited from the management policy of the Blok G Tanah Abang Market and which parties were disadvantaged for the implementation of the policy. In establishing the policy, Governor Anies reasoned to accommodate the street vendors.

This study found the allegation that the road closure policy was carried out to accommodate Governor Anies political promises during the 2017 DKI Pilkada to the people of Tanah Abang, so it was highly suspected that some parties who benefited from the enactment of these policies were street vendors, Haji Lulung and Regional Children (Youth Community Tanah Abang under the guidance of Haji Lulung). In addition, the aggrieved parties of the policy are Block G Traders, pedestrians, and public transportation drivers.

The implementation of this policy ultimately made Governor Anies considered maladministration by the Ombudsman, one of which was by violating Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation so that the Ombudsman raises recommendations for the deactivation of Anies position as governor to the Ministry of Home Affairs."

"Indonesia merupakan penyumbang polusi plastik terbesar kedua dari 129 negara. Jakarta sebagai kota terpadat penduduk di Indonesia juga dihadapkan pada permasalahan plastik. Per tahun 2019, rata-rata total sampah harian Jakarta mencapai 7.702 ton. Hal ini membuat Jakarta menempati posisi kedua sebagai kota penghasil sampah terbanyak di Pulau Jawa. Data KLHK menunjukkan bahwa dari sisi sumbernya, pasar tradisional merupakan salah satu penyumbang sampah terbanyak. Salah satu pasar tradisional di DKI Jakarta adalah Pasar Senen Blok III. Dalam rangka menghadapi permasalahan sampah plastik di Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melalui Pergub No. 142 tahun 2019 melarang penggunakan kantong plastik sekali pakai di pusat perbelanjaan hingga pasar tradisional. Meski demikian, Pergub tersebut masih belum terimplementasi secara menyeluruh. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi kebijakan Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan di Pasar Senen Blok III dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Untuk kepentingan tersebut, penelitian ini menggunakan teori implementasi Taweekaew (2014) dan Alesch et al (2012). Adapun metode penelitian yang dilakukan adala kualitatif. Dalam hal ini, data penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Peraturan kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan pada pasar rakyat berdasarkan Pergub No. 142 tahun 2019, dalam implementasinya di provinsi DKI Jakarta belum terimplementasi secara maksimal, hal tersebut disebabkan karena sejumlah faktor, yakni struktur dan proses kelembagaan, keterlibatan partisipatif, penerimaan masyarakat, kesadaran publik, partisipasi dan otonomi kerja, konfigurasi organisasi, monitoring, dan kolaborasi.

---

Indonesia is the second largest contributor to plastic pollution out of 129 countries. Jakarta as the most populous city in Indonesia also faces plastic pollution problems. As of 2019, Jakarta's total daily waste averaged for 7,702 tons. This makes Jakarta ranked second as the city that produces the most waste in Java. The data from the Ministry of Environment and Forestry shows that in terms of sources, traditional markets are one of the biggest contributors to waste. One of the traditional markets that produced a lot of waste in DKI Jakarta is Pasar Senen Blok III. In order to deal with the problem of plastic waste in Jakarta, DKI Jakarta Governor Anies Baswedan through Governor Regulation No. 142 of 2019 prohibits the use of single-use plastic bags in the traditional markets. However, the regulation has not been fully implemented. This study aims to explain the implementation policy of the Obligation to Use Environmentally Friendly Shopping Bags in Pasar Senen Block III and analyze the factors that influence the implementation of this policy. For this purpose, this study uses implementation theory by Taweekaew (2014) and Alesch et al (2012). The research method is qualitative. Research data was collected through in-depth interviews and document review. The results of the research show that the regulation on the obligation to use environmentally friendly shopping bags at Pasar Senen has not been fully implemented due to several factors, which are institutional structure, participatory involvement, community acceptance, public awareness, participation and work authonomy, organizational cocnfiguration, moitoring, collaboration"

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Perekonomian Rakyat Kota Bekasi dalam pengelolaan pasar tradisional. Pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana Dinas Perekonomian Rakyat melaksanakan perannya dalam pengelolaan pasar tradisional. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan tujuan bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, beberapa peran Dinas Perekonomian Rakyat meliputimenyadarkan masyarakat dalam pengelolaan pasar tradisional,evaluasi dan pengembangan pasar, pendapatan dan perizinan pasar, pembinaan dan penataan pedagang, kebersihan dan ketertiban, sarana dan prasarana, promosi peningkatan daya saing pasar, koordinasi dalam pengelolaan pasar.

---

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of Dinas Perekonomian Rakyat Bekasi City in traditional market management. Question of this research is how Dinas Perekonomian Rakyat execute the role of traditional market management. The approachment for the research is qualitative research and the purpose of this research is descriptive. Based on result the research, some of the role of Dinas Perekonomian Rakyat involved awakening the people on traditional market management, evaluation and market expansion, the income and market licensing, development and managing the trader, the sanitation and discipline, facilities and infrastructure, promoting the improvement of market competitiveness, and the coordinating traditional market management."

"Selain pendapatan dari sewa daerah, perolehan pendapatan untuk agenda mendukung pelaksanaan otonomi daerah juga ditopang dari pendapatan sektor retribusi daerah. Retribusi daerah sangat beragam jenisnya dan semakin diperlukan dalam agenda inklusi kas daerah. Jenis retribusi terbagi dalam beberapa jenis yaitu retribusi pelayanan umum, retribusi pelayanan khusus, dan retribusi pelayanan perizinan terpilih. Menurut jenis retribusi pasar termasuk jenis retribusi pelayanan umum. Dalam konteks penelitian, pasar adalah atau sarana sarana prasarana perkotaan untuk memungut retribusi daerah serta penerimaan-penerimaan lain yang bersifat penyertaan bagi suatu daerah. Dalam upaya ini suatu pasar harus mempunyai fasilitas dan pendukung khusus yang dapat dipungut pembayaran/retribusinya karena pemanfaatan sarana. Penulisan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dan dari jenis penelitiannya termasuk jenis penelitian deskriptif yang menggambarkan bagaimana kebijakan pengelolaan retribusi di Pasar Kemiri Muka Kota depok. Sedangkan dari segi waktu yang dihadapi termasuk jenis penelitian Cross-Sectional. Berdasarkan teknik pengumpulan data termasuk penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode: observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan retribusi pasar yang ada di Pasar Kemiri Muka Kota Depok belum efektif. Belum efektifnya dilihat dari indikator kurang baiknya semua pedagang dalam membayar retribusi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mengingat pelaksanaan kebijakan yang belum efektif, maka pengelolaan retribusi dalam pengelolaannya harus disesuaikan dengan peraturan yang ada. Namun dari aspek observasi yang ada di pasar ini telah berjalan dan terdapat mekanisme tersendiri dalam pelaksanaannya, seperti metode observasi tes petik. Yang mana adanya pengawasan seperti ini juga harus dipertahankan untuk mencegah kesalahan baik yang dilakukan petugas maupun kesalahan yang tidak disengaja.

---

Besides eamings of local lease, acquirement of earnings for the agenda of supporting execution of area autonomy is also supported from earnings of area retribution sector. Very immeasurable area retribution of type and was progressively required for the agenda of inclusion for area cash. Retribution type devided in there type that is public service retribution, special service retribution, and selected licensing service retribution. According to the type of market retribution of including public service retribution type. In research context, market is or medium of prasarana urban to collect area retibution and also other acceptance which is inclusion for an area. In the effort this is a market have to have especial facilities and supporter able to be collected by his payment /retribution of because exploiting of medium. Writing of this research use approach quantitative, and from the research type of the including descriptive research type which depict how to policy of management to retribution in Kemiri Muka Market of depok Town. Where as from the time faced of the including type research of Cross-Sectional. Pursuan at data collecting tecnique of including research of field. Technique data collecting of conducted by there metods: observation, interview, and documentation study. Research result indicate that policy of management of market retribution which in Kemiri Muka Market of Depok Town not yet effective. Not yet effective of him seen from indicator less him all merchants in paying retribution which disagree with by law. Considering execution of policy which not yet effective, hence managemant of retribution ought to ought in the management of have to be adapted for existing regulation. But from observation aspect which in this market have walked and there is separate mechanism in execution of him, like method observation of test pluck. Which existence of observation like this also have to be defended to prevent mistake either by officer and or unintended mistake."

"Pandemi COVID-19 telah memicu berbagai tanggapan dari lingkungan ekonomi dan bisnis. Data pasar mengungkapkan korelasi negatif yang kuat antara pengumuman kasus pertama, pengumuman kasus pertama dan kematian pertama, dan setiap pengumuman kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dalam jangka pendek, penelitian ini akan melihat bagaimana reaksi saham-saham penyusun IHSG terhadap kebijakan pemerintah, laju penyebaran COVID-19, dan laju kenaikan pasar modal dengan melihat signifikansi dari uji-t kumulatif abnormal return seluruh saham penyusun IHSG sebelum dan selama masa pandemi COVID-19. Temuan mengungkapkan bahwa setiap perubahan kebijakan PSBB berdampak pada return saham

---

The COVID-19 pandemic has triggered a range of responses from the economics and business environment. The market data reveals a strong negative correlation between the first case announcement, the first case announcement and the first death, and every announcement of the Large-Scale Social Restrictions policy (PSBB). In the short term, this research will look at how the constituent stocks of the Indonesian Sharia stock index react to government policies, the rate of spread of COVID-19, and the rate of increase in the capital market by looking at the significance of the t-test of the cumulative abnormal return of all Indonesian Sharia stock index constituent stocks before and during the COVID-19 pandemic. The findings reveal that every change in PSBB policy has an impact on stock returns."

"ABSTRAKHutan rakyat kemitraan telah dianggap sebagai strategi baru dalam menghadapi masalah sosial ekonomi yang dihadapi oleh model pengelolaan konvensional bersamaan dengan masalah keberlanjutan pasokan bahan baku kayu industri. Melalui kebijakan, pemerintah telah berupaya mendukung pembangunannya. Beberapa fakta menunjukan potensi kayu hutan rakyat bernilai di bawah tegakan normal mengindikasikan belum tercapainya keberlanjutan. Penelitian ini bertujuan: 1 menganalisis kebijakan kemitraan hutan rakyat dari aspek kerjasama sarana prasarana produksi, pendampingan, modal usaha, dan pasar kayu beserta implementasinya, 2 menganalisis pengelolaan tegakan hutan rakyat kemitraan berdasarkan kriteria silvikultur, pendapatan petani dan pengendalian tebang butuh, dan 3 merumuskan kebijakan hutan rakyat kemitraan yang berkelanjutan. Content analysis digunakan untuk mengidentifikasi seluruh produk kebijakan terkait, evaluasi implementasi dianalisis menggunakan metode evaluasi formal. Analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis pengelolaan tegakan di lokasi penelitian dan Analitical Hierarchy Process AHP sebagai metode dalam merumuskan konsep kebijakan kemitraan hutan rakyat yang berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan saat ini lebih fokus terhadap bantuan sarana dan prasarana produksi sebagai aspek kerjasama. Tingkat implementasi kebijakan tergolong rendah dengan nilai capaian sebesar 16,28 sementara 43,75 hutan rakyat kemitraan di lokasi penelitian tidak berkelanjutan dilihat dari potensi tegakannya. Analisis pengelolaan tegakan menunjukan silvikultur memiliki peran dominan dengan nilai skala kriteria paling tinggi. Penelitian ini juga membuktikan bahwa pendampingan petani menjadi kunci utama dalam mengembangkan kebijakan kemitraan hutan rakyat yang mendukung keberlanjutan.

---

ABSTRACTAs a new strategy to solve socio economic problems faced by conventional private forest management along with sustainability issue of industrial wood supply, government has issued policies to support the development of private forest partnership between forest farmers group and timber based industry. Some facts showed private forest partnership has low standing stock that indicates the private forest sustainability has not been reached yet. This research is aimed to 1 analyze private forest partnership policy and its implementation between forest farmer group and timber based industry in terms of cooperation aspects production facilities and infrastructure, fostering, financial support and timber market 2 analyze wood standing stock management based on criteria of silviculture, cutting needs behavior and farmers income and 3 formulate the sustainable private forest partnership policy. Content analysis was utilized to identify all policies related to private forestry partnerships, while the policy implementation was analyzed by the formal evaluation method. Descriptive method was implemented to analyze the standing stock management and Analytical Hierarchy Process AHP as a method to formulate the concept of sustainable private forest partnership policy. The results showed that private forest partnership policy now is more focused on production facilities and infrastructure aspect. The level of policy implementation in research location is at low grade, it was only reached 16,28 , while 43,75 of private forest partnerships in the research area are not sustainable due to the low of its standing stock. Analysis of wood standing stock management indicated that silviculture play dominant role with its highest value on scale of standing stock management criteria. This research also proved that fostering the farmers is a key factor to develop sustainable private forest partnership policy."