Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini dilatarbelakangi pentingnya partisipasi pemuda dalam pemilihan umum yang damai dan berintegritas. Tesis ini menganalisis tingkat kesadaran pemuda dalam pemilihan umum legislatif serta faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi pemuda dalam pemilihan umum legislatif di Kabupaten Nias Selatan Tahun 2014. Penelitian ini menggunakkan penelitian deskripsi dengan pendekatan kualitatif. Tingkat kesadaran pemuda terhadap partisipasi politik dalam mengikuti tahapan pemilihan umum legislatif di Kabupaten Nias Selatan tahun 2014 sangat aktif, hal ini dibuktikan dari partisipasi pemuda yang tidak hanya sebatas memberikan hak suaranya tetapi juga keterlibatan langsung dalam mengikuti tahapan penyelenggaraan pemilihan umum legislatif 2014. Bentuk partisipasi yang dilakukan oleh pemuda Nias Selatan setidaknya yakni; mengikuti atau terlibat aktif dalam sosialisasi pemilihan umum; mengikuti pendidikan politik bagi generasi muda; memilih calon dengan memperhatikan rencana program dan visi misi yang ditawarkan oleh calon; menjadi tim pendukung calon; melakukan pemantauan terhadap pelanggaran yang terjadi serta melaporkan kepada pihak yang berwajib; serta menggunakan hak pilih. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi pemuda yakni kesadaran atas hak politik; sosialisasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, calon legislatif beserta tim sukses; pengaruh keluarga dan hubungan kekerabatan, serta praktik money politic.

---

This thesis is motivated by the importance participation of youth in the elections with peace and integrity. This thesis analyzes the awareness level of youth in legislative elections as well as the factors that influence youth participation in legislative elections in Nias Selatan Regency, 2014. This study uses descriptive research with a qualitative approach. The awareness level of youth on political participation in the 2014 legislative elections in South Nias Regency is highly active. The evidence of this could be seen from the participation of youth in the elections is not only limited to the usage of voting rights but also direct involvement by taking part in all the stages of 2014 legislative elections. The participation of Southern Nias youth is carried out in many forms, such as; actively involved in the election socialization; attending political education program for the younger generation; selecting candidates with regard to program plans and vision and mission presented by the candidates; taking part in a candidate's support team; monitoring violations and reporting to the authorities; as well as using suffrage. The factors affecting youth participation are awareness of political rights, socialisations carried out by elections committee, legislative candidates and their support teams; family influence and kinship, and practice of money politics. "

"Dalam penelitian ini terdapat tiga pokok permasalahan: Pertama, terkait dengan hak konstitusional dalam pendirian partai politik dan keikutsertaan dalam pemilihan umum, Kedua, mengenai perkembangan pengaturan mengenai pendirian partai politik dan keikutsertaan dalam pemilihan umum dari zaman orde baru sampai dengan sekarang, dan Ketiga, mengenai penyelesaian sengketa pemilu yang berkaitan dengan verifikasi partai politik peserta pemilu tahun 2014 dihubungkan dengan keikutsertaan dalam pemilu. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif yang bertumpu pada data sekunder dan disajikan secara deskriptif analitis.Hasil penelitian ini menunjukkan pendirian partai politik dan keikutsertaan dalam pemilihan umum dijamin oleh UUD Tahun 1945 setelah perubahan. Pengaturan mengenai pendirian partai dan keikutsertaan dalam pemilu di zaman orde baru sangat dibatasi oleh penguasa. Menuju pemilu tahun 2014 pengaturan mengenai pendirian partai politik dan keikutsertaan dalam pemilihan umum menunjukkan arah ke penyederhanaan partai politik terlihat dengan persyaratan yang harus dipenuhi. Penyelesaian sengketa pemilu yang berkaitan dengan verifikasi partai politik peserta pemilu di Bawaslu dan PTTUN telah menjamin hak konstitusional partai politik untuk ikut serta dalam pemilihan umum.

---

This research will focus on three main problems. First, constitutional right to established political parties and participation in election. Secondly, the development of regulation on establishment political parties and participation in election from orde baru era until now. Thirdly, the settlement of verification dispute of political parties participants in election 2014 associated with the right to participation in election. The method used in this research is judicial-normative which has its bearing on secondary data, this research will also be presented in the form of descriptive-analytical.

The result of this research shows that established of political parties and participation in election was guarantee in UUD 1945 after change. The regulation of establishment political parties and participation in election was limited by the authorities in orde baru. Towards 2014 election, regulation of establishment political parties and participation in election shows the direction to simplification political parties based on requirement that must be fulfilled. The settlement of verification dispute in Bawaslu and PTTUN shows guaranteed of constitutional right to participate in election."

"ABSTRAKPenelitian ini mengkaji tentang partisipasi politik masyarakat Baduy berupa pemberian suara pada Pemilu Legislatif 2009. Menurut keyakinan mereka orang Baduy tidak ditugaskan mengikuti Pemilu. Dalam rangka menghormati peraturan pemerintah, mereka 3 kali mengikuti pemilu dengan peserta sedikit 3 . Pada 2009 masyarakat Baduy mengikuti Pemilu dengan jumlah peserta mencapai 21 dari Daftar Pemilih Tetap. Pertanyaan penelitian: mengapa terjadi peningkatan peserta Pemilu. Bagaimana peran calon legislatif dalam memenangkan pemilu.Penelitian ini menggunakan teori bosisme lokal John T.Sidel , teori partisipasi politik Rush dan Althoff , partisipasi politik Huntington dan Nelson , teori komunikasi tradisional Pye . Teori bosisme lokal untuk menjelaskan adanya jaringan kekuasaan politik dan ekonomi, partisipasi politik dari Rush dan Althoff untuk menjelaskan voting, dan partisipasi politik dari Huntington dan Nelson untuk menjelaskan mobilisasi, teori komunikasi tradisional untuk menjelaskan pendekatan dengan masyarakat tradisional. Metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi dan penelusuran pustaka.Hasil Penelitian: peningkatan partisipasi politik berupa pemberian suara pada Pemilu 2009 di desa Kanekes disebabkan oleh adanya persuasi yang dilakukan oleh calon legislatif partai Golkar, H.Kasmin, kepada pemerintah adat. Persuasi dilakukan dengan menggunakan komunikasi tradisional yaitu bertatap muka, komunikator adalah orang yang sudah dikenal baik sehingga komunikan percaya dengan isi pesan yang diterima. Akhirnya pemimpin adat menyetujui penyelenggaraan Pemilu di desa Kanekes dengan syarat hanya diikuti oleh warga Baduy Luar dan TPS hanya didirikan di Balai Desa sebanyak dua unit. Setelah Pemilu disetujui oleh pimpinan adat, tim sukses partai Golkar yang terdiri dari orang Baduy melakukan kampanye kepada warga dengan memanfaatkan ikatan primordial yaitu ikatan kesukuan.Kesimpulan: faktor yang menyebabkan adanya peningkatan partisipasi politik berupa pemberian suara pada H.Kasmin pada Pemilu Legislatif adalah adanya tekanan dari calon legislatif kepada pemerintah adat dan adanya kampanye dari tim sukses H.Kasmin. Pemberian suara dilakukan dengan cara memobilisir warga yang dilakukan oleh kepala desa jaro pamarentah .kata kunci : partisipasi politik, masyarakat tradisional, bosisme local

---

ABSTRACTThis study examines the political participation of Baduy people in the orm of voting in the 2009 Legislative Election. According to their beliefs, Baduy people are not assigned to give their vote in the election. In order to respect the government regulations, they have cast their votes 3 times with a few participants 3 . In 2009, Baduy people participated in the General Election with the number of participants reached 21 of the Permanent Voters List.Research question: Why did the number of the participants in the election increase? What was the role of legislative candidates in winning the election. This study uses the theory of local bosism John T.Sidel , political participation theory Rush and Althoff , political participation Huntington and Nelson , traditional communication theory Pye . The theory of local bosism is used to explain the existence of a network of political and economic power, political participation of Rush and Althoff is used to explain voting, and political participation from Huntington and Nelson is used to explain the mobilization, traditional communication theory is used to explain the approach with traditional society. Qualitative research methods. Data collection techniques were carried out through in-depth interviews, observation and library search.Results: The increase of political participation in voting in the 2009 elections in Kanekes village was caused by persuasion conducted by Golkar party legislative candidate H. Kasmin to the Adat Government Kepala Adat . Persuasion is done by using traditional face to face communication, done by a communicator who is well known so the communicants believed with the contents of messages they received. Finally, the Adat leaders agreed that the election was conducted in Kanekes village on condition that it was only followed by Baduy Luar residents and TPS was only established in Village Hall as many as two units. After the election was approved by the Adat leaders, the Golkar party 39;s successful team of Baduy people campaigned to the residents by using primordial ties.Conclusion: The factors that led to vote increase for H. Kasmin in Legislative Election was the pressure from the legislative candidate to Ketua Adat The Adat government and the campaign of H. Kasmin 39;s successful team. Voting was conducted by mobilizing citizens done by the village head jaro pamarentah .Keywords: political participation, traditional society, local leaders."

"ABSTRAKDalam Penelitian ini terdapat dua permasalahan yakni: 1) Bagaimanakah persoalan pelaporan dan pengawasan dana kampanye dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden?; 2) Bagaimanakah penataan sistem pelaporan dan pengawasan dana kampanye yang ideal untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas? Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini menyimpulkan kelembagaan penyelenggara pemilu di Indonesia sudah bersifat mandiri, namun desain pelaporan dan pengawasan dana kampanye memiliki banyak kelemahan. Sehingga penelitian ini menemukan 6 (enam) kelemahan dalam sistem pelaporan dan pengawasan dana kampanye dalam pemilu presiden di Indonesia. Penelitian ini merekomendasikan berbagai celah kelemahan dalam aturan yang menciptakan kesempatan untuk melakukan manipulasi pencatatan dan penggunaan dana kampanye penting untuk diperbaiki agar tidak menjadi permasalahan laten dalam setiap pemilu. Diharapkan dengan perubahan tersebut akan turut meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia menjadi pemilu yang semakin berintegritas.

---

ABSTRACTIn this research, there are two problems, namely: 1) What are the problems of reporting and monitoring campaign funds in the Presidential Election? 2) How to organize an ideal system of reporting and monitoring campaign finance to achieve integrity election?. This research uses normative legal research. It concludes that the Electoral Management Bodies in Indonesia are independent, but the reporting and monitoring design of campaign funds have many weaknesses. This research found 6 (six) weaknesses in the reporting and monitoring system of campaign funds in the presidential election in Indonesia. This research recommends various legal loopholes which creates an opportunity to manipulate the use of campaign funds is important to be amended. These changes are expected to improve the quality of democracy in Indonesia into elections with greater integrity."

"Tujuan penelitian ini adalah (1) menganalisis faktor-faktor yang membentuk perilaku pemuda dalam merespon hoaks dan ujaran kebencian pada pemilu 2019, (2) mengetahui sejauh mana ketahanan individu pemuda dalam menghadapi hoaks dan ujaran kebencian pada pemilu presiden 2019 dari perspektif pengetahuan dan sikap. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan model knowlange, attitudes, behavior (KAB). Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuisioner yang dibagikan melalui google form. Analisis data penelitian dalam penelitian ini menggunakan aplikasi software SmartPLS 3.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa respon pemuda terhadap hoaks dan ujaran kebencian dipengaruhi oleh faktor pengetahuan dan sikap sebesar 30,1% dengan P-Value pengetahuan < 0,05 yaitu 0,008 dan nilai P-Value sikap < 0,05 yaitu 0,000. Hal ini berarti bahwa jika perilaku pemuda baik dalam merespon hoaks dan ujaran kebencian pada pemilihan umum tahun 2019, maka ketahanan individu yang terbentuk pada pemuda akan kuat dalam merespon hoaks dan ujaran kebencian pada pemilihan umum tahun 2019 agar tidak membuat, menyebarkan dan terpengaruh oleh hoaks dan ujaran kebencian. Ketahanan individu kuat maka akan membentuk ketahanan nasional yang kuat juga

---

The objectives of this study are (1) to analyze the factors that influence adolescent behavior in responding to hoaxes and hate speech in the 2019 Election, (2) the extent to which youth resilience in facing hoaxes and hate speech in the 2019 Presidential Election. The research approach used in this research is a quantitative approach with a model of knowledge, attitude, behavior (KAB). Collecting data in this study using a questionnaire distributed via a google form. Analysis of research data using the SmartPLS 3.0 software application. The results showed that the adolescent response to hoaxes and hate speech from the knowledge and attitude factor was 30.1% with a P-Value of knowledge <0.05, namely 0.008, and an attitude P-Value <0.05, namely 0.000. This means that if youth behavior is good in responding to hoaxes and hate speech in the 2019 Election, then the individual resilience formed in youth will be strong in responding to hoaxes and hate speech in the 2019 Election so as not to create, regulate. and governed by deception and hate speech. Strong individual resilience will form a strong national resilience as well."

"Penelitian ini menjelaskan bagaimana kebijakan partai dalam rekrutmen calon legislatif perempuan Partai Keadilan Sejahtera di pemilu DPR RI Tahun 2014 dengan kebijakan partai dalam rekrutmen calon legislatif perempuan di Partai Keadilan Rakyat di Pemilihan Raya Umum Tahun 2013 di Malaysia. Selain itu dalam penelitian ini juga akan menjelaskan bagaimana ideologi partai, sistem organisasi, pola kaderisasi dan partisipasi politik perempuan di struktur pusat kedua partai politik tersebut untuk dijadikan sebagai bahan perbandingan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.Metode kualitatif menempatkan pandangan peneliti terhadap suatu yang diteliti secara subjektif, dalam hal ini bagaimana kebijakan partai dalam rekrutmen caleg perempuan untuk pemilu DPR RI 2014 di Indonesia dan kebijakan partai dalam rekrutmen caleg perempuan PKR untuk Pemilihan Raya 2013 di Malaysia sebagai subjek penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder. Karena penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, maka data primer yang digunakan adalah wawancara dan data sekunder menggunakan studi dokumen atau literatur.Untuk memahami bagaimana kebijakan internal partai dapat menggunakan pendekatan legal/institutional dari Miriam Budiardjo yang menjelaskan bahwa pendekatan legal/institutional terdiri dari unsur legal maupun unsur institutional dan metode seleksi kandidat menurut Norris menggunakan analisis level makro struktur institusional rekrutmen-sistem politik seperti sistem politik dan proses rekrutmen juga digunakan. Selain itu dimensi utama dari organisasi partai dalam rekrutmen politik dari Susan Scarrow yang merupakan demokrasi internal partai yang meliputi inklusifitas, desentralisasi/sentralisasi dan institusionalisasi partai.Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan rekrutmen caleg perempuan di PKS sangat dipengaruhi oleh ideologi islam terutama dalam peran domestik perempuan dan harus adanya izin dari suami untuk menjadi caleg dari PKS. Sedangkan kebijakan internal PKR dalam rekrutmen caleg perempuan sangat dipengaruhi oleh peran organisasi sayap Wanita Keadilan dalam menentukan nama-nama calon perempuan. Hal inilah yang tidak ditemukan dalam Bidang Perempuan PKS yang tidak memiliki pengaruh besar dalam rekrutmen caleg perempuan PKS.

---

This research explains how Party Policy in Women?s Legastive Recrutment in Prosperous Justice Party (PKS) in General Elections of 2014 and in The People?s Justice Party (PKR) in General Elections 2013 in Malaysia. And also explain how party ideology, organizational systems, patterns of regeneration and political participation of women at the center structure to serve as a comparison.

The method of this research is a qualitative approach. Qualitative methods put our view of a studied subjectively, in this case how the PKS's policies in the recruitment of women?s candidates for the House of Representatives election in 2014 in Indonesia and the party's policies in the recruitment of women's candidates of PKR for General Elections 2013 in Malaysia as a research subject. The techniques of data collection are using primary data and secondary data. Because this study used a qualitative approach, the primary data used were interviews and secondary data using documents or literature studies.

To understanding how the internal policy of the party can use the approach to a legal or institutional from Miriam Budiardjo who explained that the approach to a legal or institutional comprise elements of legal and elements of institutional and using the methods of selection candidates according to Norris's analysis of macro level institutional structures as political systems and processes recruitment. Besides the main dimensions of the political party organizations in the recruitment of Susan Scarrow who is the party's internal democracy that includes inclusiveness, decentralization or centralization and institutionalization of the party.

The results of research showed that the policy of recruiting women's candidates in the PKS is strongly influenced by the ideology of Islam, especially in the domestic role of women and the need of permission from their husbands to be candidates from PKS. Meanwhile, PKR's internal policy in the recruitment of women?s candidates is strongly influenced by the role-wing organization Women of "Wanita Keadilan" in determining the names of womens candidates. This is the unique from PKR that were not found in Sector PKS Women?s of organization as ?Bidang Perempuan? who do not have a great influence in the recruitment of Women's candidates of PKS"

"Bantuan sosial memungkinkan untuk memperkuat kontrak sosial antara warga negara dan pemerintah. Bantuan sosial dapat memengaruhi keputusan individu dalam partisipasi memilih melalui faktor ekonomi, persepsi terhadap pemerintah, dan modal sosial. Pengalaman berpartisipasi dalam bantuan sosial memengaruhi persepsi terhadap kemampuan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini melihat dampak bantuan sosial pada partisipasi memilih dalam pemilihan presiden. Estimasi dengan menggunakan dataset IFLS, menumakan bahwa kesalahan penargetan maupun komplementaritas bantuan sosial memiliki hubungan positif dengan partisipasi seseorang dalam pemilihan presiden. Berdasarkan estimasi dengan model logistic random effect,ditemukan bahwa efek marginal rata-rata bantuan sosial terhadap peluang partisipasi seseorang dalam pemilihan adalah 0.1-0.2 %.

---

Social protection can strengthen the social contract between citizens and government. Social protection can influence individual decisions on voting participation through the economy, social capital, and their perception of government. The experience of participation in poverty targeting can influence people‘s perceptions of their leaders and trust in the government‘s ability to provide for the welfare of its citizen. This paper assesses the impacts of social protection on voting participation in the presidential election. Estimates with the

IFLS dataset show that both of mistargeting and complementarity of social protection have a positive relationship with voting participation in the presidential election. Using a logistic random effect model we find that the average marginal

effect of social protection on the voting participation ranges from 0.1-0.2 %."

"Melihat keberhasilan representasi perempuan, salah satu langkahnya adalah melalui angka keterwakilannya dalam pemilihan umum dan faktor pendukungnya ialah sistem elektoral dari negara tersebut. Indonesia menganut sistem pemilihan legislatif proporsional terbuka yang menaruh kebebasan untuk masyarakat dalam memilih calon legislatifnya. Akan tetapi, sistem ini memiliki kelemahan bagi representasi perempuan, terutama bagi mereka yang tidak memiliki relasi dengan tokoh politik tertentu. Mengambil studi kasus dari Partai Nasdem, partai ini muncul sebagai partai baru yang resmi mengikuti Pemilu tahun 2014. Pada tahun 2019, Partai Nasdem berhasil mendapatkan angka keterpilihan caleg perempuan terbanyak. Namun, nyatanya caleg-caleg perempuan dari Nasdem memiliki latar belakang yang memanfaatkan dinasti politik mereka. Hadirnya caleg perempuan yang memiliki hubungan kekerabatan berpotensi untuk merugikan bagi caleg perempuan yang tidak memilikinya. Menggunakan teori modal sosial dari Robert D. Putnam, modal ini merupakan modal yang melekat dalam hubungan antar individu dan memungkinkan seseorang yang memiliki sedikit relasi bisa mendapatkan keuntungan dari komunitas yang memiliki koneksi yang erat. Dalam upaya untuk mendefinisikan lebih jauh mengenai modal sosial, penulis juga menggunakan jenis modal sosial dari Putnam, yaitu bonding social capital. Jenis penelitian dalam tulisan ini menggunakan penelitian kualitatif dengan data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh caleg perempuan dari Partai Nasdem. Pertama adalah tahap rekrutmen dari partai yang lebih menitikberatkan kepada caleg-caleg yang memiliki modal sosial. Kedua dalam tahapan Daftar Calon Tetap (DCT), caleg yang berasal dari dinasti politik dan memiliki relasi dengan intrapartai cenderung ditempatkan di nomor strategis.

---

Looking at the success of women's representation, one step is through their representation figures in general elections and the supporting factor is the country's electoral system. Indonesia adheres to an open proportional legislative election system which provides freedom for the people to choose their legislative candidates. However, this system has weaknesses for women's representation, especially for those who do not have relationships with certain political figures. Taking a case study from the Nasdem Party, this party emerged as a new party that officially participated in the 2014 elections. In 2019, the Nasdem Party succeeded in getting the highest number of female legislative candidates elected. However, in fact the female legislative candidates from Nasdem have a background that takes advantage of their political dynasty. The presence of female legislative candidates who have kinship relationships has the potential to be detrimental to female legislative candidates who do not have them. Using the social capital theory of Robert D. Putnam, this capital is capital that is inherent in relationships between individuals and allows someone who has few relationships to benefit from a community that has close connections. In an effort to further define social capital, the author also uses Putnam's type of social capital, namely bonding social capital. The type of research in this paper uses qualitative research with secondary data. The results of this research show that there are several challenges faced by female legislative candidates from the Nasdem Party. First is the party recruitment stage which focuses more on legislative candidates who have social capital. Second, in the Permanent Candidate List (DCT) stage, legislative candidates who come from political dynasties and have intra-party relations tend to be placed in strategic numbers."

"ABSTRAKPencitraan sudah menjadi sesuatu yang lazim di era pemilihan secara langsung. Padahal, pencitraan tidak lain hanya sebuah gambaran atau ilusi ideal atau sebuah hiperrealitas mengenai politisi yang dikonstruksikan oleh para konsultan politik profesional.Hiperrealitas dalam politik, atau hiperpolitik, membuat publik tidak bisa mengetahui sesuatu yang riil. Masyarakat hanya melihat ilusi politik yang tidak memiliki akar realita melalui berbagai kanal media massa.Penelitian ini menyajikan hiperrealitas karya filsuf posmodernisme, Jean Baudrillard, dan disandingkan dengan pemasaran politik yang ditawarkan oleh Avraham Shama. Dan persinggungan antarpemikiran itu digunakan dalam melihat pencitraan Joko Widodo dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014.

---

ABSTRACT

Image has become something common in the era of direct election. Though, image is nothing but an illusion or an ideal picture, or a hyperreality, of the politician who constructed by professional political consultants.

Hyperreality in politics, or hyperpolitics, making the public can not know something real. The public only see the political illusion that has no roots reality through various mass media channels.

This study presents the works of postmodernism philosophers, Jean Baudrillard, hyperreality and juxtaposed with political marketing offered by Avraham Shama. And the intersection of the concepts used in imaging Joko Widodo in Presidential Election in 2014."

"Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan presiden (pilpres) 2014 merupakan salah satu cara untuk menciptakan kebijakan yang pro-rakyat. Hal tersebut dapat terjadi karena calon presiden dan calon wakil presiden akan berlomba-lomba dalam membuat rancangan kebijakan publik yang dimasukkan kedalam visi mereka, sehingga masyarakat dapat memilih mana yang lebih peduli terhadap mereka dan lebih mengutamakan kepentingan golongannya. Kebijakan publik merupakan produk politik, sehingga unsur-unsur politik mewarnai kebijakan yang dihasilkan. Kebijakan publik yang pro-rakyat melibatkan publik dalam setiap tahap penyusunan, realistik, jelas tolak ukur keberhasilan, jelas dasar hukum, dan antar kebijakan tidak terjadi tumpang tindih atau bertentangan. Pada dasarnya kebijakan publik di Indonesia tidak selalu berorientasi pada kepentingan publik. Dengan adanya pemilihan presiden tahun 2014 ini, Indonesia diharapkan memiliki pemimpin yang dapat membentuk dan menjalankan kebijakan yang pro-publik (pro-rakyat) sehingga masalah-masalah di negeri ini dapat teratasi.

---

The importance of community participation in the 2014 presidential election is one way to create pro-people policies. This can happen because presidential candidates and vice presidential candidates will compete to create public policy plans that are included in their vision, so that people can choose which one cares more about them and prioritizes the interests of their group. Public policy is a political product, so political elements color the resulting policies. Pro-people public policies involve the public at every stage of preparation, are realistic, have clear benchmarks for success, have a clear legal basis, and there is no overlap or conflict between policies. Basically, public policy in Indonesia is not always oriented towards the public interest. With the 2014 presidential election, Indonesia is expected to have a leader who can form and implement pro-public (pro-people) policies so that the problems in this country can be resolved."