Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bidang Kesehatan digunakan untuk operasional bidang kesehatan untuk program Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM). Realisasi anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas tahun 2022 yaitu 69,32%. Kabupaten Tangerang mencapai realisasi anggaran BOK Puskesmas sebesar 86,11%. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan realisasi anggaran BOK Puskesmas Kabupaten Tangerang tahun 2022. Penelitian merupakan penelitian non-eksperimental dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan perencanaan penganggaran belum sesuai juknis, ketersediaan SDMK tidak berhubungan dengan realisasi anggaran BOK Puskesmas, petunjuk teknis belum dapat diimplementasikan seluruhnya. Pengelolaan yang fektif, pelaporan yang tepat waktu dan monitoring dan evaluasi berhubungan dengan realisasi anggaran BOK Puskesmas yang optimal. Sistem informasi/aplikasi dalam pengelolaan BOK Puskesmas belum digunakan oleh Puskesmas di tahun 2022 sehingga tidak dapat dibuktikan hubungannya terhadap realisasi anggaran.

---

Non-physical Special Allocation Funds (DAK Nonfisik) for the Health Sector Nonfisik are allocated for health sector operation for the community health effort (UKM). The realization of the Health Operational Assistance (BOK) budget for Puskesmas in 2022 is 69,32%. Tangerang Regency achieved the realization of the BOK Puskesmas budget of 86,11%. This realization has quite wide variations from 97,41% to 72,33%. This research aims to determine and analyze the factors related to the realization of the BOK budget for Tangerang regency in 2022. The research is non-experimental research with a qualitative approach. Data collection was carried out through in-dept interview and document review. The result of the research show that planning and budgeting is not accordance to technical guidelines, availability of health human resources is not related to the realization of BOK budget and technical guidelines can not fully implemented. Effective management, timely reporting, and monitoring and evaluation related to realization of the optimal BOK Puskesmas budget. Information system/application in managing BOK Puskesmas has not been used by Puskesmas in 2022 so the relationship to budget realization cannot be proven."

"Tesis ini membahas tentang bagaimana penyerapan anggaran BOK Puskesmas dengan metode salur langsung melalui evaluasi formatif penyerapan anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Salur Langsung Di Kota Depok Tahun 2023. Ini merupakan penelitian Non Eksperimental dengan pendekatan kualitatif berupa studi kasus pada 6 Puskesmas di Kota Depok, 3 Puskesmas dengan penyerapan baik dan 3 Puskesmas dengan penyerapan sedang. Metode pengumpulan data dengan wawancara mendalam dikonfirmasi dengan telaah dokumen. Kesimpulannya adalah mekanisme BOK Salur lebih tepat waktu daripada mekanisme sebelumnya yang melalui kas daerah, tetapi diperlukan penyempurnaan terkait ketepatan alokasi dengan kebutuhan lokal , penyederhanaan laporan, pengintegrasian antar aplikasi, kapasitas SDM dan manajemen pengelolaan BOK di level Puskesmas.

---

This thesis examines the implementation of the direct disbursement method in the absorption of Health Operational Assistance (BOK) funds at Puskesmas in Depok City. The study conducts a formative evaluation of budget absorption for Directly Disbursed Health Operational Assistance (BOK) at Puskesmas in Depok City in 2023, using a non-experimental research design with a qualitative case study approach. The study focuses on six Puskesmas in Depok City: three with good absorption rates and three with moderate absorption rates. Data collection was conducted through in-depth interviews. The conclusion is that the Directly Disbursed Health Operational Assistance (BOK) mechanism is more timely compared to the previous mechanism through regional treasuries. However, improvements are needed regarding the accuracy of allocation according to local needs, simplification of reporting, integration between applications, capacity building of human resources, and management of BOK at the health center level."

"Penerapan anggaran berbasis kinerja pada instansi pemerintah di Indonesia sudah dicanangkan melalui pemberlakuan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan diterapkan secara bertahap mulai tahun anggaran 2005. Pemerintah pun telah mengeluarkan PP No 21 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) sebagai operasionalisasi kebijakan penganggaran kinerja. Pusat Komunikasi Publik sejak tahun 2005 meningkat hirarkinya menjadi eselon II, sehingga harus membuat perencanaan anggaran sendiri dengan bentuk keluaran berupa dokumen RKA-KL. Dengan melihat tujuan dari Pusat Komunikasi Publik yaitu meningkatkan citra positif Departemen Kesehatan maka diperlukan dukungan dari perencanaan yang baik terutama perencanaan anggarannya. Belum diketahuinya gambaran perencanaan anggaran di Pusat Komunikasi Publik menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah melihat gambaran umum perencanaan anggaran pada penyusunan kegiatan tahun 2007 di Pusat Komunikasi Publik. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dilakukan pada bulan April- Juni 2008 di Pusat Komunikasi Publik dengan jumlah informan sebanyak 4 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen menggunakan instrumen berupa pedoman wawancara mendalam, pedoman observasi dan dokumen terkait. Data hasil wawancara mendalam diolah dengan cara dibuat transkrip dan dimasukkan ke dalam matriks. Analisis data yang digunakan adalah analisis isi dengan tetap menjaga validitas data menggunakan triangulasi sumber dan metode. Kemudian data disajikan dalam bentuk narasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan anggaran di Pusat Komunikasi Publik dilaksanakan berdasarkan PP No 21 tahun 2004 tentang Penyusunan RKA-KL. Komponen input menunjukkan bahwa SDM pelaksana sudah mencukupi dalam hal kualitas dan latar belakang pendidikan, namun masih kurang dalam hal kuantitas dan lama bekerja. Sarana yang ada mampu mendukung kegiatan dengan cukup baik begitu pula dengan sumber data, tersedia dengan cukup walaupun masih sering terjadi keterlambatan pengumpulan dan masih sering terjadi kurang lengkapnya data yang diperlukan. Sumber dana berasal dari APBN yang mencukupi dan besarnya berbeda-beda tiap tahunnya. Pedoman dan kebijakan yang digunakan berasal dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Surat Edaran dan peraturan lain yang terkait dengan perencanaan anggaran yang berasal dari Departemen Keuangan, Departemen Kesehatan maupun instansi perencanaan terkait lainnya. Pedoman dan kebijakan ini sudah diikuti dengan baik oleh Pusat Komunikasi Publik dalam kegiatan perencanaan anggarannya. Komponen proses dilakukan sesuai urutan dan sangat memperhatikan pedoman yang ada walaupun belum dilakukan teknik tertentu untuk menentukan kegiatan rutin. Komponen output adalah dokumen RKA-KL yang cukup representatif akan rencana kegiatan untuk tahun 2007, kekurangannya adalah adanya kegiatan yang sebenarnya ingin dilaksanakan tapi luput dari perencanaan tahun 2006. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sejak berubahnya hierarki Pusat Komunikasi Publik menjadi eselon II, maka mempunyai kewajiban untuk membuat rencana anggaran dan kegiatannya sendiri sesuai dengan PP RI Nomor 20 tahun 2004. Disarankan agar SDM pelaksana dapat lebih inovatif dan berinisiatif dalam membuat kegiatan yang mengacu pada skala prioritas, dan fokus terhadap tujuan Pusat Komunikasi Publik sehingga output kegiatan dapat lebih terukur. Untuk itu SDM harus sering mengikuti pelatihan yang diadakan tentang perencanaan."

"ABSTRAKRealisasi dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk Puskesmas di KotaDepok dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 meningkat sebesar 25,56%.Tingginya serapan dana tersebut seharusnya diimbangi dengan peningkatancakupan kunjungan neonatal pertama (KN1). Hasil capaian KN1 di tahun 2013mengalami penurunan sebesar 6,11%, sehingga perlu dievaluasi. Penelitiandilakukan di Dinas Kesehatan dan 4 Puskesmas, yaitu Puskesmas Cipayung,Puskesmas Cinere, Puskesmas Cilodong dan Puskesmas Tapos dengan metodakualitatif dan mempertimbangkan variabel dana serta cakupan. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa tidak semua Puskesmas kekurangan sumber daya manusiadan sarana prasarana dalam mengelola BOK dan program kesehatan anak. Namun,ketersediaan dana operasional rutin (BOP) untuk melakukan kunjungan luargedung relatif terbatas, sehingga Puskesmas mengutamakan dana BOK. Sebelumpelaksanaan kegiatan, tiap Puskesmas menetapkan rencana pelaksanaanberdasarkan capaian program tahun sebelumnya dengan melibatkan lintas programdi Puskesmas. Dana BOK dimanfaatkan untuk kunjungan neonatus resiko tinggi,penyuluhan dan pendataan sasaran oleh kader kesehatan

---

ABSTRACTThe Health Operational Fund (BOK) to support programs in 2013 in Depok hasincreased 25,56% as compared to 2012. This should be followed by an increase incoverage of the first neonatal visit (KN1). Performance of KN1 in the year 2013decreased by 6,11%, so it is needed to evaluate the use of BOK. The study wasconducted at the District Health Office level and covering 4 health centers, namelyCipayung, Cinere, Cilodong and Tapos using qualitative approach and consideredcost and coverage variables. The results showed that there was no shortage onhuman resources and facility to manage the Puskesmas Operational funds (BOK)and neonatal health programs. The availability of routine operational funds (BOP)is limited so that the health center has been relying on BOK fund to supportoutreach programs. Each health center set up Plan of Action based on previousprograms achievement involving various relevant programs. The fund was used forhigh risk neonatal visit, counseling and mapping the target by cadres."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) implementasi program bantuan operasional kesehatan (BOK) di Puskesmas Kota Bekasi, (2) ukuran dan tujuan kebijakan, (3) pelaksanaan program cakupan penanganan komplikasi kebidanan, (4) ketersediaan SDM, (5) disposisi pelaksana dan (6) lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang mempengaruhi implementasi bantuan operasional kesehatan (BOK) dengan cakupan penanganan komplikasi kebidanan di puskesmas kota bekasi tahun 2019. Variabel penelitian meliputi sumber daya manusia, anggaran, pedoman, fasilitas, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Sampel yang terlibat dalam pelaksanaan program bantuan operasional kesehatan di Puskesmas Kota Bekasi terdiri dari 9 responden. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa perencanaan anggaran sudah sesuai dengan juknis, kebijakan sumber daya manusia belum memadai, jumlah dana sudah mencukupi dan proses akuntabilitasnya memerlukan pengawasan dan penyederhanaan pelaporan. Pada tingkat capaian program penanganan komplikasi kebidanan, cakupan layanan ada yang telah meningkat, tetapi ada beberapa layanan yang tidak memenuhi target Standar Pelayanan Minimal (SPM).

---

The aims of the research are to find out (1) the implementation of health operational assistance (BOK) at Bekasi City Health Center, (2) the size and objectives of the policy, (3) implementation of coverage programs for obstetric complications management, (4) the availability of human resources, (5) implementation disposition and (6) social, economic and political environment that affect the implementation of health operational assistance (BOK) with coverage of obstetric complications management in the Bekasi City Health Center in 2019. Research variables include human resources, budget, guidelines, facilities, planning, implementation, monitoring and evaluation. The sample involved in implemention of health operational assistance (BOK) with coverage of obstetric complications management in the Bekasi City Health Center consisted of 9 respondents. The results of the research revealed that budget planning was in accordance with technical guidelines, human resource policies were inadequate, the amount of funds was sufficient and the accountability process needed supervision and simplification of reporting. At the level of achievement of the obstetric complications management program, service coverage has increased, but there are some services that do not meet the Minimum Service Standards (MSS) targets."

"Program BOK di Kabupaten Kuningan meningkatan dana operasional Puskesmas tahun 2011 dan 2012 menjadi 2 kali lipat, tetapi hal tersebut tidak berbanding positif dengan pencapaian cakupan indikator SPM bidang kesehatan. Ini mengindikasikan bahwa implementasi program BOK di Puskesmas Kabupaten Kuningan belum berjalan sesuai harapan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan BOK di Puskesmas Kabupaten Kuningan berdasarkan variabel kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumber daya organisasi, serta karakteristik dan kapabilitas instansi pelaksana. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan dilakukan antara Bulan Maret-April 2013 berlokasi di 4 Puskesmas dan Dinas Kesehatan dengan jumlah informan 23 orang. Pelaksanaan BOK di Kabupaten Kuningan tahun 2011?2012 memberikan banyak manfaat kepada Puskesmas khususnya operasional kegiatan preventif dan promotif. Tetapi ini tidak berpengaruh positif terhadap pencapaian SPM bidang kesehatan. SPM cenderung menurun dan item tidak mencapai target cenderung meningkat.

---

BOK programs in Kuningan District to improve operational funds of public health centers in 2011 and 2012 to 2-fold, but it is not comparable positive with the achievement coverage of health SPM indicators. This indicates that the implementation of BOK programs in public health centers of Kuningan District has not run as expected. The purpose of this study to analyze the factors that influence implementation of the BOK policy in public health centers of Kuningan District, based on variable environmental conditions, inter-organizational relationships, organizational resources, as well as the characteristics and capabilities of executing agencies. This study uses a qualitative method and conducted between March-April 2013 and is located at 4 public health centers with the Health Department informant number 23. Implementation of BOK programs in Kuningan district in 2011-2012 provides many benefits to the public health center especially operational to preventive and to promotive activities. But this is not a positive influence on the achievement in health SPM. SPM tends to decrease and the item does not reach the target is likely to increase."

"ABSTRAKNama : FitriProgram Studi : Ilmu Kesehatan MasyarakatJudul : Analisis Implementasi Bantuan Operasional Kesehatan melaluiDana Alokasi Khusus Non Fisik di Kabupaten Serang Tahun 2016Pembimbing : Prastuti Soewondo, SE, MPH, PhDMulai tahun 2016, mekanisme penyaluran Biaya Operasional Kesehatan BOK dialihkanpenyaluran dananya dari Tugas Pembantuan yang alokasinya pada anggaran KementerianKesehatan menjadi DAK non-fisik yang di transfer langsung dari Kementerian Keuangandan dicatat sebagai bagian dari pendapatan daerah. BOK merupakan dana yang digunakanuntuk menunjang kegiatan promotif-preventif di luar gedung Puskesmas. Penelitiankualitatif ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran implementasi BOK melaluimekanime DAK non-fisik serta diketahui hambatan yang dihadapi di Kabupaten Serang.Capaian realisasi dana BOK di Kabupaten Serang mengalami penurunan menjadi 85,87 di tahun 2016. dibanding tahun 2015 yang menggunakan mekanisme TP yaitu 96,49 .Hasil penelitian mengungkapkan adanya keterlambatan penerbitan juknis, keterbatasanfasilitas berupa komputer, printer dan gudang, keterbatasan staf sehingga merangkapbeberapa tugas, keterlambatan pencairan dana, kesulitan dalam penyesuaian kode rekeningdengan kegiatan BOK, banyaknya syarat dokumen pertanggungjawaban yang harusdilengkapi untuk pencairan dana serta masih lemahnya perencanaan kegiatan, komitmen,dan koordinasi antara para pengelola BOK.Kata kunci : Bantuan Operasional Kesehatan; Puskesmas; DAK non-fisik

---

ABSTRACTName FitriStudy Program Ilmu Kesehatan MasyarakatTitle Analysis of the Implementation of Operational Budget for Health BOK through Special Allocation Fund DAK NonPhysic in Serang Regency in 2016Counsellor Prastuti Soewondo, SE, MPH, PhDStarting in 2016, fund channeling mechanism of Operational Budget for Health BOK hasshifted from Tugas Perbantuan in which allocated through the Ministry of Health to SpecialAllocation Fund DAK non physic that is directly transferred from Ministry of Financeand recorded as part of the local government revenues. BOK is for funds allocated tosupport preventif and promotive activities outside the building of Puskesmas. Thisqualitative approach aims to obtain an overview on the implementation of BOK usingmechanism of DAK non physic and identify obstacles faced by Kabupaten Serang. Thebudget realization has reduced from its previous achievement, from 96.49 in 2015 usingTP mechanism to 85.87 in 2016. The study result demonstrates that there are severalmain issues that need to be tackled in the future, including delays on issuing technicalguidelines, limited supporting infrastructure and technology such as computers, printersand warehouses , limitations in human resources that are forced to multitask different jobdescriptions, continued delay on disbursement of funds, difficulties in adjusting code ofaccount under BOK activities, the excessive amount of documentation required as prerequestedfor fund disbursement, and ineffective planning activities, commitment, andcoordination among BOK managers.Key words Operational Budget for Health BOK , Community Health Center Health toSpecial Allocation Fund DAK non physic"

"Pemberian pelayanan kesehatan pada masyarakat dalam melakukan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif serta pelayanan obat sesuai dengan kebutuhan medis. Untuk menunjang pelaksanaan tersebut maka Kementerian Kesehatan, khususnya Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan berupaya untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan aksesibilitas obat dengan menyusun Formularium Nasional (Fornas) yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan. Penyusunan Formularium Puskesmas bertujuan untuk menentukan dan menyeragamkan jenis obat yang digunakan dalam pengobatan agar sesuai dengan penyakit dan kebutuhan obat di Puskesmas, sehingga dapat digunakan sebagai acuan bagi penulis resep, mengoptimalkan pelayanan kepada pasien, memudahkan perencanaan, dan penyediaan obat di fasilitas pelayanan kesehatan. Penyusunan formularium puskesmas didasarkan pada Formularium Nasional yang telah disusun oleh Kementerian kesehatan RI, dan juga berdasarkan beberapa pertimbangan yang dilakukan oleh apoteker serta dokter dilihat berdasarkan kebutuhan pasien di wilayah kerja puskesmas yang berupa hasil usulan obat dokter.

---

The provision of health services to the community in carrying out the National Health Insurance (JKN) includes promotive, preventive, curative and rehabilitative services as well as drug services according to medical needs. To support this implementation, the Ministry of Health, in particular the Directorate General of Pharmacy and Medical Devices, is trying to ensure the availability, affordability and accessibility of medicines by compiling a National Formulary (Fornas) which will be used as a reference in health services in all health facilities. The formulation of the Puskesmas Formulary aims to determine and standardize the types of drugs used in treatment to suit the disease and drug needs at the Puskesmas, so that it can be used as a reference for prescribers, optimizing services to patients, facilitating planning, and providing drugs at health care facilities. The preparation of the puskesmas formulary is based on the National Formulary that has been compiled by the Indonesian Ministry of Health, and also based on several considerations made by pharmacists and doctors based on the needs of patients in the working area of the puskesmas in the form of the results of doctor's drug recommendations."

"Penelitian ini membahas tentang hubungan pemanfaatan dana bantuan operasional kesehatan (BOK) terhadap utilisasi pelayanan kesehatan balita di posyandu di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah agar dapat diketahuinya distribusi frekuensi faktor pelayanan kesehatan balita dengan utilisasi pelayanan kesehatan balita di osyandu di Indonesia, berdasarkan data Indonesia Family Life Survey (IFLS) tahun 2014. Diketahuinya hubungan kesesuaian pemanfaatan dana BOK dengan utilisasi pelayanan kesehatan balita di posyandu di Indonesia setelah dikontrol dengan variabel lain, berdasarkan data Indonesia Family Life Survey (IFLS) tahun 2014. Unit analisis penelitian ini adalah wilayah kerja kecamatan, dengan jumlah sampel yang memenuhi kriteria inklusi sebanyak 168 kecamatan. Analisis Multivariat dilakukan dengan pendekatan model Ordinary Least Square (OLS) dengan metode BackwardBerdasarkan hasil penelitian ini didapatkan bahwa proporsi Puskesmas penerima BOK sebesar 76,48%, proporsi kesesuaian pemanfaatan BOK sebesar 68,56%, dan rata-rata BOK perkapita adalah sebesar 4.226 rupiah yang berasal dari 15 propinsi, 115 kab/kota dan 168 kecamatan. Faktor-faktor yang berhubungan signifikan dengan utilisasi pelayanan kesehatan balita meliputi alokasi dana BOK perkapita, Manajerial Kepala Puskesmas, Jumlah Bidan,Jumlah Perawat, dan Sumbangan dana dari Puskesmas. Dari hasil penelitian ini juga didapatkan bahwa Puskesmas yang menerima BOK dan kesesuaian pemanfaatan Dana BOK tidakmempengaruhi utilisasi pelayanan kesehatan balita di posyandu di Indonesia sedangkan alokasi dana BOK perkapita meningkatkan utilisasi pelayanan kesehatan balita di posyandu di Indonesia.

---

This study discusses associaton between the use of Health Operational Assistance and Utilization Under Five Childs Health Services in Posyandu in Indonesia. The purpose of this study is to know the frequency distribution of under five childs health service facilities with the utilization of under five childs health services in posyandu in Indonesia based on the 2014 Indonesian Family Life Survey (IFLS) data, knowing the relationship between the suitability of BOK funds utilization and the utilization of under five health services at posyandu in Indonesia is based on the Indonesian Family Life Survey (IFLS) data in 2014, and it is known that the influence of BOK funds with the utilization of under-five health services after being controlled by other variables is based on the 2014 Indonesian Family Life Survey (IFLS) data. with the number of samples meeting the inclusion criteria as many as 168 sub-districts. Multivariateanalysis was carried out using the Ordinary Least Square (OLS) model approach with the backward method. Based on the results of this study it was found that the proportion of Puskesmas receiving BOK was 76.48%, the proportion of the suitability of BOK utilization was 68.56%, and the average BAP per capita was 4,226 rupiah from 15 provinces, 115 districts/cities and 168 sub-districts. The factors that significantly correlated with the utilization of under five childs health services included the allocation of BOK per capita funds, Managerial Head of Puskesmas, Number of Midwives, Number of Nurses, and Donations from Puskesmas. From the results of this study it was also found that the Puskesmas that received BOK and the suitability of the use of the BOK Fund did not affect the utilization of under-five health services at the posyandu in Indonesia while the allocation of the BOK per capita increased the utilization of under five health services in posyandu in Indonesia."

"Penelitian ini membahas tentang manajemen program penanggulangan HIV/AIDS di Puskesmas Sukmajaya Kota Depok tahun 2015. Data dicari menggunakan pedoman wawancara mendalam dengan informan berjumlah enam orang yang berasal dari petugas program penanggulangan HIV/AIDS di Puskesmas Sukmajaya Kota Depok. Variabel yang diteliti adalah input (petugas HIV/AIDS, dana, sarana, logistik, kebijakan), proses (perencanaan, pengorganisasian, kemitraan, penggerakkan/pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi). Hasil penelitian ini menunjukkan penyebab tidak tercapainya target pada program penanggulangan HIV/AIDS di Puskesmas Sukmajaya Kota Depok adalah jumlah tenaga pelaksana kurang, kelancaran pencairan dana sering terlambat, sarana yang dibutuhkan masih belum lengkap, belum baiknya perencanaan di Puskesmas, kurang optimalnya kerja sama dengan mitra yang dekat dengan masyarakat, kurangnya
penggerakkan dari pimpinan, belum optimalnya pengawasan dan evaluasi dari pimpinan.

---

This study discusses about the management of HIV/AIDS in the health center of Sukmajaya, Depok in 2015. The data are obtained by using the guidelines depth interviews with informants of six people who come from the clerk of HIV/AIDS in health centers Sukmajaya, Depok. The variables observed were from (attendant HIV / AIDS, funds, facilities, logistics, methods), processes (planning, organizing,
partnerships, mobilizing / implementation, monitoring and evaluation). The result of this research showed the cause of the unachieved target HIV/AIDS tackling program at the health center of Sukmajaya, Depok, these failures are caused by lack of number of human resources for example, incomplete infrastructure, Notwell prepared plan, the cooperation which is not optimum with the sociality, the leader who does not lead and monitoring and evaluation are not optimum from
leader."