Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk mengurangi kemacetan di jalan tol dengan menerapkan sistem transaksi tol nontunai yang berlaku di seluruh jalan tol Indonesia sejak bulan Oktober 2017. Namun demikian, lalu lintas padat yang menimbulkan kemacetan di jalan tol wilayah perkotaan sering terjadi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan sistem transaksi tol dan sejauh mana kendaraan akan terdistribusi melalui preferensi penggunaan jalan untuk memilih memasuki jalan tol atau tidak. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan Stated Preference survei online dan offline. Responden adalah pengguna kendaraan golongan I – V yang melintasi Jalan Tol Prof. Dr. Ir. Soedijatmo dengan arah perjalanan dari Jalan Tol Dalam Kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan transaksi tol nontunai nirsentuh dapat mengurangi minat pengguna jalan untuk masuk ke jalan tol jika diberlalukan denda, tetapi di sisi lain pengguna jalan masih berminat tinggi untuk masuk ke jalan tol karena terdapat layanan pemangkasan waktu transaksi tol. Pada skenario congestion pricing, terjadi peningkatan distribusi volume lalu lintas karena jumlah kendaraan menurun seiring berkurangnya minat pengguna jalan untuk masuk ke jalan tol yang disebabkan semakin tinggi besaran kenaikan tarif tol. Selain itu, hasil analisis pengaruh langsung menunjukkan bahwa penerapan kedua sistem tersebut mempunyai pengaruh signifikan terhadap penurunan kemacetan. Namun, pengaruh tidak signifikan terdapat pada karakteristik sosial demografi ekonomi terhadap willingness to pay congestion pricing (WTP CP), pengaruh WTP CP terhadap keputusan berpindah transportasi darat, dan pengaruh penghematan waktu terhadap kemacetan.

---

The Indonesian government has attempted to reduce traffic congestion on toll roads by implementing a non-cash toll transaction system that has been valid on all Indonesian toll roads since October 2017. However, heavy traffic that causes traffic congestion on toll roads in urban areas often occurs. This study aimed to find out the factors that affect the development of the toll transaction system and the extent to which vehicles will be distributed through the preferences of road users to choose to enter the toll road or not. This research method used a quantitative descriptive approach with online and offline surveys through Stated Preference. Respondents were class I – V vehicle users who crossed Prof. Dr. Ir. Soedijatmo Toll Road with the direction of travel from the Jakarta Intra Urban Toll Road. The results of the study indicated that the implementation of contactless cashless toll transactions (Electronic Toll Collection (ETC)) can reduce the interest of road users to enter toll roads if fines are imposed, but on the other hand road users are still highly interested in entering toll road because there is a toll transaction time cut service. In the congestion pricing scenario, there was an increase in the distribution of traffic volume because the number of vehicles decreased along with the reduced interest of road users to enter the toll road due to the higher toll rate increase. In addition, the results of the direct effect analysis showed that the implementation of the two systems had a significant effect on reducing congestion. However, there is no significant effect on socio-economic demographic characteristics on willingness to pay congestion pricing (WTP CP), the effect of WTP CP on the decision to switch land transportation, and the effect of time saving on congestion."

"Pengangkutan barang dalam kegiatan logistik pada umumnya menggunakan lebih dari satu moda angkutan, oleh karena itu angkutan multimoda merupakan bagian penting dari sistem logistik. Pengangkutan barang dengan menggunakan paling sedikit dua moda angkutan yang berbeda atas dasar satu kontrak sebagai dokumenangkutan multimoda. Pihak (pengangkut) yang bertanggung jawab pada angkutan multimoda atas kerugian yang muncul akibat adanya kerusakan, kehilangan dan keterlambatan dalam pengiriman barang, diberlakukan tanggung jawab tunggal atau tanggung jawab yang berlaku bagi setiap moda angkutan. Dengan meninjau pula pengangkut dalam penyelenggaraan dan pengusahaan pengangkutan multimoda. Penelitian yang dilakukan merupakan bentuk penelitian jenis yuridisnormatif, bertujuan untuk menelaah norma hukum tertulis dari suatu peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan angkutan multimoda. Bahwa semua moda pengangkutan yaitu angkutan darat, laut dan udara telah mengatur mengenai keikutsertaannya dalam angkutan multimoda. Badan usaha angkutan multimoda bertanggung jawab terhadap barang yang diangkutnya setelah badan usaha angkutan multimoda menerima barang muatan dalam rangka menjalankan perintah pengguna jasa angkutan multimoda sesuai dengan ketentuan perjanjian dalam dokumen angkutan multimoda.Transportation of goods in logistics activities generally uses more than one mode of transportation, therefore multimodal transportation is an important part of the logistics system. Carriage of goods using at least two different modes of transport on the basis of one contract as a document multimodal transport. The party (carrier) who is responsible for multimodal transportation for losses that arise due to damage, loss and delay in the delivery of goods, is subject to sole responsibility or liability that applies to each mode of transportation. By also reviewing the carrier in the operation and operation of multimodal transportation. This research is a form of juridical-normative research, which aims to examine the written legal norms of a statutory regulation related to multimodal transportation. That all modes of transportation, namely land, sea and air transportation, have regulated their participation in multimodal transportation. The multimodal transport business entity is responsible for the goods it transports after the multimodal transport business entity receives the cargo in order to carry out the orders of the multimodal transport service user in accordance with the provisions of the agreement in the multimodal transport document."

"This study aims to provide empirical evidence on whether non-toll road construction, as a government investment in the transport infrastructure sector, has an impact on local economic activity at the village level. The motivation for this study stems from the fact that the government has made substantial investments in the National Strategic Project for non-toll road construction amid regional development disparities. This empirical study demonstrates the benefits of road construction, although these benefits have limitations. Using the Difference-in-Differences method and Village Potential (PODES) data from 2006-2021 to measure the impact of non-toll road construction, I find that non-toll roads can reduce travel costs and time to sub-district and district/city government centers. These changes in travel costs and time are expected to enhance local economic activity.

---

Studi ini bertujuan untuk menemukan bukti empirik apakah pembangunan jalan raya non-tol, yang merupakan investasi pemerintah dalam sektor infrastruktur transportasi mempunyai pengaruh terhadap aktivitas ekonomi lokal tingkat desa. Motivasi dari studi ini didapatkan dari fakta bahwa pemerintah telah berinvestasi cukup besar dalam Proyek Strategi Nasional pembangunan jalan raya non-tol saat terjadinya ketimpangan pembangunan antar daerah. Studi empirik ini membuktikan manfaat dari pembangunan jalan raya, namun manfaat tersebut memiliki batas. Menggunakan metode Difference-in-Differences dan data Potensi Desa (PODES) tahun 2006-2021 dalam mengukur dampak pembangunan jalan raya non-tol, saya menemukan bahwa dengan adanya jalan raya non-tol mampu menurunkan biaya dan waktu perjalanan ke pusat pemerintahan kecamatan dan kabupaten walikota. Perubahan biaya dan waktu perjalanan ini diharapkan mampu meningkatkan aktivitas ekonomi lokal."

"Proyek strategis nasional adalah program pemerintah untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur agar kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan dapat tercapai. BPKP ditugas melakukan Reviu Tatakelola terhadap Percepatan Pembangunan Proyek Strategis Nasional. Laporan ini bertujuan menganalisis kesesuaian pedoman langkah kerja dengan pelaksanaan reviu yang dilakukan serta menganalisis kesesuaian rekomendasi yang diberikan oleh tim reviu. Sumber data dalam pembuatan laporan ini berasal dari laporan hasil Reviu Tatakelola Triwulan III Tahun 2018 dan wawancara dengan tim reviu BPKP Perwakilan DKI Jakarta. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan reviu yang dilakukan ada yang sudah sesuai dengan pedoman langkah kerja dan ada yang tidak sesuai. Hasil reviu yang sudah sesuai dengan pedoman langkah kerja terdapat pada reviu penyediaan lahan, pendanaan proyek, perizinan dan non-perizinan, pengadaan barang/jasa, penggunaan komponen dalam negeri, pengawasan pengendalian, dan reviu atas aspek regulasi. Sedangkan hasil reviu yang tidak sesuai dengan pedoman langkah kerja terdapat pada reviu persiapan proyek dan aspek tata ruang. Untuk reviu penjaminan pemerintah dan pembangunan fisik proyek baru sebagian dari langkah kerja yang dilakukan oleh tim reviu.

---

National strategic projects are government programs to improve infrastructure development so that community welfare and equitable development can be achieved. The BPKP was tasked with conducting a Governance Review of the Acceleration of the Development of National Strategic Projects. This report aims to analyze the suitability of the work step guidelines with the implementation of the review carried out and analyze the suitability of the recommendations given by the review team. The source of data in the preparation of this report comes from reports on the results of the Quarter III Governance Review of 2018 and interviews with the DKI Jakarta Representative's BPKP review team.

From the results of the analysis it can be concluded that the implementation of the review carried out is already in accordance with the guidelines for work steps and some are not appropriate. The results of the review that are in accordance with the guidelines for work steps are in the review of land provision, project funding, licensing and non-licensing, procurement of goods / services, use of domestic components, supervision of controls, and review of regulatory aspects. While the results of the review that are not in accordance with the work step guidelines are in the review of project preparation and spatial aspects. To review government guarantees and the physical construction of new projects, part of the work steps undertaken by the review team."

"Transportasi mempunyai fungsi yang sangat penting dalam segala aktivitas kehidupan rnanusia. Ada berbagai macam jcnis iransportasi dalain icalitas kehidupan manusia. Salah satunya yang diperkenalkan pemerintahan kolonial Belanda dalam kehidupan masyarakat Sumatra Barat adalah kereta api.Adanya transporiasi keiela api ui Sumatra Barat yang sebelumnya hanya nicngenal jenis alat angkut tradisional, tentu mcmbawa pengaruh tertentu terhadap aktivitas kchidupaii masyarakat Sumatra Barat. Oleh karena itu ada dua pokok permasalahan yang perlu dicari jawabannya dalam penelitian ini, yaitu: Pertama, bagaimana proses dan perkembangan pembangunan jalan kereta api di Sumatra Barat? Kedua, bagaimana dampaknya terhadap perekonomian Sumatra Barat? Untuk mendapatkan pemahamafi secaia baik pennasalahan ini digunakan teori inovasi sebagaimana diungkapkan Marcel Clement dan teori perkembangan ekonomi seperti yang dijcWf.*m Liudblad. Penelitian ini menempuh tahapan sesuai metode sejarah yaitu, heuristik, kritik, interpretasi dan penulisan. Data-data yang digunakan terdiri dari data primer dan sektmder. Data primer meliputi arsip, dokumen, koran, majalah sezaman. Sedangfcan data sekunder terdiri dari buku-buku dan artikel.Angkutan kereta api iiu scmiiri muncul tidak bisa dilepaskan dari potensi ekonomi yang terdapat di Sumatra Barat. Potensi yang terdapat di wilayah ini tidak saja karena adanya batu bara yang dibutuhkan pada masa itu untuk dunia pelayaran, tetapi juga disebabkan hasil pertanian yang tumbuh menjadi komoditi ekspor. Faktor lainnya yang mempercepat dibangunnya jaringan. laiu lintas kereta api itu adalah kondisi lalu lintas di Sumatra Barat yang masih sederhana dan ditemukannya teknologi kereta api pegunungan. Jalan raya yang ada kurang menguntungkan untuk kepentingan perdagartgan, karena barang-barang yang diperdagangkan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk sampai ke kota Padang sebagai basis ekspor pemerintahan kolonial Belanda.Dalam membangun jaringan lalu lintas kereta api di Sumatra Barat, dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama tahun 1887-1896 yang mempakan tahap utama dari seluruh rute jaringan lalu lintas kereta api Sumatra Barat. Pada tahap ini pembangunan tertuju kc daerah darek (pedalaman). Tahap kedua tahun 1906-1924 yang dalam pembangunannya merupakan rute tambahan sebagai akibat munculnya sentra ekonomi baru, selain sentra yang telah ada pada tahap pertama, Pembangunan dilaksanakan dengan memberikan kompensasi ganti rugi tanah terhadap tanah rakyat yang digunakan.Sampai tahun 1910 pemanfaatan angkutan kereta api belum menunjukkan hasil yang maksimal. Setelah itu sejalan dengan makin meningkaifwa jumlan barang yang di ekspor ke pasaran internasional maupun di impor ke pasaran regionalSumatra Barat dan tingginya mobilhas penduduk yang nampak dari jumlah barang dan penumpang yang dibawa, fungsi ekonomi transportasi kereta api ini meningkatpesat.Sejak adanya angkutan kereta api semakin banyak para pemilik modal yang mengembangkan usahanya di Sumatra Barat. Mereka di samping membuka usaha perkebunan, adajuga yang membuka usaha tambang dan pabrik. Kedatangan para investor tersebut ikut mempengaruhi rneningkatnya jumlah ekspor dan impor, juga membuka kesempatan dan lapangan kerja bagi penduduk. Meskipun para pekerja umumnya bekerja sebagai kuli, yang jelas jumlah pekerja meningkat dari waktu ke waktu."

"ABSTRAKInfrastruktur berperan penting dalam mendukung pembangunan ekonomi suatu negara. Untuk membangun sebuah proyek infrastruktur sendiri dibutuhkan sebuah proses mulai dari tahap perencanaan, desain, konstruksi, operasi, pemeliharaan, diikuti oleh pembongkaran atau perbaikan, di mana pada setiap tahap tersebut dibutuhkan pembiayaan. Pembiayaan infrastruktur berbasis syariah menjadi salah satu alternatif pembiayaan infrastruktur di Indonesia untuk mengurangi beban anggaran pemerintah. Saat ini pembiayaan infrastruktur berbasis syariah telah diterapkan pada pembiayaan Proyek Pengembangan Pelabuhan Belawan, Medan. Proyek ini didanai dengan skema istishna oleh Islamic Development Bank (IDB) dan pada akhir masa konstruksi selesai Pemerintah wajib untuk segera mengembalikan pembiayaan kepada IDB dengan menggunakan akad-akad syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah murabahah dapat diterapkan sebagai skema pengembalian pembiayaan Proyek Pengembangan Pelabuhan Belawan. Selain itu penelitian ini juga akan membahas mengenai kondisi perkembangan Proyek Pengembangan Pelabuhan Belawan saat ini, kemudian mengidentifikasi kendala-kendala yang dapat mempengaruhi serta syarat-syarat yang perlu diperhatikan dalam penerapan murabahah sebagai skema pengembalian pembiayaan Proyek Pengembangan Pelabuhan Belawan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi dan studi pustaka.

---

ABSTRACTInfrastructure plays an important role in supporting the economic delvelopment of a country. To build an infrastructure project require a process begin from planning, design, construction, operation, maintenance, followed by demolition or refurbishment, where every phase requires financing. Islamic financing became one of Indonesia's infrastructure financing alternatives to reduce the burden on the government budget. Currently Islamic financing for infrastructure has been applied in The Development of Belawan Port Project. This project is funded by Islamic Development Bank (IDB) with istisna financing and at the end of the construction period, the government is obliged to immediately return the financing to the IDB by using sharia contracts. This study aims to determine whether the murabaha can be applied as an alternative financing in The Development of Belawan Port Project. In addition, this study will discuss the current condition of The Development of Belawan Port Project, and then identify the constraint of murabaha financing implementation and the requirements that need to be considered in the implementation of murabaha as an alternative financing in The Development of Belawan Port Project. This study used qualitative method with techniques of collecting data through in-depth interview, documentary study and literature."

"Kejadian banjir/genangan air yang sering melanda Ibukota Jakarta berpotensi menimbulkan kerusakan infrastruktur termasuk jaringan jalan, terutama di Jakarta Utara yang secara morfologis berada pada ketinggian kurang dari 7 meter dari permukaan laut. Pola distribusi keruangan sensitivitas kerusakan jaringan jalan di Jakarta Utara dikaji berdasarkan variabel jenis banjir, ketinggian banjir, durasi banjir, frekuensi banjir, arus lalu lintas dan bobot kendaraan. Penelitian ini menggunakan metode AHP dan teknik overlay peta yang kemudian dilakukan verifikasi data berdasarkan fakta di lapangan yang tersebar pada 51 lokasi di Jakarta Utara. Dari kesemua data yang diperoleh akan dilakukan penilaian dan pembobotan yang kemudian dioverlay untuk mengetahui tingkat sensitivitas kerusakan jaringan jalan. Berdasarkan hasil analisis dan pengolahan data memperlihatkan bahwa secara umum terdapat kesamaan pola keruangan antara tingkat sensitivitas kerusakan jaringan jalan menggunakan 6 variabel dan 5 variabel. Pada tingkat sensitivitas kerusakan jaringan jalan yang lebih tinggi cenderung lebih sering mengalami kerusakan jaringan jalan dibandingkan dengan yang lebih rendah.

---

A flood/inundation was often occurs in the capital city Jakarta and has the potential to cause damage to infrastructure including roads networks, especially in North Jakarta which are morphologically located at an altitude of less than 7 meters above sea level. Spatial distribution pattern of the sensitivity of damage roads in North Jakarta studied based on variable kinds of floods, flood elevation, flood duration, frequency of floods, traffic flow and vehicle weight. This study uses AHP and map overlay techniques and then will be verification based on facts on the ground are scattered in 51 locations in North Jakarta. From all the data obtained will be carried out assessment and weighting are then overlaid to determine the level of sensitivity of the roads damage. Based on the analysis and data processing in general shows that there are similarities between the spatial patterns of roads damage sensitivity level using 6 variables and 5 variables. At the level of sensitivity of the roads damage is higher tend to be more often damaged road network compared with lower."

"Infrastruktur adalah salah satu sarana penunjang pembangunan. Sistem transportasi merupakan bagian penting dan stategis bagi pembangunan suatu negara dan merupakan sarana penunjang kemajuan ekonomi karena akan mendukung mobilitas penduduk dan mendistribusikan barang dari satu daerah ke daerah lain. Namun, adanya ketidakmerataan akses masyarakat dan kesenjangan pengembangan wilayah dalam bidang infrastruktur transportasi di Indonesia. Maka perlunya pemetaan infrastruktur transportasi pada Ibukota Provinsi di Indonesia diharapkan dapat menentukan pola pembangunan dan pembenahan infastruktur transportasi pada pembangunan masa mendatang. Metode penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah studi literatur untuk menetapkan indikator penilaian pada pemetaan infrastruktur transportasi di Indonesia dan penyebaran 30 kuesioner pada stakeholder terkait untuk melakukan pembobotan pada setiap indikator dengan AHP (Analytical Hierarchy Process) dengan perhitungan manual. Setelah mendapatkan pembobotan pada setiap indikator, dilakukan scoring atau penilaian pada setiap infrastruktur pada 33 Ibukota Provinsi di Indonesia dan didapatkan pemetaan infrastruktur transportasi pada 33 Ibukota Provinsi di Indonesiadari nilai tertinggi sampai terendah. Hasil yang didapatkan adalah pada kuadran I yaitu Kota Jakarta di posisi pertama, disusul oleh Kota Medan, Bandung, Surabaya, Semarang, Padang, Palembang dan Makassar. Pada kuadran II, Kota Yogyakarta berada pada posisi kesembilan diikuti oleh Kota Ambon, Pontianak, Denpasar, Banjarmasin, Mataram, Banda Aceh dan Samarinda. Pada kuadran III, Kota Jambi pada posisi ke-17 diikuti oleh Manado, Kendari, Bengkulu, Pangkal Pinang, Kupang, Pekanbaru dan Bandar Lampung. Pada kuadran IV, Kota Gorontalo berada pada posisi ke-25 diikuti oleh Jayapura, Tanjung Pinang, Palu, Manokwari, Serang, Mamuju, Ternate, Palangka Raya. Dibuktikan dari pemetaan infrastruktur transportasi ini sebagian besar kota-kota pada bagian barat Indonesia memperoleh penilaian yang lebih baik dari kota-kota di bagian timur Indonesia. Maka perlu adanya pembenahan infrastruktur transportasi pada kota-kota dengan nilai rendah yaitu sebagian besar berada pada kota-kota di bagian timur Indonesia.

---

Infrastructure is one of the definitions of supporting development. The transportation system is an important and strategic part of the development of economic progress of a country because it will support the mobility of people and to distribute goods from one place to another. However, There are the existence of inequality in access and gap in the sector of transportation infrastructure in Indonesia. Hence, the need for mapping of transportation infrastructure in the Capital of Provinces in Indonesia is expected to determine the pattern of development and improvement of future transportation infrastructure?s development.

Reasearch methodology for this research are study of literature to establish the indicators of mapping transport infrastructure in Indonesia and spread of 30 quetioners on the related stakeholders to get weight for each indicator with manual counting of AHP (Analytical Hierarchy Process). After weighting of each indicator, the next step is scoring the transport infrastructure components at 33 Capital of Provinces in Indonesia to get the results of mapping transportation infrastructure from the highest to lowest score.

The results on this reaseach are in quadrant I, the city of Jakarta in the first position, followed by the city of Medan, Bandung, Surabaya, Semarang, Padang, Palembang dan Makassar. In quadrant II, the city of Yogyakarta is at ninth position followed by the city of Ambon, Pontianak, Denpasar, Banjarmasin, Mataram, Banda Aceh dan Samarinda. In quadrant III, City of Jambi in the 17th position followed by Manado, Kendari, Bengkulu, Pangkal Pinang, Kupang, Pekanbaru dan Bandar Lampung. In quadrant IV, Kota Gorontalo are at the 25th position followed by Jayapura, Tanjung Pinang, Palu, Manokwari, Serang, Mamuju, Ternate, Palangka Raya.

Evidenced from the result of mapping of transport infrastructure is mostly cities in the western part of Indonesia get better scores than the cities in the eastern part of Indonesia. Hence the improvement of transport infrastructure is needed for the cities with low scores that are mostly located in the eastern part of Indonesia."