Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kejahatan yang dilakukan anak merupakan fenomena yang kerap kali terjadi di dalam masyarakat dan disebabkan oleh berbagai faktor. Pemidanaan merupakan sebuah upaya terakhir yang dilakukan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia, dimana bentuk pidana paling berat adalah mengirim anak ke lembaga pemasyarakatan khusus anak. Saat ini, di beberapa negara di dunia telah memiliki sebuah alternatif kebijakan pemidanaan yakni home detention atau dapat disebut juga sebagai pelaksanaan penjara di rumah bagi orang dewasa maupun anak. Tidak seperti penjara konvensional pada umumnya, home detention tidak sepenuhnya merampas kebebasan dari terpidana, melainkan masih memperbolehkan terpidana untuk pergi bersekolah maupun bekerja seperti biasa, juga memastikan terpidana tetap mendapatkan kesempatan rehabilitasi. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan metode penelitian doktrinal melalui studi pada dokumen dan teknik pengumpulan data melalui wawancara di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Sentra Handayani terkait dengan program rehabilitasi anak yang berkonflik dengan hukum serta pengalaman petugas yang berwenang dalam mendampingi anak di Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Pusat. Metode sejarah dan perbandingan hukum juga digunakan untuk mengetahui sejarah dibalik pembentukan pemidanaan anak dari masa ke masa serta perbandingan pemidanaan anak di tiga negara yakni Amerika Serikat, Selandia Baru dan Indonesia. Adapun saat ini, rehabilitasi telah mulai untuk diterapkan kepada anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia, namun lembaga yang dapat mengakomodir belum tersebar secara luas di seluruh Indonesia dan masih kentalnya stigma yang menempel di masyarakat akan anak yang melakukan kejahatan. Diharapkan dengan adanya konsep home detention dan rehabilitasi, dapat membantu anak yang berkonflik dengan hukum agar tidak mengulangi lagi perbuatannya di masa depan.

---

Juvenile delinquency is a wide phenomenon in every society, in which some inside and outside factors contribute in what they do, such as absent parents or peer preasure. Punishment in criminal law is the last resort one could inflict towards these juveniles in Indonesia and the heaviest is by incarceration in juvenile detention centre as already been written in Juvenile Justice Code. Today, some countries in the world already have another alternative policy which goes by home detention for juveniles and adults. Unlike the conventional detention centre, the purpose of home detention isn’t to rob the convict’s freedom, but still lets them to go to school or work, and they also get a rehabilitative treatment in hospital or other government and/or private institutions. The research method used in this study is based on doctrinal research delving into documents, and data collection technique is based on interview with Welfare Institution called Sentra Handayani at Cipayung, East Jakarta and Class I Correctional Centre at Central Jakarta. The interview mostly talks about rehabilitation towards juvenile deliquency under their care based on court decision and the respectable officers experience through accompanying juveniles. History and comparative law methods are also used in this research which purpose is to know about long history of juvenile incarceration from time to time also comparing how three countries such as United States of America, New Zealand, and Indonesia accommodating their criminal law for minors. As for now, rehabilitation is starting to be used by the law enforcement but in fact, these institutions are still undercounted and other social problems such as society still cannot accept if children don’t get harsher punishment for their wrong doings. Alas, there’s hope that Indonesia government would start to implement home detention concept and rehabilitation to help juveniles so in the future, they wouldn’t do the same mistake twice."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas persepsi pengguna terhadap layanan di perpustakaanLembaga Pemayarakatan Anak Pria Tangerang. Penelitian ini adalah penelitiankualitatif deskriptif dengan menggunakan metode studi kasus. Masalah yang adadalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi pengguna terhadap layananperpustakaan lembaga pemasyarakatan, yang terdiri jam buka perpustakaan,koleksi perpustakaan, lokasi dan sarana prasarana perpustakaan, petugasperpustakaan, kegiatan perpustakaan, serta manfaat layanan perpustakaan. Hasilpenelitian menunjukkan kurang efektifnya layanan karena koleksi perpustakaankurang up-to-date; sarana dan prasarana yang perlu diperbaiki; kegiatanperpustakaan belum optimal; pemahaman petugas tentang perpustakaan perluditingkatkan; serta belum terasanya manfaat dari perpustakaan. Namun, untuk jambuka pengguna merasa puas.

---

ABSTRACTThesis is focused on users? perceptions of library service in Tangerang juveniledetention center. This study is a descriptive qualitative study with case studymethod. Problems that existed in this study is to find how user perceptions ofjuvenile detention center library service, which comprises a library opening hours,library collections, location, facilities, infrastructure of the library, librarians,library activities, and library services benefits. This study show a lesseffectiveness of library services because the collections are less up-to-date,infrastructure and facilities that need to be improved, unoptimal library activities,knowledge of library staffs need to be improved, and a less benefit of the library.But, for opening hours of library, users are satisfied"

"Semakin tingginya tingkat kenakalan anak yang menjurus pada tindak kriminalitas di beberapa kota besar merupakan masalah serius yang harus menjadi fokus perhatian para orang tua, masyarakat, dan juga pemerintah, dalam mencari solusi terbaik untuk menyelamatkan generasi penerus bangsa.Peraturan Perundang-Undangan tentang anak yang telah dibuat dan dikeluarkan oleh pemerintah ternyata belum sepenuhnya dapat diimplementasikam dimana masih Kita temui pembauran penempatan penghuni anak dan dewasa dalam 1 (satu) Rutan atau LP.Rutan Pondok Bambu Jakarta Timur yang dipilih sebagai fokus penelitian, merupakan salah satu Rutan dengan beragam penghuni wanita dewasa dan anak, serta anak pria. Masalah yang dihadapi Rutan Pondok Bambu semakin rumit dikala kondisi kelebihan daya tampung melanda Rutanl LP dibeberapa kota besar, sehingga penginman penghuni yang sudah berstatus narapidana/anak didik pemasyarakatan ke LP terdekat terkendala. Rutan dengan kapasitas 504 orang saat ini dihuni oleh 1-325 orang yang terdii dari 619 anak pria dan 706 wanita, dari 706 wanita didapati 131 anak wanita dengan jumlah petugas 232 orang, maka Rutan Pondok Bambu Jakarta Timur sudah kelebihan daya tampung hampir 200%. Hal ini menyebabkan program pembinaan tidak dapat berialan secara maksimal mengingat sarana dan prasarana sangat terbatas. Fakta yang ada menunjukkan bahwa banyak warga binaan khususnya anak didik pemasyarakatan tidak tersentuh oleh kegiatan pembinaan yang seharusnya mereka dapatkan sesuai dengan peraturan perundang Undangan tentang Hak-Hak Anak maupun Perlindungan Anak.Upaya yang dilakukan oleh Rutan Pondok Bambu Jakarta Timur adalah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk menyamakan visi, misi dan persepsi melalui kebijaksanaan, strategi dan peningkatan program pembinaan.

---

The increase in the levels of juvenille deliquency that leads to criminal acts in several major cities poses as a serious problem. This needs to be the focus attention of all parents, the society, as well as the government in finding the best solutions to save the nation's future generation. Teh lw regulations on children that have been written and issued by the govemment have not been entirely implemented. This is proven by the joint placement of children and adults in a single detention center or penintentiary.

Pondok Bambu Detention Center in East Jakarta is chosen as the research subject, and it is one of the facilities that accommodates a mixture of occupants, which consist of adult women and young girls, as well as young boys. There is currently the complicated problems of over capacity that is rampant among correctional facilities in several major cities. This result in the difficulty of transferring occupants that have been given status of convicts or correction juvenile in mate to the nearest correctional facility. The capacity of Pondok Bambu Detention Center is 504 people, but it is currently accommodating a total of 1325 people which includes 619 young boys, 706 women out of which are 131 young giris, and 232 personnel. Therefore, Pondok Bambu Detention Center is already exceeding its capacity by almost 200 percent. Consequently, the development program cannot reach its maximum potential considering the limited facility and infrastructure. Facts indicate that most inmates, especially juveniles, are beyond the reach of the development program activities, which should be their rights as it is clearly delineated in the law regulations on Children Rights as well as Children Protections.

Currently, Pondok Bambu Detention Center is adressing this issue by coordinating with various associated parties in order to synchronize its visions, mission, and perception through policies, strategy, and improved development program."

"Kenakalan remaja yang marak terjadi, memerlukan penanganan dari pihak keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Sekolah sebagai instansi resmi memiliki peran yang siginifikan dalam menangani kenakalan remaja. Salah satu cara yang sekolah dapat lakukan untuk menangani kenakalan remaja adalah melakukan pendidikan karakter, dimana hal ini dapat menjadi salah satu cara agar para remaja dapat mengurangi kegiatan yang bersifat negatif dan lebih diarahkan pada kegiatan yang bersifat positif. Sistem ketarunaan yang diterapkan di SMKN 61 Jakarta menjadi keunikan dari SMKN 61 Jakarta sendiri dalam melaksanakan pendidikan karakter. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui peran dari ketarunaan SMKN 61 Jakarta dalam mengatasi kenakalan remaja dan faktor pendukung dan penghambat dalam menjalankan pendidikan ketarunaan di SMKN 61 Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan adalah dengan wawancara, observasi, dan studi literatur. Adapun peran ketarunaan dalam mengatasi kenakalan remaja yaitu dengan memperkecil kesempatan mereka untuk melakukan kenakalan remaja dengan memperpadat waktu mereka dengan kegiatan positif, menginternalisasi mereka dengan karakter yang harus dimiliki seorang taruna, dan membiasakan mereka melakukan kebiasaan positif. Hal tersebut akhirnya berdampak pada perubahan taruna dan taruni yaitu kenakalan yang mereka lakukan menjadi berkurang dan terdapat perubahan positif lainnya yaitu perubahan sikap, fisik, dan performa akademis.

---

Juvenile delinquency is rife, requiring treatment from the family, school, and community. Schools as official institutions have a significant role in dealing with juvenile delinquency. One of method that schools can do to deal with juvenile delinquency is character education, it can reduce activities of adolescents that are negative and more directed at positive activities. Ketarunaan system that implemented at SMKN 61 Jakarta is unique from SMKN 61 Jakarta itself in carrying out character education. This research aim the role of the ketarunaan SMKN 61 Jakarta to resolve juvenile delinquency. This research uses a qualitative approach with descriptive research design. The data collection techniques used in this research are in-depth interviews, observation, and literature studies. The results of this research role of ketarunaan to resolve juvenile delinquency is to reduce their chances of juvenile delinquency by tightening their time with positive activities, internalizing them with the character that must be possessed by taruna, and getting them into positive habits. This is make impact on the change in taruna dan taruni, delinquency they do becomes reduced and there are other positive changes that is change of attitude, physical, and academic performance."

"Merebaknya isu mengenai hak asasi manusia berdampak pula pada bidang hukum pidana khususnya yang mengatur mengenai kenakalan anak (Juvenile Delinquency), yang menunjukkan adanya pergeseran penerapan kebijakan kriminalnya terutama pada sistem penjatuhan hukuman yaitu dari pemidanaan dengan tujuan penjeraan menjadi bentuk pembinaan dengan asas proporsionalitas sebagai penyeimbangnya. Hal ini dilakukan dengan mengingat karakteristik khusus yang dimiliki anak sehingga dengannya anak diharapkan dapat terayomi dan terlindungi. Namun dalam penerapannya terlihat adanya suatu ketimpangan dimana tidak adanya peraturan yang jelas dan tegas mengakibatkan tidak semua anak pelaku mendapatkan perlindungan yang sama, sebagaimana yang terjadi pada anak pelaku pengulangan tindak pidana yang jelas-jelas "dirugikan" haknya untuk mendapatkan perlindungan dari ketiadaan dan kekaburan aturan yang mengatur seputar perbuatannya tersebut. Kedaan ini menyebabkan anak secara tidak langsung tetap mendapatkan perlakuan yang sama dengan pelaku tindak pidana dewasa yaitu pemidanaan dengan pemberatan dan hal ini sangat bertentangan dengan tujuan dari perlindungan anak sebab apabila kesejahteraan anak yang harus diutamakan maka semua peradilan yang dilakukan untuk anak haruslah mendasarkan pertimbangannya pada upaya pembinaan dan bukan pada berat-ringannya kesalahan anak. Menyadari hal tersebut maka dirasakan pentingnya untuk mengadakan perubahan dan penyempurnaan terhadap berbagai produk hukum yang berkaitan dan juga secara khusus terhadap Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang merupakan produk kekhususan bagi Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang masih berlaku pada saat ini. RUU KUHP yang sedang disusun telah memberikan jawaban yang jelas yaitu tidak dimungkinkannya anak pelaku pengulangan tindak pidana untuk memperoleh pernberatan hukuman dan kemungkinan besar akan diberlakukan untuk menutupi kekosongan hukum dalam UU pengadilan Anak selama UU pengadilan Anak belum diamandemen."

"Penelitian ini mengenai penyidikan tindak pidana anak di Polres Metro Jakarta Barat yang bertujuan untuk menggambarkan tindakan dan perilaku penyidik anak dalam melakukan penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Polres Metro Jakarta Barat.Adapun permasalahan yang diteliti adalah pengorganisasian penyidikan tindak pidana anak yang difokuskan pada tindakan dan perilaku penyidik/penyidik pembantu anak dalam proses penyidikan tindak pidana anak di Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Barat.Penyidikan suatu tindak pidana diawali dari diterimanya laporan dari masyarakat ataupun ditangkapnya pelaku tindak pidana dalam keadaan tertangkap tangan yang kemudian dituangkan di dalam suatu bentuk yang disebut laporan polisi. Berdasarkan laporan polisi tersebut dilakukanlah upaya untuk menemukan tersangka dan barang bukti melalui tahapan-tahapan penyidikan berupa penyelidikan, pemanggilan, pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan hingga penyerahan berkas perkara dan penyerahan tersangka serta barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum. Hal ini dimaksudkan agar tersangka dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah dilakukannya.Penyidikan tindak pidana anak terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Poles Metro Jakarta Barat diorganisasi dalam tingkatan-tingkatan penyidik pembantu, penyidik dan atasan penyidik, yaitu mulai dari Kepala Unit, Kepala Satuan Reserse Kriminal hingga kepada Kapolres Metro Jakarta Barat yang masing-masing telah diatur tugas dan tanggung jawabnya di dalam penyidikan tindak pidana yang terjadi.Dalam penyidikan anak sebagai pelaku tindak pidana telah terjadi interaksi antara penyidik/penyidik pembantu anak dengan anak sebagai tersangka, orang tua anak, penasihat hukumnya dan pembimbing kemasyarakatan baik yang bersifat positif maupun negatif yang dari sini dapat dilihat tindakan dan perilaku penyidik di dalam proses penyidikan ataupun di luar proses penyidikan.Timbulnya tindakan dan perilaku menyimpang dari penyidik/penyidik pembantu anak pada saat dilakukannya penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana anak maupun ketika di luar proses penyidikan dipengaruhi beberapa faktor yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana/fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.Di dalam tesis ini digambarkan bahwa tindakan dan perilaku penyidik/penyidik pembantu anak dalam proses penyidikan terhadap anak sebagai tersangka anak di mana telah ditemukan adanya beberapa tindakan dan perilaku menyimpang dari penyidik/penyidik pembantu anak. Tindakan dan perbuatan menyimpang tersebut adalah merupakan perbuatan melanggar hukum dan melanggar hak anak sebagaimana yang diatur dalam hukum acara pidana anak dan KUHAP. Hal tersebut dapat ditemukan pada tahap pemeriksaan terhadap tersangka anak perempuan dalam kasus narkotika yang tidak didampingi penasihat hukumnya dan dilakukan pada subuh hari yang dimulai dari jam 02.15 hingga jam 04.30 wib yang sebenarnya waktu itu adalah jam tidur/istirahat seorang anak. Selanjutnya, penahanan terhadap tersangka anak ditahan dalam satu sel tahanan dengan tahanan orang dewasa/residivis. Pada saat penggeledahan badan terhadap tersangka anak perempuan yang seharusnya dilakukan oleh polisi wanita atau PNS wanita, akan tetapi pada waktu itu dilakukan oleh polisi pria. Begitu juga dalam tahap penangkapan terhadap tersangka anak Hatta dilakukan pemukulan sebanyak dua kali pada bagian kepalanya. Sehingga perbuatan-perbuatan tersebut sangat merugikan tersangka anak dan dapat mempengaruhi jiwa anak sebagai penerus cita-city perjuangan bangsa yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak secara utuh, serasi, selaras dan seimbang."

"Tesis ini mendiskripsikan tentang penanganan pelaku kejahatan anak oleh polisi di kodya Semarang, untuk mengetahui sejauh manakah hak-hak tersangka anak mendapatkan perhatian polisi di Poltabes Semarang. Pendiskripsian dimaksud difokuskan pada langkah-langkah penyidikan dengan lebih fokus lagi pada tindakan penangkapan, penahanan dan pembuatan berita acara pemeriksaan tersangka anak. Latar belakang teori dalam penulisan ini dilakukan dengan melihat tindakan penyidikan dimaksud sebagai tindakan sosial (analisa tindakan sosial COHEN:1973) dan pengaruh kondisi lingkungan penyidik yang mempengaruhi tindakannya sebagai penyidik tersangka anak (sebagaimana yang dikemukakan oleh DONALD BLACK : 1980). Dari hasil penelitian yang melatar belakangi tesis ini, diperoleh gambaran bahwa terdapat kecenderungan pilihan tentang tujuan penyidikan tersangka anak, yang mengarah kepada penyelesaian berkas perkara dan mengabaikan alternatif tentang tujuan lain, berupa jaminan perlindungan terhadap pertumbuhan pisik, mental dan sosial tersangka anak. Kondisi semacam inilah yang mempengaruhi perilaku polisi yang menangani tersangka anak dalam prakteknya, yang menimbulkan tindakan-tindakan yang mengabaikan hak-hak tersangka anak, termasuk tindakan kekerasan dan kecenderungan melakukan penahanan terhadap tersangka anak."

"Pelangaran hukum dan penyimpangan perilaku oleh anak-anak/remaja, atau disebut juga 'delinkuensi' telah menjadi perhatian para ahli dibidang ilmu-ilmu sosial. Berbagai usaha telah dilaksanakan untuk memahami masalah delinkuensi ini antara lain melalui penelitian-penelitian ilmiah. Salah satu topik yang menarik dan bermanfaat untuk diteliti adalah faktor-faktor penyebab delinkuensi. Menarik karena banyaknya teori yang membahas masalah ini; dan bermanfaat karena hasilnya selalu dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan program pembinaan bagi anak delinkuen. Menurut Teori Kontrol, faktor yang berpengaruh terhadap delinkuensi bisa berupa kontrol personal, seperti konsep diri yang tinggi; bisa berupa kontrol sosial, seperti ikatan sosial yang kuat dengan lingkungan. Pendekatan psiko sosial lain mengatakan bahwa penyebab delinkuensi bisa bersifat internal, seperti inteligensi, kepribadian, tipe/bentuk tubuh, dsb; dan bisa bersifat eksternal, seperti keadaan keluarga, pengaruh teman, pengaruh TV/media massa, dsb. Pada penelitian ini hanya ingin dipelajari pengaruh beberapa faktor yang secara teoritis dikatakan mempunyai pengaruh yang besar terhadap delikuensi, yaitu inteligensi, konsep diri, kemampuan hubungan sosial, ikatan sosial dan kondisi keluarga. Penelitian ini merupakan penelitian survei yang dilakukan terhadap 50 anak delinkuen di Lembaga Pemasyarakatan Anak (Pria) Negara Tangerang (LPAN). Dengan analisa statistik regresi berganda, didapatkan hasil faktor yang secara signifikan berpengaruh terhadap delinkuensi pada kelompok ini adalah kemampuan hubungan sosial dan kondisi keluarga. Hasil lain yang diperoleh adalah dari gambaran umum inteligensi didapatkan 38 % dari subyek tergolong Borderline Mental Retardation, 34 % tergolong Average, 26 % Mentally Defective dan hanya 2 % yang tergolong Superior. Gambaran konsep diri menunjukkan bahwa 88 % subyek memiliki konsep diri yang rendah, yaitu pada percentile 19 menurut norma populasi normal. Gambaran kemampuan hubungan sosial adalah sebanyak 80 % subyek memiliki kemampuan hubungan sosial yang tinggi; dan dari gambaran ikatan sosial subyek didapatkan sebanyak 86 % memiliki ikatan sosial yang tinggi. Gambaran kondisi keluarga menunjukkan 90 % mempunyai keluarga yang beresiko tinggi terhadap delinkuensi."