Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini menganalisis mengenai suatu kasus gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam pelanggaran perikatan yang dilakukan oleh PT Futbal Momentum Asia dan UEFA, dengan fokus pada Putusan Mahkamah Agung No. 2595 K/Pdt/2022. Penelitian ini membahas terkait konsep perikatan dalam hukum perdata Indonesia, regulasi terkait hak siar sebagai hak terkait dalam hak cipta, serta pertimbangan yang diambil oleh hakim dalam memutus perkara tersebut. Metode penelitian yang diterapkan adalah doktrinal, yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus untuk mendapatkan pemahaman lebih mendalam. Data penelitian meliputi bahan hukum primer seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Hak Cipta, dan Undang-Undang Penyiaran, serta bahan hukum sekunder berupa literatur terkait. Penelitian ini menyimpulkan meskipun Mahkamah Agung memutuskan bahwa pihak PT Futbal Momentum Asia melakukan Perbuatan Melawan Hukum, tetapi sejatinya tindakan tersebut lebih tepat dikategorikan sebagai Wanprestasi karena melanggar hak dan kewajiban yang telah disepakati dalam suatu hubungan kontraktual sehingga perikatan lahir akibat suatu perjanjian. Penelitian ini berfokus pada pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan kontrak untuk mencegah sengketa serupa di masa depan. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan saran kepada agar para pihak dalam perjanjian distribusi hak siar memperhatikan regulasi secara spesifik yang berlaku untuk menghindari konsekuensi hukum yang merugikan.

---

This thesis provides an in-depth analysis of a lawsuit concerning Tort (Perbuatan Melawan Hukum) in a breach of contract case involving PT Futbal Momentum Asia and UEFA, focusing on Supreme Court Decision No. 2595 K/Pdt/2022. This study comprehensively examines the concept of obligation in Indonesian civil law, regulations related to broadcasting rights as related rights under copyright law, and the considerations made by the judges in resolving the case. The research applies a doctrinal method, utilizing legislative and case study approaches to achieve a deeper understanding. The research data includes primary legal materials such as the Indonesian Civil Code, Copyright Law, and Broadcasting Law, along with secondary legal materials such as relevant literature. This research concludes that although the Supreme Court decided that PT Futbal Momentum Asia committed a tort, the act is actually more accurately categorized as a default because it violates the rights and obligations that have been agreed upon in a contractual relationship so that the obligation is born as a result of an agreement. This study underscores the importance of adhering to legal and contractual provisions to prevent similar disputes in the future. Therefore, this research recommends that parties involved in broadcasting rights agreements carefully adhere to applicable regulations to avoid adverse legal consequences."

"Dit boek bevat een uitleg van het de rechtsgeschiedenis der compagnie."

"Gugatan Perwakilan Kelompok telah menjadi bagian dari cara pengajuan gugatan di Indonesia sejak adanya Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup yang kemudian disusul dengan adanya Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam kurun waktu tersebut belum ada ketentuan yang mengatur acara memeriksa, megadili dan memutus gugatan yang diajukan sehingga terjadi kekosongan hukum. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pada tanggal 26 April 2002 Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Namun pada kenyataannya, penerapan dari prosedur pengajuan Gugatan Perwakilan Kelompok tidaklah mudah dan para penegak hukum di Indonesia masih perlu mengembangkan dan mempelajari lebih dalam. Khususnya permasalahan mengenai ukuran pemenuhan syarat-syarat pengajuan Gugatan Perwakilan Kelompok yang seringkali berbeda-beda,salah satu contohnya adalah dalam pemenuhan syarat-syarat pengajuan Gugatan Perwakilan Kelompok dalam perkara Nomor 75/PDT/G/2005/PN.JKT.PST. Perbedaan penafsiran antara penegak hukum dan kurangnya pengetahuan menjadi penghalang diciptakannya suatu Gugatan Perwakilan Kelompok yang sesuai dengan proses pemeriksaan perkara pada tahap awal persidangan. Kurangnya kejelasan pengaturan pengajuan Gugatan Perwakilan Kelompok juga menjadi salah satu kendala dari tidak konsistennya proses pemeriksaan tahap awal Gugatan Perwakilan Kelompok. Sesuai dengan Huruf F pada bagian menimbang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2002, bahwa Peraturan Mahkamah ini dibuat sambil menunggu peraturan perundang-undangan. Dengan demikian pengaturan tatacara Gugatan Perwakilan Kelompok ini diharapkan dapat dituangkan dalam bentuk undang-undang yang lebih rinci dan jelas sehingga tidak terdapat kerancuan dan ketidakpastian hukum."

"Citizen Lawsuit atau Gugatan Warga Negara memiliki arti Citizen Lawsuit atau Actio Popularis, gugatan warga Negara kepada penyelenggara Negara yang tidak menjalankan kewajiban hukumnya untuk menyelenggarakan Negara sesuai dengan hukum yang berlaku. yakni umum yang memuat pengertian, gagasan pokok, karakteristik serta unsur-unsur. Citizen Lawsuit mempunyai keterikatan dengan bidang hukum perdata khususunya perikatan yakni perbuatan melawan hukum (PMH) dari aspek yang dilannggap, dan hubungannya dengan penguasa sedikit mempunyai ikatan dengan hukum administrasi mengenai hal perbuatan melawan hukum oleh penguasa yang melanggar. Keberadaan doktrin Citizen Lawsuit di Indonesia berawal dari penemuan hukum (rechtsvinding). Pengakuan terhadap Citizen Lawsuit ini ada melalui pendapat para ahli hukum yang dalam hal ini adalah hakim sehingga diangkat sebagai sumber hukum formiil, mengingat peraturan tertulis belum ada. Dalam doktrin Citizen Lawsuit belum diatur secara khusus dan eksplisit konsep ini dimulai dengan adanya gugatan mengenai Imigran Indonesia yang dideportasi oleh Pemerintah Malaysia ke Kalimantan Timur Indonesia.Skripsi ini mengangkat kasus antara Warga Negara dan Pemerintah tentang sengeketa adanya perbuatan melawan hukum oleh PT. PLN (Persero) sebagai tergugat serta David. M.L. Tobing dan Agus Soetopo sebagai Penggugat dalam menggugat haknya sebagai warga negara yang telah dilanggar oleh negara dengan adanya tindakan pemadaman listrik bergilir secara sepihak. Hal lainnya ialah mencermati kemungkinan-kemungkinan dari penerapan konsep Citizen Lawsuit ini dalam praktek peradilan di Indonesia yang pengaturannya melihat pada peraturan-peraturan perundang-undang yang ada dengan mengsinergiskan terhadap konsep dan doktrin Citizen Lawsuit.

---

Citizen Citizen Lawsuit or Class Action Lawsuit has a meaning or actio popularis Citizen, a citizen suit to the organizers state that does not run its legal obligation to hold the State in accordance with applicable law. namely general load sense, central idea, the characteristics and elements. Citizen Lawsuit have some attachment to the field of civil law in particular engagements which tort (PMH), and its relationship with the authorities have little legal ties to the administration of this unlawful act by the authorities. The existence of the doctrine of Citizen Lawsuit in Indonesia started from legal discovery (rechtsvinding). Citizen Lawsuit recognition of this there is through the opinions of legal experts in this case is the judge so appointed as a source of formal law, given that there are no written rules. In Citizen Lawsuit doctrine has not been specifically and explicitly set this concept began with a lawsuit regarding the Indonesian imigrants who were deported by the Government of Malaysia to East Kalimantan, Indonesia.This thesis is lifting cases between citizens and government about the dispute over the existence of an unlawful act by PT. PLN (Persero) as a defendant and David. M.L. Tobing and Agus Soetopo as plaintiffs in suing their rights as citizens who have been violated by the state by the act of rotating power cuts unilaterally. The other thing is to examine the possibilities of applying the concept of Citizen Lawsuit in practice the judiciary in Indonesia which settings look at the rules and regulations of existing laws to synergize to the concepts and doctrine Citizen Lawsuit."

"Penelitian ini menganalisis bagaimana penyedia jasa konstruksi dapat dikenakan dalil perbuatan melawan hukum dalam perkara Putusan Nomor 40/PDT.G/2023/PN Mtr mengenai sengketa konstruksi berdasarkan Pasal 1365 KUHperdata. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Penulis menguraikan dan menganalisis tiga permasalahan dalam penelitian ini, yaitu pengaturan jenis-jenis penyelenggaraan jasa konstruksi di Indonesia, perbuatan melawan hukum yang dapat dilakukan oleh penyedia jasa konstruksi dalam konsep hukum perdata, dan pertimbangan hakim dalam mengenakan dalil perbuatan melawan hukum kepada penyedia jasa konstruksi pada perkara putusan terkait. Terdapat tiga jenis usaha jasa konstruksi, yaitu jasa konsultansi konstruksi, pekerjaan konstruksi, dan pekerjaan konstruksi terintegrasi yang masing-masing memiliki kewajiban hukum berbeda-beda sesuai dengan layanan usaha yang diberikan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perbuatan penyedia jasa konstruksi dalam suatu sengketa konstruksi dapat digugat dan diputus atas dasar perbuatan melawan hukum. Penyedia jasa konstruksi dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melakukan kelalaian dan ketidak hati-hatian melanggar kewajiban hukumnya sebagaimana yang diatur dalam UU Jasa Konstruksi dan PP Pelaksana UUJK sehingga karenanya dapat dibebankan pertanggungjawaban untuk mengganti kerugian yang ditimbulkannya.

---

This research analyses how construction service providers can be charged with tort in Case No. 40/PDT.G/2023/PN MTR regarding construction disputes based on Article 1365 of the Indonesian Civil Code. This research is conducted using the doctrinal research method. The author describes and analyses three problems in this research, namely the regulation of the types of construction services in Indonesia, unlawful acts that can be committed by construction service providers in the concept of civil law, and the judge's consideration in imposing unlawful acts on construction service providers in related verdict cases. There are three types of construction services business, namely construction consultancy services, construction work, and integrated construction work, each of which has different legal obligations according to the business services provided. The results of this study show that the actions of construction service providers in a construction dispute can be sued and decided by tort.The construction service provider can be said to have committed a tort because it has committed negligence and imprudence in violating its legal obligations as stipulated in the Construction Services Law and the PP Implementing the UUJK so that it can be held liable to compensate for the losses caused."

"Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban perdata yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada seorang mantan suami (Turut Tergugat) terhadap Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh mantan istrinya (Tergugat). Pada tulisan ini, digunakan metode penelitian doktrinal. Di Indonesia, Perbuatan Melawan Hukum secara umum diatur pada Pasal 1365 KUHPerdata. Adapun, ketentuan dari Perbuatan Melawan Hukum tersebut bersifat kumulatif yang berarti keseluruhan unsur-unsur dari Perbuatan Melawan Hukum harus terpenuhi untuk menyatakan suatu perbuatan adalah Perbuatan Melawan Hukum. Melalui Putusan Hoge Raad Belanda tahun 1919 (perkara Lindenbaum vs. Cohen), cakupan dari Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia telah meluas. Pada tulisan ini, studi kasus dilakukan terhadap Putusan No. 1654 K/PDT/2022 yang merupakan perkara dengan putusan berjenjang dimulai dari tingkat pertama, tingkat banding, hingga memperoleh kekuatan hukum tetap melalui putusan tingkat kasasi. Pada perkara ini, Majelis Hakim dari tingkat pertama hingga tingkat kasasi berpendapat bahwa benar Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat sehingga dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas kerugian yang timbul. Adapun, Turut Tergugat yang merupakan mantan suami dari Tergugat pun dihukum untuk secara tanggung renteng mengganti kerugian pada Penggugat. Menurut pertimbangan hukum Majelis Hakim, harta bersama dalam perkawinan menjadi dasar turut bertanggungjawabnya mantan suami terhadap Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh mantan istrinya.

---

This thesis analyzes the civil liability imposed by the Judges towards an Ex-Husband (Co-Fendant) for an Unlawful Act committed by his Ex-Wife (Defendant). In this thesis, the doctrinal research method is used. Provisions regarding Unlawful Acts in Indonesia are generally regulated in Article 1365 of the Civil Code. Meanwhile, the provisions of this Unlawful Act are cumulative, meaning that all elements of the Unlawul Act must be met to declare an act as an Unlawful Act. Through the Netherland's Hoge Raad's Decision in 1919 (case of Lindenbaum vs. Cohen), the scope of the Unlawful Act in Indonesia has expanded. In this thesis, a case study is conducted on Decision No. 1654 K/PDT/2022 which is a case with a tiered decision starting from the first level court, appeal level court, to obtaining permanent legal force through a cassation level of decision. In this case, the Judges from the first level court to the cassation level is of the opinion that it is true the Defendant has commited an Unlawful Act againts the Plaintiff, and because of that she can be held responsible for the lossess incurred. Meanwhile, the Co-Defendant who is the Defendant's Ex-Husband was also sentenced to joitly and severally compensate the Plaintiff for the losses. According to the legal considerations of the Panel of the Judges, joint assests in marriage are the legal basis for the co-responsibility of the Ex-Husband towards the Unlawful Act committed by his Ex-Wife. "

"Saat ini di Indonesia, meskipun belum banyak literatur yang membahas schutznorm theorie (teori relativitas) secara khusus, tetapi telah terdapat perbedaan dalam penerapannya. Setidaknya terdapat 2 (dua) putusan yang menggambarkan perbedaan penerapan ini, yakni putusan nomor 48/Pdt.G/2016/PN.Njk dan putusan nomor 13/Pdt.G/2014/PN.Sbg. Oleh karena itu, tulisan ini akan membahas bagaimana sebenarnya hubungan antara schutznorm theorie dengan perbuatan melawan hukum dan menganalisis penerapannya dalam perkara gugatan perbuatan melawan hukum. Penelitian ini berbentuk yuridis-normatif yang bersifat deskriptif-analitis dengan menggunakan metode analisis kualitatif berdasarkan studi dokumen. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa schutznorm theorie dapat digunakan untuk menentukan hak gugat dalam perkara gugatan perbuatan melawan hukum dan terdapat perbedaan penerapan schutznorm theorie dalam perkara gugatan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian perlu diatur pedoman penerapannya untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan, dimana pedoman ini sebaiknya diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) yakni bahwa hukum acara perdata mengenal adanya schutznorm theorie untuk menentukan hak gugat, sebagaimana kedudukan legal standing dalam gugatan di MK RI sehingga dapat diperiksa lebih dulu sebelum masuk pokok perkara sebagaimana dismissal process di PTUN.

---

Currently in Indonesia, although not much literature has specifically discussed the schutznorm theory (relativity theory), there have been differences in its application. There are at least 2 decisions that illustrate the difference: verdict number 48/Pdt.G/2016/PN.Njk and verdict number 13/Pdt.G/2014/PN.Sbg. Therefore, this paper will discuss how the actual relationship between schutznorm theory and tort and analyze its application in tort lawsuits. This research is in the form of juridical-normative, which is descriptive-analytical, by using qualitative analysis method based on document study. The results of this study found that schutznorm theory can be used to determine the right to sue in tort lawsuits and there are differences in the application of schutznorm theorie in tort lawsuits. Thus, it is necessary to set guidelines for its application to guarantee legal certainty and justice, where these guidelines should be regulated in a Supreme Court Regulation (PERMA), that civil procedural law recognizes the existence of the schutznorm theory (relativity theory) to determine the right to sue, such as legal standing to file a lawsuit at the Constitutional Court of Republic Indonesia so that it can be examined first before entering the main case, such as the dismissal process at the State Administrative Court of Republic Indonesia."