Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This paper aims to reveal the relationship between ethnicity and democracy in the regencies of South Sorong in West Papua Province and Keerom in Papua Province, both situated in Indonesia’s easternmost island of Papua. By using Madisonian practice to examine the ethnic party and separatist logics in both regencies, this study explores the presence of cooperation, representation, and accommodation between ethno-religious identities in South Sorong, as well as between Indigenous Papuans (orang asli Papua) and the majority Muslim non-Papuan migrants (pendatang) in Keerom. The findings of this qualitative study suggest that there is a relationship between ethnicity and democracy that can be used in a positive way for promoting peace and resolving conflict."

"ABSTRAKPerkembangan teknologi informasi, khususnya Internet, telah mempengaruhi banyak aspek kehidupan manusia, salah satunya adalah peningkatan kecepatan penyebaran informasi. Situs-situs berita, misalnya, menjadikan khalayak sebagai khalayak aktif dengan menyediakan ruang diskusi untuk setiap laporan yang mereka terbitkan.Pada saat Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2014, situs-situs berita online yang dikelola oleh pemilik dengan afiliasi politik tertentu banyak dimanfaatkan menjadi sarana menyebarkan informasi yang menguntungkan calon tertentu. Secara khusus, artikel ini mencoba untuk menemukan pola keberpihakan khalayak terhadap laporan situs berita online Viva.co.id terkait beredarnya surat pemecatan calon presiden Letjen (Purn.) Prabowo Subianto dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang diterbitkan oleh Dewan Kehormatan Perwira (DKP). Dengan menggunakan metode analisis konten deskriptif kuantitatif, penelitian ini menganalisis komentar-komentar yang ditinggalkan pembaca terhadap 54 laporan Viva.co.id terkait isu tersebut sepanjang masa kampanye Pilpres dari 4 Juni s.d 5 Juli 2014.Hasil penelitian menunjukkan bahwa komentar yang ditinggalkan pembaca tentang isu beredarnya surat pemecatan Prabowo didominasi oleh resepsi dominant position. Hal tersebut menunjukkan bahwa Viva.co.id dan khalayak yang membaca berita tersebut memiliki kesamaan makna dalam melakukan encoding/decoding pesan.

---

ABSTRACT

The development of information technology, especially the Internet, has influenced many aspects of human life, one of which is the rate of information dissemination. News sites, for example, makes the audiences as active audiences by providing them a space for an open discussion regarding the news.

At the time of the Presidential Election 2014, news sites managed by the owners with a certain political affiliation widely used their owns news sites as a tools to disseminating information that benefit a particular candidate. In particular, this article tries to find patterns of partisanship audience regarding the reports by Viva.co.id about the distribution of a dismissal letter of presidential candidate Letjen (Purn.) Prabowo Subianto from the Indonesian Armed Forces (TNI) published by the Council of Honorary Officers (DKP). By using quantitative descriptive content analysis method, this study analyzed the comments left by readers on 54 Viva.co.id reports on the issue throughout the presidential election campaign period from June 4th - 5th July, 2014.

The results showed that the comments left by the readers on the issue of the dissemination of Prabowo?s dismissal letter is dominated by the reception dominant position. It shows that Viva.co.id and audiences who read the news have the same meaning in encoding/decoding the message."

"Remaja yang sehat merupakan remaja yang dapat membedakan mana perilaku yang menyimpang dan mana yang tidak. Namun kenyataannya, pada tahun 2017 di Indonesia terdapat 70% pria dan 58% wanita usia 15-24 tahun mulai minum alkohol pada umur 15-19 tahun. Faktor yang paling berpengaruh pada perilaku remaja mengonsumsi alkohol adalah faktor sosial. Remaja akan berusaha untuk diakui dan diterima oleh teman sebaya dengan mengikuti perilaku mereka termasuk perilaku yang menyimpang. Melalui penelitian ini diteliti hubungan penerimaan teman sebaya dan perilaku konsumsi minuman beralkohol pada remaja. Jumlah sampel penelitian ini sebanyak 111. Teknik pengambilan sampel menggunakan snowball sampling. Peneliti menggunakan kuesioner karakteristik, PAS (Perceived Acceptance Scale), dan CAGE (Cut down, Annoyed, Guilty, Eye-opener). Hasil analisis bivariat menunjukkan hasil bahwa tidak terdapat hubungan signifikan antara penerimaan teman sebaya dan perilaku konsumsi minuman beralkohol pada remaja (p = 0,162; a = 0,1). Dengan diketahuinya hasil penelitian ini, maka penelitian selanjutnya diharapkan dapat lebih berfokus pada aspek lain yang berakitan dengan perilaku konsumsi minuman beralkohol pada remaja.

---

Healthy adolescents are adolescents who can distinguish between deviant and non-deviant behavior. But in reality, in 2017 in Indonesia there were 70% of men and 58% of women aged 15-24 years starting to drink alcohol at the age of 15-19 years. The most influential factor on the behavior of adolescents consuming alcohol is social factors. Teenagers will try to be recognized and accepted by their peers by following their behavior, including deviant behavior. This study examined the relationship between peer acceptance and consumption behavior of alcoholic beverages in adolescents. The number of samples in this study was 111. The sampling technique used snowball sampling. Researchers used a characteristic, PAS (Perceived Acceptance Scale), and CAGE (Cut down, Annoyed, Guilty, Eye-opener) questionnaire. The results of the bivariate analysis showed that there was no significant relationship between peer acceptance and consumption behavior of alcoholic beverages in adolescents (p = 0.162; a = 0.1). By knowing the results of this study, further research can focus more on other aspects related to the behavior of consuming alcoholic beverages in adolescents."

"ABSTRAKTesis ini menganalisis hambatan calon presiden perseorangan di Indonesia. Alasan yang melatar belakangi ialah Mahkamah Konstitusi menolak judicial review terkait calon presiden perseorangan padahal sebelumnya mengabulkan judicial review calon kepala daerah perseorangan. Mahkamah Konstitusi menolak dengan pertimbangan kehendak awal (original intent), calon presiden perseorangan tidak dikehendaki oleh MPR. Dengan menggunakan pendekatan sejarah dan perbandingan hukum, telah berhasil ditemukan dua jenis hambatan, hambatan normatif dan hambatan empiris. Hambatan normatif calon presiden perseorangan (independen) ialah, original intent tidak menolak secara tegas calon perseorangan hanya diam tenggelam dengan isu lainnya. Sedangkan hambatan empiris, terdiri atas 3 bentuk: hambatan dukungan minimal, hambatan kampanye, dan hambatan pasca pemerintahan terbentuk. Hambatan yang paling dikhawatirkan dari keseluruhan ini ialah hambatan pasca pemerintahan terbentuk yang menciptakan divided government. Setelah melakukan perbandingan dengan 12 negara Amerika Latin, dapat disimpulkan hambatan divided government sebenarnya dapat dicegah dengan cara membangun koalisi kohesif.

---

ABSTRACTThis thesis analyses the barriers of independent presidential candidates in Indonesia. The reason behind this is that the Constitutional Court rejected judicial review related to independent presidential candidates even though previously it granted judicial review of independent candidates for regional heads. The Constitutional Court refused with consideration of the original intent, the independent presidential candidate was not wanted by the MPR. Using a historical and legal comparison approach, two types of obstacles; normative obstacles and empirical obstacles have been found. The normative obstacle of independent presidential candidates is that the original intent did not expressly reject independent candidates which it drowned out other issues. While empirical barriers consist of 3 forms: minimal support barriers, campaign barriers, and post-government barriers are formed. The most worrying obstacle of this whole is the post-government obstacle which creates divided government. After making comparisons with 12 Latin American countries, it can be concluded that the obstacles to divided government can actually be prevented by building a cohesive coalition.

---

"

"Penelitian dalam tesis ini berfokus pada dasar dasar dibentuknya aturan wajib lapor bagi penyalah guna narkotika dilihat dari perspektif ketahanan nasional. Penanganan masalah narkotika selama ini kurang memperhatikan hak penyalah guna akan aspek kesehatan untuk selanjutnya mendapatkan akses rehabilitasi. Program wajib lapor pecandu narkotika yang diatur dalam Peraturan Pemerintah no 25 tahun 2011, merupakan turunan dari Undang undang 35 tahun 2009 tentang narkotika mengatur tentang kewajiban pecandu narkotika untuk melaporkan diri untuk mendapatkan rehabilitasi. Salah satu tujuan dari program ini adalah upaya dekriminalisasi terhadap penyalah guna narkotika agar penatalaksanaannya secara hukum dapat dibedakan dengan pengedar maupun bandar. Desain yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan metode wawancara dan pengamatan, menunjukkan kondisi pelaksanaan program wajib lapor dengan berbagai hambatan dalam pelaksanaannya.

---

The research in this thesis focuses on the basic foundation of the formulation of reporting rules for narcotics abuse seen from the perspective of national resilience. So far, management of substance abuse has been addressing less consideration over the patient 39 s health related right and further had access to rehabilitation. The mandatory reporting program for narcotics addicts set forth in Government Regulation No. 25 of 2011, is derived from Law 35 of 2009 on narcotics governing the duty of narcotics addicts to report themselves for rehabilitation.One of the objectives of the program is the decriminalization of narcotics abusers so that their management can be legally distinguished from dealers and dealers. The design used is qualitative descriptive with the method of interview and observation, indicating the condition of program implementation must report with various obstacles in its implementation."

"Skripsi ini membahas tentang pengaruh dari enam sub dimensi perceived benefits dari program loyalitas yang terdiri dari monetary savings, convenience, exploration, entertainment, recognition, dan social benefits terhadap loyalitas pada program, yang dimediasi oleh variabel satisfaction with the program, perceived relationship investment, dan relationship quality berdasarkan studi Mimouni-Chaabane dan Volle (2010). Serta model perceived relationship investment (PRI) yang disajikan oleh De Wulf et al (2001) dan model yang diperbaiki dari value perception on loyalty Yi & Jeon (2003). Skripsi ini mengambil studi kasus program loyalitas café lokal di Indonesia, yakni café Chatime. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan structural equation modeling (SEM). Hasilnya, subdimensi perceived benefit convenience, recognition, dan social benefit berpengaruh positif dan signifikan terhadap perceived relationship investment (PRI). Subdimensi perceived benefit convenience, entertainment, exploration, recognition, dan social benefit berpengaruh positif dan signifikan terhadap satisfaction with the program. PRI dan satisfaction with the program berpengaruh positif dan signifikan terhadap relationship quality, dan relationship quality berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalty to program. Namun tidak ditemukan pengaruh signifikan dari satisfaction with the program dan perceived benefits terhadap loyalty to the program. Hasil penelitian program loyalitas ini dapat digunakan praktisi pemasaran untuk membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggannya.

---

This research discusses about the effect of six sub dimension from loyalty program which consists of monetary savings, convenience, exploration, entertainment, recognition and social benefits on loyalty to the program, which mediated by variables such as satisfaction with the program, perceived relationship investment, and relationship quality based on Mimouni-Chaabane & Volle's study (2010). Also perceived relationship investment (PRI) model from De Wulf et al. (2001) and refined value perception on loyalty model by Yi & Jeon (2003). This research takes a case study of Indonesia's local café, which is Chatime Cafe's loyalty program. Structural equation modeling (SEM) is used for data processing. The results are three sub dimensions convenience, recognition, and social benefits positively influence perceived relationship investment (PRI). Sub dimensions convenience, entertainment, exploration, recognition, and social positively influence satisfaction with the program. PRI and satisfaction with the program also positively influence relationship quality, and relationship quality positively influences loyalty to the program. But neither satisfaction with the program and perceived benefits has influence to loyalty to the program. Results of this study of loyalty program can be used by marketers to build long-term relationships with its customers."

"ABSTRAKTanggal 1 Januari 2014 pemerintah mulai melaksanakan program JKN gunamewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat. Pelayanan kebidanandan neonatal pada program JKN melibatkan Puskesmas/dokter keluarga dan BPMsebagai jejaringnya. Keikutsertaan BPM pada program JKN di Kabupaten Bungomasih kurang, hanya 12 (54,5%) BPM yang telah bekerja sama dengan dokterkeluarga dari 22 BPM yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkangambaran keikutsertaan BPM pada program JKN di Kabupaten Bungo ProvinsiJambi. Pendekatan penelitian secara kualitatif dengan desain RAP, pengambilansampel secara purposive sampling, teknik pengumpulan data dengan carawawancara mendalam terhadap 10 BPM, Kepala Dinas Kesehatan, PengelolaMPKP BPJS Kesehatan, dan Ketua IBI Kabupaten Bungo. Penelitian dilakukanpada bulan Januari sampai dengan Juli 2017. Hasil penelitian adalah pengetahuantentang program JKN sudah baik. Berpersepsi dan bersikap baik terhadapprosedur kerja sama, namun berpersepsi dan bersikap kurang baik terhadapprosedur klaim dan tarif yang telah ditentukan. Motivasi BPM ikut program JKNadalah pasien sudah banyak yang menjadi peserta BPJS. Dukungan dariPemerintah, BPJS, dan IBI masih rendah, baik dalam bentuk sosialisasi, ataupunkebijakan yang mendukung keikutsertaan BPM pada program JKN. Perlu adanyaperbaikan dalam prosedur klaim, besaran tarif, dan meningkatkan sosialisasi dariPemerintah, BPJS, dan IBI terkait program JKN terutama pada pelayanankebidanan dan Neonatal.

---

ABSTRACTOn January 1, 2014, the government began to implement the JKN program torealize social welfare for the whole community. Midwifery and neonatal care inthe JKN program involves Puskesmas/family doctors and BPM as its network.BPM participation in the JKN program in Bungo District is still lacking, only 12(54.5%) BPM have cooperated with family doctors from 22 BPM existing. Thisstudy aims to get an overview of BPM participation in the JKN program in BungoDistrict, Jambi Province. Qualitative research approach with RAP design,purposive sampling, data collecting technique by in-depth interview to 10 BPM,Head of Health Office, MPKP BPJS Health Manager, and Chairman of BungoRegency IBI. The study was conducted from January to July 2017. The result ofthis research is the knowledge of JKN program is good. Perceptions and goodattitude towards cooperative procedures, but perceived and unfavorable to theclaim and tariff procedures that have been determined. The motivation of BPM tojoin the JKN program is because many patients have become BPJS participants.Support from the Government, BPJS, and IBI is still low, either in the form ofsocialization, or policies that support BPM's participation in the JKN program.ItNeeds improvement in claims procedures, tariffs, and increase the disseminationof government, BPJS and IBI related program to JKN especially on obstetric andneonatal care."