Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Keterlibatan Indonesia dalam promosi hak asasi manusia (HAM) di forum PBB mengalami intensifikasi pasca-reformasi, namun sering kali suara Indonesia terhadap resolusi-resolusi bersifat ambivalen. Perilaku Indonesia ini menimbulkan pertanyaan mengenai pola pemberian suara dan kepentingan Indonesia dalam pengelolaan isu-isu HAM melalui PBB. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan kerangka konsep pola voting Pascoe dan Bae (2020) yang memproposisikan tiga faktor sebagai pembentuk suara negara dalam voting, yakni afinitas, kalkulasi terhadap konsekuensi pemberian suara, serta sosialisasi nilai dalam kebijakan luar negeri. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif regresi dan wawancara mendalam untuk melihat hubungan ketiga faktor tersebut dengan 1.084 suara yang telah diberikan Indonesia di Majelis Umum dan Dewan HAM PBB sejak awal keanggotaannya di Dewan HAM saat Indonesia dipimpin oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (2006–24). Hasil olah statistik terhadap sebaran suara Indonesia mengungkap bahwa afinitas Indonesia terhadap negara berkembang serta perubahan pendekatan kebijakan luar negeri (KLN) di era presiden SBY dan Widodo secara aktif membentuk perilaku suara Indonesia. Analisis lebih lanjut terhadap temuan kuantitatif ini menunjukkan bahwa Indonesia berkepentingan untuk mereposisi rezim pengelolaan isu HAM internasional yang dianggap terpolitisasi dan timpang terhadap negara-negara berkembang. Sementara itu, secara statistik, performa domestik Indonesia tidak secara signifikan memengaruhi suara Indonesia di PBB. Temuan yang tidak konsisten dengan proposisi Pascoe dan Bae diinvestigasi melalui wawancara dan studi dokumen yang mengungkap bahwa Indonesia tetap memperhitungkan konsekuensi dari pilihan suaranya dalam voting di PBB. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pola suara Indonesia bersifat dinamis karena dibentuk oleh interaksi afinitas terhadap negara berkembang, kalkulasi konsekuensi dari performa domestik Indonesia, dan pendekatan KLN kedua presiden. Pengaruh ketiga faktor ini memperlihatkan bahwa Indonesia memperjuangkan kepentingan nasionalnya secara mandiri. Hal ini konsisten dengan prinsip “bebas-aktif” yang diperjuangkan dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Dengan demikian, hasil penelitian ini berkontribusi terhadap kajian perilaku Indonesia di PBB dan terhadap studi kebijakan luar negeri Indonesia.

---

Indonesia's engagement in the promotion of human rights (HR) within the United Nations (UN) system intensified post-reformasi. However, its voting behavior on human rights resolutions often remains ambivalent. This ambiguity raises questions about the patterns which shape Indonesia’s voting behavior and the country’s interests in managing human rights issues through the UN. To address these questions, this study adopts the conceptual framework of voting patterns proposed by Pascoe and Bae (2020), which identifies three key factors shaping state voting behaviors: affinity, consequence-based calculation, and socialization of values in foreign policy. Using quantitative regression analysis and indepth interviews, this study examines the influence of these three factors on a total of 1,084 votes cast by Indonesia in the UN General Assembly (UNGA) and the Human Rights Council (UNHRC) from the start of its membership in the UNHRC under Presidents Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) and Joko Widodo (2006–2024). The statistical analysis reveals that Indonesia’s affinity with developing countries, as well as shifts in foreign policy orientation under Presidents SBY and Widodo, significantly shape Indonesia’s voting behavior. Further analysis of the quantitative findings suggests that Indonesia seeks to reposition the international human rights regime, which it perceives as politicized and biased against developing countries. Meanwhile, Indonesia’s domestic human rights performance does not appear to exert a statistically significant influence on its voting behavior. This finding, which diverges from the propositions of Pascoe and Bae, is further explored through interviews and document analysis, which indicate that Indonesia does, in fact, consider the consequences of its voting choices in UN forums. The study concludes that Indonesia’s voting pattern is dynamic, shaped by the interaction of its affinity with developing countries, strategic calculations tied to its domestic performance, and the foreign policy approaches of its two most recent presidents. The influence of these three factors highlights Indonesia’s independent pursuit of national interests, consistent with the country’s long-standing “free and active” foreign policy principle. As such, this research contributes to the literature on Indonesia’s behavior in the UN and to broader studies of its foreign policy."

"

Tesis ini menaklik strategi diplomasi yang dimainkan oleh para aktor dalam mendorong Hak Asasi Petani dan Masyarakat yang Bekerja di Pedesaan menjadi sebuah Deklarasi PBB di Dewan HAM PBB.  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang datanya dikumpulkan dari sumber-sumber tertulis dan wawancara kepada orang-orang yang terlibat. Berangkat dari konsep aliansi hibrida dalam Human Rights Diplomacy yang digunakan penulis sebagai pisau analisis, penelitian ini mengafirmasi strategi aliansi hibrida para aktor yang dideterminasi oleh dua faktor. Pertama, suara-suara yang diproduksi oleh para aktor selama proses negosiasi bersifat saling mengisi. Kedua, akses dan hirarki yang asimetris dari masing-masing aktor dapat dikelola dengan baik sesuai dengan fungsinya

 

 

---

This paper examines the diplomatic strategy played by actors in promoting the Rights of Peasants and Other  People Working in Rural Areas to become United Nations Declaration at the United Nations Human Rights Council. The method used in this study is qualitative in that the data was collected from written sources and interviews with the people involved. Departing from the concept of hybrid alliances in Human Rights Diplomacy used by the author as an analytical framework, this study affirms the strategy of hybrid alliances of actors which are determined by two factors. First, voices produced by actors during the negotiation process are mutually complementary. Second, the asymmetrical access and hierarchy of each actor can be managed properly according to their functions.

Keywords: Peasant rights, Diplomacy, Human Rights, Civil Society, United Nations, State.

 

"

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang eksistensi Amerika Serikat sebagai faktor dalamkebijakan Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia selama rentangtahun 1985 sampai dengan 1999. Melalui Foreign Aid dan Demokrasi Liberal,kebijakan demokrasi dan HAM di Indonesia kemudian dihadapkan pada persoalanserius tentang tujuan demokrasi liberal yang terkadang tidak selaras dengan citacitademokrasi dan nilai-nilai HAM di Indonesia, terutama yang terkandung didalam Undang-Undang Dasar 1945. Masa pemerintahan Orde Baru danpemerintahan transisi reformasi akan mengambil peran penting terhadapimplementasi demokrasi dan HAM dari sudut pandang yang berbeda. Diharapkanmelalui tesis ini, akan menjelaskan dilematisasi negara berkembang sepertiIndonesia dan menjembatani pencarian solusi terhadap hutang yang diakibatkanoleh kontinuitas ‘ketergantungan’ Indonesia terhadap bantuan atau pinjaman luarnegeri.

---

ABSTRACTThis thesis about the existence of the United States as afactor in the policy ofDemocracy and Human Rights (HAM) in Indonesia over the span of 1985 to1999. Through the theory of Foreign Aid and Democracy Liberal Policy, thepolicy of democracy and human rights in Indonesia and then faced with theserious problem of liberal democracy objectives are sometimes not aligned withthe ideals of democracy and human rights values in Indonesia, especially thosecontained in the Act of 1945. The New Order government and transitionalgovernment reform will take a leadership role on the implementation ofdemocracy and human rights from a different perspective. Hopefully, through thisthesis, will explain the ‘dilemma’ of developing countries such as Indonesia andthe search for sollutions to bridge the debt caused by the continuity of Indonesia’sdependence toward the aid or foreign loans."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai pengadopsian konsep bisnis dan hak asasi manusia yang diatur di dalam United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights ke dalam Peraturan Menteri kelautan dan Perikanan No. 35/PERMEN-KP/2015 tentang Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia pada Usaha Perikanan. Rumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimana konsep United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights menentukan penerapan hak asasi manusia dalam bisnis, bagaimana konsep United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights diatur menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 35/PERMEN-KP/2015 tentang Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia pada Usaha Perikanan, dan apakah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 35/PERMEN-KP/2015 tentang Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia pada Usaha Perikanan sudah cukup mengadopsi konsep bisnis dan hak asasi manusia yang diatur dalam United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights. Skripsi ini disusun dengan metode penulisan hukum normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengadopsian konsep dari United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights ke dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 35/PERMEN-KP/2015 tentang Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia pada Usaha Perikanan dilihat dari penerapan tiga pilar utama yaitu protect, respect, remedy, yang beguna untuk memastikan adanya penghormatan terhadap hak asasi manusia yang dilakukan oleh perusahaan perikanan.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the adoption of business and human rights concepts as set within the UNGP BHR to the Minister of Maritime Affairs and Fisheries Regulation No. 35 PERMEN KP 2015 on Human Rights System and Certification in Fishery Business. The formulation of the issues to be discussed is how the concepts of the UNGP BHR determine the application of human rights in business, how the concepts of the UNGP BHR are governed by the Minister of Maritime Affairs and Fisheries Regulation No. 35 PERMEN KP 2015 on Human Rights System and Certification in Fishery Business, and whether Minister of Maritime Affairs and Fisheries Regulation No. 35 PERMEN KP 2015 concerning Human Rights System and Certification in Fishery Enterprises has sufficiently adopted the business and human rights concepts set forth in the UNGP BHR. This thesis is prepared by normative legal writing method. The results conclude that the adoption of the concept of the UNGP BHR into the Minister of Maritime Affairs and Fisheries Regulation No. 35 PERMEN KP 2015 on Human Rights System and Certification on Fishery Business is seen from the implementation of three main pillars namely protect, respect, remedy, which are useful to ensure deference of human rights committed by fisheries corporation."

"Resolusi Uniting for Peace diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 1950. Tujuannya adalah untuk memungkinkan Majelis Umum menanggapi suatu permasalahan yang mengancam perdamaian dan keamanan dunia apabila Dewan Keamanan sedang buntu karena penggunaan hak veto oleh salah satu negara anggota tetapnya. Skripsi ini melihat bagaimana penggunaan Resolusi Uniting for Peace oleh Majelis Umum. Hal tersebut dilakukan dengan melihat kepada sejarah resolusi tersebut dan juga perkembangan penggunaan Resolusi Uniting for Peace. Pembahasan dalam skripsi ini juga akan melihat kepada praktik penggunaan Resolusi Uniting for Peace dalam dua kasus yaitu Krisis Suez pada tahun 1956 dan konflik Israel-Palestina dalam emergency special session ke-7. Untuk melaksanakan pembahasan tersebut, penelitian yang dilakukan akan menggunakan tipe penelitian normatif, yaitu dengan melihat kepada perihal seperti asas-asas hukum dan sejarah hukum. Analisis yang dilakukan akan melihat penggunaan Resolusi Uniting for Peace dalam konteks Piagam PBB dan sejarah PBB. Dari penelitian dan pembahasan tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa Resolusi Uniting for Peace diadopsi sebagai suatu upaya untuk memperkuat sistem collective security di Piagam PBB dan membantu PBB dalam mewujudkan perdamaian dan keamannan internasional. Tetapi perkembangannya menunjukkan bahwa hal tersebut mungkin sudah terlupakan, hal ini bisa terlihat dalam penggunaannya pada emergency special session ke-7.

---

The Uniting for Peace Resolution was adopted by the United Nations General Assembly in 1950. Its purpose was to allow the General Assembly to respond to a problem threatening international peace and security if the Security Council was frozen in place because of the use of the veto by a permanent member. This thesis looks into how the Uniting for Peace Resolution was used by the General Assembly. This is done by reviewing the history of the resolution and the development of its usage. This thesis also looks at how the Uniting for Peace Resolution is used in the Suez Crises of 1956 and in the Israeli-Palestinian Conflict, specifically during the 7th emergency special session. To conduct this discussion, the research will be carried out using the normative method where I will discuss it based on points such as the principles of law and the history of law. This analysis will be conducted by viewing the Uniting for Peace Resolution in the context of the UN Charter and the History of the UN. From that research and discussion, I have arrived at the conclusion that the Uniting for Peace Resolution was adopted as a means to strengthen the collective security system of the UN Charter and to aide the UN in realizing international peace and security. But its development shows me that that purpose might have been forgotten, this can be seen in its usage during the 7th emergency special session."

"Keserasian antara kebebasan dan ketertiban sebagai suatu antinomi atau pasangan nilai dibutuhkan untuk mencapai kedamaian sebagai salah satu tujuan hukum. Harmoni kedua nilai tersebut di alam demokrasi negara hukum Indonesia dapat diupayakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga yang berwenang membentuk hukum, yang di antaranya mengatur kemerdekaan pers sebagai elemen penting demokrasi. Dalam rangka memperoleh keserasian yang dimaksud, adakalanya kemerdekaan pers harus dibatasi untuk mencegah ekses kebebasan. Kemerdekaan pers sebagai wujud hak asasi manusia mensyaratkan pembatasan hukum yang sesuai dengan kaidah hak asasi manusia dan konstitusi, di antaranya dibutuhkan untuk memenuhi tujuan-tujuan absah tertentu necessary for a legitimate aim, seperti untuk melindungi hak dan kebebasan orang lain, dan tanpa merusak esensi hak. Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan kemerdekaan pers di Indonesia oleh hukum positif yang berlaku telah cukup menyelaraskan nilai-nilai kebebasan dan ketertiban dalam aspek pembatasan peliputan, aksesibilitas informasi publik, independensi lembaga regulasi pers, keleluasaan partisipasi pers oleh swasta, dan kebebasan aktivitas jurnalistik. Sedangkan porsi nilai kebebasan masih belum dapat bersanding secara ideal dengan nilai ketertiban dalam aspek jaminan konstitusional kemerdekaan pers dan kemerdekaan berekspresi dan konsekuensi atas pencemaran nama baik pejabat atau negara. Untuk mengusahakan keselarasan nilai-nilai kebebasan dan ketertiban yang lebih menyeluruh dalam menegakkan kemerdekaan pers, diajukan saran untuk melakukan reformasi legislasi demi meminimalisasi kriminalisasi pers dan mempertegas rumusan jaminan konstitusional bagi kemerdekaan pers untuk mencegah penyelewengan terhadapnya.

---

The consonance of freedom and order as an antinomy or a pair of values is imperative to achieve peace as one of the objectives of law. The harmony between the two values in the realm of democracy that is occupied by Indonesia as a state that abides to the rule of law can be acquired by the Peoples Consultative Assembly through its legislative capacity, which governs, among others, press freedom as a crucial element to democracy. To obtain said consonance, press freedom may sometimes need to be limited in order to prevent an excess of freedom. Inasmuch as press freedom is a manifestation of human rights, legal restrictions upon it must be imposed according to the conditions prescribed by human rights principles and the constitution, namely a justified necessity to accomplish a legitimate aim, such as to protect the rights and freedoms of others, and the exclusion of restrictions jeopardizing the essence of the right concerned.

This research finds that the legal regulation of press freedom in Indonesia has rather succeeded in harmonizing the two aforementioned values in the aspects of reporting restrictions, public information accessibility, independence of the press regulatory body, press participation of private parties, and freedom of journalism activities. On the other side, order is more dominant than freedom in the aspects of existing constitutional guarantee for press freedom and freedom of expression and penalties for libelling officials or the state. Finally, a reassessment of the current constitutional guarantee for press freedom and a legislative reform aimed at minimizing press criminalization may prove to be effective in facilitating a more holistic coherence between freedom and order in the preservation of press freedom."

"Tesis ini membahas mengenai penerapan dari Resolusi Dewan Keamanan PBB, kemudian dikaitkan dengan apabila terjadi pelanggaran terhadap Resolusi tersebut. Setelah itu dilihat mengenai tindaklanjut yang dilakukan oleh Dewan Keamanan terkait pelanggaran tersebut, akankah Negara yang melanggar Resolusi Dewan Keamanan tersebut diberikan sanksi atau tidak. Dimulai dengan mempertanyakan teori hukum yang mengatur mengenai kekuatan mengikat Resolusi Dewan Keamanan dan sanksi bagi pelanggaran terhadapnya. Dilanjutkan dengan pembahasan mengenai proses pembuatan Resolusi Dewan Keamanan yang Resolusi yang dihasilkan. Kemudian pembahasan praktek yang telah terjadi mengenai pemberian sanksi oleh Dewan Keamanan terhadap Negara yang melanggar Resolusinya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah ditemukan teori-teori yang mendukung bahwa Resolusi Dewan Keamanan mengikat secara hukum kepada anggota-anggota PBB. Oleh sebab itu pelanggaran terhadap Resolusi Dewan Keamanan haruslah dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 34, 39, 41, dan 42 Piagam PBB. Akan tetapi pada prakteknya Negara-negara tidak bisa serta merta menerapkan Resolusi Dewan Keamanan PBB secara langsung ke dalam hukum nasionalnya. Seperti halnya Negara Indonesia yang tidak secara ekplisit mengatur ketentuan penerapan hukum internasional ke dalam hukum nasional dalam konstitusinya, meskipun dalam prakteknya penerapan hukum internasioanal tersebut sangat dipengaruhi oleh kepentingan nasionalnya.

---

This thesis discusses the application of UN Security Council Resolutions, then is related to if there is a violation of the Resolution. After it was seen regarding the follow-up carried out by the Security Council regarding the violation, would the State violating the Security Council Resolution be sanctioned or not. It starts with questioning the legal theory that regulates the power of binding Security Council Resolutions and sanctions for violations against them. Followed by a discussion about the process of making the Security Council Resolution which Resolution was produced. Then discuss the practices that have occurred regarding the provision of sanctions by the Security Council against States that violate their Resolutions. This research is a qualitative research with descriptive design.

The results of this study are found theories that support that Security Council Resolutions are legally binding on UN members. Therefore violations of the Security Council Resolution must be subject to sanctions in accordance with articles 34, 39, 41 and 42 of the United Nations Charter. However, in practice countries cannot immediately apply the UN Security Council Resolution directly into their national law. Just as the Indonesian state does not explicitly regulate the provisions of the application of international law into national law in its constitution, although in practice the application of international law is strongly influenced by its national interests."

"Hanya dengan suatu bentuk organisasi publik antar negara dapat tercapai suatu sistem keamanan kolektif yang dapat melindungi masyarakat internasional dari bencana perang. Perserikatan Bangsa Bangsa merupakan organisasi internasional yang dirasa perlu dalam melaksanakan sistem keamanan kolektif untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Dalam menjalankan tugas tersebut kemudian dibentuklah DK-PBB sebagai organ PBB yang secara khusus bertugas untuk menjaga keamanan dan perdamaian dunia. DK-PBB dalam hal memelihara perdamaian dan keamanan dunia dari ancaman, pelanggaran maupun agresi dapat memberikan sanksi terhadap suatu negara maupun terhadap aktor nonnegara. Pada praktiknya tidak sedikit negara melanggar ketentuanr esolusi sanksi yang diberikan oleh DK-PBB. Salah satu negara yang secara konsisten melanggar ketentuan Resolusi DK-PBB adalah Korea Utara. Korea Utara sudah diberikan sejumlah sebelas resolusi di mana tujuan diberikannya rezim sanksi tersebut untuk menghentikan praktik uji coba nuklir Korea Utara. Uji coba nuklir Korea Utara tersebut melanggar ketentuan yang terdapat di dalam NPT. Korea Utara sendiri awalnya merupakan negara pihak dalam NPT yang kemudian mengundurkan diri pada tahun 2003 diikuti dengan menyatakan kepemilikannya atas senjata nuklir dan dilaksanakannya uji coba senjata nuklir. Penelitian ini kemudian menilai bentuk implementasi dan kepatuhan terhadap resolusi sanksi yang diberikan oleh DK-PBB. Penelitian ini kemudian menyarankan tindakan yang dapat dilaksanakan agar sanksi yang diberikan oleh DK-PBB dapat terimplementasikan dan tujuan diberikannya sanksi dapat tercapai khususnya dalam kasus rezim sanksi DK-PBB atas uji coba nuklir Korea Utara.

---

Only with a form of public organization between countries can a collective security system be achieved that can protect the international community from the disaster of war. The United Nations is an international organization that is deemed necessary in implementing a collective security system to maintain international peace and security. In carrying out this task, the UN Security Council was formed as a UN organ specifically tasked with maintaining world security and peace. The UN Security Council in terms of maintaining world peace and security from threats, violations and aggression can impose sanctions on a country as well as against non-state actors. In practice, not a few countries violate the provisions on the resolution of sanctions provided by the UN Security Council. One of the countries that consistently violates the provisions of the UNSC Resolution is North Korea. North Korea has been given a number of eleven resolutions in which the aim of the sanctions regime is to stop North Korea's nuclear test practices. The North Korean nuclear test violated the provisions contained in the NPT. North Korea itself was originally a party to the NPT which later withdrew in 2003 followed by declaring its ownership of nuclear weapons and carrying out nuclear weapons tests. This study then assesses the form of implementation and compliance with the sanctions resolution given by the UN Security Council. This study then suggests actions that can be taken so that the sanctions imposed by the UN Security Council can be implemented and the objectives of the sanctions can be achieved, especially in the case of the UN Security Council sanctions regime for North Korea's nuclear tests."

"Skripsi ini membahas mengenai kekuatan mengikat dari Resolusi Dewan Keamanan PBB, kemudian dikaitkan dengan apabila terjadi pelanggaran terhadap Resolusi tersebut. Setelah itu dilihat mengenai tindaklanjut yang dilakukan oleh Dewan Keamanan terkait pelanggaran tersebut, akankah Negara yang melanggar Resolusi Dewan Keamanan tersebut diberikan sanksi atau tidak. Dimulai dengan mempertanyakan teori hukum yang mengatur mengenai kekuatan mengikat Resolusi Dewan Keamanan dan sanksi bagi pelanggaran terhadapnya. Dilanjutkan dengan pembahasan mengenai proses pembuatan Resolusi Dewan Keamanan yang Resolusi yang dihasilkan. Kemudian pembahasan praktek yang telah terjadi mengenai pemberian sanksi oleh Dewan Keamanan terhadap Negara yang melanggar Resolusinya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.Hasil dari penelitian ini adalah ditemukan teori-teori yang mendukung bahwa Resolusi Dewan Keamanan mengikat secara hUkum kepada anggota-anggota PBB. Oleh sebab itu pelanggaran terhadap Resolusi Dewan Keamanan haruslah dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 34, 39, 41, dan 42 Piagam PBB. Akan tetapi pada prakteknya ada Negara-negara yang melanggar Resolusi Dewan Keamanan tanpa diberikan sanksi oleh Dewan Keamanan. Pembedaan perlakuan antara Negara-negara anggota PBB terkait sanksi bagi pelanggar Resolusi Dewan Keamanan ini dipengaruhi faktor dominasi kekuasaan Negara Anggota Tetap Dewan Keamanan dan politik hukum internasional yang ada di Dewan Keamanan.

---

This thesis discusses the binding force of the UN Security Council resolution, then its associated if there is violation of the resolution. Once it was seen on follow up conducted by the relevant Security Council of the breach, the State would violate UN Security Council sanctions is granted or not. Starting with the question of legal theory governing the binding force and the UN Security Council sanctions for violations against this Resolution. Followed by a discussion about the process of the Security Council Resolution produced. Then the discussion that has occurred regarding the practice of imposing sanctions by the Security Council of the State in violation of resolution. This study is a descriptive qualitative research design.

The results of this study are found to support theories that the UN Security Council are legally binding to members of the United Nations. Therefore, a violation of UN Security Council Resolution shall be sanction in accordance with Article 34, 39, 41, and 42 of the UN Charter. However, in practice there are countries that violate Security Council resolutions without the sanction given by the Security Council. Difference in treatment between UN member states related sanctions for violators of the Security Council Resolution, influence by factor of domination of the Security Council Permanent Member States and international law politic that is exist in the Security Council."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis analisis jabatan di Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia (Ditjen HAM ) dalam hal ini implementasi analisis jabatan pada proses penempatan pegawai Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia dan faktor-faktor lain yang turut mempengaruhi proses penempatan pegawai selain berdasarkan analisis jabatan.Penelitian studi implementasi analisis jabatan di Ditjen HAM adalah penelitian kualitatif yang pengumpulan datanya didapat melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang berkompeten di Ditjen HAM yaitu para Pejabat Eselon Dua dan Kepala Bagian (Kabag) kepegawaian Ditjen HAM. Proses wawancara mendalam dilakukan berdasarkan pedoman wawancara yang telah dibuat sebelumnya. Hasil wawancara dibuat transkrip wawancara dan dianalisis kemudian ditarik kesimpulan.Dari penelitian ini dan setelah dianalisis bahwa penempatan pegawai baik itu mutasi maupun promosi yang dilaksanakan di Ditjen HAM belum berdasarkan analisis jabatan. Hal ini dikarenakan analisis jabatan sendiri untuk Ditjen HAM masih dalam penyusunan karena Direktorat Jenderal ini mengalami perubahan nomenklatur sehingga menyebabkan adanya perubahan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari tiap-tiap direktorat yang ada di Ditjen HAM, sehingga analisis jabatan perlu disusun lagi disesuaikan dengan tupoksi yang baru.Penempatan pegawai karena belum berdasarkan analisis jabatan maka penempatan pegawai selama ini di Ditjen HAM dipengaruhi oleh empat faktor. Tiga faktor yang paling dominan adalah faktor pimpinan, faktor sumber daya manusia itu sendiri dan faktor struktur organisasi. Sedangkan faktor yang kurang dominan tapi juga mempengaruhi penempatan pegawai di Ditjen HAM adalah faktor prosedur penempatan pegawai, dalam hal ini Bapeijakat. Baperjakat dalam hal ini belum sepenuhnya dipakai dalam setiap proses penentuan penempatan pegawai Ditjen HAM.

---

This research is to analyze whether job analysis is already implemented on replacement staff in Directorate General of Human Rights or not yet and which factor beside job analysis that influence processing replacement staff on promotion or mutation.

This research is qualitative research, which is collecting of data through deep interview with competent respondents. They are directors and head of human resource department of Directorate General of Human Rights. Interview with term of reference that already arranged before that interview do. After interview has done, transcript of interview made, analyze and made some conclusion.

From this research has known that the replacement of staff in Directorate General of Human Rights, mutation or promotion that all this time already happen have not based on job analysis yet. This had been happen because job analysis is not already used on, still in progress. This Directorate had changed structure of organization and also changed the main task and function all of each directorate on Directorate General of Human Rights, and this consequence made that a job analysis has to redesign.

The replacement of staff in Directorate General of Human Rights is not already based on job analysis, it based influence by four factors. The factor that dominant influence the replacement staff in Directorate General of Human Rights is leadership, human resources and structure of organization and the last factor that not influence too much is procedure of replacement, in this case are Baperjakat meeting. Baperjakat meeting is not used completely in process the replacement staff in Directorate General of Human Rights."