Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menempatkan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) sebagai garda terdepan dalam pelayanan kesehatan melalui sistem rujukan berjenjang. Namun, dalam implementasinya, masih ditemukan tingginya angka rujukan dari FKTP ke fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKRTL). Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan karakteristik rujukan peserta JKN pada dua Puskesmas di Jakarta Selatan, yaitu Puskesmas dengan angka rujukan tertinggi (Jagakarsa) dan terendah (Setiabudi) sepanjang tahun 2024. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan angka rujukan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti jumlah dan rate ketersediaan dokter, kecukupan fasilitas penunjang, ketersediaan laboratorium klinik, serta ketersediaan obat-obatan. Meskipun kedua Puskesmas telah memiliki fasilitas penunjang yang sesuai dengan Permenkes No. 43 Tahun 2019, keterbatasan SDM, beban kerja, dan diagnosa medis pasien turut mendorong terjadinya rujukan yang sebenarnya dapat dihindari. Penelitian ini menyarankan perlunya evaluasi berkala terhadap rate dokter dan manajemen fasilitas, serta penguatan tata kelola layanan dan distribusi tenaga kesehatan agar sistem rujukan berjalan lebih efisien dan tepat sasaran.

---

The National Health Insurance (JKN) program places primary healthcare facilities (FKTP) at the forefront of health services through a tiered referral system. However, in its implementation, there is still a high rate of referrals from FKTP to advanced referral health facilities (FKRTL). This study aims to compare the referral characteristics of JKN participants at two Puskesmas in South Jakarta, namely Puskesmas with the highest (Jagakarsa) and lowest (Setiabudi) referral rates throughout 2024. This research was conducted using in-depth interviews, observation, and document review. The results showed that the difference in referral rates was influenced by several factors such as the number and ratio of doctor availability, adequacy of supporting facilities, availability of clinical laboratories, and availability of medicines. Although both Puskesmas have supporting facilities in accordance with Permenkes No. 43 of 2019, limited human resources, workload, and patient medical diagnoses also encourage referrals that can actually be avoided. This study suggests the need for periodic evaluation of doctor ratios and facility management, as well as strengthening service governance and health worker distribution to make the referral system run more efficiently and on target."

"Latar Belakang: Pada tahun 2021, kasus TB di Indonesia diperkirakan sebanyak 969.000 kasus, dengan notifikasi kasus TB pada tahun 2022 mencapai 724.309 kasus (75%). Penemuan kasus TB pada tahun 2022 ini merupakan penemuan kasus tertinggi sejak 1 dekade terakhir. Situasi ini dapat berkontribusi pada peningkatan biaya pelayanan peserta JKN dengan penyakit TB. Tujuan: Mengetahui biaya pelayanan kesehatan peserta JKN dengan penyakit Tuberkulosis (TB) di Wilayah Provinsi DKI Jakarta dalam satu tahun. Metode: Desain studi cross-sectional dengan analisis univariat dan bivariat. Sampel penelitan yaitu peserta JKN dengan penyakit Tuberkulosis (TB) berdasarkan data sampel BPJS Kesehatan Tahun 2023. Hasil: Hasil analisis didapatkan bahwa BPJS Kesehatan menghabiskan anggaran sebesar Rp14.244.980.234 (14 Milyar) untuk membayar klaim 3.492 peserta JKN dengan penyakit Tuberkulosis (TB) di Wilayah Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2022. Faktor-faktor yang berhubungan dengan biaya Tuberkulosis (TB) peserta JKN di Wilayah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 yaitu umur, jenis kelamin, penyakit penyerta (komorbiditas), segmentasi kepesertaan, hak kelas rawat, kunjungan RJTL, kunjungan RITL, lama hari rawat inap dan Wilayah tempat tinggal. Kesimpulan: Penelitian ini menggambarkan besarnya biaya pelayanan peserta JKN dengan penyakit Tuberkulosis (TB) sehingga program deteksi dini sangat penting untuk dilakukan sebagai upaya dalam menghemat biaya.

---

Background: In 2021, TB cases in Indonesia are estimated to be 969,000 cases, with TB case notifications in 2022 reaching 724,309 cases (75%). The discovery of TB cases in 2022 is the highest case discovery since the last decade. This situation can contribute to increasing service costs for JKN participants with TB disease. Objective: To find out the cost of health services for JKN participants with Tuberculosis (TB) in the DKI Jakarta Province Region in one year. Method: Cross-sectional research design with univariate and bivariate analysis. The research sample is JKN participants with Tuberculosis (TB) based on BPJS Health sample data for 2023. Results: The results of the analysis showed that BPJS Health spent a budget of IDR 14,244,980,234 (14 billion) to pay claims for 3.492 JKN participants with Tuberculosis (TB) in the DKI Jakarta Province Region in 2022. Factors related to the cost of Tuberculosis (TB) for JKN participants in the DKI Jakarta Province Region in 2022, namely age, gender, comorbidity, membership segmentation, treatment class rights, RJTL visits, RITL visits , length of stay and region of residence. Conclusion: This research illustrates the high costs of JKN service participants with Tuberculosis (TB), so that an early detection program is very important to carry out as an effort to save costs."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berkaitan dengan kasus rujukan peserta JKN di Puskesmas Tanah Sareal dan Puskesmas Cipaku tahun 2016. Penelitian ini menggunakan metode penelitian gabungan (mixed methods) dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, menggunakan data sekunder dari aplikasi primary care puskesmas dan wawancara mendalam.Hasil penelitian ini menemukan bahwa kasus rujukan dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, jenis kepesertaan, diagnosa, jarak puskesmas ke pusat rujukan, kelengkapan peralatan penunjang pelayanan kesehatan, pemahaman dokter mengenai peran gatekeeper dan kapitasi, pengalaman dokter serta pemahaman pasien peserta JKN tentang prosedur rujukan.Diperlukan adanya ketegasan dokter untuk mengurangi kasus rujukan yang bukan berdasarkan indikasi medis, serta koordinasi antara puskesmas, BPJS Kesehatan dan Dinas Kesehatan dalam menyediakan fasilitas kesehatan yang dibutuhkan di puskesmas.

---

This study aims to determine the factors associated with referral cases of National Health Insurance (JKN) Participants at Tanah Sareal health center and Cipaku health center in 2016. This study uses a mixed methods research with quantitative and qualitative approach, by using secondary data from primary care application of health centers and in-depth interviews.

The results of this study found that referral cases are influenced by patient age, sex, type of membership, diagnosis, distance of health center to referral center, completeness of medical equipment, physician perception about the role of gatekeeper and capitation, physician experience and patient understanding of participants JKN about referral procedures.

The researcher suggests improving the physician decision to reduce referral cases are not based on medical indications, and the coordination between health center, BPJS Kesehatan and the regional health office to provide medical equipment required in health center."

"Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis kasus rujukan peserta jaminan kesehatan nasional di klinik pratama wilayah kerja BPJS Kesehatan KCU Jakarta Pusat tahun 2017 yang memiliki angka rujukan di atas 15 dan di bawah 15 . Penelitian ini dilakukan dengan melihat penyebab kasus rujukan yang dilihat dari sisi dokter, pasien JKN, dan karakteristik klinik. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa kasus rujukan disebabkan oleh pengetahuan pasien tentang prosedur rujukan, diagnosis pasien yang berkunjung ke klinik, pengetahuan dokter terhadap peran gatekeeper, pengalaman dokter terhadap kasus rujukan, ketersediaan dokter, serta ketersediaan fasilitas, sarana, dan prasarana klinik.

---

This qualitative research aims to analyze referral cases of national health insurance participants'at two primary health clinics of BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama Jakarta Pusat in 2017 which has referral ratio above 15 and under 15. This research done by looking at the cause of referral seen from the physician's side, national health insurance participants', and characteristic of primary health clinic. From this study, found that the referral cases were caused by patients'understanding about referral procedures, diagnosis of patients'visiting the primary health care, physicians'understanding about the role of gatekeeper, physicians' experience of the referral cases, availability of physicians, and avaibility of facilities and infrastructure at primary health clinic."

"1 Januari 2014 Pemerintah mulai menerapkan program JKN bagi seluruh rakyat. Skripsi ini bertujuan mengetahui proporsi peserta, kunjungan, pengguna, Contact Rate dan Visite Rate peserta JKN berdasarkan jenis kelamin, umur, dan jenis peserta, serta hubungan antara variabel jenis kelamin, umur, dan jenis peserta dengan variabel utilisasi rawat jalan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain cross sectional, mengolah data sekunder register kunjungan pasien JKN dan peserta JKN. Hasil penelitian yang diperoleh, peserta JKN di Puskesmas Cipageran pada April 2014 adalah 12.728 orang, peserta yang memanfaatkan pelayanan rawat jalan (5,7%), Contact Rate berdasarkan jenis kelamin, perempuan lebih besar (6,9%) daripada laki-laki (4,6%), berdasarkan kelompok umur tertinggi kelompok umur ≥ 60 tahun (12,2%), berdasarkan jenis peserta JKN, BPBI lebih besar (6,5%) daripada PBI (5,4%). Visite Rate berdasarkan jenis kelamin, perempuan lebih besar (10,4%) daripada laki-laki (4,4%), berdasarkan kelompok umur tertinggi kelompok umur ≥ 60 tahun (15,0%), berdasarkan jenis peserta JKN, PBI lebih besar (7,8%) daripada BPBI (7,0%). Hasil uji hubungan variabel jenis kelamin, umur dan jenis peserta JKN dengan utilisasi rawat jalan, diperoleh nilai p untuk setiap variabel bebas ≤ α (0,05). Dengan demikian hasil bermakna, artinya ada hubungan antara jenis kelamin, umur dan jenis peserta JKN dengan utilisasi pelayanan rawat jalan.

---

1 January 2014 the Government began to implement National Health Insurance program for all people. The thesis aims to find out the proportion of participants, visit, Contact Rate, users, and Visite Rate based on gender, age, and type of participants NHI, and the relationship between the variables of gender, age, and type of participants with outpatient utilization variable. Research using quantitative approach design with cross sectional, secondary data processing register visit NHI patients and participants NHI. The results are obtained, participants NHI in April 2014 is 12.728 people, utilization rate (5.7%). Contact Rate by sex, more women (6.9%) than men (4.6%), based on the highest age group ≥ 60 years age group (12.2%), based on the type of participant , more BPBI (6.5%) than the PBI (5.4%). Visite Rate based on gender, women's greater (10.4%) than men (4.4%), based on the highest age group ≥ 60 years age group (15.0%), based on the type of participant, PBI greater (7.8%) than BPBI (7.0%). Test results variable relationship sex, age and type of participants with outpatient utilization, p values obtained for each independent variable is ≤ α (0.05). Thus significant results, the meaning there is a relationship between gender, age and type of participants NHI with outpatient care utilization."

"Pemerintah Indonesia bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pelayanan kesehatan dalam program JKN diberikan secara berjenjang, efektif dan efisien dengan menerapkan sistem kendali mutu dan kendali biaya. Peserta JKN diberi identitas tunggal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan dalam pelaksanaannya dilakukan dengan sistem rujukan berjenjang. Tingginya rujukan dapat menyebabkan penumpukan pasien di rumah sakit sehingga menyebabkan lamanya waktu tunggu. Guna dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan dilakukan dengan optimalisasi Program Rujukan Balik (PRB) pasien kronis ke fasilitas layanan primer.Belum optimalnya implementasi PRB di RSUD Sanjiwani maka penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor penentu yang berhubungan dengan optimalisasi implementasi PRB di RSUD Sanjiwani, yaitu faktor-faktor penentu yang bersumber dari pasien, penyedia layanan serta penyedia pembiayaan dan kebijakan. Penelitian ini menggunakan rancangan deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan metode analisa yang digunakan yakni konten analisis berdasarkan triangulasi metode, triangulasi sumber data dan triangulasi teori. Data diperoleh dengan mewawancarai pasien, sumber dari RSUD, dokter Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan serta apotek jejaring BPJS.Hasil penelitian ini bahwa pemahaman dokter spesialis/sub spesialis tentang PRB belum maksimal, belum ada komunikasi antara RSUD dengan FKTP dan apotik jejaring BPJS, sosialisasi dari BPJS belum melibatkan semua petugas, serta masih kurangnya pengetahuan pasien tentang PRB.

---

The Indonesian Government has responsible for implementation of community health insurance through National Health Insurance (NHI). Health service in NHI program is given stages, effectively and efficiently with carry quality and cost control. Insurance participants are given a single identity by The Social Security Agency (BPJS) of Health and followed stages referral system. The ineffective implementation of stages referral system resulting in the highest refferal which can be seen in accumulation of the patients in the hospital. Accumulation of patients can lead to increased waiting time and reduced of time for consultation which decrease quality of heath services. Referral Back Program (RBP) to Primary Health Services in is needed to control this accumulation of patients and make healt services become better. RBP must be done to patient with chronic dissease if the patient already stabilized.

The aims to know identification of determinants factor optimizing the implementation of RBP in Sanjiwani Hospital. This study is used a qualitative approach with the method of analysis used content analysis based on triangulation method, triangulation of data sources, and triangulation theory. Data is got by interviewing people who associated with RBP which are specialist who threat in poly. Directur of Sanjiwani Hospital, Primary care Services, BPJS, Pharmacist, Head of Health Departement in Gianyar and patients whit cronic desiases.

The result from interviewing patient knowledge about RBP is low understanding of RBP by medical praktitioner does not been maximal, no communication between Sanjiwani Hospital with Primary Health Services and pharmacy network BPJS. The Conclusion In Sanjiwani Hospital, RBP implementation is not optimal From National Health Insurance's role all patient with chronic disease in stable condition must did referral back to primary health care service. The recommendation is given to optimize the implementation of the RBP in Sanjiwani Hospital."

"ABSTRAKMulai Januari 2014, Indonesia telah menerapkan sistem Jaminan Kesehatan Nasional JKN . JKN diselenggarakan oleh Badan Penyelenggaraann Jaminan Kesehatan Nasional JKN . Dimulainya sistem jaminan kesehatan menyebabkan banyaknya antrian yang terjadi di kantor Cabang BPJS Kesehatan 2500 pengunjung perhari pada 2015 sehingga melatarbelakangi BPJS Kesehatan meluncurkan program inovasi yaitu aplikasi Mobile JKN pada November 2017. Saat ini peserta BPJS Kesehatan baru mencapai 1 yang menggunakan aplikasi Mobile JKN dan juga masih banyaknya pengembangan fitur yang ada dalam aplikasi Mobile JKN. Hal tersebut yang melatarbelakangi penelili untuk mengetahui gambaran implementasi penggunaan aplikasi Mobile JKN di fasilitas kesehatan tingkat pertama provider BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Selatan. Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu wawancara mendalam dan observasi. Hasil dari penelitian ini adalah pengguna aplikasi Mobile JKN menyatakan bahwa penggunaan aplikasi Mobile JKN sangat bermanfaat dan memudahkan peserta BPJS Kesehatan dalam mengakses informasi dan pelayanan BPJS Kesehatan dan masih banyak masukan saran untuk pegembangan aplikasi Mobile JKN, namun aplikasi Mobile JKN telah memberikan manfaat bagi peserta dan juga petugas BPJS Kesehatan.

---

ABSTRACTStarting in January 2014, Indonesia has implemented a National Health Insurance JKN system. JKN is organized by the National Health Insurance Agency JKN . Starting of the health insurance system caused a lot of queues in the BPJS Kesehatan office 2500 visitors in a day in 2015 so that the background of BPJS Kesehatan launched the innovation program, there is the JKN Mobile application in November 2017. Currently BPJS Kesehatan participants reach 1 who use the Mobile JKN application and also there are still many feature developments in the JKN Mobile application. This background of the researcher to find out overview of implementation of the Mobile JKN application usage in the primary healthcare provider of BPJS Kesehatan South Jakarta. This research method is qualitative research. The method used in data collection is in depth interviews and observation. The results of this study are JKN Mobile application users stated that the use of the JKN Mobile application is very useful and makes it easier for BPJS Health participants to access BPJS Health information and services and there are still many suggestions for developing the JKN Mobile application, but the JKN Mobile application has provided benefits to participants and also BPJS Kesehatan officers."

"ABSTRAKSejak implementasinya pada tahun 2014, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah mendorong peningkatan utilisasi pelayanan kesehatan baik di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) maupun di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL). Tingginya utilisasi ini berdampak terhadap tingginya biaya pelayanan kesehatan yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan sebagai pelaksana JKN. Di sisi lain, sasaran utama program JKN yaitu peserta PBI masih dianggap belum optimal dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan, berbeda dengan peserta PBPU yang dianggap overutilisasi. Dengan metode analisa cross section, penelitian ini melihat bagaimana karakteristik utilisasi pelayanan kesehatan dari peserta JKN pada kelompok pesertaPenerima Bantuan Iuran (PBI) dan kelompok peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) di FKRTL khususnya rumah sakit. Teknik Principal Component Analysis (PCA) dipilih untuk mereduksi variabel-variabel durasi perawatan, biaya rumah sakit dan tingkat keparahan menjadi variabel baru berbentuk indeks utilisasi rumah sakit. Kemudianmenggunakan model estimasi Ordinary Least Square (OLS) untuk menganalisa tingkat utilisasi rumah sakit. Kami menemukan bahwa terdapat dua jenis utilisasi rumah sakit dengan hasil yang berbeda, pada utilisasi frekuensi, PBPU memiliki tingkat utilisasi lebih banyak dari PBI, namun pada utilisasi status kesehatan saat berobat, peserta PBI lebih buruk dibandingkan dengan peserta PBPU dengan signifikansi pada tingkat 1%. Temuan ini menunjukkan bahwa ketika peserta PBI berobat di rumah sakit akan memiliki kecenderungan dirawat lebih lama, dengan biaya lebih besar dan dengan status kesehatan yang lebih parah jika dibandingkan dengan peserta PBPU. Hasil penelitian ini jugamenunjukkan bahwa kelompok peserta PBI dengan frekuensi berobat yang lebih sedikit dibandingkan PBPU memiliki status kesehatan yang lebih buruk.

---

ABSTRACTSince its implementation in 2014, the National Health Insurance (JKN) program has encouraged increased utilization of health services both at the First Level Health Facility (FKTP) and at the Advanced Referral Health Facility (FKRTL). This high utilization has an impact on the high cost of health services borne by the Health BPJS as JKN`s Operator. On the other hand, the main target of the JKN program is that PBI are still considered to be not optimal in the utilization of health services, in contrast to PBPU who are considered to be overutilized. With the crosssection analysis method, this study looks at how the characteristics of health service utilization of JKN participants in the contribution group of Contribution Beneficiaries (PBI) and the group of Non-RecipientWorkers (PBPU) in FKRTL especially hospitals. Principal Component Analysis (PCA) technique was chosen to reduce variables of the duration of treatment, hospital costs and severity to new variable in the form of hospital utilization index. Then we use the Ordinary Least Square (OLS) estimation model to analyze the level of hospital utilization. We foundthat there are two types of hospital utilization with different results, in frequency utilization, PBPU has more utilization rates than PBI, but in health status utilization during treatment, PBI are worse than PBPU with significance at 1% level. These findings indicate that when PBI participants seek treatment at a hospital will have a tendency to be treated longer, at a higher cost and with a more severe health status when compared to PBPU participants. The results of this study also showed that the PBI participant group with less frequency of treatment compared to PBPU had worse health status."

"Pasca diimplementasikannya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), peningkatan pemanfaatan pelayanan kesehatan terjadi pada setiap jenis kepesertaan. Meskipun mengalami tren peningkatan, sasaran utama program JKN yaitu peserta PBI masih dianggap belum optimal dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan, berbeda dengan jenis kepesertaan PBPU, PPU, dan Bukan Pekerja yang memiliki tingkat pemanfaatan pelayanan kesehatan yang optimal. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh pendapatan terhadap pemanfaatan pelayanan kesehatan berdasarkan jenis kepesertaan JKN. Menggunakan data sekunder dari data Klaim Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan tahun 2015 - 2018 dengan pendekatan metode analisa deskriptif dan estimasi persamaan regresi ordinary least square dan probit ordinal, diperoleh bahwa pendapatan yang diproyeksikan melalui jenis kepesertaan memiliki pengaruh terhadap tingkat pemanfaatan pelayanan kesehatan di antara peserta jaminan kesehatan nasional. Peserta PBI yang berasal dari kelompok pendapatan rendah memiliki periode perawatan kesehatan yang lebih lama, biaya pengeluaran kesehatan yang tinggi, dan tingkat keparahan penyakit yang lebih berat saat melakukan perawatan kesehatan dibandingkan dengan peserta yang berasal dari kelompok pendapatan menengah atas. Hasil penelitian ini menjelaskan kunjungan pemanfaatan pelayanan kesehatan peserta PBI yang rendah diakibatkan perilaku untuk mengobati sendiri dan pengetahuan yang rendah akan jaminan kesehatan nasional.

---

After the implementation of the National Health Insurance (JKN) program, an increase in the utilization of health services occurred in each type of participation. Although experiencing an increasing trend, the main target of the JKN program, namely PBI participants, is still considered not optimal in the utilization of health services, in contrast to the types of PPU, PBPU, and Non-Workers participation which have an optimal level of utilization of health services. This study aims to see how income affects the utilization of health services based on the type of JKN membership. Using secondary data from BPJS Health Health Service Claims data in 2015 - 2018 with a descriptive analysis method approach and estimation of regression equations ordinary least squares and ordinal probit, it was found that the projected income through the type of participation has an influences on the level of utilization of health services among national health insurance participants. PBI participants from low-income groups had longer periods of health care, higher health expenditures, and more severe disease severity during health care than participants from upper-middle-income groups. The results of this study explain the low utilization of PBI participants of health service visits due to self-medicating behavior and low knowledge of national health insurance."

"Pengintegrasian Jamkesda dan Askes kedalam JKN telah menimbulkan berbagai perubahan di tingkat pemegang kebijakan maupun provider pelaksana pelayanan kesehatan. Peningkatkan jumlah kunjungan pasien di Puskesmas memberi dampak layanan menjadi kurang optimal. Untuk mengetahui kepuasan pasien JKN di Poli Lansia digunakan metode kualitatif dengan teori 8 dimensi Quality Assurance QA Lori DiPrete Brown. Hasil menunjukkan dari 8 dimensi QA; 4 dimensi QA pasien sudah cukup puas, perlu evaluasi perbaikan layanan dengan penambahan SDM, pengaturan antrian, ruang tunggu, kebersihan, pelayanan yang ramah, kenyamanan, pemeriksaan dengan privasi sehingga martabat pasien lansia sebagai manusia tetap terjaga, sehingga tercapai harapan pasien akan layanan yang memuaskan.

---

The integration of local health insurance into JKN has led to various changes. There has been an increase number of patient visit, giving impact of service less optimum. This study using qualitative method with Brown s theory on 8 dimensions of Quality Assurance. The results showed 4 of 8 dimensions overall patients were quite satisfied. It is necessary to evaluate and improve services with addition of human resources, queuing arrangements, cleanliness, adequate waiting room, friendly service, privacy in examination, so the dignity of elderly patient as a human being is maintained, finally the patient's expectation of satisfactory service can be achieved."