Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penggunaan teknik analisis diagram fishbone digunakan untuk menganalisis akar penyebab permasalahan dari suatu permasalahan pada proses, sedangkan diagram pareto digunakan sebagai alat bantu untuk menentukan faktor-faktor yang paling dominan dalam permasalahan yang ditemukan. Penelitian ini dilakukan pada PT XYZ yang bergerak di bidang industri panas bumi. Metode yang digunakan dalam penelitian proses procurement ini adalah diagram fishbone dan diagram pareto. Tujuan penelitian ini menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya inefisiensi pada proses procurement dan memilih strategi peningkatan apa yang dapat diajukan untuk proses pengadaan dalam meningkatkan kinerja pengadaan. Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan melakukan wawancara kepada 10 karyawan PT XYZ. Terdapat dua proses procurement yang menjadi objek penelitian ini, yakni perencanaan pengadaan dan pelaksanaan pengadaan. Dari hasil analisis menunjukan bahwa faktor-faktor penyebab ketidakefisienan proses procurement disebabkan oleh kurangnya pemahaman pengguna, proses persetujuan redundan, dokumen yang kurang optimal, dan sistem yang manual. Setelah dilakukan analisis, peneliti mengusulkan strategi perbaikan untuk meningkatkan kinerja pengadaan.

---

The use of the fishbone diagram analysis technique aims to identify and analyze the root causes of problems within a process, while the pareto diagram serves as a supporting tool to determine the most dominant factors contributing to the identified issues. This research was conducted at PT XYZ, a company operating in the geothermal energy industry. The methods used in this procurement process study are fishbone diagram and pareto diagram. The objective of this research is to analyze the factors causing inefficiencies in the procurement process and to propose improvement strategies to enhance procurement performance. The researcher employed a descriptive quantitative approach by conducting interviews with 10 employees of PT XYZ. This study focuses on two stages of the procurement process: procurement planning and procurement execution. The results of the analysis indicate that the inefficiencies in the procurement process are primarily caused by a lack of user understanding, redundant approval processes, suboptimal documentation, and manual systems. Based on these findings, the researcher proposes a series of improvement strategies to enhance the effectiveness of the procurement process."

"ABSTRAKTujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis masalah ketidaksesuaian material PT. Arkon Prima Indonesia ketidaksesuaian sertifikasi dan fabrikasi guna mencari perbaikan kualitas mutu material. Metode penelitian ini termasuk kedalam metode penelitian deskriptif dan Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor-faktor penyebab ketidaksesuaian material dengan kontrak disebakan oleh 1 Kesalahan drafter dalam menganalisa gambar dengan faktor penyebab terbesar perubahan desain secara tiba-tiba dengan presentase sebesar 50, 2 Kesalahan pekerja dalam membuat purchase order material dengan faktor penyebab terbesar kecurangan karyawan divisi purchasing dengan presentase sebesar 45 , 3 Penunjukan supplier matrial secara sepihak oleh klien, 4 Keuangan yang terbatas yang dimiliki dalam membeli material 5 Kesalahan pekerja dalam kegiatan fabrikasi dengan faktor penyebab terbesar kurangnya mandor yang mengawasi dengan presentase sebesar 40, 6 Kondisi mesin yang tidak stabil dalam kegiatan fabrikasi dengan faktor terbesar penggunaan mesin secara tidak wajar dengan presentase sebesar 42 , 7 Metode kerja yang bersifat borongan.

---

ABSTRACTThe purpose of this study was to analyze the issues of material incompatibility in PT Arkon Prima Indonesia non conformance certification and fabrication to improve material quality. This study method is descriptive research method, because this method explains fact finding with correct interpretation. The method used in this study is quantitative method with case study. The result of this study showed that factors that cause incompatibility material according to contract are 1 drafter error in analyzing drawing with the largest causative factor is drawing design change abruptly, with percentage of 50 , 2 error in making purchase order material with the largest causative factor is employee fraud in purchasing department, with percentage of 45 , 3 unilaterally designation of material supplier by client, 4 limited fund to buy material, 5 workers error in fabrication activity with the largest causative factor is shortage of supervisor number to supervise fabrication activity, with percentage of 40 , 6 unstable machine condition in fabrication activity with the largest causative factor is excessive use of the machine with percentage of 42 , 7 lump sum contract method. Key word Fishbone Analysis, Pareto Charts, Construction, Damaged Products, Materials, Total Quality Management"

"Dalam mencapai tujuan proyek yang efektif, efisien, serta aman diperlukan perencanaan metode konstruksi yang matang. Metode konstruksi pada proyek bisa berbeda-beda tergantung deskripsi dan desain dari proyek tersebut. Perencanaan metode konstruksi pada umumnya tidak sebentar, melibatkan banyak pihak, serta perlu pertimbangan dari segi biaya, sumber daya, dan safety. Salah satu proses berkelanjutan dan berpengaruh dalam pendefinisian metode konstruksi adalah penentuan sumberdaya, alat, tahapan kerja, serta penyesuaian teknis alat berat. Ditambah perlunya karakteristik perencanaan konstruksi untuk gedung pintar pada masa ini. Machine-learning yang dikombinasikan dengan sistem blockchain merupakan salah satu instrumen yang dapat mengakomodir proses dalam metode konstruksi terutama dalam pendefinisian schedule alat dan sumberdaya, serta tahapan konstruksi. Mulai dari perencanaan sampai integrasi-evaluasi dengan basis historical data. Digunakannya instrumen tersebut dalam penelitian hasilnya mampumendefinisikan proses perencanaan konstruksi yang sangat cepat dengan menggunakan data spesifikasi dan biaya bangunan, sehingga dapat meningkatkanproduktiftas proses perencanaan konstruksi, serta dibandingkan metode perencanaan manual dapat memberikan hasil yang lebih efisien dari segipenjadwalan sumberdaya dan alat, serta biayanya.

---

In achieving project objectives that are effective, efficient, and safe, careful planning of construction methods is required. Construction methods on projects may vary depending on the description and design of the project. Construction method planning is generally not short, involves many parties, and requires consideration in terms of costs, resources, and safety. One of the continuous and influential processes in defining construction methods is the determination of resources, tools, work stages, and technical adjustments of heavy equipment. Plus the need for construction planning characteristics for smart buildings at this time. Machine-learning combined with a blockchain system is one instrument that can

accommodate the process of construction methods, especially in defining tool and resource schedules, as well as construction stages. Starting from planning to integration-evaluation with the historical database. The use of these instruments in research results in being able to define fast construction planning process using building specifications data and budget, to increase the productivity of the construction planning process, and compared to manual planning methods can provide more efficient results in terms of scheduling resources and tools, as well as costs."

"Pengadaan barang dan jasa sering kali berurusan dengan anggaran yang besar sehingga membuatnya rentan terhadap korupsi. Menurut data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kasus korupsi terkait dengan pengadaan barang/jasa pemerintah adalah sebesar 21 persen dari total kasus yang ditangani KPK. Sebagai upaya untuk mengurangi angka korupsi, Pemerintah Indonesia meluncurkan e-Procurement sejak 2008. Penelitian ini menguji dampak penerapan e-Procurement dalam mengurangi korupsi pengadaan barang/jasa. Dengan menggunakan pendekatan regresi negative binomial, yang akan menganalisis data kasus korupsi pengadaan inkracht KPK dalam kurun waktu 2015-2022, dan membawa dimensi baru dengan menambahkan unsur kelembagaan dan kaitannya dalam mengurangi korupsi pengadaan. Hasilnya, penerapan e-Procurement secara signifikan berkorelasi dengan penurunan kasus korupsi pengadaan barang jasa. Kemudian, tingkat reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja instansi yang tercermin dari Nilai RB dan Nilai SAKIP juga memiliki hubungan yang signifikan dalam mengurangi korupsi pengadaan barang dan jasa di Indonesia. Temuan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah bahwa kombinasi penerapan e-Procurement dan pengelolaan kelembagaan yang baik dapat menjadi faktor yang menentukan untuk mengurangi tingkat korupsi pengadaan barang dan jasa di Indonesia

---

Public procurement often deals with huge budgets, thus making it vulnerable to corruption. According to data from the Corruption Eradication Commission (KPK), public procurement related corruption has proportion up to 21 percent from total corruption cases handled by KPK. To reduce the number of public procurement corruption, Indonesian government launched e-Procurement since 2008. This study examines the impact of e-Procurement implementation to reduce public procurement corruption. By using Negative Binomial Regression approach, this study analyzes data KPK related to public procurement corruption cases inkracht in 2015-2022, and try to bring new dimension by adding institutional aspect and its effect to reduce public procurement corruption. As a result, the implementation of e-Procurement is significantly correlated with a decrease in number of procurement corruption cases. Furthermore, the level of bureaucratic reform and performance accountability of institution as reflected by the RB Score and SAKIP Score also have a significant correlated to reduce the number public procurement corruption in Indonesia. This findings are expected to be an input for the government that the combination of e-Procurement implementation and well managed institution can be a decisive factor to reduce the level of public procurement corruption in Indonesia."

"Filling a gap in project management literature, Managing Public Sector Projects: A Strategic Framework for Success in an Era of Downsized Government supplies managers and administrators—at all levels of government—with expert guidance on all aspects of public sector project management. From properly allocating risks in drafting contracts to dealing with downsized staffs and privatized services, this book clearly explains the technical concepts and the political issues involved. In line with the principles of Total Quality Management (TQM) and the PMBOK® Guide. David S. Kassel establishes a framework those in the public sector can follow to ensure the success of their public projects and programs. He supplies more than 30 real-life examples to illustrate the concepts behind the framework—including reconstruction projects in Iraq, the Big Dig project in Boston, local sewer system and library construction projects, and software technology."

"ABSTRAKPengadaan barang/jasa publik sebagai salah satu bentuk pelayanan publikseharusnya dilaksanakan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat. Tetapiternyata sering tidak berjalan efisien dan efektif akibat perilaku sejumlah orangyang lebih mengedepankan kepentingan pribadi, padahal pengadaan barang/jasapublik menghabiskan anggaran yang sangat besar. Komisi PemberantasanKorupsi (KPK) dalam Laporan Tahunan 2010 menyebutkan bahwa kasus tindakpidana korupsi dalam pengadaan barang/jasa menempati peringkat keduaterbanyak setelah penyuapan. Dalam rangka untuk memperbaiki kinerjapengadaan barang/jasa pemerintah, yang merupakan salah satu upaya reformasibirokrasi, perlu dilakukan penelitian mengenai kinerja pengadaan barang/jasapemerintah. Penelitian ini menganalisis kinerja pengadaan barang/jasapemerintah dengan membandingkan konsep pengadaan yang ideal sesuai denganprinsip-prinsip pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor54 Tahun 2010 dengan penerapannya, sehingga dapat direkomendasikankebijakan apa saja yang harus dilakukan untuk menghasilkan pengadaanbarang/jasa pemerintah yang lebih kredibel dan berintegritas. Hasil penelitianmenunjukan meskipun dapat menghasilkan efisiensi tetapi masih ditemukan halhalyang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan dan kinerja pengadaanharus ditingkatkan.

---

ABSTRACTPublic procurement as one provision mechanism of public goods and servicesshould be done for the sake of the society welfare. However, it does not always bedone as we hoped due to the personal interests of some persons, whereas publicprocurement has a tremendous value. The Corruption Eradication Commission in2010 Annual Report stated that corruption in public procurement was at thesecond worst after bribery. In order to reform public procurement, which is inaccordance with bureaucratic reform, it is necessary to study public procurementperformance. This research analyzes public procurement performance bycomparing the concept of the seven public procurement principles as stated inPresidential Regulation No. 54 of 2010 with its implementation, so that it can berecommended some policies in order to yield more credible procurements. Theresult of this research states that even it could generate cost efficiencies but theimplementation of public procurement was not absolutely in accordance with theprinciples of public procurement and its performance still needs to be improved."

"Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termaksud pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Pada pengadaan sediaan farmasi penting untuk mengetahui stok sediaan tersebut sebelum pengadaan dilakukan untuk meminimalkan kerugian-kerugian seperti kelebihan stok maupun kekurangan stok, oleh karenanya setiap distribusi farmasi perlu adanya sistem pengendalian sediaan khususnya pada sediaan farmasi kategori Pareto A yang sering kali terjadi kekosongan karena pergerakan barang cepat (fast moving stock) dengan jumlah anggaran mencapai 70-80% dari total dana sehingga kekosongan barang akan berpengaruh pada penurunan profit sebuah distribusi. Pengendalian sediaan farmasi memiliki beberapa metode salah satunya metode ABC (Always, Better, Control) yang paling sering digunakan dalam distribusi farmasi. Tujuan dari analisis pengendalian sediaan farmasi pareto A dalam penelitian ini yaitu memperoleh data kategorisasi pareto A beserta jumlah item dan total anggaran serta membandingkan kategorisasi tersebut dengan panduan pengadaan periode sebelumnya. Metode pengambilan data menggunakan metode cross sectinal retrospektif dengan beberapa langkah-langkah analisis. Data analisis pada penelitian ini menunjukkan kategori pareto A memiliki total 260 dari 754 item atau sekitar 35% dengan total anggaran mencapai 79%.

---

Pharmaceutical work is manufacture referred to quality control pharmaceutical inventory, security, procurement, storage and distribution or drug distribution, drug management, drug prescription services, drug information services, drug development, medicinal ingredients, and traditional medicines. In the procurement of pharmaceutical inventory is important to know the inventory before procurement is carried out to minimize losses such as overstock or understock, therefore each distribution in the pharmaceutical industry, it is necessary to have an inventory control system, especially for Pareto A pharmaceutical inventory category, where vacancies often occur due to fast-moving stock with a total budget of up to 70-80% of the total funds so that the vacancy will affect the decrease in distribution profits. Control of pharmaceutical inventory has several methods, one of which is the ABC (Always, Better, Control) method most frequently used in pharmaceutical distribution. The purpose of the Pareto A pharmaceutical inventory control analysis in this study was to obtain Pareto A categorization data along with the number of items and the total budget and to compare this categorization with the procurement guidelines for the previous period. Methods of data collection using the retrospective cross-sectional analysis method with several steps. Data analysis in this study shows that the Pareto A category has a total of 260 out of 754 items or about 35% with a total budget of 79%."

"Penelitian ini membahas mengenai analisis pengadaan Pegawai Negeri Sipil fungsional Olahragawan dan Pelatih berprestasi pada Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia sebelum kebijakan moratorium. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan positivis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pengadaan Pegawai Negeri Sipil fungsional Olahragawan dan Pelatih berprestasi, untuk mengetahui prosedur yang dilakukan pelamar Pegawai Negeri Sipil fungsional Olahragawan dan Pelatih berprestasi, dan untuk menganalisis strategi mengatasi masalah dalam pengadaan Pegawai Negeri Sipil fungsional Olahragawan dan Pelatih berprestasi. Hasil penelitian menyebutkan bahwa permasalahan berawal belum adanya perencanaan yang matang tentang pengadaan Pegawai Negeri Sipil fngsional Olahragawan dan Pelatih berprestasi, pengadaan Pegawai Negeri Sipil fungsional Olahragawan dan Pelatih berprestasi belum didahului serangkaian analisis jabatan dan analisis beban kerja serta beberapa permasalahan yang dihadapi adalah seperti masalah rekrutmen, seleksi, pengangkatan dan pengembangan. Penelitian ini dilakukan sebelum pemerintah melakukan kebijakan moratorium.

---

This research discusses about the procurement analysis of the civil servant Athlete functional and the Coach in the Ministry Youth and Sport of the Republic Indonesia before the moratorium policy. This research uses a qualitative method with the positive approach. This research purpose is to know about the process of procurement of civil servant Athlete functional and the Coach, to know the procedur that is run by the applicant and to analysis the strategy how to overcome the problem in the procurement of Athlete functional civil servant and the Coach.

The result of this research said that the problem begin with the plan without proper calculation about the procurement of the Athlete functional civil servant and the Coach, this procurement is not preceded by the job analysis and analysis burden of work and some problems that is being faced for example: the recruitment problem, selection, promotion and development. This research is conducted before the government decided to do the moratorium policy."

"Puskesmas sebagai unit yang bertanggungjawab terhadap kesehatan masyarakat perlu memberikan pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat. Untuk memberikan pelayanan yang maksimal salah satunya adalah menjaga ketersediaan farmasi yang ada di Puskesmas. Analisis ABC adalah suatu analisis yang dapat digunakan dalam menganalisis pola konsumsi perbekalan farmasi, sedangkan analisis VEN (vital, essential, dan non-essential) adalah suatu sistem untuk menentukan seleksi, pengadaan, dan penggunaan perbekalan farmasi. Berdasarkan hasil analisis ABC terhadap obat yang terdapat di Puskesmas Pasar Rebo, hasil yang dapat diketahui adalah kelompok pareto A memiliki jumlah investasi sebesar Rp. 503.625.772,- atau 69,96% dari total investasi dengan jumlah produk 21 item obat atau 14,19% dari total item obat. Kelompok pareto B memiliki jumlah investasi sebesar Rp. 146.844.183,- atau 20,40% dari total investasi dengan jumlah produk 30 item obat atau 20,27% dari total item obat. Kelompok pareto C memiliki jumlah investasi sebesar Rp. 69.398.334,- atau 9,64% dari total investasi dengan jumlah produk 97 item obat atau 65,54% dari total item obat. Pemilihan obat ke dalam kelompok vital, esensial dan non esensial mengacu pada DOEN, Formularium Nasional, dan Formularium Puskesmas, dilihat berdasarkan pertimbangan akan kebutuhan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat dengan penyediaan obat-obat yang dibutuhkan untuk pasien dengan menimbang resiko yang mungkin terjadi apabila sampai terjadi kekosongan stok obat. Jumlah obat yang termasuk kategori gabungan AV sebanyak 0 jenis obat, AE sebanyak 16 jenis obat, AE sebanyak 5 jenis obat, total seluruhnya sebanyak 21 jenis obat. Gabungan BV sebanyak 3 jenis obat, BE sebanyak 21 jenis obat, BN sebanyak 6 jenis obat, total seluruhnya sebanyak 30 jenis obat. Gabungan CV sebanyak 24 jenis obat, CE sebanyak 68 jenis obat, dan CN sebanyak 5 jenis obat, total seluruhnya sebanyak 97 jenis obat.

---

As a unit responsible for public health, the public health center needs to provide maximum service to the community. To provide maximum service, one of which is to maintain the availability of pharmacy in the Public health center. ABC analysis is an analysis that can be used in analyzing consumption patterns of pharmaceutical supplies. In contrast, VEN analysis (vital, essential, and non-essential) is a system for determining the selection, procurement, and use of pharmaceutical supplies. Based on the results of the ABC analysis of the drugs available at the Pasar Rebo Health Center, the results that can be seen are that the pareto group A has an investment of Rp. 503,625,772, - or 69.96% of the total investment, with a total of 21 drug items or 14.19% of the total drug items. Pareto group B has an investment of Rp. 146,844,183, - or 20.40% of the total investment, with a total of 30 drug items or 20.27% of the total drug items. Pareto group C has a total investment of Rp. 69,398,334, - or 9.64% of the total investment, with a total of 97 drug items or 65.54% of the total drug items. The selection of drugs into vital, essential, and non-essential groups refers to NLEM, the National Formulary, and the Puskesmas Formulary, seen based on consideration of the need for health services for the community by providing the medicines needed for patients by considering the risks that might occur if a vacancy occurs drug stock. The number of drugs included in the combined AV category was 0 types of drugs, 16 types of AE, 5 types of AE, and a total of 21 types of drugs. A combination of 3 types of BV, BE 21 types of drugs, BN of 6 types of drugs, a total of 30 types of drugs. A combined CV of 24 types of drugs, CE of 68 types of drugs, and CN of 5 types of drugs, a total of 97 types of drugs."