Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perubahan iklim merupakan ancaman global yang berdampak serius pada kesehatan masyarakat, dan Jakarta adalah salah satu wilayah paling rentan terhadap risikonya. Sebagai garda terdepan dalam sistem kesehatan, puskesmas memegang peran krusial dalam merespons krisis kesehatan akibat iklim. Ketahanan puskesmas sangat bergantung pada tenaga kesehatan dan keandalan sistem energinya. Namun, sejauh mana puskesmas telah siap dalam menghadapi tantangan perubahan iklim masih belum diketahui, mengingat data mengenai resiliensi iklim puskesmas masih terbatas. Studi deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk mengetahui ketahanan iklim pada puskesmas di Jakarta tahun 2025, dengan fokus pada aspek tenaga kesehatan (meliputi pengetahuan dan kapasitas, SDM, manajemen risiko) dan aspek energi (meliputi efisiensi, energi cadangan, energi terbarukan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar tenaga kesehatan telah memahami bahaya perubahan iklim dan dampaknya terhadap sektor kesehatan secara umum (>70%), pelatihan teknis dan kesiapsiagaan masih rendah (<45%). Sebanyak 62,5% puskesmas telah memiliki tim bencana, tetapi hanya 46,6% yang telah mengidentifikasi kebutuhan tenaga saat krisis, dan 62,5% belum memiliki sistem rekrutmen cepat. Sistem peringatan dini baru tersedia di 42% puskesmas, dan hanya 34% memiliki alokasi anggaran untuk risiko bencana terkait iklim. Terkait efisiensi energi, 78% puskesmas telah menerapkan langkah hemat energi. Hampir seluruhnya (93%) memiliki energi cadangan, dengan 98% melaporkan pemeliharaan rutin. Penerapan energi terbarukan masih terbatas, dengan hanya 19 dari 88 puskesmas (21,6%) yang telah memiliki panel surya. Dari jumlah tersebut, sebagian besar (79%) melaporkan keandalan sistem saat bencana, dan seluruhnya melakukan pemeliharaan berkala. Namun, dari puskesmas yang belum memiliki energi terbarukan, hanya 27% yang memiliki rencana implementasi ke depan. Temuan ini menyoroti perlunya penguatan kapasitas SDM, sistem tanggap darurat, dan integrasi kebijakan energi berkelanjutan di tingkat puskesmas.

---

Climate change is a global threat with serious impacts on public health, and Jakarta is one of the most vulnerable areas to its risks. As the frontline of the health system, puskesmas play a crucial role in responding to climate-related health crises. The resilience of puskesmas heavily depends on healthcare personnel and the reliability of their energy systems. However, the extent to which puskesmas are prepared to face climate change challenges remains unclear, given the limited data on their climate resilience. This qualitative descriptive study aims to assess the level of climate resilience in puskesmas across Jakarta in 2025, focusing on the health workforce (including knowledge and capacity, human resources, and risk management) and energy aspects (including efficiency, backup energy, and renewable energy). The findings show that although most health workers have an understanding of climate change and its general impact on the health sector (>70%), technical training and preparedness remain low (<45%). Around 62,5% of puskesmas have established disaster response teams, but only 46,6% have identified staffing needs during crises, and 62,5% lack a rapid recruitment system. Early warning systems are available in only 42% of puskesmas, and just 34% have allocated budgets for climate-related disaster risks. Regarding energy efficiency, 78% of puskesmas have implemented energy-saving measures. Nearly all (93%) have backup energy systems, with 98% reporting regular maintenance. The adoption of renewable energy is still limited, only 19 out of 88 puskesmas (21,6%) currently use solar panels. Among them, most (79%) report that the systems remain functional during disasters, and all conduct routine maintenance. However, among the puskesmas that have not yet adopted renewable energy, only 27% have plans to implement it in the future. These findings highlight the urgent need to strengthen human resource capacity, emergency response systems, and the integration of sustainable energy policies at the puskesmas level. "

"ABSTRAKLatar belakang dan tujuan: Stres kerja banyak terjadi di bidang pelayanan berkaitan erat dengan masyarakat. Program Terapi Rumatan Metadon (PTRM) adalah bentuk pelayanan untuk pasien-pasien ketergantungan Napza, khususnya jenis opiat, yang ingin beralih ke substitusi oral metadon. Penelitian ini untuk mengetahui prevalensi kejadian terjadinya stres kerja pada petugas pelayanan PTRM dan faktor lain yang berhubungan.Metode penelitian: Penelitian dengan desain potong lintang dilakukan pada bulan Januari ? September 2015, dengan subjek petugas PTRM aktif bekerja minimal 3 bulan. Data dikumpulkan melalui kuisioner yang meliputi karakteristik sosiodemografi, pengukuran stres kerja menggunakan kuisioner Survey Diagnostik Stres, dan pengukuran adanya stressor dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan kuisioner Holmes Rahe.Hasil penelitian : Dari 87 responden didapatkan prevalensi stres kerja sebesar 69 %. Tidak terdapat faktor risiko yang paling berpengaruh yang berhubungan dengan terjadinya stres kerja (p>0,005). Dari analisa statistik tidak didapatkan hubungan yang bermakna antara variabel umur, masa kerja, dan tugas rangkap, dengan risiko terjadinya stres kerja pada petugas PTRM. Disarankan memberikan penyuluhan rutin teknik relaksasi untuk mengurangi stres kerja, dan melakukan pemeriksaan lanjutan dan pengobatan bagi pekerja yang mengalami stres kerja.

---

ABSTRACT

Background:

Work stress can be found in many fields of services which conducting with community. The Program of Methadone Treatment, which called Program Terapi Rumatan Metadon (PTRM), is a form of patients drug dependence service, in particular the type of opiate, who want to switch to methadone oral substitution. This study aimed to know the prevalence of work stress in the PTRM workers and other risk factors.

Methods: A cross-sectional design study was conducted in January - September 2015 at PTRM Puskesmas DKI Jakarta Province. Subjects consisted of active PTRM with minimum 3 months working tenure. The data collected were respondent?s characteristic of socio demography, measurement of work stress by using Survey Diagnostic Stress (SDS) Questionnaire, and measurement of home stressors by using Holmes Rahe (HR) Questionnaire.

Result and Recomendation: The prevalence of work stress of 87 respondents was 69%. There is no dominant risk factors relation to work stress (p˂ 0.005). Work stress was not significant relation to age, job experience, and double jobs in the PTRM workers. Suggested give regular counseling to reduce stress relaxation techniques work, and examination and treatment for workers who are experiencing stress."

"Penelitian ini menggunakan desain Rapid Assesmenl Procedures (RAP) dengan menerapkan metoda pendekatan kualitatif yang bertujuan mcndapatkan infonnasi yang mendalam mcngcnai gambaran koniidensialitas yang ada di puskesmas PKPR “Y” dan “X” Jakarta Selatan. Penelitian melibatkan remaja sebagai klien PKPR dan provider serta para pcmbuat kebiiakan dari pusat hingga tingkat puskesmas. Terdapat kesenjangan pengetahuan mengenai sehat, kesehatan reprcduksi dan kesehatan reproduksi, akses informasi PKPR, hukum yang melindungi hak~hak klien, serta pemahaman kerahasiaan di antara remaja, provider dan pembuat kebiiakan selain itu ada perbedaan persepsi mengenai konfidcnsialitas di PKPR menurut remaja, pnovider, dan pembuat kebUakan. Terjadi kesenjangan antara standar peiayanan dengan implementasi di lapangan dalam peiaksanaan prinsiflprinsif kerahasiaan di PKPR.Disarankan kepada Kepada Departemen Kesehatan untuk: 1) membuat buku panduan pelayanan kesehatan remaja yang dapat menjamin kerahasiaan di PKPR. 2) Bekerja sama dan berkoordinasi dengan dcpartemen tcrkait seperti Depclagri, Dep, dan Depag dalam sosialisasi PKPR. 3) Menjadikan program peer educator dan peer counselor sebagai salah satu media dan stratcgi penyebaran infom1asi. Kepada Sudinkes dan Dinas Kesehatan terkait: 1) Menjadikan program peer educator dan peer counselor sebagai salah satu media dan strategi penyebaran informasi mengenai kesehatan reproduksi, 2) Mengevaluasi dan monitoring PKPR secara rutin, 3) Melakukan pelatihan mengenai konfidensialitas pada semua tim PKPR oleh ahli dan praktisi konseling. Bagi Puskcsmas PKPR: 1) Membuat standar pelayanan yang memasukkan sikap dan etika petugas selama pelayanan kesehatan remaja, 2) Membuat jadwal yang ramah remzja. Kepada LSM: Bekeria sama dengan puskesmas PKPR dalam sosialisasi kesehatan rcproduksi pada remaja dan maupun mcnjadi sarana mjukan PKPR. Organisasi Profesi: Menyusun dan memperbaharui standar pelaksanaan profesi yang terkait dengan pelayanan kesehatan yang konfidensial pada remaja. Bagi Peneliti lain: Perlu dilakukan lebih dalam lagi mengenai pengaruh dan dampak konfidensilitas dalam pelayanan remaja.

---

The study used qualitative method which the objective is to gain infomation deeply on confidentiality at Adolescent Friendly Health Services (AFHS) in Primary Health Care “Y” and “X” South Jakarta. This study involved Adolescent who had treated in AFHS as an informant and providers and policy makers as key informants. There are still lacking knowledge on health, reproductive health, adolescent reproductive health, access of information on AFHS, client’s rights, policy of cIient’s rights and also definition of confidentiality among clients, providers, and decision makers. Beside there is a different perception on confidentiality among them. Still lacking between standard and implementation on confidentiality at AFHS. Suggestion for Ministry of Health: 1) Developing guideline confidentiality services at AFHS. 2) Collaboration with Ministry of Home Afairs, the Ministry of National Education of Indonesia, and Department of Religious AlTairs for socialization on AFI-IS and reproductive health. District Level Health Office: 1) Monitoring and evaluation periodically, 2) attempting training on confidentiality at adolescent services for AFHS workers by an expert. For Primary Health Care Services: I) Provide standard of services which include ethics and attitude on AFHS services, 2) provide friendly schedule for adolescents. NGOs: collaboration with primary health care which provides AFHS on socialization reproductive health and for referral services. Professional organization: developing and refresh guideline of professional services on confidentiality for adolescent services. Others researcher: needs for following up research on impact of confidentiality on adolescent services."

"Latar Belakang : Pemanfaatan pelayanan kesehatan merupakan salah satu bentuk nyata untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Dengan memanfaatkan fasilitas kesehatan yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun swasta diharapkan dapat menurunkan angka keluhan kesehatan sehingga akan tercipta masyarakat yang sehat serta menghailkan Sumber Daya Manusia yang cerdas dan produktif.Metode Penelitian : Penelitian ini merupakan deskriptif analitik dengan menggunakan data sekunder yang berasal dari Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2011 (Susenas 2011) dengan spesifikasi Provinsi DKI Jakarta yang memggunakan form VSEN11.K yang berasal dari BPS. Penelitian ini merupakan penelitian dengan desain studi cross sectional. Menggunakan uji chi-square dan uji –t. Besar sampel adalah 17.794 responden.Hasil Penelitian : Hasil penelitian yang diperoleh yaitu persentase pemanfaatan pelayanan kesehatan rawat jalan di Provinsi DKI Jakarta sebesar 29,3%, dari kelompok umur yang paling banyak menggunakan adalah balita, dari pendidikan responden yang tidak tamat SD, tidak bekerja, berpendapatan < = mean (Rp 1.101.044,58), wilayah Kepulauan Seribu dan yang memiliki keluhan. Kesimpulan : Pemanfaatan pelayanan Kesehatan di Provinsi DKI Jakarta adalah 29,3%. Ada hubungan signifikan antara umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, wilayah, pendapatan, jenis kepemilikan asuransi kesehatan dan keluhan kesehatan dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan.

---

Background: Utilization of health services is a real form to achieve optimal health status. By utilizing health facilities held by both government and private sector are expected to reduce the number of health complaints that will create a healthy society and produced Human Resources intelligent and productive.

Methods : This is a descriptive analytic study using secondary data from the National Social Economic Survey in 2011 (Susenas 2011) with specifications that used Jakarta VSEN11.K form derived from the BPS. This study was a cross sectional study design. Using the chi-square test and t-test. The sample size was 17,794 respondents.

Results : The results obtained by the percentage of outpatient health care utilization in Jakarta 29.3%, from the age group of the most widely used is the toddler, from the education of respondents who did not complete primary school, no work, income <= mean (USD 1,101,044.58), the Thousand Islands region and who have complaints.

Conclusions: Utilization of health services in Jakarta was 29.3%. There is a significant relationship between age, gender, educational level, occupation, region, income, type of ownership of health insurance and health complaints with the utilization of health services."

"Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat menuntut tersedianya pelayanan kesehatan yang berkualitas, salah satunya melalui pemenuhan sarana, prasarana, dan alat kesehatan yang memadai. Pengelolaan data sarana, prasarana, dan alat kesehatan yang optimal diperlukan agar fasilitas pelayanan kesehatan, khususnya Puskesmas, mampu memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar. Aplikasi Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (ASPAK) merupakan sistem yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan untuk mempermudah pengumpulan, pemantauan, dan perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana di fasilitas pelayanan kesehatan. Namun, di Kabupaten Cianjur, pengelolaan ASPAK belum berjalan optimal, ditunjukkan dengan hanya 22 dari 47 Puskesmas yang aktif memperbarui data ASPAK per Maret 2025. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengelolaan ASPAK di Puskesmas Kabupaten Cianjur menggunakan metode HOT-Fit. Penelitian ini pendekatan kuantitatif melalui kuesioner Google Form yang disebarkan kepada pengguna ASPAK di seluruh Puskesmas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel human, organization, dan technology berhubungan signifikan dengan net benefit yang dirasakan dari penggunaan ASPAK. Diperlukan peningkatan pelatihan, penguatan dukungan organisasi, dan perbaikan kualitas sistem serta kualitas layanan untuk mengoptimalkan pengelolaan ASPAK di Kabupaten Cianjur.

---

The increasing population growth demands the availability of quality healthcare services, one of which is through the provision of adequate facilities, infrastructure, and medical equipment. Optimal management of data related to healthcare facilities, infrastructure, and equipment is essential to ensure that healthcare facilities, particularly Puskesmas, can provide services that meet established standards. Aplikasi Sarana Prasarana Alat Kesehatan (ASPAK) is a system developed by the Ministry of Health to facilitate the collection, monitoring, and planning of health facility needs. However, in Cianjur Regency, the management of ASPAK has not been optimal, as indicated by the fact that only 22 out of 47 Puskesmas were actively updating their ASPAK data as of March 2025. This study aims to evaluate the management of ASPAK in Puskesmas in Cianjur Regency using the HOT-Fit method. This research uses a quantitative method using a questionnaire distributed via Google Forms to ASPAK users in all Puskesmas. The results indicate that the human, organization, and technology variables are significantly related to the perceived net benefit of using ASPAK. Improvements in training, organizational support, and improvements in system quality and service quality are needed to optimize ASPAK management in Cianjur Regency. "

"ABSTRAKPersalinan yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan, terbukti bisa menekan risiko kematian ibu. Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan di Puskesmas Lamunti tahun 2017 masih rendah yaitu 16,8%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui determinan dan alasan pemanfaatan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan oleh ibu bersalin di wilayah kerja Puskesmas Lamunti Tahun 2017. Metode penelitian menggunakan metode gabungan kuantitatif dan kualitatif. Analisis bivariat menunjukkan tiga faktor yang berhubungan yaitu kepemilikan jaminan kesehatan, pelayanan antenatal dan komplikasi kebidanan. Analisis multivariate menunjukkan dua faktor yang berhubungan yaitu pelayanan antenatal dan komplikasi kebidanan. Faktor komplikasi kebidanan merupakan faktor yang paling dominan berhubungan dengan pemanfaatan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan. Hasil kualitatif ditemukan bahwa masih banyak masyarakat yang belum mempunyai kartu BPJS, standar pelayanan antenatal di desa kurang dari 10 T, adanya komplikasi kebidanan menjadi alasan ibu melahirkan di fasilitas pelayanan kesehatan. Diperlukan komitmen/kebijakan yang mendukung persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan; pelatihan ANC terintegrasi; pemberdayaan masyarakat (pelaksanaan program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi, kelas ibu hamil, desa siaga dan PIS-PK).

---

Childbirth performed in health care facilities has been proven to reduce the risk of maternal death. Childbirth in health care facilities at Lamunti Health Center in 2017 is still low at 16.8%. This study aims to know the determinants and reasons for the use of childbirth in health care facilities by maternity in the working area of Lamunti Health Center 2017. The research method uses quantitative and qualitative combined methods. Bivariate analysis showed three related factors namely health insurance ownership, antenatal care and obstetric complications. Multivariate analysis showed two related factors, namely antenatal care and obstetric complications. Obstetric complications are the most dominant factor associated with the use of childbirth in health care facilities. The qualitative results found that there were still many people who did not yet have a BPJS card, the standard of antenatal care in the village was less than 10 T, the existence of obstetric complications was the reason for the mother giving birth in a health care facility. Commitments / policies are needed to support childbirth in health care facility; integrated ANC training; community empowerment (implementation of childbirth planning programs and prevention of complications; classes of pregnant women; alert villages and PIS-PK).

"

"Tesis ini membahas kesiapan puskesmas untuk mengimplementasikan PeraturanMenteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Panduan Praktik Klinis BagiDokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer. Dokter di fasilitas pelayanankesehatan primer merupakan kontak pertama pasien yang diharapkan dapatmenegakkan diagnosis dan memberikan penatalaksanaan penyakit sedini mungkinsesuai dengan kebutuhan medis pasien. Untuk dapat menerapkan kebijakantersebut di puskesmas, dokter memerlukan dukungan/peran dari SDM kesehatanlainnya, kelengkapan obat, peralatan, sarana dan prasarana puskesmas yang sesuaidengan panduan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan sampelpenelitian yaitu tiga puskesmas di Kabupaten Garut dan terdapat 11 oranginforman untuk menggali informasi secara mendalam. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa ketiga puskesmas kurang siap untuk mengimplementasikankebijakan. Untuk itu, disarankan agar puskesmas menjadi Badan Layanan UmumDaerah (BLUD) dan meningkatkan upaya kesehatan masyarakat yang bersifatpromotif dan preventif, untuk Kementerian Kesehatan agar melengkapiFormularium Nasionaldengan obat-obat yang dibutuhkan di fasilitas pelayanankesehatan primer, dan untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Garut agar membuatperencanaan untuk pembanguan kesehatan di daerahnya dengan mengintegrasikansemua aspek, begitu pula dalam melakukan renovasi atau membuat bangunan barupuskesmas hendaknya mengikuti pedoman teknis bangunan dan prasaranapuskesmas.

---

This thesis discusses the puskesmas readiness to implement the Minister of Health Regulation No. 5 of 2014 about Clinical Practice Guidelines for Doctors in

Primary Health Care Facilities. Doctors in primary health care facilities is the first contact patients who are expected to uphold a diagnosis and give treatment of

diseases as early as possible in accordance with the medical needs of the patient.

In order toimplement this policy in puskesmas, doctors need support/the role of

other health human resources, equipment, medicines, facilities and infrastructure

of puskesmas that accordance with the guidelines. This research was qualitative

research with a sample of research are three puskesmas in Garut and there were 11

people toexplorein depthinformation. The results showed that all

threepuskesmasare lessreadytoimplementthe policy. It is recommended that

puskesmas be the Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) and increase promotive

and preventive activities,for the Ministry of Health in order to complement

NationalFormulariumwith needed medicines in primary health care facilities,

GarutHealth Office makes the development of health planning in the region by

integratingallaspectsandin doingrenovationsorcreatea newbuildingpus kesmasshouldfollowtechnicalguidelines forbuildingsandinfrastructure of puskesmas."

"Berdasarkan SK Gub DKI Jakarta No. 2086 tahun 2006, 44 Puskesmas di Provinsi DK] Jakarta ditetapkan menjadi unit yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daelah ( PPK BLUD ) secara bertahap. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gamharan realisasi anggaran kesehatan bersumber pemerintah provinsi di 42 puskesmas DKI Jakarta untuk periode tahun 2007-2009 paska menerapkan PPK BLUD. Desain penelitian adalah deskriptif. Data yang dikumpulkan adalah data sekunder yang berasal dari laporan keuangan puskesmas tahun 2007- 2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi anggaran di Puskesmas DKI Jakarta dari tahun 2007 sampai dengan 2009 cenderung meningkat yaitu Rp l7b.l66.506.28l (2007) , Rp 242.295.485.|2l (2008) dan Rp 247.076.8l0.111 (2009). Biaya perkapita berkisar dari USS 2 ( Jakarta Barat ) - USS 4,6 ( Jakarta Pusat ). Total pendapatan BLUD Puskesmasjuga menunjukkan peningkatan yaitu Rp 57.24l.949.0l7,- (2007), Rp 59.779.032.965 ,- (2008) dan Rp 65.745.497.256,- (2009). Realisasi anggaran rata-rata pertahun pada periode 2007-2009 untuk : upaya wajib 80%, program pzioritas 8l,08%. Berdasarkan sifat plogram : Kuratif 58%, preventif 2l%, promotif 0.98%. Berdasarkan jenis kegiatan : UK? 58%, UKM sebesar 22 %, Manajemen 13% dan investasi 6%. Berdasarkan kelompok belanja : BOP 85%. adum 8,56% , modal 5,76%. CRR 46,97%.

---

Under Decree of the Governor of DKI Jakarta Province No. 2086 ln 2006, 44 health centers in Jakarta Province enacted into units that implement the Financial Management Pattems Regional Public Service Board gradually.

This research aims to reveal the health budget comcs in 42 health centers of the provincial govemment of DKI Jakarta for the period 2007-2009 afler applying Financial Management Panems Regional Public Service Board. The study design is descriptive. Data collected is secondary data derived from the consolidated financial health centers in 2007-2009.

The results showed that the realization of budget in Jakarta Health Center from 2007 to 2009 tended to increase the l76,l66,506,28l IDR (2007), 242,295,481 121 IDR (2008) and 247,076,8l0,l ll IDR (2009). Per capita costs ranged fiom U.S. S 2 (West Jakarta) - U.S. S 4.6 (Central Jakarta). Total revenues Regional Public Service Board PHC also showed an increase of 57,24I,949,0l7 IDR (2007), 59,779,032,965 IDR (2008) and 6S,745,497,256 IDR (2009). Total expenditure per year on average for the period 2007-2009: the effort required 80% 8l.08% priority programs. Based on the nature of the program : Curative 58%, 21% preventive, promotive 0.98%. Based on the types of activities: UKP 58%, 22% SME, investment Management l3% and 6%. Based on expenditure groups: BOP 85%, ADUM 8.56%, 5.76% of capital. CRR 46.97% ."

"Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik, salah satunya Puskesmas. Hasil nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dapat dijadikan bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan Puskesmas. Kepuasan masyarakat dapat dikaitkan dengan karakteristik organisasi yang dimiliki oleh Puskesmas, namun kondisi organisasi pada seluruh Puskesmas tentunya berbeda. Penelitian ini menganalisis perbedaan nilai IKM berdasarkan karakteristik organisasi Puskesmas Kecamatan di DKI Jakarta tahun 2018. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain penelitian cross sectional, menggunakan data sekunder. Sampel penelitian seluruh Puskesmas Kecamatan Provinsi DKI Jakarta yang berjumlah 44. Analisis data yang digunakan adalah univariat dan bivariat. Bivariat menggunakan uji korelasi dan uji regresi linear sederhana, untuk mengetahui keeratan korelasi antara rasio sumber daya manusia, jumlah kunjungan pelayanan UKP, persentase ketersediaan alat kesehatan dengan nilai IKM. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tidak ada perbedaan nilai IKM berdasarkan rasio sumber daya manusia Puskesmas (p-value 0.638). Terdapat perbedaan nilai IKM berdasarkan jumlah kunjungan pelayanan UKP ( p-value 0.0005), dan memiliki hubungan sangat kuat (r=0,794). Terdapat perbedaan nilai IKM berdasarkan persentase ketersediaan alat kesehatan ( p-value 0.0005), dan menunjukkan hubungan sangat kuat (r=0,892).

---

Public Satisfaction Survey is an activity to measure the level of public satisfaction of the quality of services provided by public service providers, one of which is the Primary Health Care. The results of the Public Satisfaction Index (IKM) can be used as evaluation criteria to improve the quality of Primary Health Care service. Although the condition of the organization in each Primary Health Care is certainly different, the Public satisfaction could be linked to the characteristics of the organization owned by the Primary Helath Care . This study analyzes the differences in the value of IKM based on the characteristics of the Primary Health Care located in every sub-district (Kecamatan) DKI Jakarta in 2018. Analysis of the data used was univariate and bivariate. Bivariate uses a correlation test and simple linear regression test to determine the closeness of the correlation between the ratio of human resources; the number of UKP service visits; the percentage of availability of medical devices with the value of IKM. The results of this study indicate that there is no difference in the value of IKM based on the ratio of human resources to Primary Health Care (p-value 0.638). There is a difference in the value of IKM based on the number of UKP service visits (p-value 0.0005) and has a very strong relationship (r = 0.794). Meanwhile, there is a difference in the value of IKM based on the percentage of availability of medical devices (p-value 0.0005), and shows a very strong relationship (r = 0.892)."

"Kesiapsiagaan masyarakat diperlukan dalam menghadapi kejadian Demam Berdarah Dengue (DBD) yang terus meningkat. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran kesiapsiagaan keluarga menghadapi kejadian demam berdarah. Penelitian deskriptif ini telah dilakukan selama bulan Maret-Juni 2016 dengan menggunakan desain penelitian cross sectional dimana pengumpulan data telah dilakukan melalui metode cluster sampling menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitian kepada 109 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapsiagaan keluarga dalam menghadapi kejadian DBD adalah sangat siap; pengetahuan keluarga (90.5%), sikap keluarga (80.8%), kemampuan sistem peringatan dini (81.8%), respon tanggap darurat keluarga (85.1%) dan mobilisasi sumber daya keluarga (89.4%). Kesimpulan penelitian ini adalah kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi kejadian DBD adalah sangat siap. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi indikator bagi petugas kesehatan terutama perawat kesehatan masyarakat dalam mengevaluasi kesiapsiagaan keluarga terhadap DBD.

---

Community preparedness was needed to face dengue incidence that straightly increase. This study aims to describe the family preparedness to face dengue fever incident among March-June 2016. This research was conducted using descriptive study with cross-sectional design and data collected using cluster sampling method with questionnaire as instrument to 109 respondents. The results show that the family was very prepared for dengue incident; family knowledge (90.5%), family attitudes (80.8%), ability of early warnings system (81.8%), family emergency response (85.1%) and family resource of mobilization (89.4%). Conclusion of this study explain that the preparedness of community was very prepared to dealing with dengue fever incidence. Result of this study expected to be an indicator for Primary Health Care nurse to evaluate the family preparedness toward dengue fever."