Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Inflation targeting adalah suatu kerangka kebijakan moneter yang dicirikan paling tidak tiga hal utama, yaitu sebagai berikut. Pertama, kebijakan moneter diarahkan secara eksplisit pada pencapaian target inflasi yang diumumkan secara jelas kepada publik. Kedua, dalam kerangka ini, kebijakan moneler dilakukan dengan merespons perkembangan inflasi ke depan. Ketiga, kebijakan moneter dilakukan secara transparan dengan akuntabilitas terukur. Inflation targeting mendorong peningkatan good governan (kepercayaan masyarakat). Salah satu karakteristik utama inflation targeting adalah kebijakan moneter dilakukan secara forward looking sehingga inflasi yang terjadi dapat dijaga agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Alamsyah et al (2001) mengemukakan bahwa salah satu prasyarat penting agar inflation targeting dapat dicapai adalah kemampuan untuk memforecast inflasi. Karena kemampuan ini akan dijadikan dasar dalam menentukan kebijakan moneter yang tepat untuk mengatasinya. Kemampuan mengestimasi inflasi, sangat ditentukan oleh ketersedian informasi yang ada, yang dapat memberikan signal tentang arah aktivitas perekonomian (leading economic indicator). Salah satu informasi yang penting adalah pergerakan asset prices.Pertumbuhan jumlah dan nilai emisi saham dipasar modal Indonesia juga disertai juga dengan pertumbuhan nilai kapitalisasi pasar dikedua bursa efek nasional, Khusus di PT. Bursa Efek Jakarta (BEJ). Nilai kapitalisasi pasar BEJ mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 61% setiap tahunnya dalam kurun waktu 1990 Sampai dengan 1997. Pasca krisi moneter 1997, terlihat bahwa pertumbuhan nilai kapitalisasi tersebut mengalami pelemahan hingga setidaknya akhir tahun 2001, untuk kembali mulai menguat ditahun 2002 lalu seiring dengan relatif semakin stabilnya situasi politik dan kondisi perekonomian makro di tanah air.Dari latar belakang selanjutnya diketengahkan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana pengaruh asset price terhadap inflasi di Indonesia, Bagaimana respon pergerakan asset price terhadap pembahan kebijakan moneter di Indonesia.Penelitian menggunakan pendekatan metode VAR, dengan hasil penelitian antara lain: Terdapat pengaruh positif antara shock yang terjadi pada aset price (indeks harga saham gabungan) memberikan konstribusi yang positif terhadap tingkat inflasi di Indonesia. Terdapat pengaruh antara shock yang terjadi pada aset prices (harga emas) memberikan konstribusi yang positif terhadap tingkat infiasi di Indonesia. Terdapat pengaruh negatif yang nyata antara kebijakan moneter yang dikeluarkan Bank Indonesia dengan shock aset price."

"ABSTRAKSIPtnglitlan ini berlangswg dl kawasan pertambakan udang Kecamatan Stippa Kabupattn Pinrang selama Mei - Juli 2001. Tujuannya adalah untuk mengetahuipermasalahan dan potensi produksi budidaya udang w/«efcj/Tiger Prawn (Penaeus monodon), serta untuk membantu pemerintah daerah setempat merencanakan pembangunan masyarakat desa melalui pengembangan pertambakan udang sebagai alternatif kegiatan perekonomian yang handal, stabil dan sinambimg bagi masyarakat desapantai.Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dalam bentuk kitantitatif dan kualitatif. Pengumpulan data primer menggunakan metoda simple random sampling melalui wawancara terhadap petani tambak udang selaku responden sebanyak 82 orang (n = 82). Analisis data primer mengunakan metoda SWOT, dan Multiple Regression and CorrelationHasil analisis SWOT memtnjukkan bahwa stakeholder utama untuk meningkatkan PDRB tambak udang adalah Dinas Eksphrasi Laut dan Perikanan Kabupaten Pinrang, Rencana strategisnya berupa Peningkatan Nilai Produksi (total revenue) tambak udang rakyat melalui Pembentukan Sentra Perekonomian desa pantai. Untuk itu, perlu diupayakan peningkatan dan kesinambungan produksi maupnn hargajual udang tambak.Analisis multiple regression menghasilkan model pendugaan kapasitas produksi tambak udang rakyat (dependent variable) yang dipengaruhi oleh 6 (enam) variabel bebas (explanatory variables) yang dapat dikendalikan. Variabel-variabel tersebut terdiri dari tinggi pematang, tinggi air tambak, jumlah tebar benur, pemakaian urea & TSP, konsumsi pakan, dan tinggi ganti air. Analisis multiple correlation memperlihatkan nilai R2 - 0,693 yang berarti 69,3% variasi Y dapat dijelaskan oleh model, sehingga model dianggap cukup untuk membuatpendugaan/peramalan (forecasting). OS423Gwa meningkatkan PDRB tambak udang, disarankan menjadikan kawasan pertambakan udang sebagai sentra perekonomian desa pantai dengan mengupayakan agar tambak udang rakyat menghasilkan output yang sinambimg dan menguntungkan. Program-program yang perlu dilakukan untuk itu adalah (I) penyusunan, uji coba, validasi dan sosialisasi model peningkatan nilai volume produksi tambak udang, (2) peningkatan kemampuan SDM (PPL dan petani tambak), (3) perencanaan dan pembangunan fasilitas produksi dan fasilitas ekonomi, (4) pembentukan perseroan terbatas usaha/bisnis milik bersama, dan (5) peningkatan modal kerj a petani tambak melalui fasilitas perbankan."

"Penelitian ini berusaha untuk menjawab pertanyaan apakah ada hubungan (pengaruh) kondisi ekonomi negara-negara mitra dagang dan faktorfaktor pertumbuhan ekonomi di dalam negeri terhadap pertumbuhan ekonomi di indonesia? Dengan negara-negara mitra dagang mana saja, pertumbuhan ekonomi di Indonesia akan terus meningkat? Penelitian menggunakan data panel: 20 negara mitra dagang, yaitu jumlah ekspor terbesar ke negara tujuan (Australia, Belgia, Kanada, Cina, Perancis, Jerman, Hong Kong, India, Italia, Jepang, Korea, Malaysia, Belanda, Filipina, Saudi Arabia, Singapura, Spanyol, Thailand, Inggris, dan Amerika Serikat sebagai mitra dagang utama) pada periode waktu 30 tahun (1974-2003).Regresi data panel dengan menggabungkan (pooling) data cross-section dan time series, menggunakan variabel dummy (least square dummy variable) dan variabel lag dependen (YP(-1)); serta dikombinasikan dengan model kuadratik ( YPPxYPP, TRDIxTRDJ dan YPRxYPR) adalah serupa dengan estimasi data panel dengan fixed efects.Hasil penelitian menyatakan bahwa ada hubungan (pengaruh) kondisi ekonomi negara-negara mitra dagang dengan pertumbuhan ekonomi di indonesia. Peningkatan US$ 1 pdb per kapita riil negara mitra dagang (YPP) menyebabkan peningkatan US$ 0.039771 tingkat PDB per kapita rill indonesia (YP) (signifikan). Pertumbuhan ekonomi di Indonesia akan terus meningkat dengan negara-negara mitra dagang yang mempunyai nilai rasio pdb per kapita rill terhadap PDB per kapita rill negara mitra dagang (ypr) lebih kecil dari nilai ypr optimal 3.102024 dengan prioritas dalam hubungan kerjasama perdagangan, yaitu Jepang, Amerika Serikat, Belanda, Perancis, Belgia, Hong Kong, Kanada, Inggris, Australia, Singapura, Italia, Spanyol, Saudi Arabia, Jerman, Korea, Malaysia, Thailand, Filipina, Cina, dan India. pertumbuhan ekonomi akan meningkat dengan negara-negara mitra dagang yang mempunyai tingkat PDB per kapita riil (YPP) yang besar.Ada hubungan (pengaruh) faktor-faktor pertumbuhan di dalam negeri terhadap pertumbuhan ekonomi. peningkatan US$ 1 PDB per kapita rill inisial indonesia (LYP) menyebabkan penurunan US$ 0.029591 tingkat PDB per kapita rill Indonesia (signifikan); pertambahan 1 orang pertumbuhan penduduk Indonesia (PI) menyebabkan penurunan US$ 1832.987 tingkat PDB per kapita riil Indonesia (signifikan); peningkatan 1 persen investasi/PDB rill Indonesia (invi) menyebabkan peningkatan US$ 4.033363 tingkat PDB per kapita riil Indonesia (signifikan); peningkatan 1 poin angka inflasi Indonesia (inft) menyebabkan peningkatan US$ 804.2352 tingkat PDB per kapita riil Indonesia (signifikan); peningkatan 1 poin secondary enrollment ratio (SER) Indonesia (SCHI) menyebabkan penurunan US$ 12.65101 tingkat PDB per kapita rill Indonesia (signifikan); peningkatan US$ 1 trade/PDB rill Indonesia (TRDI) menyebabkan peningkatan US$ 689.5339 tingkat PDB per kapita riil Indonesia (signifikan); peningkatan 1 poin YPR menyebabkan peningkatan US$ 246.6701 tingkat PDB per kapita rill Indonesia (signifikan); peningkatan US$ 1 pola interaksi PDB per kapita riil negara mitra dagang dengan trade/PDB riil indonesia (YPPxTRDI) menyebabkan penurunan US$ 0.009320 tingkat PDB per kapita rill Indonesia (signifikan). Keterbukaan (openness) tidak selalu akan memberikan manfaat yang lebih (more benefit) dengan pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan impor bahan baku yang iebih tinggi daripada laju pertumbuhan ekspor barang modal seperti mesin-mesin industri menunjukkan bahwa tingkat kapitalisasi (capital intensive) proses perekonomian di dalam negeri masih rendah.Dari hasil penelitian ini, saran untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi adalah pemerintah kembali menggiatkan program keluarga berencana (KB) untuk mengurangi laju peningkatan jumlah penduduk; investasi diarahkan untuk menghasilkan produk-produk antara (intermediate goods) guna mengurangi laju impor barang-barang dasar sehingga share of trade meningkat, menyebabkan pdb per kapita meningkat; jaminan kepastian di dalam negeri, yaitu stabilisasi harga untuk mencegah peningkatan inflasi walaupun sebenamya diperlukan untuk rangsangan investasi; kebijakan pemerintah terhadap peningkatan SDM lulusan sekolah menengah, contoh pemberian training (tenaga kerja siap pakai) dan penyediaan lapangan pekerjaan yang sesuai untuk tenaga menengah; peningkatan kerjasama perdagangan dengan negara-negara mitra dagang yang mempunyai YPR iebih kecil dari YPR optimal 3.102024 dengan prioritas dalam hubungan kerjasama perdagangan."

"Penulisan materi ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji pengaruh nilai tukar rupiah, produk domestik bruto, pengeluaran pemerintah, investasi dan jumlah uang beredar baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang dan meramalkan pengaruh perubahan variabel makro terpilih terhadap transaksi berjalan.Dalam penelitian ini akan diterapkan model regresi dinamik Error Correction Model (ECM). Model ECM dipandang sebagai salah satu model dinamik yang banyak diterapkan dalam studi empiris, terutama sejak kegagalan Partial Adjusment Model (PAM) dalam tahun 1970-an menjelaskan perilaku dinamik Money Demand berdasarkan pendekatan Buffer Stock (Insukindro,1999). Model ini memiliki beberapa kelebihan, antara lain: (1) mampu meliput lebih banyak variabel dalam menganalisis fenomena ekonomi jangka pendek dan jangka panjang; (2) mengkaji konsistensi model empirik dengan teori ekonomi; (3) PAM hanyalah bentuk khusus dari ECM; serta (4) dapat menjelaskan mengapa pelaku ekonomi menghadapi adanya disequilibrium, dan karenanya perlu melakukan adjustment (Thomas, 1997:377-378, Insukindro, 1999, Gujarati, 2003:824).Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa: 1) Surplus transaksi berjalan yang terjadi di Indonesia setelah periode krisis tahun 1997 tidak mencemminkan kondisi perekonomian yang semakin membaik. Peningkatan transaksi berjalan yang cukup besar karena meningkatnya harga beberapa produk migas dan penjualan produk non migas yang berasal dari hasil sumber daya alam yang menjadi komoditi unggulan Indonesia di pasar intemasionai; dan 2) Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel yang bisa menerangkan pengaruhnya terhadap transaksi berjalan adalah variabel LPDB dan LI yaitu variabel yang menerangkan pengaruh jangka panjang terhadap transaksi, berjalan, sedangkan untuk jangka pendek tidak satupun variabel berpengaruh terhadap transaksi berjalan."

"RINGKASANDengan semakin pesatnya pertumbuhan penduduk, meningkatnya perekonomian, meningkatnya pendapatan per kaplta dan taraf hldup masyarakat, maka semakin banyak kebutuhan-kebutuhan yang harus dlpenuhi, sehingga semakin banyak pula keglatan pemerintah yang harus dilaksanakan. Hal ini menyebabkan pengeluaran pemerintah semakin tlnggi,.. sedangkan dl pihak lain sumber-sumber penerimaan daerah terbatas. Untuk' mengurangi kesenjangan itu harus diusahakan menutupinya melalul penyusunan program yang efektif dan perencanaan anggaran yang efislen. Untuk itu perlu pengelolaan dan pengalokaslan sumber dana yang terbatas pada program atau proyek yang dapat memberikan benefit (manfaat) kepada masyarakat dalam pembangunan ekonomi.Bertolak dari pemikiran tersebut penulis tertarik untuk melakukan analisis lebih lanjut tentang perencanaan kebijakan anggaran untuk pembangunan ekonomi di Propinsi Bengkulu, maka permasalahan yang perlu dlcarikan jawabannya dan dibahas dalam penelitlan ini adalah; mellhat struktur perekonomian dan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi daerah Propinsi Bengkulu, potensi sektor-sektor ekonomi, struktur dan pertumbuhan APBD, kemampuan APBD dalam membiayai pembangunan ekonomi daerah, pengalokasian anggaran belanja daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta proyeksi pertumbuhan sektor-sektor unggulan dan APBD tahun 2001-2005 serta implikasinya terhadap perencanaan kebijakan anggaran untuk pembangunan ekonom! Propinsi Bengkulu. Dengan demikalan penelltaan dapat dilakukan langkah langkah dalam penelitlan ini yaitu; (1) Menganalisis struktur perekonomian dan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi daerah, (2) Menganalisis potensi sektor-sektor ekonomi daerah dan proyekslnya dalam lima tahun ke depan, (3) Menganalisis struktur dan pertumbuhan serta kemampuan APBD Propinsi Bengkulu dalam membiayai pembangunan ekonomi daerah, (4) Menganalisis pengalokasian anggaran daerah berdasarkan identifikasi sektor-sektor unggulan, (5) Memberikan rekomendasi untuk perencanaan anggaran belanja pembangunan untuk mengembangkan sektor-sektor unggulan di masa datangHasll kajian ekonomi daerah tersebut dEpadukan dengan manganalisis kebiajakan anggaran untuk perencanaan pembanguinan ekonomi dl Propinsi Bengkulu tersebut, digunakan beberapa alat analisls yaitu (1) Analisls Struktur dan Pertumbuhan Sektor-sektor Ekonomi dalam PDRB selama tahun 1993-2000, (2).Analisis Sektor Unggulan dengan cara mengldentiflkasi Sektor Basis dengan LQ (Location Quotient) dan mengldentiflkasi sektor unggulan dengan analisis shift share. (3) Analisls Struktur dan Pertumbuhan APBDselama delapan tahun (1993-2000) akan dlhltung dengan menggunakan persamaan trend exponential. (4) Analisis Kemampuan APBD dengan mellhat raslo penerimaan terhadap PDRB dan raslo penerimaan terhadfcp anggaran belanjain pembangunan. (5) Analisis Sektor-sektor Unggulan dan APBD Lima Tahun ke depandengan menggunakan alat anallsis trend linier.Dari hasil analisis tersebut dlketahui bahwa Struktur ekonomi Propinsl Bengkulu didominasl oleh sektor primer (pertanian) dan sektor tersier, yaitu sektor jasa-jasa, perdagangan, dan angkutan, dengan sektor tersier siap menggeser sektor pertanian dalam jangka panjang. Sektor lain diluar empat sektor yang dibicarakan di atas dikategorikan sebagai sektor bukan basis yang dlanggap kurang berpotensi untuk dlkembangkan lebih lanjut di Bengkulu (LQ<1). Berdasarkan analisis shift share periode tahun 1997-2000 menunjukkan bahwa dalam masa krisls ekonomi, pertekonomian Bengkulu dapat terselamatkan. Kenyatannya pertumbuhan ekonomi Bengkulu lebih cepat bila dibandingkan dengan nasional, karena dalam struktur perekonomian daerah berspesialisasi pada sektor primer, terutama sektor pertanian yang tumbuh cepat dibanding sektor yang sama di tlngkat nasional. Sehlngga masa krisis dapat menolong perekonomian secara umum. Hasil analisis shift share dapat dilihat dari nilai G>R serta Sp dan Sd-nya posltif, dengan demikian Propinsi Bengkulu termasuk wilayah dalam kategorl I (Sp posltif dan Sd positlf), yaitu wilayah yang tumbuh sangat cepat karena pada umumnya daya saing sektor-sektornya yang kuat (kompetitif)-Dalam struktur APBD, dari sisi penerimaan daerah menunjukkan struktur yang rapuh sebagian besar ditunjang oleh bagian subsfdl pusat. Sedangkan peranan PAD semakin kecil, dari kinerja APBD kelihatan kurang efektif, hal Itu tampak pada pengelolaan kuangan daerah seharusnya sumberdaya keuangannya setiap tahun anggaran dapat teralokasikan dalam program secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari besarnya sisa lebih anggaran tahun lalu yang cenderung menlngkat. Dari Rasio APBD terhadap PDRB tahun 2005 menunjukkan bahwa kemampuan keuangan menjadi lebih baik sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Perencanaan aloksi anggaran belanja pembangunan sektor-sektor ekonomi tetap berpegang pada kebutuhan sektor yang perpotensi untuk dikembangkan berdasarkan hasil analisis perekonomian daerah. Dengan analisis kinerja perekonomian daerah, untuk perencanaan kedepan diketahui porsi yang ideal serta besarnya dana yang akan di realisasikan kepada setiap program pembangunan ekonomi, dalam hal ini disesuaikan dengan sektor-sektor dalam struktur PDRB 2005 terutama untuk keempat sektor-sektor yang dominan yang telah teridentifikasi sebagai sektor unggulan yang memberikan kontrlbusi yang besar terhadap perekonomian daerah."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tujuan pembangunan yaitu pertumbuhan ekonomi dan pemerataan distribusi pendapatan. Kedua hal tersebut sama-sama penting namun sulit diwujudkan secara bersamaan. Hai ini dapat terjadi karena strategi pembangunan pada awal masa orde baru lebih menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan pada pemerataan distribusi pendapatan. Tesis ini meneliti pengaruh distribusi pendapatan terhadap pertumbuhan ekonomi propinsi di Indonesia. Selain dari itu, akan diteliti juga pengaruh indikator pembangunan seperti inflasi dan tingkat pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi propinsi.Pertumbuhan ekonomi propinsi dihitung berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto per kapita, sedangkan distribusi pendapatan berdasarkan kriteria Bank Dunia yang terdiri dari persentase pendapatan 40 % penduduk berpendapatan rendah, 40 % penduduk berpendapatan menengah dan 20 % penduduk berpendapatan tinggi. Inflasi yang dipakai adalah inflasi regional rata-rata selama 1 tahun dan tingkat penddikan yang digunakan adalah persentase penduduk yang pendidikan tertinggi ditamatkan setingkat SMP.Pengolahan data dilakukan dengan penggunaan model analisis data panel, yaitu metode fixed effect dengan pembobotan cross section weight. Variabel dummy digunakan untuk melihat perbedaan antar propinsi dan juga untuk melihat perbedaan pertumbuhan ekonomi antar sebelum krisis dan sesudah krisis ekonomi.Hasil penelitian menunjukkan pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh distribusi pendapatan secara positif, pada semua kelompok penduduk. Akan tetapi pengaruh persentase kenaikan pendapatan 40 % penduduk berpendapatan rendah lebih tinggi dari pada persentase kenaikan pendapatan 40 % penduduk berpendapatan menengah dan persentase kenaikan pendapatan 20 % penduduk berpendapatan tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan penduduk telah berkurang dan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi propinsi. Tingkat inflasi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan tingkat pendidikan penduduk yaitu persentase penduduk yang pendidikan tertinggi ditamatkan setingkat SMP berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.Rekomendasi dari penelitian ini adalah pemerintah di propinsi diharapkan untuk lebih memperhatikan pemerataan distribusi pendapatan karena akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu pemerintah daerah diharapkan mampu mempertahankan tingkat inflasi yang rendah karena semakin tinggi inflasi pertumbuhan ekonomi akan berkurang. Dan juga pemerintah daerah diharapkan memberikan kesempatan seluas-luasnya agar penduduknya dapat memperoleh pendidikan yang setinggi-tingginya yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi."

"Papua merupakan salah satu propinsi di Indonesia yang memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah seperti pertambangan emas, tembaga, minyak bumi, potensi kelautan, dan hutan. Namun demikian, kondisi kehidupan masyarakat dan perekonomian Papua masih sangat jauh dan kondisi yang diharapkan. Struktur perekonomian Papua selama ini masih didominasi oleh sektor pertanian dan sektor pertambangan, dimana keduanya tidak saling menunjang untuk memperkuat basis perekonomian Papua. Proses transformasi yang diharapkan bergeser dari sektor primer ke sektor sekunder (sektor industri) maupun sektor tersier (sektor jasa) belum nampak, akibatnya Papua hingga kini masuk dalam kategori wilayah non-industri (non industries region) karena kontribusi sektor industrinya masih kecil. Dengan demikian, perekonomian Papua hingga saat ini masih bertumpu pada sektor primer yang mengandalkan resource based activities yaitu pertambangan, kehutanan, perkebunan, pertanian dan perikanan.Tujuan peneiitian secara umum adalah menganalisis seberapa besar peranan pembangunan sektor kehutanan terhadap perekonomian Propinsi Papua. Secara spesifik tujuan penulisan tesis ini yaitu untuk mengetahui, (1) berapa besar peran sektor kehutanan terhadap struktur perekonomian Papua; (2) dampak pembangunan sektor kehutanan dalam keterkaitannya dengan output; (3) dampak pembangunan sektor kehutanan dari penciptaan nilai tambah (produksi domestik regional bruto), dan; (4) dampak pembangunan sektor kehutanan terhadap pendapatan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut maka digunakan pendekatan Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE). Dengan menggunakan model ini dapat digunakan untuk menjelaskan : (1) kinerja pembangunan ekonomi suatu negara seperti distribusi Produk Domestik Bruto (PDB) atau PDRB untuk tingkat region atau propinsi, konsumsi, tabungan dan sebagainya; (2) distribusi pendapatan faktorial, yaitu distribusi pendapatan yang dirinci menurut faktor-faktor produksi diantaranya, seperti tenaga kerja dan modal; (c) distribusi pendapatan rumah tangga yang dirinci menurut berbagai golongan rumah tangga; (4) pola pengeloaran rumah tangga (household expenditure pattern); dan (5) distribusi tenaga kerja menurut sektor atau lapangan usaha dimana mereka bekerja, termasuk distribusi pendapatan tenaga kerja yang mereka peroleh sebagai kompensasi atas keterlibatannya dalam proses produksi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh sektor kehutanan cukup berdampak terhadap struktur perekonomian daerah yang meliputi kontribusinya terhadap PDRB, irnpor, dan penyerapan tenaga kerja serta kurang berdampak pada kegiatan ekspor dan pajak di Papua. Berdasarkan nilai multiplier, terlihat bahwa sektor kehutanan memberikan efek multiplier yang relatif besar terhadap penciptaan produk domestik, kenaikan pendapatan faktor-faktor produksi, peningkatan produksi sektor-sektor lainnya serta peningkatan pendapatan masyarakat atau rumah tangga di Papua. Dalam penelitian ini ditemukan pula beberapa masalah seperti ketimpangan pendapatan antara rumah tangga desa dan rumah tangga kota, dan terjadinya illegal logging. Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah daerah melalui instansi terkait telah mendirikan wadah koperasi peran serta masyarakat di desa. Wadah ini diharapkan dapat mengakomodir kepentingan rumah tangga di desa dan menjembatani hubungan kerjasama antara masyarakat desa, pemerintah dan pengusaha hutan dalam rangka pengelolaan hutan yang memberikan manfaat kepada semua pihak. Selain itu, penyertaan kepemilikan modal bagi masyarakat pedesaan dalam pengelolaan hutan merupakan salah satu cara untuk dapat mengurangi kesenjangan pendapatan antara masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat aksessibilitas kecamatan seabgai hinterland bagi pusat pertumbuhan, mengetahui arah pengembangan kegiatan ekonomi kecamatan dan keterkaitan antar sektor perekonomian, serta menganalisis pengaruh nilai location quotient (lq), nilai total aksesibilitas dan belanja pembangaunan terhadap perkembangan ekonomi daerah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Alat analisis yang digunakan adalah model gravitasi, LQ dan pendekatan ekonometrika. Dari analisis model gravitasi diketahui bahwa sebagian besar kecamatan mempunya tingkat aksesibilitas yang lebih kuat terhadap Pusat Pertmbuhan Tembilahan dibanding pusat pertumbuhan lain. Berdasarkan kekuatan aksesibilitas juga dapat dikelpompokkan wilayah-wilayah hiterland bagi setiap pusat pertumbuhan. Dengan formula LQ diketahui bahwa kecamatan Reteh memiliki sektor / sub sektor unggulan terbanayak namun penyebaran sektor / sub sektro tidak merata antar kecamantan. Dari analisis model persamaan simultan diketahui bahwa variable belanja pembangunan tidak berpengaruh langsung dan signifikan terhadap semua sektor perekonomian begitu juga dengan variabel aksesibilitas. Semenara itu, nilai LQ masing masing sektor berpengaruh signifikan terhadap sektornya, kecualai sektor transportasi dan komunikasi dan sektor jasa jasa."

"Pelaksanaan otonomi daerah yang berdasarkan pada UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah membawa implikasi pada pelimpahan kewenangan antara pusat dan daerah dalam pelbagai bidang. Adanya otonomi daerah maka terjadi desentralisasi yang menyangkut pengelolaan keuangan daerah, perencanaan ekonomi termasuk menyusun program-program pembangunan daerah dan perencanaan lainnya yang dilimpahkan dari pusat ke daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang luas dalam mengatur sumberdaya dengan potensi yang dimiliki untuk meningkatkan kemajuan dan kemakmuran masyarakatnya.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh anggaran Pemerintah Daerah dari sisi penerimaan dan pengeluaran terhadap pertumbuhan ekonomi daerah propinsi di Indonesia, mengetahui besarnya pengaruh anggaran Pemerintah Daerah dari sisi penerimaan dan pengeluaran terhadap pertumbuhan ekonomi daerah propinsi di Indonesia dan mengetahui besarnya pengaruh anggaran Pemerintah Daerah dari sisi penerimaan dan pengeluaran terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa dan luar Jawa, mengingat wilayah tersebut mempunyai karateristik geografis yang berbeda. Sementara itu, penelitian ini menggunakan data sekunder dari 26 propinsi di Indonesia selama periode 1995-2004 yang diestimasi dengan menggunakan model ekonometrik data panel.Hasil analisa menunjukkan bahwa sebelum pelaksanaan desentralisasi selama periode 1995-2000, peran anggaran Pemerintah Daerah dari sisi penerimaan dan pengeluaran terhadap pertumbuhan berpengaruh negatif, baik di tingkat nasional, di Jawa maupun luar Jawa. Memasuki era desentralisasi selama kurun waktu 2001-2004, peran anggaran Pemerintah Daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, balk melalui sisi penerimaan maupun pengeluaran mengalami peningkatan dibandingkan sebelum era desentralisasi. Namun pengaruh anggaran Pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah jauh lebih besar melalui sisi pengeluaran dibandingkan sisi penerimaan, baik di tingkat nasional, di Jawa maupun di luar Jawa.Sebelum pelaksanaan era desentralisasi 1995-2000, peran Pemerintah Daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lebih besar melalui dana perimbangan dibandingkan pendapatan asli daerah (PAD). Memasuki pelaksanaan desentralisasi 2001-2004, pengaruh anggaran Pemerintah Daerah dari pendapatan asli daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan, tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dana perimbangan, terutama di tingkat nasional dan luar Jawa. Selama era desentralisasi 2001-2004, peran anggaran Pemerintah Daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengeluaran pembangunan maupun pengeluaran rutin mengalami peningkatan dibandingkan sebelum era desentralisasi. Namun peran anggaran tersebut lebih besar melalui pengeluaran pembangunan dibandingkan pengeluaran rutin dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama di tingkat nasional dan di luar Jawa.Sejak era desentralisasi selama kurun waktu 2001-2004, peran investasi dan keterbukaan daerah berpengaruh besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat nasional, di Jawa maupun di luar Jawa. Sementara itu, pertumbuhan penduduk mengalami peningkatan cukup signifikan dibandingkan sebelum era desentralisasi. Sedangkan peran pajak daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah mengalami peningkatan sejak memasuki pelaksanaan era desentralisasi, namun masih relatif kecil dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, baik di tingkat nasional, di Jawa maupun di Iuar Jawa."

"Tesis ini akan mengevaluasi Program P3DT-III dari aépok pelaksanaan perencanaan dengan. rnasalah pokok penelitian adalah ? Bagaimana Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Prasarana Pendukukung Desa Tertinggal. Dari masalah pokok tersebut selanjutnya diuraikan pertanyaan penelitian yaitu : (1) Bagaimana mekanisme perencanaan pembangunan prasarana pendukung desa tertinggal '? (2) Apakah dalam proses perencanaan itu masyarakat telah dilibatkan dan bagaimana partisipasi masyarakat di dalanmya.Penelitian ini bertujuan (1) untuk memperoleh gambaran dan pemahaman lebih jauh tentang proses Perencanaan Program Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (PBDT) : (2) untuk mengetahui bentuk partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan program Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal.Penelitian dan pengamatan lapangan dilaksanakan selama lebih kurang 2 (dua) bulan, yaitu bulan Sepember sampai dengan bulan Oktober 2001. Lokasi Penelitian adalah di Kecarnatan Salirnpaung Kabupaten Tanah Datar yang terdiri dari 20 buah Desa sebagai wilayah penelitiarr Dalam pengamatan terhadap proses Perencanaan Program P3DT-DI Pola Kombinasi di Kecamatan Salimpaung tersebut diketahui bahwa mekanisme perencanaan itu telah dilaksanakan dalam bentuk forum diskusi Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP) I sampai 4- Setiap fonun diskusi UDKP menghasilkan kesepakatan-kesepakalan yang dituangkan ke dalam Reacana Strategis (Restra) Kecamatan dan Program lnvestasi Kecamatan (PIK).Partisipasi masyarakat dalam perencanaan Program P3DT-III di Kecamatan Salimpaung diwujudkan melalui pembentukan Kelompok Diskusi Sektor (KDS). KDS-lah yang menerima dan menjaring usulan pembangunan prasarana dari masyarakat untuk selanjutnya diseleksi dan disusun skala prioritasnya. KDS juga yang rnembawa usulan pembangunan prasarana itu ke dalam diskusi-diskusi UDKP di Tingkat Kecamatan. Selanjutnya proses itu diindikasikan bahwa dalam proses perencanaan PBDT tersebut partisipasi masyarakat terwuj ud dalam bentuk tingkatan yang terdiri dari : Berbagi Informasi, Mekanisme Penyaroaian Pendapat, Mekanisme Kerjasama Pembuatan Keputusan dan Mekanisme Mempennndah Pembcrdayaan Akhimya disimpulkan bahwa proses perencanaan program pembangunan di Kecamatan Salimpang telah berlangsung secara partisipatif."