Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai pemberhentian direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam kaitan pemerintah sebagai pemegang saham. Dengan melakukan studi kasus pemberhentian Direktur keuangan dan investasi PT Askrindo dimana dalam proses pemberhentiannya pemerintah berkedudukan sebagai pemegang saham tunggal dimana dalam ketentuan, dinyatakan bahwa apabila perusahaan berbentuk persero dengan pemerintah sebagai pemegang saham tunggal, maka keputusan Menteri BUMN dipersamakan dengan RUPS. Hal ini sejalan dengan ketentuan bahwa pemberhentian direksi dilakukan oleh RUPS baik yang dilakukan karena lampaunya masa jabatan maupun karena alasan-alasan yang dibenarkan dalam aturan perundang-undangan. Dalam kasus PT Askrindo, dimana Pemberhentian dilakukan karena adanya kesalahan investasi, proses dan mekanismenya harus mengacu pada 3 ketentuan, yaitu UUPT, Peraturan BUMN dan Peraturan Perasuransian. Metode dalam skripsi ini berbentuk yuridis normatif sehingga didasarkan pada sumber kepustakaan dan dilakukan dengan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait.

---

This thesis is discuss about the dismissal process of directors on State-Owned Enterprises regarding to Goverment Posisiton as a shareholder. This thesis Conducting the case study of dismissal process on finance investment director of PT Asuransi Kredit Indonesia. In the process of dismiss, the goverment take position as a sole shareholder, which the law stated that if the company have government as a sole shareholder, the decision of the Minister BUMN equalized with General Meeting of Shareholders (GMS). This matter suit to the dismissal provision in company law, which only allow to conduct by the GMS, whether it is done because the lapse of the term of office or for reasons which justified by the law. In the case of PT Askrindo where the dismissal done because of wrong investment, the process and mechanism should refer to the three provisions. That is the Company Law, Regulations on State Owned Enterprises (BUMN) and Regulation on Insurance Company. The methods form in this thesis is normative juridical, therefore do based on literature sources and interviews conducted with the parties concerned."

"Penelitian ini didasarkan pada proses dan mekanisme pemberhentian antarwaktu dan penggantian antarwaktu yang diatur dalam UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dan UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik beserta UU perubahannya yaitu UU No. 2 Tahun 2011. Penelitian ini membahas tiga permasalahan utama. Pertama, kewenangan yang dimiliki oleh partai politik dalam mengusulkan pemberhentian antarwaktu dan penggantian antarwaktu anggotanya yang duduk di DPR. Kedua, mekanisme pemberhentian antarwaktu dan penggantian antarwaktu yang diatur oleh uu dan peraturan terkait seperti peraturan KPU. Ketiga, menganalisis kewenangan yang dimiliki Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam mengusulkan pemberhentian antarwaktu anggotanya dan kesesuaian proses penyelesaian perselisihan pemberhentian antarwaktu tersebut dengan peraturan yang berlaku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang menggunakan data sekunder.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan partai politik dalam mengusulkan pemberhentian antarwaktu dan penggantian antarwaktu ini masih terus diperdebatkan oleh pihak-pihak tertentu. Kewenangan tersebut telah diajukan kepada Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan pengujian. Hasil dari pengujian tersebut adalah hak recall yang dimiliki poleh partai politik ini tidak bertentangan dengan pelaksanaan demokrasi perwakilan. Disamping itu, dalam studi kasus yang penulis sampaikan, ternyata masih terdapat ketidaksesuaian antara pelaksanaan proses pemberhentian antarwaktu dengan mekanisme yang diatur oleh undang-undang.

---

This research is based on the processes and the mechanism of the intertemporal dismissal and the replacement or usually named as recall which are regulated in Act No.27/ 2009 regarding MPR, DPR, DPD and DPRD and Act No. 2/2008 regarding Political Parties Act and its amendments, Act No. 2/2011. In this paper, there are three main issues. First, the political parties?s authority to proposed the dismissal and replacement of their members in the parliament (DPR). The second is to describe about the mechanism of the recall process based on the regulation in Indonesia. And the third is to analyze about the authority of Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) as a party that registered in DPR, to propose the recalling process to their members in DPR and also analyze about the compatibility of the dispute settlement process according to the regulations. The method used in this study is a yuridis normatif by using the secondary data.

The results showed that the political parties in Indonesia have the authority to propose the recall process for their members that registered in DPR. There are several people that disagree about this recall authority which is own by the political parties. This recall by political parties?s proposed has been tested by the constitutional court (Mahkamah Konstitusi) and the results showed that this authority to recall their members in the parliament is not contradict with the implementation of the representative democracy. In addition, in the case studies that is included in this matters, it turns out that there is still an incompatibality between the implementation of the recall process according to the mechanism that regulated by the law."

"Suatu keberhasilan organisasi ditentukan oleh pelayanan yang diberikan kepada pelanggan/masyarakat yang memerlukan jasa pelayanan tersebut. Oleh sebab itu adalah menarik untuk melakukan penelitian tentang segi pelayanan khususnya organisasi publik. Dalam hal ini judul yang dikedepankan yakni Pelayanan Kebersihan Oleh Dinas Kebersihan Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang. Penelitian ini berupaya mengkaji mengenai 1). Sejauh mana upaya pelayanan kebersihan yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan Kotamadya Ujung Pandang. 2). Bagaimana aspek-aspek pelayanan kebersihan dilaksanakan Dinas Kebersihan Dati II Ujung Pandang dalam memberikan pelayanannya. 3). Kendala-kendala apa yang dihadapi oleh Dinas Kebersihan dalam memberikan pelayanan. Ada berbagai faktor penentu pelayanan Dinas Kebersihan Kotamadya Ujung Pandang yakni: 1). Kebijaksanaan Pelayanan Kebersihan, 2). Sumber Dana/keuangan, 3). Sarana/Parasarana, 4). Sumberdaya Manusia, 5). Partisipasi Masyarakat. Dalam hal kebijaksanaan Pemerintah Kotamadya Ujung Pandang berpedoman sekurang-kurangnya 12 (dua belas) suprastruktur yang pada intinya saling melengkapi. Keduabelas peraturan dimaksud mengatur mengenai hak yang harus dinikmati pelanggan dalam pemberian pelayanan oleh Dinas Kebersihan Kotamadya Dati II Ujung Pandang. Selain itu pelanggan mempunyai kewajiban antara lain pembayaran retribusi yang berkisar paling rendah Rp 100 dan tertinggi Rp. 22.500/bulan. Dalam mengaplikasikan peraturan-peraturan yang ada pemerintah menetapkan konsep Teduh Bersinar yang berbasis pada pendekatan sosial budaya, sosial politik, dan sosial ekonomi. Sedangkan mengenai sumber dana keuangan Dinas Kebersihan dalam pemberian pelayanan didasarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II, lnpres Dati II, Bantuan Proyek Dinas Kebersihan (SLAP IBRD, SPABP) dan penerimaan retribusi yang pada intinya dirasakan masih belum mencukupi. Selain itu jasa pelayanan Dinas Kebersihan Kotamadya Ujung Pandang terlihat dari sarana/prasarana yang di gunakan. Sarana/prasarana yang digunakan belum sepenuhnya memadai terutama masih ditemukan peralatan yang rusak atau sudah selesai umur teknisnya, tetapi sampai saat ini belum diadakan pergantian. Pelayanan Dinas Kebersihan Kotamadya Ujung Pandang belum sepenuhnya optimal terutama unsur pekerja mekanik yang relatif kecil, sementara itu mereka sangat dibutuhkan guna peralatan dan perbaikan peralatan yang rusak. Dari segi kuantitas tenaga operasional pemungut sampah belum mencukupi, sehingga frekwensi pengangkutan sampah yang seharusnya setiap hari masih mengalami penundaan. Sungguhpun demikian kebersihan lingkungan tidak sepenuhnya harus dibebankan pada tanggung jawab Dinas Kebersihan Kotamadya Dati II Ujung Pandang. Tetapi tergantung pada partisipasi aktif pelanggan/masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kebersihan lingkungan dan pembayaran retribusi sudah cukup memadai terlihat pelanggan telah menyediakan tempat pembuangan sampah di rumah tangga masing-masing dan sampah telah diletakkan pada sarana tersebut atau sarana pembuangan sampah yang telah disediakan oleh Dinas Kebersihan Kotamadya Ujung Pandang. Kewajiban pembayaran retribusi sudah dipenuhi dengan baik oleh pelanggan terutama retribusi sampah sudah dengan sendirinya ditagih pada saat pembayaran rekening listrik. Walaupun pelanggan/masyarakat telah turut berpartisipasi dalam menjaga kebersihan lingkungan tetapi pelayanan kebersihan yang diterima belum sepenuhnya membawa kepuasan bagi mereka. Sebab ada sebagian pelanggan terutama di daerah pinggiran atau daerah kumuh masih merasakan pengangkutan sampah tidak setiap hari dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan Kotamadya Ujung Pandang. Hal ini terkait dengan kendala yang dihadapi terutama kekurangan anggaran, saranalprasarana dan tenaga operasional."

"ABSTRAKTesis ini mengkaji tentang mekanisme pemberhentian Kepala Daerah sebagai pejabat publik oleh DPRD di Indonesia dalam peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku di Indonesia dan permasalahan dalam proses pemberhentian Kepala Daerah yang dilakukan oleh DPRD sejak berlakunya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah serta memperbandingkan dengan proses impeachment untuk mendapatkan titik temu dalam persepsi yang selama ini berkembang bahwa pemberhentian Kepala Daerah oleh DPRD merupakan mekanisme impeachment, sebuah mekanisme pendakwaan untuk memberhentikan pejabat publik dari jabatannya yang berkembang di negara federal. Penelitian ini dikaji dengan melalui pendekatan yuridis-normatif. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis-historis dan yuridis-komparatif. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian hukum normatif dan metode penelitian hukum empiris sekaligus tetapi, dalam penelitian ini lebih menitikberatkan pada penelitian hukum normatif, sedangkan penelitian hukum empiris berfungsi sebagai informasi pendukung. Pendekatan yang bersifat yuridis-normatif tersebut akan dilakukan dengan mempergunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dianalisis menggunakan silogisme dan interpretasi. Sementara itu, penelitian empiris dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui berbagai diskusi dengan pihak-pihak yang memiliki kompetensi dan pengetahuan yang mendalam di bidang hukum tata negara.Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan mekanisme pemberhentian Kepala Daerah mengalami perubahan dari masa ke masa. Dalam perkembangannya, saat ini mekanisme yang hadir dalam ketentuan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah bukanlah mekanisme “impeachment” karena desentralisasi yang tercipta di Indonesia bersifat “desentralisasi eksekutif”, sehingga dalam proses pemberhentian tersebut tidak melibatkan lembaga legislatif, tetapi lembaga pembuat kebijakan yang dikenal dengan istilah “council” di Inggris yang mirip dengan peran DPRD di Indonesia saat ini. Selain itu, mekanisme “Pemberhentian Kepala Daerah oleh DPRD” belum secara rinci diatur di dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah dewasa ini, termasuk dalam hal beracara di Mahkamah Agung. Oleh karena itu, untuk menjamin asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, sekiranya apabila dilakukan revisi terhadap Undang-undang Pemerintahan Daerah mekanisme “Pemberhentian Kepala Daerah oleh DPRD” harus diatur lebih rinci lagi di dalam Undang-Undang.

---

ABSTRACTThis thesis examines the mechanisms "Dismissal of Head of region as public officials by (DPRD/council) in Indonesian" in legislation ever prevailing in Indonesia and the problems in the dismissal process conducted by the Regional Council since enactment the "Act Number 32 of 2004 on Regional Government" as well as to compare with the "impeachment" process to get a common ground in which during the growing perception that the dismissal of the Head of the Regional Council is the mechanism by "impeachment", a mechanism to suspend the prosecution of public officials from office that developed in the federal state. This study examined the juridical-normative approach. In addition, this study also uses juridical-historical and juridical-comparative. The method used in the study are normative legal research methods and empirical legal research methods as well but, in this study is more focused on normative legal research, while empirical legal research serves as supporting information. Approach juridical-normative will be done by means of primary legal materials, legal materials secondary, tertiary and legal materials were analyzed using "syllogisms" and "interpretation". Meanwhile, empirical research in this study was done by collecting data through various discussions with the parties who have the competence and in-depth knowledge in the field of constitutional law.The results showed that the developmental mechanism dismissal Regional Head amended from time to time. During its development, the current mechanism is present in the provisions of "Act Number 32 of 2004 on Regional Government" is not a mechanism of "impeachment" because decentralization created in Indonesia is "decentralized executive", resulting in the dismissal process does not involve the legislature, but the policy-making body, known by the term "council" in the English country which is similar to the role "DPRD" in Indonesia today. In addition, the mechanism of "Dismissal Regional Head by (DPRD/Council)" has not been regulated in detail in the Local Government Act today, including in the case of proceedings in the Supreme Court. Therefore, to ensure fairness, expediency and legal certainty, in case if the revision of the Local Government Act mechanism "Dismissal Regional Head by (DPRD/Council)" shall be regulated in more detail in the Act."

"Perseroan Terbatas (PT) merupakan suatu badan usaha berbadan hukum dengan eksistensi yang sangat baik di Indonesia. Berdasarkan ketentuan mengenai PT dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), terdapat tiga buah organ yang menjalankan kegiatan PT yang meliputi RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), Anggota Direksi, dan Dewan Komisaris. Dalam pelaksanaan kegiatan PT, ketiga organ tersebut harus menganut prinsip check and balances melalui tata kelola perusahaan yang baik yang disebut good corporate governance. Pada penelitian ini akan dibahas mengenai pemberhentian Komisaris Independen melalui studi kasus pada putusan nomor 103/PDT.G/2011/PN.JKT.SEL dan putusan nomor 16/G/2014/PTUN-JKT. Berdasarkan ketentuan dalam UUPT, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian Komisaris Independen dilakukan melalui RUPS dengan suara bulat mayoritas, dimana ketentuan tersebut juga tercantum pada Anggaran Dasar PT. Melalui metode penelitian yuridis normatif, penelitian dilakukan dengan menganalisa aspek-aspek hukum pada peraturan perundang-undangan terkait pemberhentian Komisaris Independen dalam kedua kasus pada putusan nomor 103/PDT.G/2011/PN.JKT.SEL dan putusan nomor 16/G/2014/PTUN-JKT.Melalui studi pada kedua kasus dalam penelitian ini, terdapat beberapa permasalahan yang dibahas terkait pemberhentian Komisaris Independen, meliputi kebijakan pengangkatan, penggantian, maupun pemberhentian organ perusahaan Komisaris Independen, termasuk alasan dari pemberhentian Komisaris Independen. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan untuk dibuatnya pengaturan yang jelas terkait kesempatan membela diri dalam RUPS mengenai pemberhentian suatu organ perusahaan, pedoman yang jelas mengenai alasan-alasan yang dibenarkan dalam memberhentikan organ perusahaan bagi RUPS, serta kebijakan terkait persyaratan calon Komisaris Independen yang disesuaikan dengan latar belakang dan kegiatan usaha perusahaan

---

Limited Liability Company (LTD) is a legal entity with a very good existence in Indonesia. Based on the provisions regarding LTD in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UUPT), three organs carry out LTD activities: the GMS (General Meeting of Shareholders), Members of the Board of Directors, and the Board of Commissioners. In carrying out LTD activities, the three organs must adhere to the principle of checks and balances through good corporate governance called good corporate governance. In this study, the dismissal of the Independent Commissioner will be discussed through a case study on decision number 103/PDT.G/2011/PN.JKT.SEL and decision number 16/G/2014/PTUN-JKT. Based on the provisions in the Company Law, the appointment, replacement, and dismissal of the Independent Commissioner are carried out through the GMS with a unanimous majority, where the provisions are also stated in the Articles of Association of LTD. Through the normative juridical research method, the research was conducted by analyzing the legal aspects of the legislation related to the dismissal of the Independent Commissioner in both cases in decision number 103/PDT.G/2011/PN.JKT.SEL and decision number 16/G/2014 /PTUN-JKT.

Through the study of the two cases in this research, there were several issues discussed regarding the dismissal of the Independent Commissioner, including the policy on the appointment, replacement, or dismissal of the Independent Commissioner's company organs, including the reasons for the dismissal of the Independent Commissioner. Based on the results of the research, it is recommended to make clear arrangements regarding the opportunity to defend oneself at the GMS regarding the dismissal of a company organ, clear guidelines regarding the justifiable reasons for dismissing a company organ for the GMS, as well as policies related to the requirements for candidates for Independent Commissioners that are adjusted to the background. and company business activities."

"ABSTRACTSkripsi ini ditulis dengan Latar Belakang Penerapan prinsip korporasi yang baik dalam koperasi tidak akan menimbulkan perbedaan pandangan antar sesama anggota koperasi maupun antar anggota koperasi dengan pengurus sehingga dapat menghindari adanya pemberhentian anggota maupun pengurus. Adapun yang menjadi Pokok Permasalahan adalah Bagaimana pengaturan mengenai pemberhentian anggota dan pengurus koperasi di Indonesia dan Bagaimana penerapan prinsip Good Corporate Governance dalam pemberhentian anggota dan pengurus koperasi dalam putusan Nomor 190/Pdt.G/2014/PN.Mdn. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai pemberhentian anggota koperasi di Indonesia, serta penerapan prinsip Good Corporate Governance dalam pemberhentian anggota dan pengurus koperasi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif, dengan menggunakan tipe penelitian Deskriptif. Simpulan dari skripsi ini yaitu bahwa Pengaturan mengenai pemberhentian anggota dan pengurus Koperasi di Indonesia belum dapat ditemukan dan penerapan prinsip Good Corporate Governance dalam pemberhentian anggota dan pengurus koperasi dalam putusan Nomor 190/Pdt.G/2014/PN.Mdn belum dilaksanakan dengan tegas. Adapun salah satu saran yang dapat diberikan yaitu agar pemerintah segera membuat undang-undang perkoperasian baru yang memuat tentang pemberhentian anggota dan pengurus koperasi.

---

ABSTRACTThis thesis is written with Background The application of good corporate principles in cooperatives will not lead to differences of opinion between fellow members of cooperatives and between members of cooperatives with administrators so that they can avoid the dismissal of members and administrators. The main issue is how to regulate the dismissal of cooperative members and administrators in Indonesia and how the application of the principles of Good Corporate Governance in dismissal of cooperative members and managers in the decision No. 190/Pdt.G/2014/PN.Mdn. This study aims to determine the regulation regarding the dismissal of cooperative members in Indonesia, as well as the application of the principles of Good Corporate Governance in the dismissal of cooperative members and managers. This study uses juridical-normative research, using descriptive type of research. The conclusion of this thesis is that the regulation regarding the dismissal of members and managers of Cooperatives in Indonesia has not been found and the application of the principles of Good Corporate Governance in dismissal of cooperative members and managers in decision No. 190/Pdt.G/2014/PN.Mdn has not been firmly implemented. One of the suggestions that can be given is that the government immediately makes a new cooperative law which contains the dismissal of cooperative members and managers."

"ABSTRAKPenelitian ini didasarkan pada proses dan mekanisme pemberhentianantarwaktu dan penggantian antarwaktu yang diatur dalam UU No. 27 Tahun2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dan UU No. 2 Tahun 2008 tentangPartai Politik beserta UU perubahannya yaitu UU No. 2 Tahun 2011. Penelitianini membahas dua permasalahan utama. Pertama, kewenangan yang dimiliki olehpartai politik dalam mengusulkan pemberhentian antarwaktu dan penggantianantarwaktu anggotanya yang duduk di DPR. Kedua, mekanisme idealpemberhentian antarwaktu dan penggantian antarwaktu yang diatur oleh uu danperaturan terkait. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridisnormatif yang menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwakewenangan partai politik dalam mengusulkan pemberhentian antarwaktu danpenggantian antarwaktu ini masih terus diperdebatkan oleh pihak-pihak tertentu.Kewenangan tersebut telah diajukan kepada Mahkamah Konstitusi untukdilakukan pengujian. Hasil dari pengujian tersebut adalah hak recall yang dimilikipoleh partai politik ini tidak bertentangan dengan pelaksanaan demokrasiperwakilan, dan anggota legislatif yang telah keluar dari keanggotaanya dari partaipolitik tidak serta merta dinyatakan berhenti dari keanggotaan legislatif, tidakseperti pada keputusan MK sebelumnya. Disamping itu, dari data yang penulisdapatkan, ternyata masih terdapat ketidaksesuaian antara pelaksanaan prosespemberhentian antarwaktu dengan mekanisme yang diatur oleh undang-undangdan amanat kedaulatan rakyat yang ada dalam konstitusi negara Indonesia.

---

ABSTRACTThis research is based on the processes and the mechanism of theintertemporal dismissal and the replacement or usually named as recall which areregulated in Act No.27/ 2009 regarding MPR, DPR, DPD and DPRD and ActNo. 2/2008 regarding Political Parties Act and its amendments, Act No. 2/2011. Inthis paper, there are two main issues. First, the political parties’s authority toproposed the dismissal and replacement of their members in the parliament(DPR). The second is to describe about the ideal mechanism of the recall processbased in Indonesia for further. The method used in this study is a yuridis normatifby using the secondary data. The results showed that the political parties inIndonesia have the authority to propose the recall process for their members thatregistered in DPR. There are several people that disagree about this recallauthority which is own by the political parties. This recall by political parties’sproposed has been tested by the constitutional court (Mahkamah Konstitusi) andthe results showed that this authority to recall their members in the parliament isnot contradict with the implementation of the representative democracy. Not onlythose, in 2013 Constitutional Court made a decision that escape from politicalparty does not mean followed by resign from legislative member. In addition, inthe case studies that is included in this matters, it turns out that there is still anincompatibality between the implementation of the recall process according to themechanism that regulated by the law."

"Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan Terbatas memerlukan organ perseroan. Salah satu organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang fungsinya antara lain melakukan pemberhentian dan pengangkatan Direksi Perseroan Terbatas. Direksi yang telah berakhir masa jabatannya, dapat diangkat kembali melalui RUPS dengan syarat persetujuan pemegang saham dan semuanya setuju dengan suara bulat. Tindakan pergantian Direksi dapat dilakukan sewaktuwaktu oleh pemegang saham melalui RUPSLB. Direksi yang diberhentikan melalui RUPSLB maupun melalui RUPS Tahunan maka tidak lagi berwenang mewakili perseroan untuk melakukan perbuatan hukum dan melakukan pengurusan perseroan. Tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh Direksi yang telah berakhir masa jabatannya, maka tindakan hukum Direksi tersebut adalah Batal Demi Hukum, tidak sah, dan tidak mengikat bagi perseroan.

---

A limited liability company needs representative organ to do its business activities. One of the representative organs is the General Meeting of Shareholders which has many functionalities including to appoint and dismiss Board of Directors of a limited liability company. Members of Board of Directors whose term of office has expired can be re-appointed by the General Meeting of Shareholders subject to approval from all shareholders. The General Meetings of Shareholders has the right to dismiss the members of Board of Directors before the term of office expires by conducting an Extraordinary General Meeting of Shareholders and will be effective upon the adjournment of the General Meeting of Shareholders resolving the dimissal.The Director whose term of office has expired is not entitled to represent the company and to take all legal acts concerning the management of the company. The legal acts done by the directors as referred as above are considered void at law, invalid and shall not bind the company with the other parties."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota PembinaYayasan dengan mencoba meneliti Undang-Undang Yayasan dan Standard AktaYayasan sebagai pedoman teknis pembuatan atau pengesahan Akta PendirianYayasan. Pengangkatan anggota Pembina yayasan diatur dalam Pasal 28 Ayat (3)Undang-Undang Yayasan walaupun tidak secara explisit termasuk dalam wewenangpembina dalam Pasal 28 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Yayasan. Terkait denganpemberhentian anggota Pembina Yayasan baru diatur di dalam Standar Akta YayasanPasal 8 Ayat (2) huruf d yang mana perumusan kewenangan Pembina nampak kurangjelas. Hal ini bisa menjadi celah hukum bagi pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dan beritikad buruk untuk memanfaatkan kesempatan tersebut. Oleh karena itu,sebaiknya Undang-Undang Yayasan direvisi kembali menjadi undang-undang yangbetul-betul mengikat, tegas, dan jelas guna mengakomodir kepastian hukum sertamenghindari permasalahan hukum yang secara lazim sering terjadi pada yayasan dansecara khusus terjadi pada organ yayasan yaitu Pembina, mengingat Pembinamerupakan organ tertinggi di dalam suatu Yayasan. Selanjutnya mengenai syarat,mekanisme dan prosedur pengangkatan dan pemberhentian anggota Pembina diaturdalam Standar Akta Yayasan Pasal 10 dan 11. Terakhir mengenai efektifitaskeberlakuan pengangkatan dan pemberhentian anggota Pembina diatur dala Pasal 19Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013. Metode penelitian yangdigunakan adalah yuridis normatif.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the appointment and dismissal of foundation?s trusteesthrough examining the Foundation Law and Foundation document standard. thefoundation's trustee appointment is arranged in paragraph 28 Verse (3) Law offoundation eventhough it is not explicitly included to the trustees authorities inparagraph 28 verse 2 in Law of Foundation. Regarding the dismissal of the newtrustee members Associated with the dismissal of members of the FoundationTrustees set new standards in the Foundation Deed of Paragraph 8 verse (2) letter bthat the formulation of Trustees authority seems not clearly explaind in theFoundation document standard. This could be a legal loophole for those who are notresponsible and act in bad faith to take advantage of the opportunity. Therefore, thelaw of Foundation is advised to be revised and re -evaluated in terms of validity andclarity in order to accommodate the legal certainty, and also avoiding the commonlegal issues or problems occur in foundation, particularly in the foundation's organ,which is trustee, the highest organ in foundation structure.Furthermore, therequirements, mechanisms and procedures for the appointment and dismissal ofTrustees Deed of Foundation Standards set in Paragraph 10 and 11. Newsletterregarding the effectiveness of the enforceability of the appointment and dismissal ofTrustees are set out in Paragraph 19 Verse (2) of Government Regulation No. 2 of2013. The method applied in this research is normative juridical."

"Penelitian ini meneliti konflik internal di Partai Keadilan Sejahtera tahun 2016 antara anggota DPR RI periode 2014-2019 Fahri Hamzah dengan Pimpinan DPP PKS yaitu Ketua Majelis Syuro Habib Salim Segaf Al-Jufri dan Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman. Konflik antara Fahri Hamzah dengan Pimpinan DPP PKS bukanlah konflik yang hanya bersifat Individualistis tetapi juga bersifat Faksional. Konflik ini dipicu akibat pemecatan yang dilakukan Pimpinan DPP PKS kepada Fahri Hamzah karena tidak patuh pada putusan Pimpinan partai dan melanggar AD/ART partai.Fokus penelitian ini adalah pada mengapa faksionalisasi dapat mempengaruhi konflik internal di Partai Keadilan Sejahtera antara Fahri Hamzah dengan pimpinan DPP PKS. Teori utama yang digunakan ialah teori konflik politik Maswadi Rauf dan Marcus Mietzner, serta didukung oleh teori dari ahli lain mengenai faksionalisasi Dennis C. Beller, Frank P. Belloni, dan David Hine. Rauf menyatakan bahwa konflik timbul karena kelangkaan posisi dan sumber-sumber, tetapi Mietzner mengungkapkan bahwa konflik internal partai disebabkan karena partai politik yang tidak terlembaga dengan baik yang ditunjukkan dari gagalnya mekanisme resolusi konflik internal partai. Sedangkan Beller dan Belloni menyatakan bahwa keberadaan faksionalisasi di tubuh partai dapat dipahami sebagai pemicu konflik karena kecenderungan aktor yang bertindak secara kolektif demi mencapai tujuan bersama.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tehnik pengumpulan data observasi, wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa konflik antara Fahri Hamzah dengan Pimpinan DPP PKS disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal disebabkan oleh pencampuran antara nilai-nilai (values) PKS yang sudah dilanggar oleh Fahri Hamzah yang bercampur dengan eksistensi Faksi yang bersaing secara tidak sehat di internal PKS. Sedangkan faktor eksternal disebabkan karena adanya kepentingan politik dari pemerintah akibat kritik keras Fahri Hamzah terhadap pemerintah karena hubungan antara KPK dengan PKS kurang baik setelah LHI ditangkap.Pada penelitian ini  disimpulkan bahwa konflik antara Fahri Hamzah dengan pimpinan partai terjadi akibat dari faksionalisasi yang tidak terlembaga dengan baik sebagai dampak dari kebijakan-kebijakan partai yang tentu saja tidak terorganisir oleh semua kalangan PKS.

---

This research discusses about the Prosperous Justice Party internal conflict in 2016 between members of the Republic of Indonesia DPR for the 2014-2019 period namely Fahri Hamzah and the Prosperous Justice Party Leaders of the Syuro Council namely Habib Salim Segaf Al-Jufri and President party Mohamad Sohibul Iman. The conflict between Fahri Hamzah and Prosperous Justice Party Leaders is not a conflict that is only individualistic but also factional. The conflict was triggered by the dismissal carried out by the Prosperous Justice Party Leader to Fahri Hamzah because he did not comply with the party leadership and violated the party's AD/ART (basic rules).

The main focus of this study is why factionalism could influence internal conflict in Prosperous Justice Party between Fahri Hamzah and Prosperous Justice Party Leaders. The main theory used in this study are Rauf's and Mietzner's conflict political theory, and it is supported  by theories from experts such as Dennis C. Beller, Frank P. Belloni, dan David Hine about factionalism. Rauf stated that the conflict occurred because of a vacant position and resources, but Mietzner revealed that the party's internal conflict was caused by political parties that were not well institutionalized as indicated by the failure of the party's internal conflict resolution mechanism. According to Beller and Belloni stated that the existence of factionalism in the party's body can be understood as a trigger for conflict because of the tendency of actors who act collectively to achieve common goals.

This study uses qualitative research methods with techniques for collecting data on observation, in-depth interviews and document studies. The principal findings of this study reveal that the conflict between Fahri Hamzah and Prosperous Justice Party Leaders was caused by internal and external factors. Internal factors are caused by a combination of Prosperous Justice Party values that have been violated by Fahri Hamzah with the existence of Prosperous Justice Party factions that compete unfairly within Prosperous Justice Party. While external factors are caused by the political interests of the government due to Fahri Hamzah's strong criticism of the government because of the relationship between the KPK and PKS is poorly after LHI was arrested.

The conclusion of this study shows that the conflict between Fahri Hamzah and party leaders was a result of factionalism that was not well institutionalized that had been violated as a result of party policies which of course were not organized by all Prosperous Justice Party Leaders circles."