Ditemukan 101 dokumen yang sesuai dengan query
Antonius Adrian Nathaniel
"
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 menjadi jawaban atas dualisme pembinaan Pengadilan Pajak di bawah Kementerian Keuangan dan Mahkamah Agung yang telah berlangsung sejak awal pembentukannya. Diputus inkonstitusionalnya norma hukum dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak mensyaratkan pembinaan atas aspek organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan Pajak untuk dialihkan secara bertahap dari Kementerian Keuangan ke bawah satu atap Mahkamah Agung paling lambat 31 Desember 2026. Skripsi ini membahas 3 ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Yunita Rostiani
"
Dalam perkembangannya hampir semua lapisan masyarakat telah menuangkan wasiat dalam bentuk akta autentik. Pemberian wasiat adalah hak seseorang sebelum meninggal dunia untuk memberikan hak miliknya kepada orang lain dan pelaksanaannya setelah yang berwasiat meninggal dunia. Namum pelaksanaan wasiat autentik tidak selalu berjalan dengan baik, pada kenyataannya sering terjadi silang sengketa antara pihak ahii waris karena ada pihak yang merasa dirugikan atas pemberian wasiat pewaris hanya kepada seorang atau sebagian ahli waris atas sebagian atau seluruh ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2007
T 02320
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Irene Septania Taruna
"
Tesis ini mTesis ini membahas mengenai contoh nyata mengenai pembatalan akta jual beli melalui putusan pengadilan yang berdasarkan pada perbuatan melawan hukum dengan alasan bahwa adanya izin Ketua RT setempat. Pembatalan akta jual beli tersebut dilakukan oleh Pengadilan Tingkat I dan Tingkat II yang kemudian pada tingkat kasasi diputuskan untuk membatalkan putusan-putusansebelumnya. Penulisan tesis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan melihat kasus melalui peraturan perundang-undangan terkait Hasil analisa menyatakan bahwa suatu akta jual beli memiliki ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T39033
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Lintang Rizki Puspitasari
"
Tesis ini menganalisis independensi Standby L/C dengan fokus permasalahan pada sifat independensi Standby L/C terhadap fasilitas kredit sindikasi dan pandangan pengadilan terhadap sifat independensi Standby L/C terhadap fasilitas kredit sindikasi. Bentuk penelitian dalam tulisan ini ialah penelitian normatif. Standby L/C mempunyai sifat yang independen sesuai dengan Pasal 4 dan 5 UCP 600 dan Aturan 1.06 dan 1.07 ISP 98. Sesuai dengan sifat independensi Standby L/C maka dalam pelaksanaannya sebagai kontrak tidak boleh dikaitkan dengan pelaksanaan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
T44015
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Melvin Purnadi
"
ABSTRAK
Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (untuk selanjutnya disebut "RKAT") dalam perseroan terbatas adalah instrumen yang penting sebagai dasar dan arah dalam pengurusan perseroan. Tetapi pengaturan RKAT dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak rinci. Pembuatan RKAT juga tidak diwajibkan dalam undang-undang tersebut. Tesis ini membahas mengenai permasalahan-permasalahan hukum terkait dengan RKAT tersebut: perihal pembuatan RKAT menjadi dokumentasi hukum yang mengikat dan isinya, perihal perubahan RKAT dan syarat-syaratnya. Hal-hal tersebut tidak diakomodir dalam ...
"
2017
T48327
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Emy Chusnul Chotimah
"
[Barang hasil pertanian terutama kelapa sawit yang rata rata pertumbuhannya besar diberikan fasilitas dibebaskan PPN namun dalam implementasinya merugikan industri kelapa sawit sehingga dilakukan uji materi atas PP Nomor 31 Tahun 2007. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif peneliti menganalisis dasar pertimbangan dari pembuat kebijakan pihak yang mengajukan uji materi dan pihak yang memutus uji materi serta perbandingan dampak beban pajak ketika dibebaskan dan dikenakan PPN Hasil penelitian menunjukkan bahwa fasilitas PPN untuk barang hasil pertanian diberikan ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2015
S61362
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Rizscy Ananda Mulia
"
Mahkamah Agung sebagai pemegang puncak kekuasaan yudikatif sudah seharusnya memiliki sumber daya manusia yang berkualitas baik, namun pada kenyataannya masih ada saja aparatur hukum yang bertindak diluar moral dan etika. Salah satu cara untuk membentuk sosok aparatur lembaga pengadilan yang baik, perlu dilaksanakannya pembinaan melalui jalur Pendidikan dan Pelatihan dengan kurikulum dan proses belajar yang dapat menunjang keberhasilan Diklat tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis kualitas PNS di Mahkamah Agung setelah mengikuti diklat dengan ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2016
S62992
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Heni Daida
"
ABSTRAK
Sertipikat hak atas tanah merupakan alat bukti yang kuat dimana di dalamnya
menjelaskan tentang keadaan tanahnya. Akan tetapi dalam kenyataannya
seringkali terjadi sengketa karena timbulnya sertipikat ganda. Hal ini disebabkan
oleh cacat hukum administrasi karena sertipikat tidak dipetakan, diukur dan
Kantor Pertanahan tidak melakukan pengukuran ulang sebagaimana yang
dimohon oleh pemilik tanah dengan alasan tidak diketemukan titik koordinatnya
atas tanah dimaksud. Hal tersebut dapat dilihat sebagaimana dalam kasus yang
tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 154
PK/TUN/2010. Sertipikat ganda ini berawal ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T39014
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Ester Melisawaty
"
Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat Akta Autentik yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia no. 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang no. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Studi kasus dilakukan terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1860 K/Pid/2010 dalam hal pertimbangan hukum dari Hakim Kasasi dalam memutuskan Notaris Tjondro Santoso, S.H. tidak bersalah serta perbuatan Notaris yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melanggar Hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T43187
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Alisa Ardiyati
"
Pemisahan dan pembagian harta bersama terikat baik dari harta warisan maupun harta perkawinan menurut hukum positif Indonesia adalah suatu perbuatan hukum untuk mengakhiri keadaan tidak terbagi yang mengakibatkan kepada masingmasing orang akan memperoleh kewenangan penuh atas benda tersebut untuk melakukan tindakan hukum. Pemisahan dan pembagian pada pemilihan bersama terikat bersifat deklaratif dan mempunyai daya berlaku surut. Bentuk Akta Pemisahan dan Pembagian sangat tergantung pada jenis obyek kebendaan apa yang akan dibagi. Notaris harus dapat dengan ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2016
T46356
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
