Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Mahkamah Agung Indonesia adalah perpustakaan hukum yang melayani pengadilan tertinggi di Indonesia. Keutamaan Mahkamah Agung sebagai peradilan tertinggi dalam empat lingkungan peradilan memiliki implikasi signifikan terhadap tanggung jawab perpustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan fungsi dan peran Perpustakaan Mahkamah Agung Indonesia dengan berfokus pada kegiatan dan layanannya dan dengan mengidentifikasi faktor-faktor politik, ekonomi, sosial dan teknologi dalam lingkungan makronya. Penelitian ini adalah kualitatif dan menggunakan metode studi kasus. Data dikumpulkan dari pengamatan langsung, wawancara dan analisis dokumen dengan merujuk dan menyesuaikan konsep perencanaan strategis perpustakaan. Temuan menunjukkan bahwa Perpustakaan Mahkamah Agung Indonesia terutama melakukan fungsi informasi. Namun demikian, praktik ini dianggap tradisional karena sangat bergantung pada kegiatan teknis seperti pengadaan, penerbitan, pemrosesan, dan penyebaran materi hukum. Layanan dan kegiatan yang dilakukan oleh Perpustakaan Mahkamah Agung Indonesia juga belum dapat menunjukkan kekhasannya sebagai perpustakaan hukum yang melayani badan tertinggi tersebut. Dari empat pernyataan misi Mahkamah Agung Indonesia, ada tiga poin di mana perpustakaan dapat memainkan perannya yaitu pada subjek independensi yudisial, layanan hukum untuk pihak yang berperkara, dan transparansi peradilan. Namun, peran perpustakaan dianggap tidak jelas

---

The Indonesian Supreme Court Library is a law library that serves the highest court in Indonesia. The virtue of the Supreme Court as the highest court in the four judicial environments has significant implications for library responsibilities. This study aims to describe the function and role of the Indonesian Supreme Court Library by focusing on its activities and services and by identifying political, economic, social and technological factors in its macro environment. This research is qualitative and uses the case study method. Data is collected from direct observation, interviews and document analysis by referring and adjusting the concept of library strategic planning. The findings show that the Indonesian Supreme Court Library mainly performs the information function. However, this practice is considered traditional because it is very dependent on technical activities such as procurement, publishing, processing, and distribution of legal material. The services and activities carried out by the Indonesian Supreme Court Library have also not been able to show their uniqueness as a legal library serving the highest body. Of the four mission statements of the Indonesian Supreme Court, there are three points on which libraries can play their role, namely on the subject of judicial independence, legal services for litigants, and judicial transparency. However, the role of the library is considered unclear."

"Pembatalan Surat Keputusan Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 232/K/TUN/2018) Pembatalan Surat Keputusan Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam menjalankan keputusan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 232/K/TUN/2018 menjadi hal yang mendasari penulis dalam penulisan tesis ini. Penulisan tesis ini dimaksudkan untuk meneliti pembatalan surat keputusan pengesahan badan hukum perkumpulan sebagai produk yang dikeluarkan oleh Pemerintah yang merupakan objek sengketa tata usaha negara yang proses penyelesaiannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Penulis selain meneliti mengenai proses pembatalannya juga akibat hukum yang ditimbulkan terhadap putusan arbitrase yang sebelumnya telah dihasilkan dan akibat hukum terhadap akta pendirian badan hukum perkumpulan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Sehingga didapatkan jawaban mengenai pembatalan surat keputusan tersebut hanya membuat perkumpulan Badan Arbitrase Nasional Indonesia kehilangan status badan hukumnya tetapi lembaga arbitrasenya tetap ada sebagai perkumpulan dan membuat putusan arbitrase yang dihasilkan tetap dapat berlaku serta akta pendirian perkumpulan yang dibuat oleh Notaris tetap sebagai akta otentik. Oleh karena itu pemerintah dalam mengesahkan badan hukum perkumpulan diharapkan memeriksa tidak hanya dokumen tetapi juga pemeriksaan lebih mendalam dan juga pemerintah diharapkan dapat membuat aturan yang lebih jelas mengenai lembaga arbitrase agar tidak timbul sengketa yang serupa dikemudian hari. 

---

Rescission of The Legalization Decree Legal Entity Establishment of Indonesian National Arbitration Board is issued by Ministry of Law and Human Right Republic of Indonesian to carry out the verdict Supreme Court Number 232/K/TUN/2018 that lead to this thesis defense. This thesis defense intended to find out legal reasons related to review a rescission of Association, as one of the results in government, which is an object of state administrative dispute, that settled through State Administrative Court. In the other hand, this thesis defense reviews processes and the effects of the Rescission, and the effects on the deed itself. This research is conducted by normative juridical research with the regulation approaches, to get the answers on the questions about rescission of the validation decree legal entity of  the Indonesian National Arbitration Board, that caused the loss of legal entity, but is still counted as an arbitral tribunal with its deed is still valid. In consequence, government needs to not only check the documents but also create regulations that lead a clear path on arbitral tribunal."

"Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1898 K/Pdt/2022 diajukannya pembatalan terhadap Akta Jual Beli Nomor 02/2014 yang didasari atas Perjanjian tanggal 23 Desember 2013. Perjanjian tersebut memuat kesepakatan untuk melakukan jual beli tanah secara pura-pura berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3611/Nagari Lima Kaum. Penelitian ini menganalisis kekuatan hukum Perjanjian tanggal 23 Desember 2013 sebagai perjanjian simulasi dan menjadi dasar pembuatan Akta Jual Beli Nomor 02/2014 dan penelitian ini menganalisis pertimbangan Majelis Hakim dalam menilai keabsahan Akta Jual Beli Nomor 02/2014 apabila dikaitkan dengan sistem pembuktian hukum perdata serta prosedur peralihan hak atas tanah. Penelitian menggunakan jenis penelitian doktrinal mengacu kepada peraturan perundang-undangan. Untuk menjawab kedua rumusan masalah menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan kemudian dianalisis secara kualitatif dan ditarik kesimpulan berupa data deskriptif analitis. Simpulan pada penelitian ini Perjanjian tanggal 23 Desember 2013 merupakan perjanjian simulasi yang termasuk ke dalam jenis simulasi absolut dimana yang mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum. Mengenai keabsahan Akta Jual Beli Nomor 02/2014 yang didasari atas Perjanjian tanggal 23 Desember 2013 melalui pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat Akta Jual Beli tetap berlaku sah dikarenakan telah dibuatnya akta otentik dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah sehingga para pihak tidak dapat mendalilkan perbuatan jual beli dilakukan secara pura-pura.

---

Supreme Court Decision Number 1898 K/Pdt/2022 cancellation the Deed of Sale and Purchase Number 02/2014 was proposed based on Agreement dated December 23, 2013. The agreement contained to buy and sell land on a mock basis based on the Certificate of Property Rights Number 3611/ Nagari Lima Kaum. This study analyzes legal force of the Agreement dated December 23, 2013 as a simulation agreement and became the basis for making the Sale and Purchase Deed Number 02/2014 and this study analyzes the considerations of the Panel of Judges in assessing the validity of the Sale and Purchase Deed Number 02/2014 when it is linked to the civil law evidentiary system and procedures transfer of land rights. Using doctrinal research that refers to laws and regulations. To answer the two problems using secondary data obtained from literature studies then analyzed qualitatively and conclusions were drawn in the form of analytical descriptive data. The conclusions is Agreement dated December 23, 2013 is a simulation type of absolute which results in the agreement being null and void. Regarding the validity of the Sale and Purchase Deed Number 02/2014 based on the Agreement dated December 23, 2013 through its considerations the Judges of the opinion that the Sale and Purchase Deed remained valid because an authentic deed had been made before the Land Deed Making Official so that the parties could not argue that the sale and purchase was carried out in a pretense temple."

"Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 menjadi jawaban atas dualisme pembinaan Pengadilan Pajak di bawah Kementerian Keuangan dan Mahkamah Agung yang telah berlangsung sejak awal pembentukannya. Diputus inkonstitusionalnya norma hukum dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak mensyaratkan pembinaan atas aspek organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan Pajak untuk dialihkan secara bertahap dari Kementerian Keuangan ke bawah satu atap Mahkamah Agung paling lambat 31 Desember 2026. Skripsi ini membahas 3 (tiga) persoalan: i) perkembangan dan eksistensi lembaga peradilan pajak di Indonesia, ii) keberlakuan sistem pembinaan atas badan peradilan di Indonesia dan pengaruhnya terhadap independensi kekuasaan kehakiman, dan iii) analisis penyatuatapan pembinaan Pengadilan Pajak di bawah Mahkamah Agung. Penelitian terhadap ketiga permasalahan tersebut dilakukan secara doktrinal dengan menggunakan pendekatan yang terpadu untuk menjawab masing-masing persoalan. Hasil dari Penelitian ini dipaparkan pertama-tama secara deskriptif menyangkut uraian teoritis dan historis mengenai lembaga peradilan pajak dan sistem pembinaan badan peradilan di Indonesia, untuk selanjutnya bermuara pada analisis secara preskriptif untuk menjawab aspek-aspek penyatuatapan pembinaan Pengadilan Pajak yang harus ditindaklanjuti. Tindak lanjut pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 berarti reformasi total Pengadilan Pajak, khususnya menyangkut aspek pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangannya.

---

The Constitutional Court Decision Number 26/PUU-XXI/2023 serves as an answer to the dualism of the Tax Court guidance under the Ministry of Finance and the Supreme Court that has been going on since its establishment. The inconstitutionality of the legal norms in the provisions of Article 5 paragraph (2) of Law Number 14 Year 2002 on the Tax Court requires the guidance of the organizational, administrative, and financial aspects of the Tax Court to be transferred gradually from the Ministry of Finance to the Supreme Court no later than 31 December 2026. This thesis discusses 3 (three) issues: i) the development and existence of tax judicial institutions in Indonesia, ii) the applicability of the guidance system for judicial bodies in Indonesia and its influence on the independence of judicial power, and iii) analysis of the unification of the Tax Court's guidance under the Supreme Court. This research was conducted in a doctrinal manner by using an integrated approach to answer each issues. The results of this research are presented first descriptively concerning the theoretical and historical description of the tax court institution and the system of guidance of judicial bodies in Indonesia, to then lead towards a prescriptive analysis to answer the various aspects of the unification of the Tax Court guidance that must be followed up. The follow-up after the Constitutional Court Decision Number 26/PUU-XXI/2023 means a total reform of the Tax Court, especially in regards of its organization, administration, and financial aspects."

"Kepailitan terhadap developer apartemen banyak menimbulkan pro dan kontra karena dinilai merugikan konsumen yang hanya menjadi Kreditor konkuren. Pada akhir 2023, Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA 3/2023 yang mana salah satu isinya adalah menyatakan pembuktian perkara pailit dan PKPU terhadap developer apartemen tidak dapat dibuktikan secara sederhana sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (4) UUKPKPU. Dalam skripsi ini, Penulis membahas mengenai ketentuan pembuktian tidak sederhana pada perkara kepailitan dan PKPU terhadap developer apartemen pada SEMA 3/2023 dengan menganalisisnya dari segi UUKPKPU dan Hukum Kepailitan secara umum serta dikaitkan berdasarkan kasus-kasus kepailitan dan PKPU yang terjadi terhadap developer apartemen. Skripsi ini juga menganalisis SEMA 3/2023 sebagai sebuah peraturan dan keberlakuannya dalam perkara kepailitan dan PKPU. Penulis menggunakan penelitian dalam bentuk yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang Penulis temukan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa SEMA 3/2023 yang mengatur mengenai pembuktian tidak sederhana pada perkara kepailitan dan PKPU terhadap developer apartemen bertentangan dengan UUKPKPU serta Hukum Kepailitan secara umum. SEMA 3/2023 juga telah melanggar prinsip kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara sebagaimana dalam UUKH dan UUMA. Kehadiran SEMA 3/2023 bukanlah solusi bagi penyelesaian atas kerugian konsumen ketika developer apartemen pailit, melainkan hanya menambah masalah baru akibat upaya hukum bagi Kreditor, baik konsumen maupun non-konsumen, serta Debitor itu sendiri dibatasi. Selain itu, kehadiran SEMA 3/2023 dapat menimbulkan disparitas putusan terhadap developer apartemen yang akan menimbulkan ruang abu-abu atas parameter dari pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan dan PKPU, khususnya terhadap developer apartemen. Penulis berkesimpulan bahwa untuk melindungi konsumen yang mengalami kerugian akibat developer apartemen pailit bukan dengan cara membuat developer apartemen tersebut tidak dapat pailit atau PKPU, melainkan mengatur perihal mekanisme khusus atas permohonan pailit dan PKPU terhadap developer apartemen atau pengaturan mengenai perlindungan konsumen selama proses kepailitan, khususnya dengan memperhatikan hak-hak konsumen sebagaimana dalam UUPK.

---

Bankruptcy against apartment developers has raised many pros and cons because it’s considered detrimental to consumers who are only concurrent Creditors. At the end of 2023. The Supreme Court issued SEMA 3/2023 which one of the contents is to state that the evidentiary of bankruptcy and PKPU cases against apartment developers cannot be proven simply as in Article 8 paragraph (4) UUKPKPU. In this thesis, the author discusses the provision of non-simple evidentiary in bankruptcy and PKPU cases against apartment developers in SEMA 3/2023 by analyzing it in terms of UUKPKPU and Bankruptcy Law in general, and also related based on bankruptcy and PKPU cases that occurred against apartment developers. This thesis also analyzes SEMA 3/2023 as a regulation and its applicability in bankruptcy and PKPU cases. The author employs normative juridical research with descriptive-analytical characteristics to address the issues found. The results research indicate that SEMA 3/2023, which regulates non-simple evidentiary in bankruptcy and PKPU cases against apartment developers contradicts with UUKPKPU and Bankruptcy Law in general. SEMA 3/2023 has also violated the principle of freedom of judges in deciding a case as stipulated in UUKH and UUMA. The presence of SEMA 3/2023 is not a solution to the losses suffered by consumers when an apartment developers goes bankruptcy, rather, it creates new problems by limiting the legal recourse available to Creditors, both consumers and non-consumers, as well as the Debtor it self. Furthermore, the presence of SEMA 3/2023 may lead to disparity in decisions against apartment developers which will create a gray area over the parameters of simple evidentiary in bankruptcy and PKPU cases, especially against apartment developers. The author concludes that to protect consumers who have suffered losses due to bankruptcy of apartment developers is not by making the apartment developer unable to file for bankruptcy or PKPU, but by regulating a special mechanism for bankruptcy and PKPU petition against apartment developers or regulating consumer protection during the bankruptcy process, especially by paying attention to consumer rights as outlined in UUPK."

"Skripsi ini menganalisis mengenai suatu kasus gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam pelanggaran perikatan yang dilakukan oleh PT Futbal Momentum Asia dan UEFA, dengan fokus pada Putusan Mahkamah Agung No. 2595 K/Pdt/2022. Penelitian ini membahas terkait konsep perikatan dalam hukum perdata Indonesia, regulasi terkait hak siar sebagai hak terkait dalam hak cipta, serta pertimbangan yang diambil oleh hakim dalam memutus perkara tersebut. Metode penelitian yang diterapkan adalah doktrinal, yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus untuk mendapatkan pemahaman lebih mendalam. Data penelitian meliputi bahan hukum primer seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Hak Cipta, dan Undang-Undang Penyiaran, serta bahan hukum sekunder berupa literatur terkait. Penelitian ini menyimpulkan meskipun Mahkamah Agung memutuskan bahwa pihak PT Futbal Momentum Asia melakukan Perbuatan Melawan Hukum, tetapi sejatinya tindakan tersebut lebih tepat dikategorikan sebagai Wanprestasi karena melanggar hak dan kewajiban yang telah disepakati dalam suatu hubungan kontraktual sehingga perikatan lahir akibat suatu perjanjian. Penelitian ini berfokus pada pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan kontrak untuk mencegah sengketa serupa di masa depan. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan saran kepada agar para pihak dalam perjanjian distribusi hak siar memperhatikan regulasi secara spesifik yang berlaku untuk menghindari konsekuensi hukum yang merugikan.

---

This thesis provides an in-depth analysis of a lawsuit concerning Tort (Perbuatan Melawan Hukum) in a breach of contract case involving PT Futbal Momentum Asia and UEFA, focusing on Supreme Court Decision No. 2595 K/Pdt/2022. This study comprehensively examines the concept of obligation in Indonesian civil law, regulations related to broadcasting rights as related rights under copyright law, and the considerations made by the judges in resolving the case. The research applies a doctrinal method, utilizing legislative and case study approaches to achieve a deeper understanding. The research data includes primary legal materials such as the Indonesian Civil Code, Copyright Law, and Broadcasting Law, along with secondary legal materials such as relevant literature. This research concludes that although the Supreme Court decided that PT Futbal Momentum Asia committed a tort, the act is actually more accurately categorized as a default because it violates the rights and obligations that have been agreed upon in a contractual relationship so that the obligation is born as a result of an agreement. This study underscores the importance of adhering to legal and contractual provisions to prevent similar disputes in the future. Therefore, this research recommends that parties involved in broadcasting rights agreements carefully adhere to applicable regulations to avoid adverse legal consequences."

"Dalam perkembangannya hampir semua lapisan masyarakat telah menuangkan wasiat dalam bentuk akta autentik. Pemberian wasiat adalah hak seseorang sebelum meninggal dunia untuk memberikan hak miliknya kepada orang lain dan pelaksanaannya setelah yang berwasiat meninggal dunia. Namum pelaksanaan wasiat autentik tidak selalu berjalan dengan baik, pada kenyataannya sering terjadi silang sengketa antara pihak ahii waris karena ada pihak yang merasa dirugikan atas pemberian wasiat pewaris hanya kepada seorang atau sebagian ahli waris atas sebagian atau seluruh harta peninggalan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah hak opsi dapat diterapkan pewaris dalam pemberian wasiat autentik dan memahami akibat hukum yang timbul dari pemberian wasiat autentik kepada sebagian ahli waris atas sebagian atau seluruh harta warisan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan bersifat yuridis normatif dengan tinjauan terhadap hukum kewarisan Islam di Indonesia. Data yang digunakan adalah data sekunder dan analisa dilakukan secara kualitatif dengan menganalisis al-Qur'an dan al-Hadist serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan akibat pemberian wasiat autentik kepada sebagian ahli waris atas sebagian besar atau seluruh harta peninggalan pewaris guna mengetahui kesesuaian peraturan dengan kenyataan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa hak opsi tidak dapat diterapkan atau dilaksanakan oleh pewaris yang beragama Islam. Namun bukan berarti pewaris yang tunduk pada hukum Islam tidak dapat membuat wasiat dalam bentuk akta autentik dihadapan Notaris. Hukum Islam khususnya dalam aturan hukum kewarisan pada dasarnya tidak melarang wasiat dibuat dalam bentuk lisan atau tertulis baik dalam akta dibawah tangan atau akta autentik. Sedangkan dalam pemberian wasiat kepada sebagian ahli waris atas sebagian atau seluruh harta warisan diharuskan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari ahli waris lainnya. Oleh karena itu seseorang yang ingin memberikan suatu wasiat hendaknya mengetahui kaidah-¬kaidah yang berlaku dalam berwasiat, sehingga dalam pelaksanaannya tidak merugikan pihak ahli waris yang berhak mendapatkan warisan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia.

---

In this modern age, almost every society has transferred their inheritance will in the form of authentic will of testament. An inheritance will can be defined as passing on wealth upon the death of an individual to a legal heir. However, the practice of the authentic will of testament does not always accordingly work. In reality, there have been several cases of disputes between the legal heirs because one feel hampered that the other receive bigger portion or all of the inheritance. The purpose of this research is to discover whether or not the inheritance recipient has any option rights in the authentic will of testament and to understand the legal impacts caused by the authentic will of testament that given to the parties involved. This thesis is juridical normative literature research based on the inheritance laws of Islam in Indonesia. The data that were used are secondary data with a qualitative analysis on al-Qur'an, al-Hadist and regulations related to the practice of authentic will of testament. The end result of this research was that option rights cannot be applied by Islamic heirs, but it does not mean that Islamic heirs cannot make a legal will of testament by creating an authentic or non authentic legal document in front of a notary, as the Islamic law does not prohibits an inheritance will to be documented literally or verbally non authentic or authentically. Thus, the passing on wealth inheritance to a legal heir should be approved by all of its legal heirs beforehand, therefore the heir-giver must know all the rules and regulations concerning inheritance will in order to create a well environment between heirs based the inheritance laws of Islam in Indonesia."

"Tesis ini mTesis ini membahas mengenai contoh nyata mengenai pembatalan akta jual beli melalui putusan pengadilan yang berdasarkan pada perbuatan melawan hukum dengan alasan bahwa adanya izin Ketua RT setempat. Pembatalan akta jual beli tersebut dilakukan oleh Pengadilan Tingkat I dan Tingkat II yang kemudian pada tingkat kasasi diputuskan untuk membatalkan putusan-putusansebelumnya. Penulisan tesis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan melihat kasus melalui peraturan perundang-undangan terkait Hasil analisa menyatakan bahwa suatu akta jual beli memiliki kekuatan hukum termasuk didalamnya perlindungan hukum terhadap hak-hak pembeli selaku akta otentik dan bahwa suatu akta jual beli yang dibatalkan melalui putusan pengadilan disebabkan oleh perbuatan melawan hukum karena adanya izin dari Ketua RT untuk mendiami tanah dan bangunan merupakan penyimpangan dari penerapan hukum.

---

This thesis is focusing on the factual example of dissolution of sale and purchase deed through court verdicts due to unlawful act on the reason there was the authorization of Local Head of Neighborhoods. Such dissolution was made by the Tier I Court and Tier II Court which further in the cassation tier was decided to revoke prior verdicts. This thesis is using the normative-juridical methods of writing by seeing the case through the relating laws. The analyze result are a sale and purchase deed has law power including legal protection of purchaser’s rights as authentic deed and whereas a sale and purchase deed which desolated by verdicts due to unlawful act on the reason there was the authorization of Local Head of Neighborhoods to occupied land and building is a deviation of law implementation."

"Tesis ini menganalisis independensi Standby L/C dengan fokus permasalahan pada sifat independensi Standby L/C terhadap fasilitas kredit sindikasi dan pandangan pengadilan terhadap sifat independensi Standby L/C terhadap fasilitas kredit sindikasi. Bentuk penelitian dalam tulisan ini ialah penelitian normatif. Standby L/C mempunyai sifat yang independen sesuai dengan Pasal 4 dan 5 UCP 600 dan Aturan 1.06 dan 1.07 ISP 98. Sesuai dengan sifat independensi Standby L/C maka dalam pelaksanaannya sebagai kontrak tidak boleh dikaitkan dengan pelaksanaan kontrak-kontrak lainnya yang terkait dengan penerbitan Standby L/C tersebut. Permasalahan yang terjadi pada kontrak-kontrak lain tersebut tidak boleh memengaruhi pelaksanaan Standby L/C. Dalam hal terdapat permasalahan dalam perjanjian kredit sindikasi, Standby L/C yang digunakan untuk menjamin pelaksanaan perjanjian kredit tidak boleh diintervensi dengan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kredit sindikasi itu sendiri. Sifat Independensi Standby L/C terlihat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1311 K/Pdt/2011 antara Sino Sandjaja dan PT Sedjati Internusa Overseas melawan Kepala Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Jakarta I, Tbk ex PT. Bank Bumi Daya (Persero) Pusat cq. PT. Bank Mandiri Pusat; serta Bumi Daya International Finance Limited (BDIF) dan juga terhadap kasus dalam Putusan Nomor : 41 / Pdt.G / 2012 / PN.Clp. antara Langdale Profits Limited melawan Gold Coin (C.I.) Limited, PT. Gold Coin Indonesia serta Gold Coin Services Singapore PTE., LTD., PT Panganmas Inti Persada. Dimana dalam dua kasus tersebut hakim berpandangan bahwa permasalahan dalam perjanjian kredit sindikasi tidak memengaruhi independensi Standby L/C.

---

This thesis analyzed the independence of Standby L/C focussed the problems on the independence principles of Standby L/C against the facility of syndicated loans and the court opinion towards the independence principles on the facility of syndicated loans. Research type in this writing is normative research. Standby L/C owned independence principles according to article 4 and 5 UCP 600 and rules of 1.06 and 1.07 ISP 98. Refer to the independence principles of Standby L/C, their applications as a contract might not be related with others contract applications. Any problems arise with the application of others contracts could not interfere the application of Standby L/C.. Whenever, if the problems comes on the facility of syndicated loans, the utility of Standby L/C for guarantee the application of syndicated loans might not be intervened with the rising problems on the application of syndicated loans itself. The independence principles of Standby L/C shown on the decision of Supreme Court of the Republic of Indonesia No.: 1311/K/Pdt/2011as the case of Sino Sandjaja and PT. Sedjati Internusa Overseas against The Head of State Board Claim and Auction Services (KP2LN) Jakarta I PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (the late of PT Bank Bumi Daya (Persero), serta Bumi Daya International Finance Limited (BDIF) and another decision No.: 41/Pdt.G/2012/PN.Clp as the case of Langdale Profits Limited against Gold Coin (C.I.) Limited, PT. Gold Coin Indonesia, Gold Coin Services Singapore PTE., LTD., PT Panganmas Inti Persada. Whereas on above two cases, the judge decided the problems occurred on syndicated loans, it have no influence on the independence principles of standby L/C."

"Mahkamah Agung sebagai pemegang puncak kekuasaan yudikatif sudah seharusnya memiliki sumber daya manusia yang berkualitas baik, namun pada kenyataannya masih ada saja aparatur hukum yang bertindak diluar moral dan etika. Salah satu cara untuk membentuk sosok aparatur lembaga pengadilan yang baik, perlu dilaksanakannya pembinaan melalui jalur Pendidikan dan Pelatihan dengan kurikulum dan proses belajar yang dapat menunjang keberhasilan Diklat tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis kualitas PNS di Mahkamah Agung setelah mengikuti diklat dengan kurikulum yang diterapkan oleh Pusdiklat Menpim MA ditinjau dari ranah kognitif, afektif, dan psikomotoris. Teori yang digunakan yaitu kualitas hasil belajar oleh Bloom (1971), proses belajar oleh Sanjaya (2011), dan kurikulum oleh Nasution (1999). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Analisis data yang digunakan adalah regresi berganda dengan menggunakan program SPSS. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari kurikulum diklat dan proses belajar terhadap kualitas hasil belajar PNS Eselon Tk. IV Mahkamah Agung RI secara bersama-sama.

---

Mahkamah Agung as a holder of the summit of judiciary should have good human resources, but in fact remains there are human resources that act outside ethics. One of the way to build a good human resources is doing training with a good curriculum and learning process. The research aims to analyze civil servants of Mahkamah Agung RI after training based on Pusdiklat Menpim MA currciculum from cognitive, affective, and pscychomotoric aspect. This research using theory from Bloom (1971) for result of learning quality, Sanjaya (2011) for learning process, and Nasution (1999) for curriculum. Research method of this study was quantitative research, data collected through distribution of questionnaires to respondents. Data analysis was made by Multiple Regression using SPSS program. Analysis result shows that training curriculum and learning process have a positive and significant influence toward result of learning quality."