Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Summary"Investigative reporter for The Guardian and bestselling author Glenn Greenwald, provides an in-depth look into the NSA scandal that has triggered a national debate over national security and information privacy. With further revelations from documents entrusted to Glenn Greenwald by Edward Snowden himself, this book explores the extraordinary cooperation between private industry and the NSA, and the far-reaching consequences of the government's surveillance program, both domestically and abroad" -- $c from publisher's Web site."

"Perang proxy telah terjadi sejak zaman dahulu sampai dengan saat ini yang dilakukan oleh negara-negara besar menggunakan aktor negara maupun aktor non negara. Kepentingan nasional negara negara besar dalam rangka struggle for power dan power of influence mempengaruhi hubungan internasional. Proxy war memiliki motif dan menggunakan pendekatan hard power dan soft power dalam mencapai tujuannya. Indonesia dalam menghadapi strategi proxy war menjaga keamanan nasionalnya dari upaya disintegrasi dapat dihilangkan sehingga integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap utuh. Dalam menjaga integrasi bangsa tersebut maka Indonesia perlu melakukan kontra proxy. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber data dari referensi dan literatur yang berhubungan dengan proxy war. Keabsahan dan keterandalan data dilakukan dengan triangulasi referensi. Hasil studi menunjukkan bahwa kontra proxy war dilakukan dengan menjaga Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan Opus Dei atas Indonesia, melakukan kebijakan yang tidak materialistik dan untuk kepentingan orang banyak (pro bono), dan menjaga keharmonian Indonesia."

"Illegal Immigrant is a common problem between Indonesia and Australia. However, in handling the problem in sea border, Indonesia take a humanitarian approach while Australia take security approach through Operation Sovereign Border that had resulted to diplomatic confrontation. Therefore, this study focus on analyzing synergy of the two countries in dealing with illegal immigrant in sea border area. This study uses national security, migration as security issue to analyze national interest. Cooperative security, defense diplomacy, synergy concept and naval diplomacy theory to analyze defense diplomacy implementation as a whole. The approach of this study is qualitative method through data collection processed by software NVivo which are beneficial for coding, triangulation, and finding relations among interviewees while Soft System Methodology used as data analysis technique consist of seven steps that are very comprehensive in explaining the whole study. The results of this study showed the two countries have not synergized yet. Indonesia and Australia have common non-traditional security interests and different traditional security interests because Indonesia has a territorial importance base opposed to Australian immigration interests. Indonesia and Australia have been doing bilateral defense diplomacy through 2 + 2 Dialogue, Defense Ministers Meeting and Navy to Navy Talk but have not produced a concrete solution, therefore sharing responsibility and Confidence Building Measures have not been achieved. Thus, naval diplomacy is required to support defense diplomacy through coordinated patrols that Standard Operating Procedure and Standard Exercise Procedure must be formulated in order to achieve interests of both countries."

"Australia menjadi salah satu negara dengan kebijakan yang keras terhadap para imigran gelap dan pencari suaka setelah terjadi peningkatan pada kelompok imigran yang berdatangan setiap tahunnya. Kedatangan Pencari Suaka dianggap menjadi ancaman bagi negara Australia. Sehingga adanya kehadiran imigran menjadi isu politik yang diciptakan oleh Calon Perdana Menteri yang mencalonkan dirinya dalam Pemilihan. Terpilihnya John Howard, dengan Ideologi Nasionalisme, membuat sebuah kebijakan yang bertujuan untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan warga Australia dari tindak kriminal. Kebijakan Pacific Solution yang dikeluarkan oleh John Howard adalah upaya Pemerintah Australia dengan mendistribusikan pencari suaka ke negara-negara Pasifik seperti Nauru dan Manus. Hal tersebut menarik, sebab di satu sisi Australia yang meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 dan Teks Protokol 1967, namun membentuk kebijakan publik yang membenturkan hak pencari suaka di negaranya. Penelitian ini menggunakan metode penulisan kualitatif dengan kerangka teoritis yang digunakan dalam membantu menjawab permasalahan penelitian, teori tersebut antara lain Policy Cycle dengan tahapannya: Agenda Setting, Policy Formulation and Decision Making, Implementation, Evaluation and Termination dan Kepentingan Nasional. Fokus utama yang dilihat dalam penulisan penelitian ini adalah kepentingan keamanan nasional Australia dan proses pembentukan kebijakan Pacific Solution. Kerangka teori yang dibahas pada penelitian ini yakni tahapan Formulasi Kebijakan guna mempelajari, memahami, dan menganalisa formulasi Kebijakan Pacific Solution. Penelitian ini akan menjelaskan faktor - faktor terhadap formulasi kebijakan Pacific Solution. Bahwasanya kebijakan tersebut mendapat dukungan penuh baik dari pemerintahan maupun masyarakat.

---

Australia is a country with strict policies against illegal immigrants and asylum seekers after the increasing amount of immigrant groups every year. The Asylum Seeker arrival is considered as a thread to the Australian State. That is why the immigrants arrival has become a political issue created by the Prime Minister Candidates who have nominated themselves in the elections. The elected John Howard, with his Nationalism Ideology, created a policy that aimed to be a safeguard towards Australia 39;s security and welfare from the criminal acts. The Pacific Solution Policy issued by John Howard has become an effort by the Australian Government to divert the immigration flow of asylum seekers by accommodating asylum seekers in Pacific Countries, such as Nauru and Manus. This is interesting, because in the other hand Australia ratified the 1951 Geneva Convention and the 1967 Protocol Text, but they made the public policy that against the asylum seekers rsquo; right. The method used in this research is qualitative research approach and data collecting technique and using theoretical framework that is used to answer the research problems is the Policy Cycle Theory, with the following stages: Agenda Setting, Policy Formulation and Decision Making, Implementation, Evaluation and Termination and National Interest with using qualitative methods. The main focus of this research is the importance of Australia 39;s national security and the policy-making process of Pacific Solution Policy. The Conceptual Framework discussed in this research is the Policy Formulation Stage to learn, to understand, and to analyze the formulation of the Pacific Solution Policy. This research will explain the policy formulation factors in the Pacific Solution Policy. That the policy is fully supported by government and society."

"ABSTRAKTesis ini berfokus pada dilema demokrasi dan pengawasan siber dalam kerangka keamanan nasional. Tujuan tesis ini adalah untuk mengkaji secara kritis fenomena pengawasan siber dalam kerangka keamanan nasional di berbagai negara, khususnya Indonesia. Untuk mendapatkan hasil yang komprehensif, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara mendalam dan analisis bukti dokumen. Dengan menggunakan teori dan infrastruktur pengawasan siber Lawrence Lessig, serta Jack Balkin dan Sanford Levinson dengan fenomena national surveillance state-nya sebagai pisau analisa, tesis ini akan menjelaskan bagaimana sekuritisasi pengawasan siber merupakan bagian integral dari fenomena national surveillance state. Kemudian peneliti juga menggunakan konsep demokrasi dan konsep keamanan nasional untuk mengkaji penggunaan pengawasan siber, sehingga terlihat bagaimana perdebatan demokrasi dan pengawasan siber dalam kerangka keamanan nasional. Hasil penelitian dan pembahasan dalam tesis ini sesuai dengan permasalahan yang dijadikan fokus penelitian sehingga didapati hal-hal sebagai berikut: Pertama, komponen utama dari debat demokrasi-pengawasan siber adalah perlombaan teknologi. Kedua, pada akhirnya demokrasi harus menghasilkan keseimbangan dengan praktik pengawasan siber yang sesuai dengan budaya politik negara dan hak asasi manusia universal. Ketiga, segala regulasi kebijakan siber di Indonesia menggunakan pendekatan "state centric", sehingga belum memberikan kejelasan untuk memastikan perlindungan keamanan individu, perangkat, dan jaringan dalam ruang siber.

---

ABSTRACTThis thesis is approved in the dilemma of democracy and cyber surveillance in national security agreements. The purpose of this thesis is to examine the critical phenomenon of surveillance in national security in various countries, especially Indonesia. To get updated results, researchers used qualitative methods with in-depth interviews and document evidence analysis. Lawrence Lessig, as well as Jack Balkin and Sanford Levinson with their national surveillance phenomena as a knife of analysis, this thesis will explain how the securitization of cyber surveillance is an integral part of the nation's national surveillance phenomenon. Then the researcher also uses the concept of democracy and the concept of national security to examine the use of cyber surveillance, so as to allow the use of democracy and cyber surveillance in national security. The results of the research and discussion in this thesis are in accordance with the challenges taken by the focus of the study so that the following are found: First, the main component of the cyber democracy-supervision debate is the technological race. Second, democracy must ultimately strike a balance with cyber surveillance practices that are compatible with political culture and universal human rights. Third, all cyber policy regulations in Indonesia use "state centric", so it has not provided clarity to ensure the security of individuals, devices and networks in cyberspace."

"At the time of a paradigm change Foreign Investment, Strategic Assets and National Security is a timely analysis of the changing attitude towards foreign investment in major economies, namely the United States of America, the People's Republic of China, Australia, Canada, and Germany, France and the United Kingdom as representatives of the European Union. Foreign investment has grown steadily for decades and the de-regulation of international trade and investment was a widely accepted trend, particularly in developed countries. Increasingly, however, this development is encountered by opposition. Globalisation and socio-economic effects of mergers and acquisitions of domestic firms by foreign investors receive less support from the general public. Concerns about national security, protection of new technologies and competitiveness are raised. This leads national and regional legislators to develop new mechanisms to control foreign investments, particularly in light of national security. The widely adopted and traditional ex post approach linked to investment treaties is now enhanced by an increased focus on the phase prior to the actual implementation of the investment. This legal development and the new screening systems are captured in this book and it is explained how the present paradigm change is affecting the legal rules in practice. It is a must read for everyone working in the field."

"Perkembangan tren global menjadikan isu keamanan nasional sebagai poros kepentingan di setiap negara. Keamanan nasional bukan saja berkaitan dengan ancaman militer, namun mencakup berbagai aspek seperti ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Indonesia dan Persatuan Emirat Arab (UEA) merupakan dua negara yang telah memiliki hubungan erat dengan melakukan kerjasama di berbagai bidang, salah satunya adalah di bidang pertahanan. Berdasarkan teori sekuritisasi Buzan, konflik identitas, hegemoni kawasan, dan ancaman terorisme termasuk ke dalam ancaman terhadap komponen dari keamanan nasional, yakni the idea of the state, the physical base of the state, dan the institutional expression of the state. Melalui analisis Delphi, penulis mendapati bahwa terdapat 16 variabel yang berpengaruh terhadap keamanan nasional. Maka, perubahan status kerjasama industri pertahanan yang semula Business-to-Business (B2B) menjadi Government-to-Government (G2G) hadir sebagai isu yang menarik untuk dianalisa faktor dan dampaknya.

---

The development of global trends has made national security issues the axis of interest in every country. National security is not only related to military threats, but includes various aspect such as economics, political, and cultural. Indonesia and the United Arab Emirates (UEA) are two countries that have close relations by collaborating in various fields, one of which is in the defense sector. Based on Buzan’s securitization theory, identity conflict, regional hegemony, and threat of terrorism are included as threats to the components of national security, namely the idea of the state, the physical basis of the state, and the institutional expression of the state. Through a Delphi Method, the author finds out 16 variables that affect national security which will then provide conclusions on the impact of national security strategy policies that focus on defense industry agreements is the aim of this scientific work. So the change in the status of defense industry cooperation from Bussiness-to-bussiness (B2B) to Government-to-Government (G2G) appears as an interesting issue to analyse the factors and impacts."

"Traces changes in the concept of security in Asia from realist to cooperative, comprehensive, and human security approaches, and assesses a number of policy alternatives to management of both old and new security threats. This book concludes that traditional security approaches remain valid but need to be adapted to the new challenges"

"Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Konsep ini menunjukkan bahwa pembangunan harus selaras antara upaya memenuhi kesejahteraan lahiriah dan kesejahteraan batiniah. Dalam perspektif pembangunan nasional yang demikian diperlukan adanya pembangunan jangka panjang, jangka sedang dan jangka pendek yang dilaksanakan secara bertahap dimana tujuan dari setiap tahap pembangunan adalah meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia serta meletakkan dasar yang kuat untuk pembangunan tahap berikutnya. Negara kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang cukup besar baik dalam luas wilayah, sumberdaya alam maupun jumlah penduduk yang tersebar di 27 propinsi. Daerah khusus Ibukota Jakarta merupakan salah satu propinsi yang sekaligus menjadi ibukota negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai Ibukota Negara, Jakarta menjadi menarik karena merupakan pusat Pemerintahan, perdagangan, industri dan jasa serta pendidikan. Kondisi ini menjadikan kehidupan Jakarta sangat dinamis dengan peredaran uang yang cukup tinggi. Sebagai akibat Jakarta menjadi sasaran urbanisasi dari berbagai wilayah, baik dari pulau Jawa maupun luar Jawa. Pertumbuhan penduduk Jakarta menjadi sangat tinggi mencapai 1,99% per tahun sedangkan luas wilayah sekitar 590 km persegi (BPS, 1996). Tahun 1995 penduduk Jakarta telah mencapai jumlah 9.112.000 jiwa dengan kepadatan 15.455 jiwa per kilometer persegi (BPS, 1996 : 34-36). Suatu angka yang cukup tinggi dibanding di wilayah-wilayah lain di Indonesia. Menghadapi penduduk yang besar ini persoalannya menjadi tidak sederhana, terutama yang berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas, pengendalian pertumbuhan dan pemerataan penyebaran. Berbagai upaya dilakukan dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan baik melalui jalur pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, transmigrasi, pembangunan, pertanian maupun lainnya. Pembangunan sektor pertanian, khususnya sub sektor perikanan di wilayah Kotamadya Jakarta Selatan, merupakan salah satu aspek dari pembangunan nasional dalam rangka peningkatan kualitas kesejahteraan manusia dan masyarakat tani ikan, nelayan pada khususnya Kotamadya Jakarta Selatan, merupakan satu dari lima wilayah Kotamadya di DKI Jakarta yang mempunyai potensi besar untuk dikembangkannya usaha budidaya ikan konsumsi air tawar dan ikan hias. Secara teknis hal yang mendukung adalah ditetapkannya Jakarta Selatan sebagai daerah resapan air (RUTRK DKI Jakarta Tahun 1995-2005), kuantitas air larian 239.780 m3 per hari (Beni Benyamin Suharto, 1992: 20) yang memungkinkan digunakan 20%nya untuk kegiatan budidaya ikan serta kualitas air yang ada rata-rata di atas kondisi minimal toleransi kehidupan ikan yaitu Oksigen (02) 2,2 mgr/liter, Karbon Dioksida (CO2) 1,8 ppm?"

"ABSTRAKBerangkat dari asumsi bahwa untuk meningkatkan Ketahanan Nasional, maka peranan para pemimpin adalah sangat menentukan. Selanjutnya teori Ketahanan Nasional berjenjang menyatakan, bahwa kondisi ketahanan suatu Wilayah itu akan mempunyai pengaruh bagi peningkatan ketahanan nasional. Oleh karena itu berdasarkan teori tersebut, maka kondisi Ketahanan Wilayah Yogyakarta yang dipimpin Sultan HB.IX, baik langsung atau tidak langsung akan berpengaruh pula terhadap ketahanan nasional secara keseluruhan. Apalagi sehubungan dengan kota Yogyakarta sebagai Ibukota negara RI. Sultan Hamengku Buwono IX, sebagai suatu institusi kehidupan politik di wilayah Yogyakarta,upaya untuk peningkatan Ketahanan Wilayah itu secara tidak langsung kiranya telah dilakukannya jauh sebelum negara Republik Indonesia itu sendiri lahir. Upaya itu antara lain ditunjukan oleh sikapnya sewaktu melakukan perundingan politik dengan pihak penguasa penjajah Belanda.Perundingan yang memakan waktu selama lima bulan itu, merupakan waktu terpanjang dalam sejarah perundingan kontrak politik yang pernah dilakukan antara raja -raja di Indonesa dengan pihak Belanda,dan peristiwa itu dapat dianggap sebagai suatu isyarat bahwa dirinrya saat itu tidak dapat begitu saja tunduk kepada kemauan Penjajah. Pada masa penjajahan jepang upaya peningkatan ketahanan wilayah , dilakukan antara lain dengan melakukan pembenahan di bidang pemerintahan daerah,sehingga selain berguna untuk pembangunan,juga dapat untuk mempersiapkan rakyat Yogyakarta dalam menyambut datangnya kemerdekaan Indonesia. Pada masa awal kemerdekaan,langkah-langkah peningkatan ketahanan wilayah itu tentu dilakukan,terutama yang secara langsung mendukung peningkatan Ketahanan di bidang Pertahanan Keamanan Negara. Sehingga berkat kepemimpinan Sultan itulah, maka Ketahanan Wilayah Yogyakarta saat itu dapat dipakai sebagai modal perjuangan mempertahankan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Selama masa Kepemimpinannya itu, ternyata Sultan berlandaskan pada asas kepemimpinan yang berakar pada budaya masyarakat Yogyakarta, yaitu asas kepemimpinan Manunggaling Kawulo Gusti, yang dilaksanakan dengan pola kepemimpinan Legal Rasional, yaitu yang mengacu pada berbagai ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Dasar Negara RI tahun 1945. "