Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia adalah produsen dan eksportir minyak sawit mentah (CPO) terbesar di dunia, menguasai hampir setengah dari pasokan global pada tahun 2022. Pertumbuhan industri CPO sebagian didorong oleh kenaikan harga. Namun, harga CPO yang tinggi juga berdampak pada kenaikan harga dalam negeri, termasuk minyak goreng. Hal ini menekan pemerintah Indonesia untuk mengatur harga melalu berbagaii kebijakan, salah satunya pembatasan ekspor. Tulisan ini mengkaji efektivitas kebijakan pembatasan ekspor dan kejutan harga domestik lainnya yang dapat diintervensi pemerintah. Dengan menggunakan model Structural Vector Autoregression (SVAR), makalah ini menemukan bahwa kebijakan pembatasan ekspor tidak efektif dalam menurunkan harga CPO dan minyak goreng domestik. Hal ini disebabkan oleh keterkaitan harga yang kuat antara harga CPO internasional dan harga CPO domestik. Selain itu, shocks di tingkat rumah tangga dan industri domestik yang diamati juga tidak signifikan dalam mempengaruhi harga, sehingga ruang lingkup intervensi pemerintah terbatas. Akhirnya, makalah ini menyarankan agar pemerintah berhati-hati dalam mengintervensi harga pasar dan sebaliknya berfokus pada peningkatan akses terhadap produk makanan yang terjangkau. 

---

Indonesia is the world's largest producer and exporter of crude palm oil (CPO), accounting for nearly half of global supply in 2022. The CPO industry's growth has been driven in part by rising prices. However, high CPO prices have also led to higher domestic prices, including for cooking oil. This has put pressure on the Indonesian government to regulate prices through policies, such as export restrictions. This paper examines the effectiveness of export-restricting policies and other domestic price shocks that the government could intervene in. Using Structural Vector Autoregression (SVAR) models, the paper finds that export-restricting policies are not effective in reducing domestic CPO and cooking oil prices. This is due to the strong price linkages between international CPO prices and domestic CPO prices. Additionally, the observed domestic household- and firm-level shocks are also insignificant in affecting prices, limiting the scope for government intervention. Finally, the paper suggests that the government should be cautious about interfering with market prices and should instead focus on improving access to affordable food products."

"Romantisme di tempat kerja merupakan fenomena umum di dalam organisasi, namun perilaku ini masih dianggap tabu atau sensitif untuk diteliti di Indonesia. Sedangkan sudah cukup banyak penelitian yang menuliskan dampak negatif maupun positif dari hubungan romantis di tempat kerja. Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi niat seseorang untuk menjalin hubungan romantis di tempat kerja, dilihat dari motif (cinta dan pekerjaan) dan jenis kebijakan (ketat, peringatan, tidak ada kebijakan) yang ada di perusahaan. Secara total, 268 karyawan Indonesia berusia 20-40 tahun yang bekerja minimal enam bulan di sebuah perusahaan berpartisipasi dalam metode vignette menggunakan eksperimental faktorial 2x3 within subject dengan memberikan 6 buah skenario kepada seluruh peserta yang sama. dan untuk analisis data, kami menggunakan ANOVA terukur berulang. Hasil penelitian menemukan bahwa perbedaan tipe kebijakan di perusahaan dapat mempengaruhi niat seseorang dalam melakukan hubungan romantis di tempat kerja. Semakin ketat aturan dan semakin berat hukumannya, semakin kecil kemungkinan seseorang terlibat dalam percintaan di tempat kerja. Namun, pada motif ditemukan bahwa tidak ada perbedaan antara jenis motif dan niat seseorang dalam percintaan di tempat kerja. Terakhir, interaksi antara motif dan kebijakan tidak cukup signifikan untuk memprediksi niat seseorang untuk terlibat dalam percintaan di tempat kerja. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa di Indonesia, implementasi kebijakan masih memiliki peran penting dalam mengurangi dampak negatif asmara di tempat kerja. Variabel lain masih dapat dimasukkan untuk penelitian selanjutnya untuk melihat faktorfaktor yang mempengaruhi niat seseorang dalam percintaan di tempat kerja.

---

Romance in the workplace is a common phenomenon in organizations, but this behavior is still considered sensitive to be investigated in Indonesia. This study aims to predict a person's intention to have a romantic relationship at work, seen from the motives (love and work) and types of policies (strict, warning, no policy) that exist in the company. In total, 268 Indonesian employees aged 20-40 years who worked at least six months in a company participated in the 2x3 factorial experimental vignette method, and for data analysis, we used repeated measured ANOVA. The study results found that several types of company policies determine a person's intention to have romance at work. The stricter the rules and the heavier the punishment, the less likely a person will engage in romance at work. However, on the motive, it was found that there was no difference between the types of motives and one's intentions in a workplace romance. Finally, the interaction between motives and policies is not significant enough to predict a person's intention to engage in romance at work. Therefore, it can be concluded that in Indonesia, the implementation of policies still has an essential role in reducing the negative impact of romance in the workplace. Other variables can still be included for future research to see the factors that influence a person's intentions in a workplace romance."

"Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis dan perancangan kebijakan dan prosedur Sistem Pengendalian Mutu KAP X, suatu KAP kecil yang berbadan perseorangan berdasarkan kriteria International Standard on Quality Control 1 (ISQC1) yang melalui Standar Pengendalian Mutu 1 (SPM 1) telah diadopsi dan diterapkan di Indonesia. Namun, karena KAP X belum memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas, penerapan Sistem Pngendalian Mutu. Selain SPM 1, perancangan kebijakan dan prosedur pada penelitian ini juga menggunakan Standar Audit 220 prihal audit atas laporan keuangan. Penelitian studi kasus ini menggunakan pendekatan metode kualitatif. Data penelitian diperoleh melalui metode wawancara, dokumentasi, dan penelaahan. Dokumentasi perikatan merupakan bukti bukti tertulis yang digunakan oleh KAP X dalam melaksanakan pekerjaan perikatan mulai dari tahap pendahuluan, pelaksanaan, hingga penyelesaian. Selain checklist dokumentasi perikatan, penelitian ini juga menyajikan alur prosedur audit KAP X dan menggunakannya sebagai dasar analisis sistem pengendalian mutu KAP X. Hasil penelitian memberikan penilaian terhadap kesesuaian penerapan sistem pengendalian mutu, pengembangan profesi, serta hasil dari reviu system pengendalian mutu yang belum berjalan sesuai SPM 1. Solusi yang dihasilkan melalui rancangan ini adalah menyediakan informasi kebijakan dan prosedur pengendalian mutu.

---

This study discusses the analysis and design of policies and procedures for Quality Control Systems of KAP X, a small Public Accounting Firm which is a sole proprietor, based on the criteria of International Standard on Quality Control 1 (ISQC1) through Standar Pengendalian Mutu 1 (SPM 1) are used and applied in Indonesia . However, KAP X does not have clear policies and procedures to provide reasonable assurance in regards with audit quality. In addition to SPM 1, the design of the research policies and procedures also uses Audit Standards 220 concerning audit of financial statements. This research studies uses qualitative methods. Research data is obtained by direct interview, documentation, and observation. Documentation of the engagement is evidence of approval used by KAP X in the implementation of the engagement work from the introduction, implementation, to completion. In addition to the engagement documentation checklist, this study also presents KAP X audit procedure and also as a basis for the analysis of KAP X quality control systems according to SPM 1. Solutions made through this design provide information and quality control procedures."

"This research aims to evaluate the effectiveness of Reece Ltd's audit committee and the impact of accounting policy changes on the company's financial reporting. Through a comparative analysis with industry peers, this study also highlights how corporate governance and environmental sustainability play crucial roles in Reece Ltd's business strategy. The data used in this research includes financial reports and accounting policies of the company over the past five years. The findings indicate that Reece Ltd's audit committee plays a vital role in maintaining transparency and compliance with accounting standards, while the accounting policy changes implemented have significantly impacted the company's financial reporting.

---

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas komite audit Reece Ltd serta dampak perubahan kebijakan akuntansi terhadap pelaporan keuangan perusahaan. Melalui analisis komparatif dengan perusahaan sejenis, penelitian ini juga menyoroti bagaimana tata kelola perusahaan dan keberlanjutan lingkungan memainkan peran penting dalam strategi bisnis Reece Ltd. Data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup laporan keuangan dan kebijakan akuntansi perusahaan selama lima tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komite audit Reece Ltd berperan penting dalam menjaga transparansi dan kepatuhan terhadap standar akuntansi, sementara perubahan kebijakan akuntansi yang dilakukan telah berdampak signifikan terhadap pelaporan keuangan perusahaan. "

"Implementasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Bogor pada tahun 2020 sudah menggunakan kebijakan zonasi, pelaksanaan ppdb dengan menggunakan jalur zonasi ini bertujuan untuk pemerataan akses pelayanan dan kualitas pendidikan, menghilangkan penilaian masyarakat terhadap sekolah favorit dan mendekatkan sekolah dengan tempat tinggal peserta didik. Implementasi kebijakan PPDB melalui jalur zonasi sudah mulai dilaksanakan oleh daerah sejak tahun 2018. Dalam pengimplementasian kebijakan PPDB yang dilakukan oleh Kota Bogor memiliki konsep dan pola jalur zonasi yang berbeda dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 dikarenakan Kota Bogor dalam mengimplementasikan kebijakan ini mengacu pada Keputusan Walikota Bogor Nomor 421.45-399 Tahun 2020 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor 800/172 Tahun 2020 sebagai salah satu bentuk desentralisasi dibidang pendidikan. Pelaksanaan kebijakan PPDB melalui jalur zonasi di Kota Bogor didasarkan dengan pembagian wilayah administratif kecamatan dikarenakan keterbatasan jumlah SMP Negeri dan menggunakan nilai rata-rata rapot. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru melalui jalur zonasi pada SMP negeri di Kota Bogor dengan menggunakan teori implementasi kebijakan publik oleh George Edwards III (1989). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post-positivist dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam sebagai data primer dan studi literatur sebagai data sekunder, serta teknik analisis yang digunakan bersifat kualitatif. Hasil dari penelitian ini bahwa pengimplementasian kebijakan PPDB melalui jalur zonasi yang dilaksanakan dengan pola yang dibuat oleh Kota Bogor sudah sudah berlangsung dengan baik dikarenakan terpenuhinya seluruh dimensi implementasi kebijakan dimana pada pelaksanaan kebijakan PPDB melalui jalur zonasi terjadi pandemi COVID-19 sehingga panitia PPDB dilengkapi dengan APD dan dapat mencapai tujuan pemerataan akses pelayanan dan kualitas pendidikan bagi masyarakat di Kota Bogor dengan terpenuhinya 10 subdimensi dari 12 dimensi pada faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah pihak Kemendikbud dapat meningkatkan upaya koordinasi dengan pemerintah daerah supaya pola yang ditetapkan di daerah sesuai dengan permendikbud yang berlaku.

---

Implementation of the new student admission policies at Bogor City in 2020 has used zoning policies aimed for equitable access to services and quality of education, eliminate public stigma of favorite schools and students can go to closer schools from home. The implementation of the PPDB policy through the zoning route has been implemented by the regions since 2018. The implementation of the PPDB policy carried out by the City of Bogor has a different concept and pattern of zoning pathways from the Regulation of the Minister of Education and Culture Number 44 of 2019. This is because in implementing this policy, Bogor City refers to the Decree of the Mayor of Bogor Number 421.45-399 of 2020 and the Decree of the Head of the Bogor City Education Office Number 800/172 of 2020 as a form of decentralization in the education sector. The implementation of PPDB policy through zoning in Bogor City is based on the division of sub-district administrative areas due to the limited number of state junior high schools and using the average grade of report cards. Therefore, this study aims to analyze the implementation of the new student admission with zoning policies in public junior high schools in Bogor City according to the implementation theory by George Edwards III (1989). The research approach used in this study is post-positivist with data collection techniques through in-depth interviews with various stakeholders as primary data and literature studies as secondary data and the analysis technique used is qualitative. The results of this study indicate that implementation of new students admission policy by zoning policies implemented in a pattern created by Bogor City has been well implemented due to all dimensions of policy implementation has been fulfilled and also during the implementation of the new student admission policies due to COVID-19 the PPDB committee was equipped with PPE and the implementation also has been able to achieve the goal which is examining access to quality service and education for citizen in Bogor City because of it’s success to fulfill 10 of the 12 indicator measured. Recommendations that can be given is the Ministry of Education and Culture can improve the coordination efforts and process wirh local government so the new student admission pattern that implemented in several areas prescribed by the Ministeral Regulation of Ministry of Education and Culture"

"Dalam perspektif pembangunan di Indonesia, pulau-pulau kecil yang sebagian besar tersebar di Kawasan Timur Indonesia (KTI) kurang mendapat perhatian yang cukup berarti. Selama ini pembangunan dititikberatkan pada pulau besar yang cenderung bersifat ekstraktif dan mempunyai resiko lingkungan cukup besar. Disisi lain kawasan pulau kecil mempunyai potensi lingkungan besar, karena ekosistem dan lingkungan laut disekitar kawasan mempunyai keragaman dan produktivitas hayati yang tinggi.Pulau Wawonii merupakan salah satu pulau di Kabupaten Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara dan secara geografis berhadapan dengan perairan Laut Banda. Berdasarkan kedudukannya Pulau tersebut mempunyai potensi perikanan yang cukup besar, demikian pula kawasan pantai di sekelilingnya mempunyai peluang untuk pengembangan budidaya dan jasa wisata. Hal ini mendorong Pemerintah Proipinsi Sulawesi Tenggara untuk mengembangkan kawasan tersebut sebagai kawasan perikanan terpadu.Masalah penelitian dibatasi pada analisis kebijakan untuk mengembangkan Pulau Wawonii dengan fokus analisis tentang keterlibatan pelaku (stakeholders), skenario pengembangan, masalah pengembangan serta langkah kebijakan yang diperlukan guna mengatasi berbagai kendala dalam implementasi skenario pengembangan. Tujuan penelitian adalah untuk menyusun kebijakan pengembangan Pulau Wawonii, dengan fokus menetapkan skenario pengembangan, analisis keterlibatan pelaku, masalah yang dihadapi dalam pengembangan dan alternatif kebijakan pengembangan. Penelitian ini merupakan penelitian kebijakan melalui pendekatan metode Diskriptif dengan jenis Studi Kasus dan metode kualitatif. Untuk analisis data digunakan pendekatan Analytical Hierarchy Process (AHP) dengan menggunakan alat bantu Expert Choice Version 9.Dalam penelitian ini skenario yang diajukan sebagai dasar pengembangan adalah rumusan skenario hasil studi Penyusunan Agromarine yang dilakukan Puslitbang Transmigrasi sebagai berikut : (1) Skenario I adalah menekankan kegiatan utama pada penangkapan yang didukung dengan kegiatan budidaya pantai dan kegiatan pertanian, (2) Skenario II menekankan pada kegiatan utama adalah budidaya pantai dan didukung dengan kegiatan penangkapan dan kegiatan pertanian, (3) Skenario III menekankan kegiatan wisata bahari sebagai kegiatan utama yang didukung dengan kegiatan penangkapan, budidaya pantai dan pertanian.Hasil analisis dengan pendekatan AHP yang merupakan persepsi seluruh pihak yang berkepntingan menunjukkan, bahwa Skenario I dengan nilai bobot yaitu 0.592 merupakan prioritas utama sebagai dasar untuk pengembangan Pulau Wawonii. Skenario I ini mempunyai nilai bobot lebih tinggi dibandingkan dengan Skenario II (0.278) maupun Skenario III (0.131). Dengan menggunakan Skenario I sebagai dasar pengembangan maka akan mempunyai beberapa implikasi berikut : (a) mempunyai resiko lingkungan relatif kecil, (b) mempunyai multiplier efek yang relatif besar terhadap peningkatan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan, (c) menjamin keberlanjutan usaha, (d) mempercepat proses pertumbuhan kawasan, dibandingkan dengan ke dua skenario lainnya.Berdasarkan hasil analisis proses ke depan (Forward Process) menunjukkan, bahwa dari ke empat pelaku yang terlibat, secara hirarkhi Pemerintah Daerah (Pemda) mempunyai nilai-nilai bobot paling tinggi 0.418, Swasta (0.250), Masyarakat (0.223) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mempunyai nilai bobot paling rendah (0.110). Dari hasil proses balik (Backward Process) menunjukkan bahwa masalah utama yang menjadi kendala pengembangan adalah koordinasi pengelolaan dengan nilai bobot yaitu 0.395. Selanjutnya masalah dalam pengembangan yang perlu mendapat perhatian, secara hirarkhi adalah keterbatasan modal (0.278), lingkungan dan masalah SDM mempunyai nilai yang sama (0.163). Dari hasil perhitungan terhadap masalah pengembangan juga menunjukkan bahwa instansi yang mempunyai peran dan bertanggung jawab mengatasi masalah koordinasi adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP).Dari hasil perhitungan dan analisis terhadap kebijakan yang perlu ditempuh seluruh pelaku untuk mengatasi masalah, prioritas utama adalah meningkatkan koordinasi pengelolaan dengan nilai bobot yaitu 0.296. Kebijakan penting lainnya yang perlu dijalankan secara hirarkhi adalah pelatihan (0.212), pembangunan sarana dan prasarana (0.210), perijinan dan fiskal (0.154), penataan ruang (0.068), dan melakukan wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) terhadap seluruh kegiatan dengan nilai 0.060.Berdasarkan analisis terhadap potensi dan analisis kebijakan maka pola pengembangan yang diusulkan adalah : (1) Skenario kebijakan pengembangan adalah Skenario I, (2) Pengembangan usaha dilakukan melalui pendekatan agribisnis dan kemitraan dengan pola Inti - Plasma dan swasta berperan sebagai Pembina, (3) pemanfaatan ruang dengan alokasi adalah : bagian barat sebagai kawasan industri dan pelabuhan, pantai timur sebagai kawasan budidaya pantai dan darat, bagian tengah dan utara sebagai kawasan konservasi.Dari hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut : (1) Untuk mengembangkan Pulau Wawonii Skenario I merupakan skenario yang diharapkan oleh seluruh pelaku, dengan pertimbangan skenario ini mempunyai resiko lingkungan relatif kecil, mempunyai efek ganda relatif besar terhadap perluasan kesempatan kerja dan pendapatan. (2) Terdapat empat pelaku yang berperan dalam pengembangan Pulau Wawonii, sedangkan pelaku yang mempunyai peran penting adalah Pemerintah Daerah. (3) Dari hasil proses balik (backward process) menunjukkan bahwa masalah utama yang dihadapi adalah terkait dengan kelembagaan yaitu lemahnya koordinasi antar pelaku-pelaku. (4) Kebijakan penting yang diperlukan untuk mengatasi masalah secara prioritas adalah meningkatkan koordinasi pengelolaan antar pelaku.Saran dari penelitian ini adalah: (1) Untuk menjalankan kegiatan pada Skenario I perlu dilakukan melalui pendekatan agribisinis dan pola kemitraan dengan model Inti-Plasma yang meliibatkan unsur pemerintah, swasta, dan masyarakat. (2) Perlu dilakukan penataan ruang untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan antar pelaku maupun guna mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. (3) Perlu dibentuk organisasi pengelola pengembangan dengan menetapkan BAPPEDA bertugas sebagai kordinator perencanaan dan DKP sebagai penanggung jawab pelaksana kegiatan pembangunan.

---

The Policy Study of Small Islands Development (Case Study on Development Polities of Wawonii Island at Kendari District the Province of Southeast SulawesiIn the process of development of Indonesia, small islands mostly located in eastern part of Indonesia are lack of attention. So far the development centered on big islands and tended to extractive sector with high environmental risk. The small islands are about to be neglected in the development process despite they are actually having high environmental potential due to their virgin ecosystem and biodiversities.The Wawonii Island is one of the small islands in Kendari distric, the province of Southeast Sulawesi, located in facing with Banda Ocean. The island has very high potential fisheries, and so with the coastal areas around the island. Those potential could be developed as cultivation areas as well as tourism services. This condition actually had encouraged the local government to develop the areas as an integrated fisheries development.This research and thesis is restricted just to analyses some policies concerning with the development of Wawonii Island, especially focused on the analyses of stakeholder involvement, development scenario, implementation problems, needed strategies and stages to solve the problems and obstacles. This research is aimed to compose the policy of development of Wawonii Island covering the alternative scenario of development, stakeholders involvement, the problems emerge, and the alternative strategy of development. The research would use descriptive and qualitative method with case study approach. To analyses the primary data, the instrument of Analytical Hierarchy Process (AHP will be used with other supplementary tools of Expert Choice Version 9.This research proposed development scenario as a base of developing Wawonii Island through agro marine system. Those scenarios are ass follows: (1) Scenario I, is stressing the main development activities on catchments by the support of coastal cultivation and agriculture activities. (2) Scenario II, is stressing the main development activities on coastal land cultivation by the support of catchments agriculture activities. (3) Scenario III, is stressing the main development activities an oceanic tourism by the support of catchments, land coastal cultivation and agriculture activities.The research result by using of AHP approach pointed out that the scenario I (with total value of 0.592) is the main priority and becoming alternative scenario that enable the Wawonii Island to develop. This scenario is having more score value than the others indicating respectively (scenario II 0.278, and scenario III 0.131). So the main priority of development scenario for Wawonii Island is the scenario I, that is the implementation of catchments by the support of coastal land cultivation and other agricultural activities.By using the scenario I as a base of development, the consequences emerge are; a. high rate of environmental risk b. high rate of multiplier effect for work opportunities and income rising, c. ensure the sustainable business, d. fastening the growth areas, compared with the two other scenarios.Base on the forward process analyses, it was known that from the four stakeholders of involvement, the local government have hierarchical highest value score of 0.418, while the other stakeholders indicate that private sector 0,250, societies 0,223, and the non-government sector (NGO) having the lowest score of 0.110.Based on the backward process analyses, it was known that that main problem becoming obstacles for development process is the coordination relationship among stakeholders, with total value score of 0.395. It was caused by something that so far there was no government instance to take in place, especially in planning and implementing the Wawonii development activities.The problems of development, then, need to be attended hierarchically is the limit of capital which having total value score of 0.278. While the environment and human resources having value score of 0.163. From the other analyses it was known that the government instances having important role and responsibilities to solve coordination obstacles are BAPPEDA / Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - (Regional Planning Bureau) as well as Dinas Kelautan dan Perikanan / DKP(Marine and Fisheries Sector).Based on the analyses of what policies should be taken by the stakeholder to solve the problems, it was known that that main priority is to increase the coordination process, having value score of 0.296. Therefore the roles of Bappeda need to be improved as planning bureau. So do the Marine and Fisheries Sector as an institution responsible for the executing of the project. The other policies should be taken hierarchically are training (0.212 score), infrastructure development (0.210), permit and fiscal (0.154), spatial plan (0.068), and environmental risk assessment (0.060).Based on the analyses of potential and supporting policies, it was known that the model of development should be proposed is the model of scenario I. The development should be carried out through (1) agribusiness and partnership approach (like Care-Plasma relationship) in which the private as patron, (2) proper land use where the west coastal side is provided for shore and industrial areas, the east coastal side as land coastal cultivation, while the central and north side as conservation areas.From the research result, it could be summarized that (1) The Wawonii island is more appropriate to develop as suggested in scenario I. This reason is due to the low rate of the environmental risk, the high multiplier effect of work opportunity as well as the income rise. (2) There are four stakeholders having important role with the local government as main stakeholder. (3) The main problems facing in development process is concerning with the institutional and bureaucratic level, that is the lack of coordination among the executing agencies of development. By those summaries, so the suggestion could be expressed here are: (1) Take the scenario I as development approach for Wawonii island, and the scenario should be carried out through agribusiness and partnership model (core-plasma relationship) by involving the government sector, private, and the societies. (2) Plan the spatial ground areas properly, to minimize conflict and vested interest among the agencies, also for minimizing the environmental degradation. (3) Build the integrated organization executing the development, with deciding the BAPPEDA as coordinator of planning, while Dinas Kelautan dan Perikanan as the institution responsible for the development activities."

"Visi Kota Jakarta sebagai kota bisnis (service city) adalah peningkatan pelayanan. Salah satu misinya adalah pelayanan parkir. Upaya tersebut perlu didukung oleh masyarakat agar terjadi proses partisipasi opini publik (umpan balik) bagi perbaikan pelayanan parkir. Untuk dapat melibatkan masyarakat dalam sistem pengelolaan perparkiran, maka perlu diketahui opini masyarakat melalui pilihan kebijakan yang diharapkannya. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan studi literatur dan penjajakan terhadap opini para stakeholder, analisis karakteristik lokasi parkir, analisis karakteristik pengguna jasa parkir, analisis harapan pengguna jasa parkir, analisis data diskrit, analisis utilitas dan pembentukan model multinomial logic. Penelitian dilakukan secara bertahap, setiap tahapan menghasilkan suatu temuan. Tahapan analisis opini para stakeholder menghasilkan temuan terhadap variabelvariabel yang perlu diperhatikan dan hubungan antar variabel tersebut, sehingga dapat dibentuk struktur pertanyaan dalam kuesioner. Tahapan observasi visual menghasilkan keputusan dalam penentuan titik awal surveyor mencari responden, dan pengecekan ulang terhadap kondisi karakteristik lokasi. Tahapan analisis data deskriptif menghasilkan gambaran saat ini mengenai karakteristik kondisi parkir, kondisi PJP, harapan PJP, dan preferensi terhadap kebijakan parkir yang ditawarkan. Tahapan pembentukan model menghasilkan suatu perkiraan permintaan pelayanan parkir publik pada masa depan melalui identifikasi tipologi dan faktor-faktor yang mempengaruhi probabilitas pilihan yang diminati PJP sesuai dengan analisis utilitasnya. Strategi jitu dalam upaya peningkatan pelayanan parkir atas dasar permintaan PJP adalah dengan memberi perhatian pada tipologi dan faktor-faktor yang terkait dengan tipologi yang sesuai. Perhatian yang diberikan dapat bersifat positif, maupun negatif. Strategi jitu dalam pelaksanaannya perlu didukung oleh kebijakan-kebijakan parkir. Oleh karena kebijakan yang dihasilkan mengacu pada permintaan masyarakat, maka kebijakan yang dihasilkan akan dapat diterima oleh masyarakat. Kebijakan-kebijakan yang dapat diterima diharapkan dapat mendatangkan dukungan masyarakat dalam proses implementasinya.

---

Estimation of Future Demand for Public Services to Determine Parking Policies (Case Study: Jakarta City)Jakarta City as a service city has a vision to improve its services. One of its missions is parking service. The mission has to be supported by community, so public opinion (as a feed back) process will be involved in improving parking service. To involve the community in parking management system, it is important to explore public opinion through their own choice.

The method of this study is literature study and stakeholders opinion survey, parking location analysis, customer characteristic analysis, customers preference, descret data analysis, utility analysis and to find logit multinomial model.

This study has been conducted done phase by phase. Every phase have a result. Stakeholder analysis phase find some variables and the relationship among variables. The analysis will construct the structure of the question in the questionnaire. Visual observation result is a decision in determining first location for surveyor to find the respondent. This phase is useful to verify the location characteristic condition.

Descriptive data analysis phase describe about parking condition characteristic, customer characteristic, customer preference about the offering policies. Model finding phase result will lead us to estimate the future demand in public parking policies through its typology and some factor that influence the probability of their choice, that shown by its utility analysis.

The needed strategy that can improve parking service base on customer demand is focusing on its typology and its factors in every typology. The attention can be positive or negative. The implementation of this strategy has to be supported by parking policies. Due to the policies result base on customer demand, so the policies result will be accepted by people. Hopefully, the accepted policies can create people support in its implementation."

"Pelaksanaan reformasi di segala bidang khususnya bidang pemerintahan telah melahirkan agenda dan kesepakatan nasional baru untuk tatanan penyelenggaraan pemerintah di daerah, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, mengatur prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemerintah Daerah yaitu digunakan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, dengan penyelenggaraan desentralisasi secara utuh dan bulat di Kabupaten/Kota, sedangkan pelaksanaan desentralisasi terbatas, dekonsentrasi luas, dan tugas pembantuan ada di Propinsi.Penataan kelembagaan perangkat daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000, namun ternyata penataan organisasi perangkat daerah yang berdasarkan peraturan daerah di bidang kelembagaan tidak sepenuhnya berpedoman pada pertimbangan peraturan tersebut, sehingga menimbulkan beban bagi daerah dan juga terjadi tarik-menarik tugas kewenangan antara Propinsi dan Kabupaten/Kota dan tidak bisa dihindari juga terjadi tarik-menarik tugas kewenangan di dalam intern perangkat daerah itu sendiri.Reorganisasi Dinas Kesehatan Propinsi Riau yang merupakan hasil penggabungan eks Dinas Kesehatan Dati I Riau dengan eks Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Riau pada umumnya sudah selesai, banyak terjadi variasi apabila dilihat dari segi bobot organisasi, tugas pokok dan fungsi, maupun nomenklatur ataupun pengelompokan tugas pokok dan fungsi.Adapun yang dimaksud SOT Dinas Kesehatan Propinsi Riau disini yang menyangkut teknik kelembagaan yang meliputi Struktur Organisasi, Visi dan Misi, Tugas Pokok dan Fungsi, SDM Kesehatan, Sistem Informasi Kesehatan yang harus dijalankan sesuai dengan kewenangan dan kebijakan desentralisasi bidang kesehatan, bertitik tolak dengan hal tersebut di atas, maka dari hasil pengamatan di lapangan terlihat bahwa pada SOT Dinas Kesehatan Propinsi Riau berdasarkan Perda Nomor 18 Tahun 2001 belum menampung dan mengakomodasikan semua program kesehatan yang ada, dapat diketahui dari bentuk bagan struktur organisasinya yang kurang jelas dan cenderung menyebabkan adanya tumpang tindih pelaksanaan kewenangan tugas pokok dan fungsi di dalam intern Dinas Kesehatan itu sendiri.Tujuan penelitian ini adalah diperolehnya gambaran tentang SOT Dinas Kesehatan Propinsi Riau yang baru, serta sesuai dan dapat menampung kewenangan dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan di bidang kesehatan dalam rangka pelaksanaan kebijakan desentralisasi.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, tidak menguji teori tetapi merupakan penelitian terapan yang bersifat penjelasan model dan apabila dilihat dari karakteristik masalah penelitian ini merupakan penelitian opini, informannya adalah pejabat struktural pada Dinkes Propinsi Riau, Bapelkes, Balai Labkes, Dinkes Kota Pekanbaru, Bappeda, BADP, Biro Hukum Pemda Riau dan DPRD Riau, dan dari hasil wawancara mendalam yaitu ingin mendapatkan gambaran mengenai penyusunan struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, kriteria sumber daya manusia Dinas Kesehatan Propinsi Riau yang sesuai dengan kebijakan desentralisasi.Secara umum dapat ditarik kesimpulan perlu dilakukan peninjauan kembali dengan merevisi SOT lama dan membentuk SOT baru, yang benar-benar telah menampung semua program kesehatan dengan berpegang pada asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, dan tetap berpedoman pada Peraturan Pemerintah yang berlaku saat ini yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003.Daftar bacaan : 47 (1982-2003).

---

Analysis of Organizational Structure and Management Arrangements of Riau Province Health Board Based On Decentralization PoliciesThrough the reformation in every sector, especially in the government sector, has produced a new agenda and national agreement for the management of District Government operation, with the establishment of Gov. Reg. No 22 Yr. 1999, which organize the principals for District Government operation. This regulation employs decentralization, deconcentration, and task assistance through utilization of full decentralization in Regency/City, while utilization of limited decentralization, broad deconcentration, and assistance task are still based on the Province.

Institutional managements of district instruments refers to the Gov. Reg. No. 84 Yr. 2000, yet the organizational managements of district instruments which based on government regulation in institutional sector has fully in accordance to the consideration of that regulation. Therefore, has produced a burden to the district and there is a misplacement of authoritative task between Province and Regency/City, and it could not be denied that this misplacement of internal authoritative task in the district instrument.

Reorganization of Riau Province Health Board which is the result of integration of the former Provincial Health Board with the former Provincial District office of Health Ministry in general has been completed. There are some variations if observed from the organizational point, main duties and functions, as well as nomenclature or grouping of the main duties and functions.

The meaning of Organizational Structure and Management Arrangements of Riau Province Health Board related to technical institution which consist of Organizational Structure, Vision and Mission, Main Duties and Functions, and Health Information System which has to be carried out according to the decentralization authority and policy in health sector. Based on this, from the field observation results shows that Organizational structure and Management Arrangements of Riau Province Health Board according to District Reg. No. 18 Yr. 2001 have yet to capture and accommodate every existing health program. This could be seen through the form of the organizational structure scheme which is not clear and tends to cause upside down of the operation of internal main duties authority and functions of the Health Board.

The objective of this study is find out a description of a new and relevant Organizational Structure and Management Arrangements of Riau Province Health Board, and could capture authority and fulfill the expected needs in health sector in order for the operation of decentralization policies.

This is a qualitative study, it does not test theories but an applied study which is a descriptive model and if observed from the problem characteristics this would be an opinion study. The informants are the structural officers of Riau Province Health Board, Health Training Board, Pekanbaru Health Board, Bappeda, BADP, Riau District Government Law Bureau, and Riau House of Representative, and from the in-depth interviews in order to get a description of organizational structure arrangements, main duties and functions, human resources criteria of Riau Province Health Board which conforms to decentralization policies.

In general, it could be concluded that a need of reinspection with revision of the old Organizational Structure and Management Arrangements and forms a new Organization Structure and Management Arrangements, which truly captures every health program which in line with decentralization and deconcentration principles and medebewein, and still in line with the existing Government Regulations that is Gov. Reg. No. 8 Yr. 2003.

Bibliography list: 47 (1982-2003)."

"Aspek pembiayaan merupakan komponen penting dalam sistem pelayanan kesehatan, terlebih setelah terjadi krisis ekonomi tahun 1997 yang sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan dan daya beli masyarkat, maka perlu adanya cara pengelolaan sumber dana yang ada dalam masyarakat. Asuransi kesehatan merupakan salah satu alternatif untuk mengatasi resiko sakit dan ketidakpastian peristiwa sakit, yaitu suatu instrumen sosial yang menggabungkan resiko individu mejadi resiko kelompok. Pada tahun 1968 Pemerintah membentuk suatu sistem jaminan pemeliharaan pelayanan kesehatan/asuransi yang pesertanya adalah Pegawai Negeri Sipil/Pensiun dan anggota keluarganya, yang preminya diambil dari potongan gaji pokok setiap bulannya. Askes merupakan asuransi sosial yang bersifat wajib yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, yaitu PT_ (Persero) Askes Indonesia.Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang kepuasan pasien peserta Askes terhadap kebijakan Askes pada pelayanan Rawat Inap Tingkat Lanjut (rujukan) di RSUD Pekanbaru. Rendahnya kualitas atau mutu pelayanan kesehatan yang diterima dikarenakan kecilnya premi asuransi kesehatan PNS/Pensiun yang diterima PT. (Persero) Askes Indonesia, selama ini banyak kebijakan Askes yang menimbulkan rasa tidak puas dari pasien peserta Askes Wajib. Pengukuran kepuasan pasien ini dihubungkan dengan faktor-faktor karakteristik dari pasien peserta Askes yaitu : umur, jenis kelamin, status responden, pendidikan, golongan/pangkat, kali kunjungan/dirawat, status/jenis peserta, masa kerja sebagai PNS dan pengetahuan dan pengalaman sebagai peserta Askes, dengan jumlah sampel atau responden sebanyak 100 orang melalui penelitian diskriptif analitik yang dilakukan dengan dengan pendekatan cross- sectional secara kuantitatif, melalui survei kepuasan pasien.Kepuasan pasien diperoleh dari tingkat kesesuaian/nilai puas yang merupakan ratio persepsi/pengalaman dengan harapan terhadap kebijakan Askes pada pelayanan rawat inap tingkat lanjut di RSUD Pekanbaru. Analisa data dilakukan dengan uji statistik, dari uji statistik hanya 1 (satu) dari variabel independen yang secara bermakna berhubungan dengan kepuasan terhadap kebijakan Askes yaitu pengetahuan dan pengalaman responden sebagai peserta Askes. Analisa terhadap dimensi kebijakan Askes dengan self scale survey menggunakan Diagram Kartesius.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proporsi pasien peserta Askes yang puas terhadap kebijakan Askes pada pelayanan rawat inap tingkat lanjut (rujukan) sebesar 51% dan yang tidak puas 49%, dengan cut of point nilai mean (77,68) karena dari uji normalitas data, distribusi variabel kepuasan berbentuk kurva normal, artinya jumlah peserta yang tidak puas berada < nilai mean, sedangkan yang puas berada > 77,68 (nilai mean), karena pada pelayanan kesehatan nilai kepuasan sulit untuk mencapai 100% (service excellent). Dari analisis melalui diagram Kartesius diperoleh total rerata harapan responden 4,29% dan total rerata persepsilpengalaman yang diterima 3,27%, dengan tingkat kesesuaian 77,68%. Pada kuadran A ada beberapa faktor-faktor menjadi perhatian dan prioritas utama dalam penanganannya yang menjadi kelemahan dalam pelayanan.Kesimpulan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pasien peserta Askes Wajib pada pelayanan rawat inap tingkat lanjut (rujukan) masih rendah, untuk itu peneliti menyarankan agar pihak manajemen Askes selalu mengadakan evaluasi terhadap kebijakan Askes, meningkatkan informasi/komunikasi dengan terus mengadakan sosialisasi kepada peserta Askes.

---

Patients Satisfaction Analysis of Askes Health Insurance Compulsory Members Towards the Askes Further Treatment Policies in Pekanbaru District Hospital in 2003Financing aspect is an important component in the health service system, even more after the economical crisis in 1997 which especially influences the public prosperity level and purchasing capability, thus there is a need for the method to mobilization of existing public fund sources. Health insurance is one of the alternatives to excel over health risks and illness uncertainty, in which a social instruments that combines individual risk to group risk. In 1968, the government had established an assurance for health service maintenance system/insurance that the members are Governmental Officers/Pensions and their family members, in which the premises are taken from their salaries cut every month. Askes is a compulsory social insurance which is carried out by the State Business Board, PT. (Persero) Askes Indonesia.

This study is undertaken to acquire a description of the patients' satisfaction of Askes health insurance compulsory members towards the Askes Further Treatment Policies in Pekanbaru District Hospital in 2003. The low quality or health service which is obtained is caused by the small Governmental Officers/Pensions health insurance premises which are acquired by Pt (Persero) Askes Indonesia.. So far, there were many Askes policies which create dissatisfactions from the Compulsory Askes members. The measurement for the patients satisfactions is related the characteristic factors from the Askes member patients which are: age, sex, respondents status, education, position, treatments, members status/type, job period as Government Officers, and knowledge and experiences as the members of Askes. The whole samples are 100 respondents through an analytical descriptive which is carried out using cross sectional approach quantitatively, using patients' satisfactions survey.

The patients' satisfaction is acquired from the accordance level/satisfied value which is the perception/experience ratio with the expectation towards the Further Treatment Policies in Pekanbaru District Hospital. The data analysis is carried out through statistical test, from the statistical test there was only 1 (one) out of the independents variables which is significantly relates to the patients' satisfaction towards the Askes policies that is the respondents' knowledge and experiences as the Askes members. Analysis towards the Askes policies dimensions with self scale survey using Cartesians Diagram.

The result of this study shows that the Askes member patients who are satisfied towards the Askes further treatment policies is 51% and those who are dissatisfied are 49%, with mean value cut of point (77,68) because from the data normality test the satisfaction variables distribution is in the form of normal curve, meaning that the number of satisfied members < mean value; while the dissatisfied is ? 77,68 (mean value), because in the health service the satisfaction value is hard to attain 100% service excellent From the analysis through Cartesians Diagram is acquired the total median respondents expectations of 4,29% and the total perceptions/experiences median which is acquired is 3,27%, with the accordance level 77,68%. On the A quadrant, there were some factors which has become the attention and main priority in the process which becomes the weakness in the services.

The conclusion from the study result shows that the level of patients' satisfaction of compulsory Askes members towards the Askes further treatment services are still low, thus the researcher suggest that the Askes management to always carry out evaluations towards their policies, improve information/communications through continuous socialization to Askes members."