Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dengan meningkatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi maka makin meningkat pula junlah karya-karya ilmiah dan hasil-hasil penelitian yang diterbitkan melalui majalah. Dengan demikian maka majalah ilmiah sebagai salah satu media yang menampung karya-karya tersebut akan meningkat pula jumlah penerbitannya. Berapa judul majalah ilmiah yang diterbitkan pada saat ini di seluruh dunia, sangat sulit uatuk dipastikan. Sebab, somber-sunber yang ada hanya memberikan catatan judul-judul majalah dalam-suatu bidang tertentu atau hanya merupakan katalog induk majalah dari beberapa perpustakaan di.suatu ka_wasan tertentu. Mikhallov dalam bukunya tahun 1971 memberikan keterangan, bahwa pada tahun 1800 di Amerika Serikat-terdapat 1.000 laporan ilmiah; pada tahun 1850 jumlahnya meningkat menjadi 10:000 .buah; pada tahun 1900 menjadi 100.000 buah, dan pada saat sekarang ada_1.000.000 buah laporan ilmiah. Sedangkan mengenai majalah ilmiah yang ada di dunia ia.menerangkan, bahwa pada tahun 1800 lebih kurang.ada 100 judul; pada tahun 1850 -ada 1.000 -judul; pada tahun 1900 jumlahnya meningkat menjadi 10.000 judul; dan pada tahun 1950-an jumlahnya mencakup 100.000 judul. Dari kedua kasus ini is memberikan kesimpulan bahwa _"

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum oleh pemerintah atas kerugian yang timbul akibat barang-barang yang berada dibawah pengawasannya, dimana pemerintah mempunyai kapasitas sebagai pemilik barang yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Ketentuan Pasal 1367 ayat (1) KUH Perdata mengharuskan seseorang bertanggung jawab ataskerugian yang disebabkan karena barang-barang yang berada dibawahpengawasannya (Vicarious Liability). Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang membahas penerapan Pasal 1367 ayat (1) KUH Perdata kepada organ pemerintah yang kedudukannya berbeda dengan subjek hukum lain, dengan perolehan data melalui data sekunder berupa studi dokumen atau bahan kepustakaan. Dalam pengolahan data, metode yang digunakan adalah deskriptif analitis.

---

ABSTRACTThe focus of this study discussed the issue of accountability an unlawful act by the government for the loss resulting from goods under his watch, where the government has the capability to as the owner of goods which have inflicted losses from others. The provision of article 1367 paragraph (1) of Indonesia Civil Code requires someone responsible for the loss caused because of goods that are under their control (Vicarious Liability). This research is legal research to discussthe application of the provision of article 1367 paragraph (1) Indonesia Civil Code to government that his different to other legal subject, by the acquirement of data over the secondary data of the study documents or material literature. In data processing, the method is is applicable in descriptive analysis."

"Penelitian ini bermaksud mengevaluasi pelaksanaan program perencanaan pembangunan di wilayah Kotamadya Jakarta Timur. Dalam penelitian ini ditunjukkan sebuah proses transisi dalam pelaksanaan program perencanaan pembangunan yang semula lebih banyak diperankan oleh pemerintah (top down); sekarang, sejak tahun 2002, peran tersebut Iebih banyak diberikan kepada masyarakat sendiri (bottom up). Proses transisi yang demikian itu tergambar dengan jelas pada pelaksanaan program Forum Pengkajian Perencanaan Pembangunan Jakarta Timur.Penelitian tentang topik tersebut didisain berdasarkan pendekatan evaluasi program dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Melalui teknik pengamatan terlibat, wawancara mendalam (berpedoman), dan studi dokumen, penelitian ini berusaha menggali data dan informasi seobyektif mungkin untuk mengetahui tingkatkeabsahan program tersebut dilihat dari aspek legalitas hukum/kebijakannya, tingkat kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan keluaran (output) yang ditetapkan dalam petunjuk pelaksanaan program, dan untuk mengetahui sejauhmana manfaat yang diberikan oleh program perencanaan pembangunan tersebut. Data dan informasi mengenai hal di atas akan digali secara mendalam pada tingkat persiapan, tingkat pelaksanaan dan tingkat pelaporan program Forum Pengkajian Perencanaan Pembangunan Jakarta Timur, khususnya pada pelaksanaan tahun 2003.Dalam penelitian ini ditemukan beberapa hal. Pertama, bahwa pelaksanaan Forum Pengkajian Perencanaan Pembangunan Jakarta Timur telah memiliki landasan hukum yang cukup kuat, apabila ditinjau dari sumber hukum Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Keputusan Gubernur, Surat Edaran Menteri dan Surat Edaran Gubernur terkait. Tetapi program tersebut dapat dinilai lemah, karena tidak memiliki landasan hukum yang pasti pada tingkat kotamadya.Kedua, bahwa sebagian besar basil yang dicapai dari pelaksanaan Forum Pengkajian Perencanaan Pembangunan Jakarta Timur tahun 2003 telah sesuai dengan output yang diharapkan program. Pada Forum Perencanaan Tingkat Kelurahan telah berhasil mengidentifikasi permasalahan dan menyepakati usulan kegiatan mikro dan usulan makro berikut skala prioritasnya. Pada Forum Konsoiidasi Tingkat Kecamatan telah berhasil menggali permasalahan dan menyepakati usulan program pembangunan yang telah disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Renstra, Repetada, dan arah kebijakan pembangunan kecamatan setempat. Dan pada Forum Pengkajian Tingkat Kotamadya telah berhasil menggali permasalahan pembangunan yang dihadapi Kotamadya Jakarta Timur, dan juga telah berhasil merumuskan program pembangunan di wilayah Jakarta Timur berikut rumusan skala prioritas programnya untuk tahun anggaran 2004.Ketiga, bahwa Forum Pengkajian Perencanaan Pembangunan Jakarta Timur yang dilaksanakan pada tahun 2003 telah memberikan manfaat yang cukup besar terhadap kehidupan masyarakat kelurahan. Salah satu contoh untuk menunjukkan bahwa forum tersebut telah membawa manfaat bagi -kehidupan masyarakat kelurahan dan sekaligus sebagai bukti bahwa forum tersebut menjadi efektif adalah dengan terealisasinya Program Pernberdayaan Masyarakat Ke/urahan (PPMK) pada tahun 2004."

"Dalam memenuhi tuntutan masyarakat yang semakin kritis terhadap pelayanan kesehatan dan agar dapat bisa bersaing dengan rumah sakit lain, Rumah Sakit Karya Bhakti (RSKB) yang merupakan rumah sakit swasta madya atau setara dengan rumah sakit pemerintah kelas C, berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. SaIah satu upaya yang dilakukan adalah meningkatkan kualitas pelayanan di bagian Instalasi Farmasi.Instalasi Farmasi di rumah sakit merupakan unit yang memberikan kontribusi terbesar yaitu sebesar 40% dari keseluruhan pendapatan Rumah Sakit Karya Bhakti. Untuk itu Instalasi Farmasi dituntut untuk memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan teliti sehingga dapat memuaskan pelanggan. Namun, pelayanan penunjang medik yang diberikan belum berjalan optimal, terutama pada pelayanan resep bagi pasien rawat jalan.Tiijuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran dan menganalisis sistem supply obat pada pelayanan rawat jalan yang digunakan oleh Depo Farmasi Rumah Sakit Karya Bhakti serta memberikan saran pemecahan masalah yang dapat meningkatkan produktivitas pelayanan.Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa pelayanan farmasi yang diberikan oleh Depo Fannasi cenderung lama. Faktor-faktor penyebab lamanya pelayanan adalah sarana dan prasarana yang kurang menunjang khususnya sistem IT yang selalu mengalami gangguan, kurangnya Sumber Daya Manusia, tidak adanya pemisahan tugas dalam melayani pasien rawat jalan dan rawat inap, perencanaan obat tidak sesuai dengan kebutuhan, dan kurangnya informasi kepada petugas Depo Farmasi mengenai obat-obat baru.Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan untuk segera memperbaiki sistem IT, karena masalah ini merupakan prioritas utama, menambah tenaga pelaksana (fungsional), perlu adanya pemisahan tugas agar beban kerja petugas berkurang, memberikan informasi kepada dokter tentang obat standarisasi RSKB, dan meningkatkan kualitas petugas Depo Farmasi.

---

In filling the demand for the community that increasingly critical towards the health service and in order to be able to compete with the other hospital, Karya Bhakti hospital which are a private hospital or the same level as a class C government hospital, trying to increase their quality of service. On of their attempt is to increase the service quality of hospital pharmacist division.

40% of the hospital income is come from hospital pharmacist division. So the Pharmacy Installation was demanded to give the fast service, exact and thorough so as to be able to satisfy the customer. However, the medical service which was given did not yet go optimal, especially in the recipe service for the outpatient.

The purpose of this research is to get an image of and to analyst the drug supply system that had been use in the hospital pharmacist. And also to give some solution for their problem to increase their service productivities.

The results that were received from this research were that the pharmacy service that was given by the Pharmacy Depot tended take time. Cause factors of the length of the service were facilities and equipment did not supportive especially the IT system that always experienced the disturbance, the shortage of human resources, the nonexistence of the separation of the task in serving the outpatient and inpatient, medicine planning was not in accordance with the requirement, and the shortage of information to the official of the Pharmacy Depot about new medicines.

The solution for this research was improved the IT system, because this problem was the main priority, recruited worker, needed the existence of the separation of the task so that the burden of the work of the official decreases, gave information to the doctor about standard medicine in Darya Bhakti Hospital, and increased the quality of the official of the Pharmacy Depot."

"Penelitian ini berfokus pads pengukuran kinerja di Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM.Penelitian ini menggunakan metode Balanced Scorecard yang mengukur kinerja dari 4 (cmpat) perspektif yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner, sedangkan analisis dilakukan dengan mengacu pada teori dan konsep yang digunakan.Dari analisis terhadap basil kuesioner, disimpulkan bahwa kinerja Pusdokinfokumnas BPHN selaku Pembina dokumentasi dan inforrnasi hokum dengan menggunakan Balanced Scorecard adalah baik. Hasil penelitian menyarankan bahwa untuk meningkatkan kinerjanya, Pusdokinfokumnas hams meningkatkan kepuasan pegawai dan penyelenggaraan pelayanan dengan meningkatkan kesejahteraan pegawainya

---

This research focuses on performance measurement at Centre for National Legal Documentation and Information of National Law Development Agency of Department of Law and Human Rights.This research uses Balanced Scorecard method which measure performance from 4 (four) perspectives that are financial perspective, customer perspective, internal business process perspective, and learning and growth perspective. The data collection implemented by questioner and analysis done by referring to theories and concepts used.Fro the analyses result, it can be concluded that the performance of Centre for National Legal Documentation and Information of National Law Development Agency as the Coordinator of Legal Documentation and Information using Balanced Scorecard is good. The result suggests that to improve its performance, Centre for National Legal Documentation and Information of National Law Development Agency should improve the employee satisfaction and to provide service that can increase employee welfare."

"Penelitian ini membahas Strategi Badan Siber dan Sandi Negara BSSN Dalam Menghadapi Ancaman Siber di Indonesia. Suatu negara dituntut untuk dapat menguasai TIK secara baik dan benar serta tepat guna, karena dunia siber dapat menjadi potensi ancaman serta penyelenggaraan keamanan siber yang belum terintegrasi dapat berdampak terhadap kedaulatan negara dan ketahanan nasional. BSSN bertugas melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian desktriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif serta metode pengumpulan data melalui observasi, studi kepustakaan, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk: 1 Menganalisis kondisi penyelenggaraan keamanan siber di Indonesia; 2 Menganalisis kesenjangan kondisi penyelenggaraan keamanan siber di Indonesia, 3 Menganalisis strategi BSSN guna meningkatkan komitmen bidang keamanan siber dalam menghadapi ancaman siber di Indonesia. Teori yang digunakan adalah teori organisasi, teori strategi, ancaman siber, keamanan siber, Global Cybersecurity Index 2017, serta analisis kesenjangan. Hasil dari penelitian ini adalah 1 Analisis penyelenggaraan keamanan siber di Indonesia; 2 Analisis kesenjangan kondisi penyelenggaraan keamanan siber di Indonesia; 3 Analisis strategi BSSN guna meningkatkan komitmen bidang keamanan siber dalam menghadapi ancaman siber di Indonesia. ......This research discusses the Strategy of National Cyber and Crypto Agency in Facing Cyber Threats in Indonesia. A country is required to be able to master ICT properly and correctly and appropriately, because the cyber world can be a potential threat and the implementation of cyber security that has not been integrated can affect the sovereignty of the state and national resilience. National Cyber and Crypto Agency is in charge of implementing cyber security effectively and efficiently by consolidating all elements related to cybersecurity. This research is included in this type of descriptive research using qualitative approach and data collection method through observation, literature study, interview and documentation. This study aims to 1 Analyze the conditions of cyber security in Indonesia 2 Analyzing the gap in the state of cyber security in Indonesia, 3 Analyzing National Cyber and Crypto Agency strategy to increase cyber security commitment in facing cyber threat in Indonesia. Theories used are organizational theory, strategy theory, cyber threat, cyber security, Global Cybersecurity Index 2017, and gap analysis. The results of this study are 1 Analysis of the implementation of cyber security in Indonesia 2 an analysis of the gap in cyber security conditions in Indonesia 3 National Cyber And Crypto Agency strategy analysis to increase cyber security commitment in facing cyber threat in Indonesia."

"Instagram menyimpan data pribadi untuk jutaan penggunanya dan di zaman sekarang ini data digital, ada perasaanbahwa privasi digital pengguna dibagikan di antara banyak perusahaan untuk mendapatkan keuntungan daripeluang periklanan. Australian Consumer and Competition Commission telah menulis penelitian tahunan tentanglanskap pengguna platform digital Australia. Ada rekomendasi yang dikumpulkan dari wawasan pengguna yangdigunakan untuk meninjau kebijakan data digital yang telah ditetapkan Instagram untuk penggunanya. Terdapat3 kelemahan dari kebijakan data digital yang terungkap, yaitu dalam lingkup definisi data pribadi, transparansiantara perusahaan periklanan dan pengguna, serta kurangnya edukasi tentang pengumpulan data pasif padadokumen. Penelitian ini telah menunjukkan mengapa ketiga faktor data digital ini menjadi kunci untukmenurunkan transparansi praktik pengumpulan data untuk peluang beriklan.......Instagram hold private data for their millions of users and in this day and age of digital data, there is a since sensethat the user’s digital privacy is shared among plenty of firms for the benefits of advertising opportunity. TheAustralian Consumer and Competition Commission has written an annual research on the landscape of digitalplatform users of Australia. There are recommendations gathered from the insights of the users that was used toreview the digital data policy that Instagram has set for its users. There were 3 flaws of the digital data policy thatwas uncovered, and it is in the scope of personal data definition, transparency between advertising firms and usersand the lack of education of passive data collection on the document. This research has point out why these threefactors of digital data is key to decreasing the transparency of data collection practice for advertising opportunities"

"Indonesia merupakan masyarakat sub sub kebudayaan daerah yang kemudian berhimpun membentuk kebudayaan nasional. Secara hakiki kebudayaan nasional terdiri dari semua budaya yang terdapat dalam wilayah Republik Indonesia. Sistim sosial bangsa Indonesia dalam kebudayaan nasional, memiliki dasar negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Persatuan Indonesia dan berdemokrasi Pancasila. Demikian pula, masyarakat Indonesia dalam pola tindakannya, memiliki sifat gotong royong, sederhana, dan saling bermufakat bermusyawarah. Globalisasi sebagai proses difusi kebudayaan telah menyebar dan terserap kedalam berbagai unsur kebudayaan nasional. Di Indonesia proses pembudayaan globalisasi melibatkan budaya lokal dan nasional kedalam tatanan jaringan global sebagai cerminan saling keterkaitan (interconnectedness) antar masyarakat dari penjuru dunia. Pada Abad Milenium ketiga ini, kebudayaan global bercirikan teknologi dan pasar dan menjadi lambang peradaban menuju post modern dan mau tidak mau diterima oleh masyarakat kebudayaan yang berbasis tradisional, sebagai konsekwensi dari saling keterkaitan antar warga dan antar masyarakat tradisional dengan masyarakat modern."

"As a foreign exchange earner for the Indonesian government, the tourism industry has currently prioritized ten tourist destinations. Problematically, this promotion of the beauty and diversity of nature and ethnicty marginalizes and exoticizes a number of ethnic group and their areas. This promotion, which can be traced back to colonial times, still reflects the Dutch colonial legacy, particularly Darwinian social evolution. To clarify this situation, this article illustrates tourism promotion in the historical and socio-cultural contexts of Borobodur in Java and the megalith villages of the Ngadha and Manggarai people of Flores. It investigates the representation and articulation of colonial perceptions which influence tourist promotion programmes, and their impact on the perceptions of tourists and local residents. An examination of the formation of the Indonesian tourist industry also reveals between the Dutch colonial control of knowledge, the vision of the Indonesian government, tourists desires, and local stakeholder expectation of this promotion. It ends with an outline of the efforts of local residents in the megalithic villages in Flores to decolonize the tourism promotion narratives of the Indonesian government."

"ABSTRAKDeregulasi dibidang usaha jasa angkutan udara InternasiOflalyang dimUlai di Amerika Serikat, ditandai dengan diperbolehkannyasetiap Airline yang ada untuk menentukan tarif, jumlah frekuensipenerbangan dan menetapkan rute penerbangan sendiri. Hal inimengakibatkan banyak perusahaan penerbangan melakukan strategiperang tarif untuk memperoleh panysa pasar didalam pasar yangada. Sebagal Flag Carrier, maka Garuda Indonesia juga harus rnampumengantisiPasi kondisi di pasar Internasional demikiari itu denganmenerapkan strategi yang tepat untuk dapat mempertahankan ataUbahkan meningkatkan keberadaannya. Sebagai akibat adanya perang tarif di pasar Internasional,maka munculah bermacam-macam jenis tarif untuk kelas kompartemenyang sama, terutarna kelas ekonorni. Hal ini mengakibatkan kemungkinan terjadinya dilusi, yaltu pendapatan yang rendah pada jumlahpenumpang yang tiriggi karena terlalu banyak penumpang yang mmnbayar tiket dengan potongan harga, atau penumpang yang naik kelaskarena hadiah. Untuk mengatasi hal tersebut maka Airline perlumenerapkan suatu Yield Management agar tetap rnendapatkan profityang maksimal walaupun harus menerapkan jenis tarif yang berbedadalam kelas yang sama. Sudah saatnya PT. Garuda Indonesia menerapkan Yield Management agar mampu bersaing dipasar Internasional, disamping saatini Garuda Indoneala telah banyak memiliki staff yang mengertitentang konsep Yield Management, juga memiliki sistem pencatatanharga tiket yang dibayarkan penurnpang yang akan mendukung penerapan konsep tersebut. Dengan menggunakan Yield Management kitadapat meramalkan Jumlah penumpang untuk tiap kelas tarif dalamsuatu penerbangan dengan menggunakan data historia, juga kemudiandapat dihitung alokasi kursi (seat allocation) dan otorisasipesanan berlebih (authorized capacity) untuk tiap kelas tariftersebut, agar tetap mendapatkan profit yang maksimal dalam suatupenerbangan. Jika kita ingin menerapkan Yield Management pada jalur?jalurpenerbangan yang tersebar dan dalam jumlah yang besar, dimanaakan melibatkan penggunaan data yang juga cukup besar, makapengolahannya perlu menggunakan bantuan perangkat komputer. Kamirnengusulkan suatu Model Sistem Pendukung Keputusan (SPK) atauDecision Support Systems (DSS) berbasis komputer untuk mengatasiperrnasalahan penerapari Yield Management diatas. Untuk mengembangkan SPK tersebut, maka perlu rnemodif?ikasi sistem reservasi yangtelah dimiliki dengan menambahkan kemampuan pencatatan kelastarif untuk kelas kompartemen ekonomi. Disamping itu agar tercapai hasil yang lebih optimal dalam penerapan SPK tersebut, makaperlu dilakukan riset pasar? untuk memperoleh hasil yang lebihbaik teritang perkiraan kebutuhan kelas tarif dan peramalan jum?Iahpenumpangnya."