Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :

Penanaman modal asing (PMA) dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi yang luar biasa, bahkan di negara-negara berkembang. PMA dapat menyediakan sumber daya keuangan, transfer teknologi, meningkatkan praktik dan keterampilan organisasi dan manajerial, dan memberikan akses ke pasar internasional. Pemerintah Indonesia telah menyadari bahwa PMA dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi negara. Tesis ini bertujuan untuk mengukur kepentingan relatif dari berbagai jenis aglomerasi untuk penentuan lokasi PMA di sektor manufaktur di Indonesia. Data ini dianalisis dengan model multinomial logit di mana variabel dependen adalah pilihan lokasi. Tesis ini meneliti faktor-faktor penentu PMA baru (greenfield) di sektor manufaktur di Pulau Jawa, Indonesia. Penelitian ini menggunakan data tingkat mikro dari izin prinsip yang tidak dipublikasikan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia (BKPM). Penelitian ini menguji dari 23 kabupaten di Pulau Jawa yang menerima PMA di sektor manufaktur dalam lima tahun terakhir. Hasil dari temuan ekonomi agglomerasi (baik milik asing dan perusahaan domestik) menunjukkan dampak yang signifikan dan positif namun kecil. Variabel-variabel lain, termasuk fasilitas, dan kondisi pasar tenaga kerja—secara anomali dengan upah minimum yang lebih tinggi— menunjukan hasil yang lebih penting dibandingkan aglomerasi. Karena efek aglomerasi yang kecil, hal ini berarti bahwa ekonomi aglomerasi bukanlah faktor penentu dalam menarik PMA. Investor asing yang baru tidak hanya mencari kabupaten di mana pabrik asing atau domestik telah berada tetapi juga mempertimbangkan hal-hal lain seperti kepadatan jalan dan ketersediaan tenaga kerja.

 

---

Foreign direct investment (FDI) may precipitate remarkable economic growth, even in developing countries. FDI can provide financial resources, transfer technology, improve organizational and managerial practices and skills, and afford access to international markets. This paper aims to measure the relative importance of the different types of agglomeration for location decision of FDI in the manufacturing sector in Indonesia. These data are analyzed with a multinomial logit model where the dependent variable is the choice of location. It examines the determinant factors of new (greenfield) foreign direct investment in the manufacturing sector in Java Island, Indonesia. This study used unpublished micro-level data of principle licenses from the Indonesia Investment Coordinating Board (IICB), which examine23 counties of Java Island that received manufacturing FDI in the last five years. The finding is agglomeration economies in production (both foreign-owned and domestic firms) show a significant and positive but small impact. Other variables, including facilities, and labor market conditions—anomalously in that a higher minimum wage—matter as much or more than an agglomeration of production. Because the agglomeration effect is small, it means that agglomeration economies are not the detemining factor in attracting FDI. The new foreign investors not only seek counties in which foreign or domestic plants have already located but also consider other things such as the density of roads and the availability of labor.

 

Abstrak :
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyelenggarakan program pelatihan Contraceptive Technology Update (CTU) bagi dokter dan bidan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi provider dalam pemasangan IUD dan Implan. Kurangnya aplikasi hasil pelatihan berupa pemasangan IUD/ implan pasca pelatihan menjadi salah satu latar belakang penelitian ini. Tujuan penelitian adalah untuk melihat efektivitas pelatihan tersebut menggunakan metode kualitatif. Dengan hasil pada tahapan input cukup sesuai dengan kriteria, pada tahapan reaction dan learning level cukup efektif dan pada tahapan behavior level cukup berdampak pada pelayanan IUD/ implan di puskesmas serta pada tahapan result level cukup berpengaruh pada peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan

---

National Population and Family Planning Board (BKKBN) organizes Contraceptive Technology Update (CTU) training program for physicians and midwives which aims to improve the competence of providers in IUD insertion and implants. Lack of application of training results in the form of post-training IUD insertion/implant becomes one of the backgrounds for this study. The study objective is to see the training effectiveness by using qualitative method. With the results of the input phase, has quite according to the criteria, at reaction phase and learning level it is quite effective and in the behavior level, it has quite impact on the IUD/implant services at community health centers as well as at the result phase, it is quite effective.

Abstrak :
ABSTRAK
Salah satu sumber daya alam yang diperlukan oleh manusia adalah air. Air merupakan sumber daya yang terbatas. Pengambilan dan penggunaan air tanah yang berlebihan seperti yang terjadi pada dewatering menyebabkan persediaan air tanah menipis dan penurunan permukaan tanah yang akan mengakibatkan longsor. Permasalahan yang terjadi adalah belum semua penyelenggaraan dewatering dikenakan pajak air tanah di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pajak air tanah atas dewatering di Provinsi DKI Jakarta dalam perspektif pengendalian eksternalitas negatif dan produktivitas penerimaan. Untuk menganalisis permasalahan tersebut, peneliti menggunakan teori kebijakan Merilee Grindle dimana keberhasilan suatu kebijakan dianalisis dengan melihat isi kebijakan dan konteks implementasi pajak air tanah atas dewatering. Selain itu peneliti juga menganalisis faktor-faktor pemungutan pajak air tanah atas dewatering belum optimal di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivis, dengan metode kualitatif yaitu melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian adalah kepentingan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta terpengaruhi dari peran dalam mengendalikan eksternalitas negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan dewatering yang merupakan manfaat yang diinginkan oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah, letak pengambilan keputusan berada di pimpinan Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah, pelaksana kebijakan masih belum didukung dengan kualitas dan kuantitas yang memadai, demikian pula dengan sumber-sumber daya yang digunakan. Kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat masih belum searah dengan tujuan kebijakan, karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa masih mengutamakan kepentingan masing-masing instansi, dan tingkat kepatuhan serta respon dari sasaran kebijakan masih rendah. Faktor yang menyebabkan implementasi pajak air tanah atas dewatering belum optimal di Provinsi DKI Jakarta adalah relatif rendahnya penegakan hukum, sumber daya manusia yang kurang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas, belum dilakukannya pengawasan yang memadai dan koordinasi dengan instansi terkait belum dilakukan secara berkesinambungan.

---

ABSTRACT
One of the natural resources needed by humans is water. Water is a limited resource. Excessive extraction and use of groundwater as occurs in dewatering causes the groundwater supply to run low and land subsidence to cause landslides. The problem that occurs is that not all dewatering arrangements are subject to a groundwater tax in DKI Jakarta Province. This study aims to analyze the implementation of groundwater tax on dewatering in DKI Jakarta Province in the perspective of controlling negative externalities and revenue productivity. To analyze these problems, researchers used the Merilee Grindle policy theory in which the success of a policy was analyzed by looking at the contents of the policy and the context of the implementation of groundwater tax on dewatering. In addition, the researchers also analyzed the factors of collecting groundwater tax on dewatering that were not optimal in DKI Jakarta Province. This research uses a post positivist approach, with qualitative methods through in-depth interviews and literature study. The results of the study are the interests of the DKI Jakarta Provincial Tax and Levies affected by the role in controlling negative externalities caused by dewatering activities which are the benefits desired by the Regional Tax and Levies Agency, the location of decision making is in the leadership of the Regional Tax and Retribution Service Unit, implementing policies are still not supported by adequate quality and quantity, as well as the resources used. The power, interests and strategies of the actors involved are still not aligned with the objectives of the policy, the characteristics of the ruling institutions and regimes still prioritize the interests of each agency, and the level of compliance and response of policy targets is still low. Factors causing the implementation of groundwater tax on dewatering have not been optimal in DKI Jakarta Province are the relatively low law enforcement, inadequate human resources both in terms of quality and quantity, adequate supervision and coordination with related agencies have not been carried out continuously.

Abstrak :
Karya sastra berupa naskah atau manuskrip, sebagai peninggalan budaya lama Indonesia merupakan dokumen bangsa warisan budaya yang sangat diperlukan sebagai sumber penelitian dalam rangka penggalian, pelestarian, dan pengembangan kebudayaan Indonesia. menurut Haryati Subadio dalam Lembar Sastra, hal. 1 bahwa dari peninggalan tertulis beberapa naskah itu dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai nilai-nilai tata hidup dan budaya dalam masyarakat bangsa yang bersangkutan. Naskah Jawa sebagai salah satu peninggalan tertulis yang banyak tersimpan diberbagai perpustakaan, baik di dalam maupun di luar negri, memiliki jumlah yang paling besar dibandingkan dengan naskah dari daerah lain. naskah-naskah tersebut kini telah mendapat penanganan khusus, baik dalam bentuk perawatan maupun pengungkapan isi yang dilakukan para ahli dalam dan luar negri. ada beberapa ahli yang telah berhasil menyusun catalog dan menggolong-golongkan jenis naskah jawa berdasarkan sudut pandang yang berlainan. salah satu diantaranya adalah pigeaud, yang menelompokkan menjadi : 1. religi dan Etika, didalamnya termasuk naskah-naskah yang mengambil unsure-unsur hindhuisme, Budhisme, Islam, Kristen, ramalan, magi, dan sastra wulang, 2. Sejarah dean Mitologi, 3. Belle-Letters, dan 4. Hukum, Foklor, Kesenian, dan Kemanusiaan (1967 : 2) Berdasarkan pembagian tersebut di atas, penulis mencoba mengungkapkan naskah jawa yang tergolong dalam kelompok pertama, berupa karya sastra wulang jenis suluk 1. Karya sastra ini dihasilkan setelah agama islam dating dan berkembang di pulau jawa. Kesusastraan suluk menurut Simuh, adalah jenis kesusastraan jawa yang mengumgkapkan perpaduan (Sinkretisme) antara ajaran mistik 2 islam dengan tradisi kejawen warisan jawa-hindhu. 3. Menurut Pigeaud kesusastraan suluk diperkirakan timbul pada abad ke-16. Mengenai pemunculannya, pesisiran yang tumbuh di sekitar lingkungan pesantren, yang terutama banyak menghasilkan sastra ini adalah kesultanan Cirebon. Dalam perkembangan selanjutnya kemudian di serap, digubah, dan dikembangkan menjadi sastra yang amat halus di pusat-pusat kesultanan cirebon. Disamping itu harun dalam konsepsi tenteng manusia dalam kebatinan jawa juga menjelaskan bahwa islam yang datang tersebut adalah agama islam yang terpengaruh tasawuf 5 Persia dan mistik India yang terbukti dengan ditemukannya dokumen-dokumen di Aceh yang berasal dari abad ke-16 (Hadiwijono, 1983 : 55). A. H. John (Dalam Koentjaraningrat).

Abstrak :
Mengingat kebutuhan akan perumahan semakin meningkat, di mana bertambahnya kebutuhan akan perumahan tersebut menyebabkan meningkatnya harga rumah yang dijual oleh si penjual developer. Untuk mengetahui unsur-unsur yang mempengaruhi harga jual rumah, maka perlu diketahui dulu unsur-unsur yang mempengaruhi harga pokok dari sebuah rumah, sebelum rumah itu slap untuk dijual. Ada pun untuk mencapai tujuan penulisan di atas, maka penulis melakukan studi literatur, waancara serta survey ke lokasi perumahan yang dibangun oleh developer. Dalam menetapkan harga pokok rumah tersebut, developer sudah menetapkan perhitungan-perhitungan secara rinci mengenai harga pokok rumah sampai rumah itu slap untuk dijual. Harga jual rumah tidak hanya ditentukan oleh besarnya laba yang diinginkan oleh developer tentunya laba yang diinginkan tersebut adalah berhubungan dengan besarnya harga pokok untuk membangun sebuah rumah, tetapi juga ditentukan oleh faktor lainnya seperti besarnya harga rumah di pasaran. Bila permintaan akan rumah meningkat, sedangkan penaaran akan rumah tersebut tetap, maka harga rumah yang ditaarkan oleh developer akan meningkat harganya. Dan bila penawaran akan rumah meningkat, tetapi permintaan akan rumah tersebut tetap, maka harga Jual rumah tersebut akan menurun pula.

Abstrak :
Pada penelitian ini dilakukan sintesis polimer suspensi poli[stirena-ko-(butil akrilat)] melalui polimerisasi radikal bebas untuk mempelajari pengaruh komposisi monomer stirena dan butil akrilat terhadap temperatur transisi gelas (Tg) kopolimer, serta mempelajari pengaruh konsentrasi inisiator benzoil peroksida terhadap solid content, viskositas dan ukuran partikel kopolimer. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa, komposisi monomer mempengaruhi nilai Tg kopolimer, dengan semakin banyak komposisi monomer stirena yang digunakan, semakin tinggi nilai Tg kopolimer yang dihasilkan. Komposisi monomer optimum diperoleh pada saat perbandingan komposisi antara stirena dengan butil akrilat 55:45, dengan Tg yang dihasilkan sebesar 38,18ºC. Konsentrasi inisiator mempengaruhi nilai solid content dan viskositas, akan tetapi tidak mempengaruhi ukuran partikel kopolimer. Konsentrasi inisiator optimum diperoleh pada saat konsentrasi inisiator 1% dari berat monomer total, dengan nilai solid content yang dihasilkan sebesar 39,34% dan viskositas kopolimer sebesar 781,25 centiPoise. Karakterisasi menggunakan FTIR, GPC dan DSC menunjukkan bahwa polimer suspensi poli[stirena-ko-(butil akrilat)] telah berhasil disintesis.

---

In this research, suspension polymers of poly[styrene-co-(butyl acrylate)] synthesis was done by using free radical polymerization method to study not only the effects of various monomer composition of styrene and butyl acrylate on the glass transition temperature (Tg), but also to study the effects of various initiator concentration of benzoyl peroxide on the solid content, viscosity and particle size of copolymer. The result showed that monomer composition affected the Tg of copolymers. The more amount of styrene used, the higher value of Tg copolymers produced. Optimum monomer composition was obtained when the composition ratio between styrene and butyl acrylate 55:45, with the value of Tg of 38,18ºC. Initiator concentration affected the value of solid content and viscosity, but didn?t affect the particle size of copolymer. Optimum initiator concentration was obtained when the initiator concentration 1% from the total weight of monomers, with the value of solid content of 39,34% and the viscosity of 781,25 centiPoise. The FTIR, GPC and DSC result showed that suspension polymers of poly[styrene-co-(butyl acrylate)] has been successfully synthesized.

Abstrak :
Kehadiran Lembaga Pendidikan sebagai alternatif pilihan bagi siswa lulusan SMU yang tidak diterima di Perguruan Tinggi Negeri maupun bagi karyawan dan para profesional yang ingin menambah wawasan dan khasanah keilmuan mereka dirasakan cukup bermanfaat. Untuk lebih meningkatkan peran dan partisipasi lembaga pendidikan non-formal di masyarakat maka diperlukan keberadaan sosok public relations. Peran dan tugas public relations disini untuk mewakili keberadaan dan citra lembaga pendidikan selain untuk mengatasi segala bentuk permasalahan yang berkaitan dengan kehumasan. Permasalahan yang timbul adalah peran dan fungsi seorang praktisi public relations ini dirasakan kurang cukup berperan dan penting maka tidak banyak lembaga pendidikan yang mendirikan satu departemen tersendiri untuk bagian humas. Ada kecenderungan untuk menggabungkan divisi Humas dengan divisi yang lainnya dengan alasan efisiensi. Keberadaan public relations ini seharusnya berada pada level top manajemen sehingga dapat memberikan masukan pada tingkatan manajemen lembaga. Tesis ini menjelaskan tentang sejauh mana efektivitas fungsi dan peran Humas Lembaga Pendidikan LM PATRA dan Interstudi serta kendala dan tantangan yang dihadapi oleh kedua lembaga pendidikan tersebut. Konsep-konsep yang digunakan dalam hubungannya dengan penulisan ini adalah menyangkut fungsi dan peran Humas, strategi manajemen Humas dan strategi komunikasi lembaga pendidikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif, dengan tipe penelitiannya adalah deskriptif yang dianalisa dalam bentuk studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan Humas di kedua lembaga pendidikan ini belum berdiri sendiri tetapi masih digabungkan dengan divisi lain, walaupun pernah dibentuk satu divisi khusus Humas namun dengan alasan efisiensi maka divisi Humas tersebut ditiadakan kembali. Sementara permasalahan mengenai target penerimaan jumlah siswa, staf pengajar yang berkualitas, serta persaingan yang semakin kompetitif dari lembaga pendidikan lainnya masih menjadi kendala bagi lembaga pendidikan LM PATRA dan Interstudi. Untuk mendapatkan citra yang baik maka diperlukan strategi manajemen yang baik, salah satunya adalah dengan meningkatkan hubungan dengan pihak-pihak yang menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan yang dalam hal ini diwakili oleh seorang public relations. Mengingat betapa pentingnya peran dan fungsi public relations maka sudah sepantasnya keberadaannya turut diperhatikan di lembaga pendidikan.

Abstrak :
Listrik merupakan unsur penting bagi perekonomian Indonesia mengingat pelanggan terbesar pemakai listrik adalah lndustri. Bagi masyarakat rumah tangga yang merupakan pelanggan terbanyak listrik, telah menjadikan listrik sebagai kebutuhan primer, terutama bagi masyarakat di kota-kota besar. Sementara itu permasalahan yang ada seperti pemerintah tidak dapat lagi membiayai bidang listrik dalam bentuk subsidi listrik dan migas, serta nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing turun, menutup kemungkinan bagi pasokan listrik untuk dapat menutupi kebutuhan listrik masyarakat. Peningkatan kebutuhan listrik yang tidak dapat dipenuhi akan menyebabkan krisis/pemadaman. Karena itu restrukturisasi listrik adalah faktor penting dalam memecahkan masalah listrik. Cakupan program yang bersifat nasional dan melibatkan banyak pihak merupakan hal yang menarik untuk melihatpemahaman dan cara mensosialisasikan program dengan pendekatan pemasaran sosial. Dalam tesis ini peneliti mengangkat seperangkat aktifitas yang berupaya mengungkap proses restrukturisasi listrik di DJLPE, dengan pendekatan penelitian Kualitatif, constructivisme/interpretative. Strategi penelitian studi kasus dengan multilevel analysis dimana unit analisanya adalah organisasi DJLPE dan unit respon individu dari beberapa tingkat dalam struktur organisasi DJLPE. Metode pengumpulan data dengan wawancara lapangan, data historis, dan analisis data. Temuan dari penelitian ini adalah terdapat perbedaan tataran pemahaman program antara DJLPE dan publik yang mendukung dengan publik yang tidak mendukung restrukturisasi. Bagi yang memberikan dukungan telah memandang restrukturisasi pada tataran value. Dimana telah mendapat informasi dan melakukan pemikiran menyeluruh mengenai apa yang benar dan apa yang salah. Sementara yang tidak mendukung hanya pada tataran belief dimana hanya didasari oleh sesuatu yang faktual dan tanpa evaluasi. Hal ini juga ditunjang dengan fakta bahwa media belum menempatkan program restrukturisasi listrik sebagai hal yang penting sehingga masih dianggap belum layak berita dan masyarakat terjebak dengan isu-isu yang merupakan bagian dari isu besar ketenagalistrikan seperti tidak pada kerugian bila listrik tidak ada, namun pada bagian kecilnya seperti isu tarif dasar listrik yang naik dan efisiensi pada PLN. Karenanya pada kesimpulan dan rekomendasi diharapkan adanya program pemasaran sosial yang komprehensif bagi program restrukturisasi yang memiliki cakupan dan tujuan agar seluruh masyarakat memiliki kesamaan bahasa mengenai program, peran dan tanggung jawab terhadap suksesnya program restrukturisasi program, kejelasan peran dan pola komunikasi, pemahaman yang sama antara pelaksana program DJLPE dan publiknya, serta program sosialisasi yang sistematis mengingat potential conflict yang ada didalamnya. Electricity is a vital element for Indonesian economy, considering that large-scale customers of electricity are industries. Households, which constitute the majority of electricity customers, have turned electricity into a primary need, especially for those living in big cities. Meanwhile, the problems faced, such as the fact that the government can no longer provide subsidies for electricity and oil, as well as decreasing exchange rate of Rupiah against foreign currencies, have blocked up the possibility for the electricity supply to meet the public needs for electricity. The increase of electricity needs that cannot be unfulfilled will result in a crisis/black-out. Therefore, electricity restructuring is a significant factor in resolving electricity-related issues. The national scope of the program and involvement of numerous parties are interesting aspects for viewing the understanding of and method for socializing the program, by applying social marketing approach. In this thesis, the writer adopts a series of activities aiming at disclosing the process of electricity restructuring at DJLPE (Directorate General of Electricity and Energy Development), by applying Qualitative, constructivism/interpretative research approach, and the strategy of case studies with multilevel analysis, the analysis unit of which is the organization of DJLPE and individual response units from several levels in the organizational structure of DJLPE. The methods used for gathering data were field interview, historical data and data analysis. This research has came up with a finding that there are different levels of understanding of the program between DJLPE and the public supporting the restructuring on one side, and the public opposing to the restructuring on the other side. Those giving their support have viewed the restructuring at the level of value. They have obtained information and performed comprehensive thinking about what is right and what is wrong. While those opposing to the same have only viewed it at the level of belief, based on factual matters and without evaluation. This is also supported by the fact that the media has not considered the electricity-restructuring program as an important matter, so that it cannot be considered as news. Meanwhile, the public is trapped with issues that constitute parts of the big issue of electricity, such as there would be no loss if there is no electricity, but only small parts of the issue, such as the increase of basic electricity price and efficiency at the State Electricity Company (PLN). Accordingly, the conclusion and recommendation section conveys an expectation for the existence of a comprehensive social marketing program for the restructuring program, having the scope and objective that all members of the community would share the same opinion about the program, role in and responsibility for the successful implementation of the restructuring program; clarity with regard to roles and communication patterns; corresponding comprehension between the program administrator, DJLPE, and the public; as well as a systematic socialization program considering the potential conflict existing therein.

Abstrak :
Tujuan dari tesis ini adalah mengetahui perbedaan kualitas layanan pada dua perpustakaan yaitu Perpustakaan Universitas Jenderal Achmad Yani (UNJANI) dan Perpustakaan Universitas Katholik Parahyangan (UNPAR) dengan metode benchmarking. Instrumen yang digunakan dalam penelitian survei ini adalah kuesioner dan wawancara. Sampel yang digunakan sebanyak 151 responden. Metode analisis pada kuesioner menggunakan diagram kartesius dan statistik uji beda dua sampel, sedangkan hasil wawancara dianalisis dengan diagram value chain Porter dan Portofolio Aplikasi McFarlan. Hasil penelitian benchmarking kualitas layanan menunjukkan bahwa : (1) Perpustakaan UNJANI dalam menyelenggarakan perpustakaannya dinilai belum berhasil dan belum dapat memuaskan mahasiswa UNJANI. Dimensi kualitas layanan (tangible, reliability, responsiveness, assurance, empathy) yang dianggap oleh mahasiswa sebagai faktor sangat penting belum dilaksanakan dengan baik oleh Perpustakaan UNJANI. Hal ini dibuktikan pula dari hasil uji beda dua sampel, terdapat perbedaan yang signifikan antara Perpustakaan UNJANI dan Perpustakaan UNPAR. (2) Adanya perbedaan aktivitas utama dan aktivitas pendukung dalam pemetaan Value Chain Porter, dan perbedaan pemetaan pada Portofolio Aplikasi McFarlan Perpustakaan UNJANI dan Perpustakaan UNPAR.

---

Service Quality Benchmarking of Jenderal Achmad Yani University Library Cimahi and Parahyangan Catholic University Library Bandung. 2004"The purpose of the thesis is to evaluate the service quality of the two libaries namely Jenderal Achmad Yani University (UNJANI) Library and Parahyangan Catholic University (UN PAR) Library using benchmarking method. Instruments used in this survey research are questionnaire and interview. The 151 respondents was obtained as an accidental sample. Quantitative data was analyzed with cartesius diagram method and two-sample significant difference test method; while interview data was analyzed with Porter's value-chain and McFarlan's Portofolio Application. Result of the research shows that (1) UNJANI Library was not yet successfully managed and had not been satisfying their students. Service quality dimensions (tanguble, reliability, responsiveness, assurance, and empathy) assumed by students as important factors was not carefully controlled by UNJANI Library. It was proved by way of two-sample significant difference test that there was significantly different between UNJANI Library and UNPAR Library. (2) In Porter's value chain mapping and Mc Farlan Portofolio Application mapping, it shows that the main activities and the support activities significantly different between UNJANI Library and UNPAR Library.

Abstrak :
There are three principal problems in criminal law; which are offence, guilt and punishment. Especially for punishment, there is currently a universal problem; that is dissatisfaction in society on imprisonment sentence. This is because imprisonment sentence has been considered ineffective on its primary objectives and has stimulated negative impact on the offender and his family. Because of that The United Nation as the world institution in 1960 on The Second UN Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders has recommended its member to eliminate the imposing of imprisonment sentence, particularly on short range imprisonment sentence, and to search for non-institutional sentence. Since then many countries has made improvements on their criminal law, reducing the imposing of imprisonment sentence and subtitute it with other non-institutional alternative sanctions. One of these is the conditional sentence, which the Indonesian Penal Code has stipulated in its article 14 a through f. But the existing statistics show that the imposing of conditional sentence is still low, which is not more than 15 % of all criminal sanctions imposed in criminal cases a year. The objectives of this tesis are to try to find out the reasons why the imposing of conditional sentence is low in our country and to search for possible efforts that can be done to improve the imposing of conditional sentence in the future. The results of the field research show that there are two reasons for the low imposing of conditional sentence; (1) the implementation of criminal threat in regulations of our criminal law is more openly to exercise imprisonment sentence compare to its alternatives, (2) there is a negative persuasion in our society on conditional sentence; that they not consider it as a punishment because they perceive that it does not have misery consequences to the of-fender. In addition to that the-practice of conditional sentence itself so far has not reached its objectives because of several obstacles in the regulation and order itself as well as in the facilities, and the ways of controlling the offenders. In the framework to improve and develop the criminal law by arranging a new concept of Indonesian Penal Code, based on the idea to minimize the imposing of imprisonment sentence, which utilizes the imposing of conditional sentence as a non-institutional alternative sanction, some efforts that can be done to realize it are to make a standard conduct for the use of conditional sentences as a comprehensive guidance, to pass regulation that will allow the imposing of conditional sentence imperatively on certain situation, to improve facilities that support the practising of conditional sentences including improving of controlling the of-fenders.