Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 8 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Awaluddin
"Permasalahan Undang-undang Otonomi Khusus di Nanggroe Aceh Darusalam merupakan suatu permasalahan rumit, dilematis dan bahkan dapat menimbulkan pemasalahan lainnya, terutama yang menyangkut dengan proses pembuatan qanun dan juga realisasi dari qanun itu sendiri. Upaya sosialisasi dan implementasi sudah dilakukan namun sampai saat ini masih belum berjalan sebagaimana yang diharapkan, sehingga masih saja terjadi perdebatan dikalangan masyarakat termasuk eksekutif dan legeslatif. Disamping itu juga ada beberapa permasalahan dan pasal-pasal dalam UU No. 18/2001 yang diangap masih kontradiksi dengan UU No 22/1999. terutama yang menyangkut dengan pembagian kewenangan antara Bupati dan Gubernur dimana UU No. 22/1999 Otonomi terletak pada daerah tingkat II sedangkan dalam UU No.18/2001 Otonomi terletak pada daerah tingkat I yaitu Provinsi, semua permasalahan tersebut telah menimbulkan konflik pada tingkat wacana dan juga realisasi dari UU No.18/2001 sehingga tingkat efektifitas Undang Otonomi Khusus di Nanggroe Aceh Darussalam belum berjalan sebagaimana yang diharapkan.
Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, dengan menggunakan data primer dan juga data skunder, jadi analisis yang dilakukan adalah analisis kepustakaan dan juga analisis lapangan dimana data yang diperoleh dan pengamatan langsung dan juga informasi dan beberapa informan akan dapat memperkuat penelitian ini untuk mengkaji kondisi ril yang terjadi di anggroe Aceh Darussalam dalam status otonomi Khsus.
Berkenaan dengan berbagai kemungkinan perubahan dan reaksi yang terjadi pada kehidupan sosial masyarakat dan juga struktur masyarakat, dan sejauhmana tingkat partisipasi dan kemampuan masyarakat lokal, dalam hal ini penulis menggunakan teori fungsionalisme Talcott Parson dan Robert K.Merton. namun penulis melihat teorinya Robert k.Merton lebih cocok untuk kasus Aceh karena asumsi dasar dan teorinya menyatakan masyarakat terdiri dari sejumlah komponen struktural yang membentuk satu kesatuan yang sating berhubungan dan ketergantungan, dimana masing-masing komponen ada yang berfungsi dan ada yang disfungsi kondisi ini sesuai dengan realita yang terjadi di Aceh, dimana beberapa elemen masyarakat tidak berfungsi dalam memberikan kontribusi dan solidaritasm dalam sistem perjalanan Otonomi Khusus.
Dari hasil penelitian yang penulis lakukan masih terdapat banyak kekurangan dalam pelaksanaan Otonomi Khusus baik dalam bentuk kebijakan hukum maupun realita dilapangan, sehingga hal tersebut telah membuat Otonomi Khusus belum dapat berjalan efektif sebagaimana yang diharapkan.
Penulis menganggap penelitian ini mempunyai signifikansi tersendiri yaitu dapat membuat sebuah perbandingan antara teori dan realita empirik yang terjadi serta menemuka berbagai macam titik lemah dari.pemberlakuan UU No.18/2001.
Dari hasil pengamatan dilapangan dan juga informasi dari informan penulis menemukan beberapa persoalan yang kiranya menjadi penghambat terhadap pelaksanaan otonomi Khusus secara maksimal. pertama, adanya ketimpangan dan benturan kebijakan antara UU no.18/2001 dengan UU no.22/1999. terutama yang menyangkut kewenangan antara Bupati dan Gubernur. Kedua, terlambatnya proses pembuatan qanun, sehingga kebijakan yang digunakan cendrung mengunakan kebijakan yang lama. Ketiga, tidak adanya keterlibatan unsur masyarakat dalam menentukan kebijakan qanun yang akan dilahirkan sehingga qanun yang dihasilkan belum mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat. Keempat, masih adanya perdebatan terhadap pemberlakuan Syriat Islam yaitu terhadap & Brad yang digunakan. Kelima, tidak adanya ketentuan yang tegas dalam undang-undang Otonomi Khusus bahwa untuk Aceh hanya diberlakukan UU No.1812001. keenam, terlambatnya sosialisasi terhadap qanun-qanun yang telah dihasilkan khususnya menyangkut qanun Syari'at Islam dan Mahkamah Syari'ah
Dari berbagai persoalan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa masih dibutuhkan revisi secara lebih konprehensif terhadap UU No.18/2001 sehingga tidak ada aturan lain yang menghambat pemberlakuan Undang-undang Otonomi Khusus secara komplit yang dihasilkan melalui qanun, kemudian dengan berbagai macam persoalan dan kelemahan yang penulis kemukakan diatas telah membuat UU No.18/2001 belum bisa berjalan secara maksimal dan efektif, untuk ini dibutuhkan keterpaduan dan kerjasama seluruh elemen masyarakat dalam memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan Otonomi Khusus masyarakat Aceh."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004
T14382
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Awaluddin
"Tesis ini membahas Karakteristik Oseanografi Perairan Indonesia dalam Upaya Mendukung Optimalisasi Perikanan Tangkap Ikan Pelagis. Parameter yang diamati terdiri dari parameter fisika laut, intensitas klorofil-a serta daerah potensial penangkapan ikan. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini diperoleh bahwa puncak musim penangkapan ikan di perairan Indonesia fase pertama berlangsung dari bulan April sampai bulan Mei. Fase kedua berlangsung dari November sampai bulan Januari. Pengaruh utamanya adalah akibat produktifitas klorofil-a pada bulan-bulan tersebut yang cukup tinggi akibat dipengaruhi oleh dinamika parameter fisik sepanjang tahun. Sementara masa paceklik terjadi dari bulan Juli sampai bulan September.

This thesis discusses Oceanographic Characteristics of Indonesian Waters in Efforts to Support the Optimization of Pelagic Fish Fishing. The parameters observed consisted of physical parameters of the ocean, the intensity of chlorophyll-a and potential fishing areas. This research is a qualitative descriptive study. The results of this study found that the peak fishing season in Indonesian waters in the first phase lasted from April to May. The second phase runs from November to January. The main effect is that the productivity of chlorophyll-a in these months is also quite high which is influenced by the dynamics of physical parameters throughout the year. While famine occurs from July to September."
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
M. Taufik Awaluddin
"Salah satu usaha untuk meningkatkan pelaksanaan pengawasan adalah dengan melakukan pemeriksaan komprehensif sebagaimana yang telah diterapkan oleh pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku koordinator Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah mulai tahun anggaran 1995/1996. Dan hal ini oleh Pimpinan Inspektorat Jenderal Departemen Kehakiman telah mulai diterapkan secara bertahap pada tahun Anggaran 1997/1998 di lingkungan jajaran Departemen Kehakiman yang pada akhirnya berlaku penuh pada tahun 2000 sejak diberlakukannya jabatan fungsional.
Sebelum diterapkannya konsep pemeriksaan komprehensif pemeriksaan dilakukan dengan konsep pemeriksaan parsial yakni hanya menyangkut aspek sesuai perbidang. Dengan perubahan konsep pemeriksaan parsial menjadi konsep pemeriksaan komprehensif dalam pelaksanaannya membutuhkan waktu yang cukup panjang bagi Auditor untuk dapat memahami berbagai bidang substansi yang ada. Untuk itu kesiapan Auditor dituntut untuk meningkatkan kemampuan operasionalnya dalam melaksanakan tugas pengawasan, karena mau tidak mau harus memahami seluruh aspek administratif maupun teknis substansi dimana sebelumnya hanya memahami salah satu bidang aspek saja.
Penelitian deskriptif ini dirancang dengan bertujuan untuk memperoleh gambaran dan menjelaskan masalah pokok yang akan diteliti yaitu sejauh mana kesesuaian kompetensi Auditor Inspektorat Jenderal Departemen Kehakiman dan HAM RI dalam melaksanakan pemeriksaan komprehensif.
Kesiapan Auditor dikembangkan dalam kerangka konsepsi pemeriksaan komprehensif sebagai audit kinerja (Performance Auditing). Menurut Herbert dalam Klarifikasi Istilah Teknis Auditing (Puslitbang Siswas BPKP 2001:27), Audit Kinerja adalah gabungan dari Audit Manajemen dengan Audit atas Program. Tujuan Audit Manajemen adalah untuk mengevaluasi apakah penggunaan sumber daya dalam operasi telah dilakukan sesuai dengan aturan dan dikelola secara efisien dan ekonomis. Sedangkan Audit atas Program mengkonsentrasikan pada hasil akhir dari suatu perusahaan/organisasi. Hasil akhir tersebut berhubungan dengan tujuan atau hasil yang akan dicapai. Tujuan Audit atas Program adalah untuk menilai efektivitas dari pencapaian program sesuai dengan standar yang diterapkan. Sementara di dalam PF.401 Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Komprehensif (BPKP 1995:28) dijelaskan bahwa pemeriksaan komprehensif ditujukan untuk menilai kinerja instansi pemerintah dengan cara melakukan audit terpadu dan menyeluruh pada semua aspek meliputi tugas pokok dan fungsi, termasuk aspek pendukung yaitu aspek keuangan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan metode kerja. Karena secara esensial pemeriksaan komprehensif ditujukan untuk menilai kinerja suatu instansi, untuk itu kemampuan Auditor dituntut untuk dapat mengidentifikasi dan memilah serta menilai standar/indikator kinerja Auditan (obyek pemeriksaan).
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan mendiskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal seperti adanya. Untuk dapat menghasilkan informasi data yang refresentatif, obyek yang dipilih adalah seluruh pejabat fungsional dan HAM RI (Auditor) Inspektorat Jenderal Departemen Kehakiman RI sebanyak 57 orang (sampel jenuh / sensus). Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif berdasarkan hasil data kualitatif yang diangkakan (dikuantitatifkan) dari jawaban responden dan mengolahnya dengan skala Likert kemudian disajikan dalam tabel distribusi frekuensi.
Berdasarkan hasil penelitian bahwa responden dengan skor 42% sampai dengan 45% menyatakan belum sepenuhnya memiliki kemampuan untuk melakukan identifikasi, memilah, dan menilai kinerja. Selain itu responden dengan skor 31 % sampai dengan 38% ,menyatakan bahwa ukuran kinerja atau indikator kinerja Auditan tidak tersedia dan kebanyakan bersifat teknis.
Dapat disimpulkan bahwa Konsep Pemeriksaan Komprehensif sementara ini kurang efektif untuk diterapkan mengingat kesiapan ataupun kompetensi Auditor untuk memenuhi maksud atau hakekat dari konsep pemeriksaan komprehensif tersebut belum sepenuhnya dapat diharapkan. Untuk itu pemeriksaan per bidang (parsial) dapat dijadikan suatu solusi sebagai sarana profesionalisme Auditor yang kompeten."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
T12371
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yasser Awaluddin
"Pelaksanaan Program Guru Pembelajar telah berhasil meningkatkan kompetensi guru yang mengikuti program tersebut. Namun, sejauh ini belum ada kajian secara mendalam dan rinci mengenai sejauh mana tingkat efektivitas program tersebut pada masing-masing mata pelajaran termasuk mata pelajaran IPS SMP. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap apakah program guru pembelajar yang dilaksanakan dengan menggunakan moda daring murni dan daring kombinasi berhasil meningkatkan kompetensi guru IPS SMP. Penelitian ini juga membandingkan efektivitas kedua moda yang digunakan. Selain itu, persepsi dan pendapat peserta mengenai pelatihan dengan moda daring murni dan daring kombinasi juga akan diungkap. Pendekatan campuran untuk menganalisis data baik secara kuantitatif maupun kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Analisis deskriptif dan analisis uji beda digunakan untuk aspek kuantitatif, sedangkan aspek kualitatif dilaksanakan dengan menggunakan analisis tema dan pola respon peserta. Hasil analisis data menunjukkan bahwa baik pelatihan moda daring murni maupun daring kombinasi berhasil meningkatkan kompetensi peserta. Terdapat perbedaan hasil belajar antara moda daring murni dan daring kombinas yang disebabkan oleh input awal yang berbeda. Peserta menyatakan bahwa pelatihan ini relevan dengan tugas-tugas mengajar mereka dan efektif meningkatkan kompetensi mereka. Dengan demikian, Pelaksanaan Program Guru Pembelajar efektif dalam meningkatkan kompetensi guru, baik dilakukan dengan moda daring murni maupun moda daring kombinasi."
Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2018
370 JPK 3:1 (2018)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Rinaldy Awaluddin
"L'Astra Otopart a ete nee en 1976 sous le nom de PT Pacific Western comme une entreprise commerciale d'exportation et importation. Posterieurement, le nom changea a PT Astra Pradipta Internusa. En 1979 Astra Pradipta Internusa a ete nomme comme le seu! distributee d'accumulateur de la marque GS et Kayaba en Indonesie. Et puis en 1991 I'entreprise PT Federal Adiwiraserasi est incorporee comme le fabricant des produits plastiques. Le group du business de pieces detachees automotive d'Astra faisait la consolidation en 1996, PT Federal Dinamika Lestari, PT Astra Pradipta Internusa, PT Astra Persada Nusantara et PT Astra Multi Trading se sont fusionnees et deviennent PT Federal Adiwiraserasi et changea son nom a PT Astra Dian Lestari. Apres le processus de la consolidation, PT Astra Dian Lestari devient PT Astra Otopart.
Voila done en bref la chronologie de la naissance de PT Astra Otopart. Ensuite I'entreprise Astra Otopart s'accroTt rapidement. En 1998 AOP (Astra Otopart) a obtenu la certification d'lSO 9002 pour la division du commerce et a debute le 15 juin a Jakarta Stock Exchange. Tres rapidement en 1999, AOP lancait son projet-pilote et a ete nommee le seul distributee de lubrifiant automotive en Indonesie de la marque FUCHS. Enfin en Tan 2000, AOP est votee comme L'Entreprise indonesienne le mteux dirigee par le magazine Asiamoney.
1.1.2 Le Profile
Astra Otoparts est une entreprise de forme de holding company qui est affilie avec 30 entreprises dans le groups d'Astra Automotive Component Group. L'Astra Automotive Component Group contient d'entreprises qui fabriquent un grand nombre de produit de pieces detachees. Le groupe derive sa solidite grace a ses strategies de joint-ventures et d'un commun accord d'assistance technique avec les fabricants de pieces detachees americains, europeens et japonais. Certaines entreprise d'Astra Automotive Component Group ont obtenu ['accreditation de QS 9000 et ISO 9000. La plupart des produits de pieces detachees exportees a I'etranger satisfait aussi le standard de JIS.
Le Business de Manufacture Strategic du business
En appliquant les strategies efficaces, le segment du business de fabrication a reussit a maintenir et meme ameliorer sa performance du business alors que I'economie d'lndonesie n'a pas encore completement gueri. D'abondant de capacite de production installee s'accrolt egalement, comparee avec I'annee derniere. Ces reussites sont possibles grace a :
- renvoi de quelques investissements et optimiser I'utilisation de toutes les ressources d'AOP pour le segment du business de fabrication
- se focaliser la production pour les produits orientes en exportation
- formation des personnels en etranger avec support de partenaires du business d'AOP
- accreditation des standards de qualites internationaux tels que les certifications d'lSO 9001, ISO 14001 et OS 9000
Performance Financiers
Le segment du- business de fabrication contribue Rp 864 milliard ou 55% de vente totale d'AOP. Ce montant represente une augmentation de Rp 142 milliard sur I'annee derniere due de vente de niveau plus eleve des pieces detachees et aussi Amelioration de marche automotive local. Le benefice brut monte jusqu' a Rp 225 milliard, represente une augmentation * de Rp 49 milliard ou 28% sur I'annee precedents. L'augmentation est principalement attribute par le faible cout de matieres premieres importees."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2000
T774
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yasser Awaluddin
"ABSTRAK
Pelaksanaan Program Guru Pembelajar telah berhasil meningkatkan kompetensi guru yang mengikuti program tersebut. Namun, sejauh ini belum ada kajian secara mendalam dan rinci mengenai sejauh mana tingkat efektivitas program tersebut pada masing-masing mata pelajaran termasuk mata pelajaran IPS SMP. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap apakah program guru pembelajar yang dilaksanakan dengan menggunakan moda daring murni dan daring kombinasi berhasil meningkatkan kompetensi guru IPS SMP. Penelitian ini juga membandingkan efektivitas kedua moda yang digunakan. Selain itu, persepsi dan pendapat peserta mengenai pelatihan dengan moda daring murni dan daring kombinasi juga akan diungkap. Pendekatan campuran untuk menganalisis data baik secara kuantitatif maupun kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Analisis deskriptif dan analisis uji beda digunakan untuk aspek kuantitatif, sedangkan aspek kualitatif dilaksanakan dengan menggunakan analisis tema dan pola respon peserta. Hasil analisis data menunjukkan bahwa baik pelatihan moda daring murni maupun daring kombinasi berhasil meningkatkan kompetensi peserta. Terdapat perbedaan hasil belajar antara moda daring murni dan daring kombinas yang disebabkan oleh input awal yang berbeda. Peserta menyatakan bahwa pelatihan ini relevan dengan tugas-tugas mengajar mereka dan efektif meningkatkan kompetensi mereka. Dengan demikian, Pelaksanaan Program Guru Pembelajar efektif dalam meningkatkan kompetensi guru, baik dilakukan dengan moda daring murni maupun moda daring kombinasi."
Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, {s.a.}
370 JPK 3:1 (2018)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Imam Awaluddin
"This study concerns about how much economic factors have impact on real exchange rate equilibrium and how much exchange rate misalignment occurs. The objective is to find the level of real exchange rate equilibrium before and during the crisis. Real exchange rate equilibrium is founded from Behavioral Equilibrium Excange Rate approach. From regression estimation we will find real exchange rate equilibrium, which will compared with actual real exchange rate. The result is real exchange rate misalignment or deviation of real exchange rate from its equilibrium level."
2004
PDF
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Yasser Awaluddin
"It has been claimed that the implementation of Guru Pembelajar Program has successfully improved the participation of competent teachers. Yet, there has not been any thorough and detailed studies regarding the effectiveness of the program on each subject including social studies. This research aims to reveal whether the Guru Pembelajar Program using mode of fully online and blended learning has improved social studies teachers’ competency. This research also compares the effectiveness of the two modes, and reveals participants’ perception on the program. Mix method which analysed both quantitative and qualitative data was used in this study. Descriptive analysis and gap analysis were used for the quantitative part, while the qualitative aspect was carried out using pattern and theme analysis of participants’ responses. Findings show that both modes effectively improved teachers’ competency. There was a significant different in learning result from the two modes. However, the difference was due to the initial gap between the participants of the two modes. Participating teachers conveyed that the training was relevant with their teaching tasks and was effective in increasing their skill. In conclusion, the Teacher Learning Program implementation is effective in improving teacher competence, either by pure online mode or blended mode."
Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2018
370 JPK 3:1 (2018)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library