Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Elemen peltier yang mempunyai kemampuan menghasilkan panas dan dingin pada sisi yang berbeda membuat alat ini digunakan untuk pendinginan maupun pemanasan suatu sistem. Prinsip kerja dari peltier ini adalah kebalikan dari efek seebeck. Efek peltier ini adalah bila ada dua material yang berbeda dialiri tegangan yang berbeda dan pada ujungnya disambungkan satu sama lainnya maka akan menghasilkan perbedaan temperatur. Perbedaan temperatur ini sebanding dengan ams searah yang dialirkan yang disetiap sambungan akan terjadi pelepasan kalor dan ada penyerapan kalor. Dari efek peltier ini bagian yang mempunyai temperatur lebih rendah akan djgunakan untuk pendinginan pada sumber panas atau hear source pada mini compo yaitu power IC. ......The capability of element Peltier which can produce hot and cold temperature on different surface makes this stuff reliable to use as a cooler and heater in a system. The principle work of Peltier is reversing from the Seebeck effect prindple. It is two kind of different materials which given different voltage and make it connection in each edge that will produce difftrent temperature. Thus temperature difforent is in line with electric current which are distributed in each connection will effict to released and accepted warmth. This Peltier effect one side of the cold temperature will use for cooling system of heat source JC power on mini campo.

Abstrak :
ABSTRAK
Indonesia membutuhkan pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang dilakukan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata serta adanya kepastian hukum sehingga mampu mendorong pemerataan ekonomi. Namun, dengan kondisi keuangan operator saat ini, terutama operator non dominan, rasa kawatir akan kemampuan operator untuk melakukan pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang adil dan merata di seluruh wilayah Indonesia menjadi sebuah tanda tanya tersendiri. Suatu cara yang bisa dilakukan operator, khususnya operator non dominan, yaitu melakukan efisiensi di sisi pengeluaran melalui berbagi infrastruktur. Akan tetapi, berbagi infrastruktur dapat mempengaruhi kompetisi antar operator seluler, termasuk perubahan landscape model bisnis, sehingga sering kali menimbulkan resistansi dari operator yang telah memiliki infrastruktur jaringan yang lebih merata. Tujuan penelitian ini adalah mengusulkan kerangka regulasi berbagi infrastruktur jaringan bagi operator seluler yang tepat diterapkan di Indonesia. Hasil analisis menggunakan regulatory impact analysis menunjukkan bahwa regulasi eksisting sudah saatnya dilakukan perubahan sehingga regulasi yang baru diharapkan mampu mendorong terciptanya iklim bisnis yang sehat dan berkelanjutan secara komersial bagi seluruh operator. Regulatory framework yang berupa mengizinkan operator seluler untuk melakukan skema MORAN bisa diterima oleh semua stakeholder, kecuali oleh operator dominan dengan tingkat resistansi yang relatif tidak terlalu besar. Hasil analisis menggunakan cost and benefit analysis menghasilkan net benefit sebesar Rp. 52,183 trilyun selama 5 tahun, nilai multi criteria analysis sebesar 49, dan nilai competitive impact analysis sebesar 60.

---

ABSTRACT
Indonesia needs the development of telecommunication infrastructure based on the principle of benefit, fair, equitable and the existence of legal certainty so as to encourage economic equity. However, with the current financial condition of operators, especially non dominant operators, a sense of anxiety over the operators capability to undertake a fair and equitable development of telecommunication infrastructure across Indonesia becomes a question mark. A way that operators can, especially non dominant operators, do efficiency on the expenditure through infrastructure sharing. However, infrastructure sharing can affect competition among mobile operators, including changes in the landscape of business models, which often leads to the resistance of operators who already have a more equitable network infrastructure. The purpose of this study is to propose a regulatory framework of infrastructure sharing for mobile operators appropriately implemented in Indonesia. The result of the analysis using regulatory impact analysis showed that the existing regulation is time to change so that the new regulation is expected to encourage the creation of commercially sustainable and healthy business for all operators. Regulatory framework in the form of allowing mobile operators to perform MORAN schemes can be accepted by all stakeholders, except by dominant operators with relatively small resistance levels. The result of analysis using cost and benefit analysis resulted net benefit Rp. 52.183 trillion for 5 years, multi criteria analysis value is 49, and competitive impact value is 60.

Abstrak :
Tumbangnya orde baru membawa berkah bagi kader-kader dakwah yang dikenal dengan sebutan jamaah Tarbiyah. Berdasarkan hasil musyawarah, sebagian besar sepakat mensosialisasikan program dakwah melalui jalur partai yang kemudian dinamai Partai Keadilan. Mengingat partai sebagai kepanjangan dakwah, maka apa pun aktifitas dan kebijakan partai tak lepas dari dakwah yang merupakan urat nadi kader-kader yang masih relatif muda dan idealis ini. Sehingga program partai pun, benar-benar merupakan penjabaran dari misi visi dakwah yang dikemas dalam format yang lebih membumi dan modern. Membumi karena senantiasa menjauhi target-target politik yang mengawang serta lebih membaca realitas. Modern, sebab kendati yang diperjuangkan adalah Islam dan syariatnya, Partai Keadilan sama sekali tidak mengkultuskan warisan masa lalu sebagai bagian yang harus dihadirkan masa sekarang. Justru yang diperjuangkan Partai Keadilan adalah nilai-nilai universal Islam yang tercermin dalam keadilan, persamaan hak dan kewajiban, supremasi hukum, memerangi kezhaliman atas dalih apa pun dan memberantas kesewenangan yang kuat terhadap yang lemah atau tirani mayoritas kepada minoritas dan sebaliknya. Dalam tataran perjuangan nilai-nilai tersebut, Partai Keadilan pun menempuh segala celah yang bisa dijadikan pintu masuk nilai-nilai Islam, mulai dari pembinaan pribadi, pendidikan, sosial, politik, hingga melalui perjuangan legislasi dan konstituisionalisasi perundang-undangan. Cara yang ditempuh pun menjauhi sikap anarkis, brutal, kekerasan apalagi tindakan teror. Bagi kader-kader PK, tujuan yang baik harus melalui cara dan jalan yang baik pula. Satu cara fundamental yang ditempuh PK dalam penerapan perjuangan syariat Islam adalah, yang pertama dan paling utama menerapkannya dulu dalam individu personal kader Partai Keadilan sebelum menyuarakannya pada orang lain. Oleh karena itu, syariat Islam bukanlah bualan politik. Ia adalah sebuah nilai yang harus diterapkan dalam kehidupan. PK menyadari, jika syariat Islam benar-benar dipahami secara integral dan universal, maka tak kan ada kezhaliman terhadap wanita, non muslim atau praktek-praktek ketidakjujuran dalam segala tatarannya, baik dalam skala interaksi antar personal masyarakat maupun dalam skala negara. Sebaliknya, jika seseorang berbuat zalim apa pun itu, maka sebenarnya orang tersebut tidak sedang menjalankan syariat Islam, walaupun mungkin dalih yang digunakan berasal dari doktrin-doktrin suci agama. Sebuah pemahaman yang sangat diperlukan untuk menjadi solusi di tengah badai krisis moral di Indonesia dewasa.

---

The fail of the New Order Era has brought a blessing unto the cadres of missionary activities as known by the denomination Jamaah Tarbiyah. On the foundation of deliberations, the majority agreed to popularize the program for propagation trough the instrument of the Justice Party. Considering that the party as the extension means for propagation which being the nerve of the cadres who are relatively still youthful and idealistic. So that even the party program really conveys the realization of the missionary vision of propagation contained in a more popular and modem format. Popular since it keeps itself away from political targets floating in the air of uncertainties. Modern since what is being struggled for is Islam and its law. The Justice Party never mad as cult of past heritance as a part of its presence in contemporary affairs. Whereas exactly what is being aimed for bay the Justice Party are the values of the universal Islam which is reflected in justice, equality in rights and obligations, the supremacy of the law, the fight against tyranny on the precepts of whatever case and the combat against despotism wrought by the powerful against the weak or the tyranny of the majority toward the minority and otherwise. Within the concepts of such values the Justice Party even strides all openings which can serve as an avenue for the values of Islam, starting with the self-training, education, social-politic up to the struggle in the legislative ranks for constitutionalization of laws. The method to be adopted even distance anarchy, brutality, violence or even more terror. For the Justice Party cadres the good purposes should also be conducted by decent ways. One fundamental method which should be endeavored by the Justice Party in the struggle for the laws of Islam are, firstly and principally should done primarily among the individual cadres of the Justice Party before propagandizing it toward other people. Therefore, the Islamic Law should not be political big talking. This is one value that must be enacted in everyday life. The Justice Party realizes that, if the Islamic Law is exactly integrally and universally comprehended, there will be no despotism against women, non-Muslims or unfair practices within its ranks. Whether on the level of internal interactions of the communal personality on the level of state affairs. Otherwise, if anyone conducts whatever despotic actions, he in fact does not follow the Islamic Law, event though under the pretences of the holy religious doctrines. A seriously needed understanding for the solution in the midst of the storm of moral crisis in Indonesia nowadays.

Abstrak :
ABSTRAK
Allah menciptakan manusia dalam dua Jenis. Pria dan Wanita. Keberadaannya tidak untuk dibandingkan antara yang satu dengan yang lain, tetapi untuk dijadikan pasangan. Pasangan dalam membentuk keluarga untuk melanjutkan keturunan. Oleh karena itu tidak ada pembedaan dalam kedudukannya sebagai makhluk Allah.

Agar kehidupan berpasang-pasangan antara pria dan wanita sebagai suami isteri didalam rumah tangga dapat berjalan dengan baik, maka Islam mengadakan pembagian fungsi. Pria sebagai suami berfungsi memenuhi segala macam kebutuhan ekonomi keluarga. Wanita, sesuai dengan keadaan yang melekat pada dirinya berfungsi untuk mengurus jalannya kehidupan keluarga.

sebagai suatu sistem ajaran, norma pembedaan fungsi primer tersebut memberikan corak ke dalam hukum kewarisan. Oleh karena wanita tidak dibebani kewajiban hukum untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, maka al-Qur'an menentukan bagian warisan wanita setengah dari bagian pria.

Evoluasi manusia dengan budaya yang diciptakannya, mengadakan wanita melakukan fungsi di luar fungsi primernya. Para wanita tidak hanya menjalankan fungsi primernya sebagai ibu rumah tangga tangga untuk mengurus jalannya kehidupan keluarga, tetapi ikut bekerja mencari uang. Bukan untuk kepentingan pribadinya, tetapi untuk membantu suami dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Penelitian ini mencoba mengungkap ada atau tidak adanya pengaruh peranan wanita dalam keikutsertaannya memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga terhadap pembagian warisan yang dilakukan oleh masyarakat Muslim di Surakarta.

Hasil penelitian yang telah diuji berdasarkan teori statistik menunujukkan adanya pengaruh yang sangat lemah. Artinya besar kecilnya hara warisan yang diterima wanita tidak banyak dipengaruhi oleh ikut atau tidak ikut sertanya wanita dalam membantu suami untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, tetapi lebih banyak dipengaruhi oleh faktor lain (yang memerlukan penelitian lebih lanjut).

Abstrak :
Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki sumber daya hayati yang sangat beragam dan Bering dinyatakan sebagai negara yang memiliki "mega-biodiversity". Dengan tingginya keanekaragaman hayati, maka terbuka peluang yang besar bagi upaya memanfaatkan sumber-sumber gen penting yang ada untuk program pemuliaan, untuk merakit varietas unggul masa depan, namun tanpa kita sadari terbuka peluang mudah untuk dicuri, dipindahkan, dan diperbaiki oleh pihak asing serta diakui sebagai milik meraka. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, memberikan hak kepada pemulia sehubungan dengan varietas tanaman yang dihasilkan yang mempunyai ciri baru, unik, stabil, seragam, dan diberi nama; untuk memproduksi atau memperbanyak benih, menyiapkan untuk tujuan propagasi, mengiklankan, menawarkan, menjual atau memperdagangkan, mengekspor, mengimpor. Hak ini diberikan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun untuk tanaman semusim atau 25 (dua puluh lima) tahun untuk tanaman tahunan setelah diberikan Sertifikat hak PVT. Undang-undang ini, diharapkan akan mendorong keterlibatan sektor swasta dalam mengembangkan industri benih, dan dengan Sistem Dokumentasi dan Jaringan Informasi PVT, maka apabila ada pihak lain yang menggunakan varietas hasil pemuliaan atau varietas loka1 sebagai benih sumber untuk mendapatkan turunannya tanpa ijin dari pihak yang berhak, maka dapat diketahui oleh pemegang hak atau kantor PVT bahwa telah terjadi pencurian varietas tanaman. Di lapangan masih banyak ditemukan pelanggaran terhadap perlindungan varietas tanaman seperti sertifikasi benih tanpa ijin. Sebagian besar diberi pembinaan dan hanya sedikit yang diajukan ke pengadilan. Penegakan hukum terhadap perlindungan varietas tanaman tidak semata-mata menjadi tanggungjawab criminal justice system yang dalam hal ini aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Penegakan hukum belum berhasil maka perlu dukungan dari Kantor Pusat PVT, Departemen Pertanian dan masyarakat.

---

Indonesia is one of the countries in the world which has various biological resources, and is frequently called a "mega-biodiversity" country. Then, by height such biodiversity, it had opened opportunity to get benefit from important gene resources being available for superiority program such as assembling of leading variety for the future, nevertheless, unintentionally, also it had opened opportunity to be stolen, removed and repaired by foreigners and acknowledges as their property. By enactment of Laws No. 29 year 2000 on Plant Variety Protection, it had given right to breed improver pertaining to resulted plantation variety having new characteristic, unique, stable, uniform, and named; to produce or proliferate seeds, prepare for propagation objective, advertises offer, sell or trade, export, and import. It is given twenty {20) years for one season plantation or twenty five (25) years for annual plantation upon obtaining certificate of PVT right. This legislation is wished will motivate the involvement of private sector to develop seed industry and then, by Documentation System and PVT Information Network, other party who use variety derived from breed improvement or local variety as source seeds to get its generation without permission from authorized party then, it will be known by right holder or office of PMT upon stalling of plantation variety. In the field, so many violation is still found against protected plantation variety as certification without permission. Largely, those had been given building and some of them had been brought to the court. Solely, the enactment of protected plantation variety is not responsible of criminal justice system in this case is police apparatus, attorney's office, court and correctional facility. Law enforcement had not been realized succesfully, but, it requires support from head Office of PVT, Department of Agriculture and society.

Abstrak :
ABSTRAK
Latar Belakang: Laki-laki yang berhubungan seksual dengan laki-laki (LSL) adalah suatu bentuk oritentasi seksual (homoseksual) yang lebih ditekankan kepada perilaku seksual berupa hubungan seksual terhadap sesama jenis. Perilaku seksual pada LSL ini cenderung bebas, berganti-ganti pasangan, dan tidak menggunakan kondom sehingga terjadi peningkatan risiko kesehatan tertentu seperti Infeksi Menular Seksual (IMS). Infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Virus Herpes Simpleks (VHS) merupakan salah satu IMS dan dapat berinteraksi sinergistik. Pada individu dengan HIV dan koinfeksi VHS dapat meningkatkan risiko transmisi penularan HIV serta mempercepat perburukan ke arah AIDS. Di Indonesia, belum pernah dilaporkan proporsi VHS pada populasi LSL baik yang terinfeksi HIV maupun yang tidak terinfeksi HIV. Tujuan: Mengetahui perbandingan proporsi seroprevalensi VHS-1 dan VHS-2 pada LSL dengan dan tanpa HIV serta peranan pemakaian kondom. Metode: Penelitian ini berdesain potong lintang pada 76 LSL yang terinfeksi maupun tidak terinfeksi HIV di klinik Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI). Wawancara tentang kekerapan pemakaian kondom dan pemeriksaan serologis imunoglobulin G (IgG) VHS-1 serta VHS-2 dilakukan pada tahap awal penelitian. Hasil: Dari 76 SP, 34 SP terinfeksi HIV dan 42 SP tidak terinfeksi HIV. Total proporsi seroprevalensi VHS-1 dan VHS-2 masing – masing adalah sebesar 69,7% dan 23,7%. Proporsi VHS-1 dan VHS-2 pada SP tanpa HIV adalah masing-masing sebesar 71,4% dan 14,3%. Proporsi VHS-1 dan VHS-2 pada SP dengan HIV adalah masing-masing sebesar 67,6% dan 35,3%. Penggunaan kondom tidak berhubungan dengan kejadian terinfeksi VHS-1 (p=0,068; IK: 0,05-1,1) atau VHS-2 (p=0,447; IK: 0,09-2,8) pada kelompok LSL dengan HIV. Penggunaan kondom berhubungan dengan kejadian terinfeksi VHS-1 pada kelompok LSL tanpa HIV (p=0,036; IK: 0,52-0,9), tetapi penggunaan kondom tidak berhubungan dengan kejadian terinfeksi VHS-2 pada kelompok LSL tanpa HIV (p=0,08; IK: 0,81-32,98). Kesimpulan: Proporsi LSL dengan VHS-1 lebih tinggi dibandingkan dengan VHS-2, baik pada kelompok tanpa dan dengan HIV. Proporsi LSL dengan VHS-2 pada kelompok HIV dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan tanpa HIV.

---

ABSTRACT
Background: Men who have sex with men (MSM) is homosexual orientation that emphasizes on sexual behavior to the same sex. The sexual behaviors among MSM tend to have free sex, multiple sexual partners, and perform unsafe sex, thus it may increase risk of infection to sexually transmitted diseases (STD). Human Immunodeficiency Virus (HIV) and Herpes Simplex Virus (HSV) infection are examples of STD that are able to interact synergistically one to another. Individual with HIV and co-infected with HSV may increase risk of transmission HIV and progressively worsening to AIDS. In Indonesia, proportion VHS infection in those who either with and without HIV in MSM population, is never been reported. Objective: To compare proportion HSV-1 and HSV-2 seroprevalence in MSM with and without HIV infection and its association with condom use. Methods: It is cross sectional study to 76 MSM, either with or without HIV, coming to seek health services in PKBI outpatients clinic. Interview regarding frequency condom use and serological test immunoglobulin G to HSV-1 and HSV-2 was done in the early of research. Results: Out of 76 MSM, 34 MSM are infected with HIV and 42 MSM those who are not. Total proportion HSV-1 and HSV-2 seroprevalence respectively are 69,7% and 23,7%. Proportion HSV-1 and HSV-2 to those who are not infected to HIV respectively is 71,4% and 14,3%. Proportion HSV-1 and HSV-2 to those who are infected to HIV respectively is 67,6% and 35,3%. Condom use is not associated either with a risk of infection to HSV-1 (p=0,068; IK: 0,05-1,1) or HSV-2 (p= 0,447; IK: 0,09-2,8) in MSM who are infected to HIV. Condom use is associated with a risk of infection to VHS-1 (p=0,036; IK: 0,52-0,9), but it is not associated with risk of infection to HSV-2 (p=0,08; IK: 0,52-32,98) among those who are not infected to HIV. Conclusion: Proportion MSM who are infected to HSV-1 is higher compared to HSV-2 in both groups (with and without HIV). Proportion MSM who are infected to HSV-2 in HIV group is twice higher compared to group those who are not.

Abstrak :
ABSTRAK Tesis ini membahas tentang pendapat pemustaka terhadap kinerja pegawai di bagian sirkulasi dan referensi Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Penelitian ini adalah penelitian survai dengan pendekatan kuantitatif. Populasi adalah pemustaka aktif mahasiswa Program Magister UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Sampel diambil menggunakan purposive sampling sebanyak 21 responden. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner dan wawancara. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pegawai perpustakaan cukup baik. Peneliti menyarankan agar perpustakaan hendaknya terus meningkatkan pengetahuan dan sikap pegawai.

---

ABSTRACT
The focus of this study is users? perceptions of librarian performance with concentrate on circulation division and reference division at the Library of State Islamic University Sunan Gunung Djati Bandung. This is a survey research with quantitative approach. Population of this research is library active users of Master students of State Islamic University Sunan Gunung Djati Bandung. The samples taken are 21 persons of the population by using purposive sampling. The data were collected by questionnaire and interview. The data were analyzed with descriptive analytical method. The research results show good in services. The researcher suggests that library should improve librarian knowledge and behavior.

Abstrak :
Mineral sintetis yang terbentuk dari campuran Al,03, LiOH dan SiO, dan dipanggang pada temperatur 1200°C, merupakan bahan yang digunakan pada penelitian ekstraksi lithium ini. Dengan tujuan mengetahui titik optimum waktu proses pelindian dengan menggunakan pelarut KOH di dalam muffle furnace. Selain itu, untuk mengetahui titik optimum laju alir gas CO, dalam proses pengendapan larutan LiOH_ hasil pelindian sampai menjadi endapan LizCO3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan produk lithium yang larut membentuk LiOH seiring dengan semakin lamanya waktu pelindian. Dimana waktu optimumnya adalah 90 menit dengan recovery lithium pada proses pelindian sebesar 11.76%. Selain itu, pada proses pengendapan larutan LiOH menjadi endapan LizCO3 mengalami kenaikan recovery lithium seiring dengan kenaikan laju alir gas CO 2. Dimana laju alir optimum adalah 1.5. liter/menit dengan recovery lithium pada proses pengendapan sebesar 63.01%. Sedangkan nilai recovery total proses ekstraksi lithium dari mineral sintetis sampai menjadi endapan LixCO3 adalah sebesar 6.86%. ......Synthetic mineral which formed from the mixture of Al,O3, LiOH and SiO>2 and was roasted at 1200°C, is a material which was used in this lithium extraction research. It is to find optimum time point of the leaching process using KOH solvent in muffle furnace. In addition, to find optimum flow rate point of CO gas in the process of precipitating LiOH solution as the leaching result until it becomes LizCO3 precipitation. The research results show that there is an increase of Li product that dissolved which formed LiOH along with the increase of the length of leaching process. The optimum length is at 90 minutes with recovery lithium. in leaching process as much as 11.76%. In addition, within process of precipitation LiOH solution to be LixCO3 deposition there is an increase of recovery lithium along with the increase of CO» gas flow rate. The optimum flow rate is rate 1.5 litre per minute with recovery lithium at precipitation process value at 63.01%. Whereas the value of the total efficiency of the lithium extracting process from synthetic mineral until it becomes deposition is worth 6.86 %