Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Agen pencerah kulit sintetik dinilai kurang aman untuk digunakan karena dapat menimbulkan efek samping pada penggunaan jangka panjang. Oleh karena itu, dilakukan pencarian bahan-bahan pencerah kulit berbasis tanaman yang lebih aman. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh tanaman Indonesia yang memiliki potensi sebagai inhibitor tirosinase menggunakan penapisan in silico dengan piranti lunak penambatan molekul AutoDock Vina. Pengujian secara in vitro terhadap penghambatan tirosinase dilakukan terhadap ekstrak dan fraksi daun trengguli (Cassia fistula L.) yang mengandung senyawa ent-epikatekin-(4α→8)-ent-epikatekin dan clitorin yang menempati peringkat 10 besar dari hasil penapisan virtual. Pengujian aktivitas penghambatan tirosinase dilakukan dengan mengukur penurunan intensitas warna yang menunjukkan penghambatan pembentukan dopakrom dalam reaksi L-DOPA-tirosinase. Parameter adanya aktivitas ditunjukkan oleh nilai IC50 dan persentase inhibisi. Hasil uji aktivitas penghambatan tirosinase menunjukkan fraksi air daun trengguli (Cassia fistula L.) memiliki nilai IC50 tertinggi (152,031 µg/mL). Uji kinetika enzim menunjukkan fraksi air daun trengguli menginhibisi tirosinase secara kompetitif campuran. Hasil identifikasi golongan senyawa menunjukkan bahwa fraksi air daun trengguli mengandung alkaloid, flavonoid, glikosida, fenol, dan tanin.

---

Synthetic skin lightening agents are considered less safe to use because it can cause side effects in long term use. Because of that, recent researches are aimed to search plant-based skin lightening agents which is considered safer. This research was conducted to obtain Indonesian plants that have potential as tyrosinase inhibitors using in silico screening with AutoDock Vina. In vitro assay on the inhibition of tyrosinase was performed on extract and fractions of trengguli leaves (Cassia fistula L.) containing ent-epicatechin-(4α→8)-ent-epicatechin and clitorin which ranks the top 10 results of virtual screening. Tyrosinase inhibitory activity assay performed by measuring the decrease in the intensity of color that suggests inhibition of dopachrome formation resulted from L-DOPA-tyrosinase reaction. The parameters of the activity shown by the IC50 values ​​and the percentage of inhibition. The test results showed tyrosinase inhibitory activity of water fraction of trengguli leaves extract (Cassia fistula L.) had the highest IC50 values ​​(152.031 µg/mL). Enzyme kinetics assay showed that water fraction of trengguli leaves extract inhibits tyrosinase with mixed inhibition type. Phytochemical screening showed that water fraction of trengguli leaves extract contain alkaloids, flavonoids, glycosides, phenols, and tannins.

Abstrak :
Kartu kredit di Indonesia berdasarkan statistik Bank Indonesia per April 2010 Jumlah kartu yang beredar saat ini telah mencapai lebih dari 12 juta kartu. Kartu kredit sebagai salah satu instrumen pembayaran non tunai yang diminati telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan di Indonesia. Seiring dengan perkembangan perbankan syariah dengan berpedoman pada Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, instrumen kartu sebagai alat pembayaran sudah memasuki dunia perbankan syariah. fatwa DSN No.54/DSNMUI/ X/2006 Syariah Card didefinisikan sebagai kartu yang berfungsi sebagai Kartu Kredit yang hubungan hukum antara para pihak berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa. Di Indonesia baru ada dua kartu kredit syariah, pertama Dirham card dan yang kedua adalah BNI Hasanah card. Penerbitan kartu kredit syariah merupakan suatu produk yang baru maka masih banyak kalangan yang belum memahami mengenai kartu kredit syariah ini. Dengan demikian dalam tesis ini penulis membahas tentang pengaturan penerapan kartu kredit syariah di bank BNI syariah berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia serta perlindungan hukum terhadap nasabah kartu kredit syariah. Dalam penelitiannya penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan wawancara sebagai alat pengumpulan data. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Hasanah Card tidak menganut sistem bunga berbunga seperti kartu kredit konvensional melainkan dengan sistem bagi hasil yang didasarkan pada prinsip syariah. Dalam penerapannya Hasanah Card secara keselurahan telah memenuhi syarat dan ketentuan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional. Sistem perlindungan nasabah bertujuan untuk memberikan perlindungan dan memberdayakan nasabah melalui mekanisme pengaduan nasabah, transparansi produk perbankan dan data pribadi nasabah serta penyediaan lembaga mediasi independen.Dalam menyelesaikan sengketa yang timbul antara nasabah dan bank syariah, penyelesaiannya dapat dibawa ke Badan Abitrase Syariah Nasional atau ke pengadilan Agama.

---

The amount of credit card in Indonesia base on Bank of Indonesia?s April 2010 statistic is more than 12 million cards. Credit card as one of non cash payment instrument has a very significant growth in Indonesia. Parallel with the growth of Syariah Banking base on the Regulation No.21 2008 about Syariah Banking, card instrument as a payment tool has join the world of Syariah Banking. According to Fatwa DSN no.54/DSN/2006 Syariah card is describe as a credit card which legal relationship between all parties base on Syariah principal whish has been ruled in Fatwa. In Indonesia there are two syariah credit card, Dirham card and BNI Hasanah card. Syariah credit card is a new product which hasn?t been fully understood by most people or consumers. Hence in this thesis the writer will discuss and elaborate the rule of application of syariah credit card in BNI Syariah according to Indonesian regulation and the legal protection for consumers. In this research writer is using normative research method with interview as a gathering information tool. This research conclude that Hasanah Card doesn?t have compound interest system as the conventional credit card does, instead with the system profit loss and sharing system base on syariah principal. IN its application Hasanah card has comply with the terms and requirements in Fatwa by Syariah National Committee. Consumer protection system intend to give a protection and empower the consumers through consumer complaint mechanism, banking product transparency & consumers personal data and independent mediation institution. In dispute between consumers and syariah bank, the settlement will be brought to National Syariah Arbitration Institution or Religion Court.

Abstrak :
Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.Akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut benntuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang. Didalam Undangundang notaris baik Undang-undang yang terdahulu maupun Undang-undang yang sekarang ada, tidak diatur secara jelas tentang bagaimana seorang Notaris itu selaku Pejabat Umum mempertanggungjawabkan secara hukum apabila dia melakukan kesalahan dalam membuat akta yang dibuatnya hanya dikatakan bahwa seorang Notaris tidak boleh menolak untuk membuat suatu akta yang dimohon dan seorang Notaris tidak boleh membuat akta yang bertentangan dengan hukum.Sehingga menimbulkan pertanyaan yang menjadi permasalahan yaitu bagaimanakah pelanggaran jabatan notaris terhadap kewajiban kewajibannya didalam membuat akta. Bagaimanakah pertanggung jawaban notaris yang melanggar kewajiban-kewajibannya dalam membuat akta? Penelitian ini menggunakan Metode Pendekatan secara yuridis empiris,Spesifikasi Penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analisis dan data yang diolah adalah analitis kualitatif isi sesuai dengan tujuan penelitian yang selanjutnya dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan. Adapun pembahasan terhadap permasalahan yaitu : pertanggungjawaban Notaris tidak diatur dengan jelas didalam UU No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tetapi pertanggungjawaban terhadap Notaris berdasarkan akta yang dibuatnya, maka dari itu Notaris cenderung melaksanakan tanggung jawab terhadap isi dari akta tersebut untuk melindungi dirinya sendiri agar sesama pihak baik klien/pihak-pihak yang terkait didalam akta maupun Notaris sama-sama mendapatkan kepastian hukum agar tidak mengalami kerugian karena Notaris harus melaksanakan jabatannya berdasarkan Undang-undang sedangkan perlindungan hukum Notaris didalam UU No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dilindungi oleh Majelis Pengawas (Daerah, Wilayah, Pusat) yang terdiri dari Akademis, Praktisi, dan Pemerintah. Perlindungan hukum Notaris juga berdasarkan akta yang dibuatnya. ......Notaries are public officials who are authorized to make an authentic deed and other authorities referred to in law.Akta notary is authentic deed made by or before a notary by benntuk and procedures set out in legislation. In both law notary former Act or Act that currently exist are not regulated clearly about how it as a Notary Public officials are legally accountable if he committed a mistake in making the deed he made, saying only that a notary is not may refuse to make a deed that is sought and a notary may not make a deed contrary to law. So that begs the question that became the problem of how violations of the notary office of its obligations in making the deed. How is accountability notary who violates its obligations in making the deed? Methods This study used legally empirical approach, specification research that is used is descriptive analysis and analytical data are processed in accordance with the qualitative content of the next research goal is constructed in a conclusion. As for the discussion of issues namely: accountability Notaries are not clearly regulated in the Law No.30 year 2004 on the Notary but accountability to the Notary deed is made, therefore Notary tend to carry the responsibility for the contents of the deed was to protect herself to others either party client/related parties in the deed and notary equally get legal certainty in order not to lose because Notary must carry out his position under the Act while legal protection in the Notary Act No.30 of 2004 on Notary Assembly protected by Supervisors (Local, Regional, Center) consisting of academic, practitioner, and the Government. Legal protection is also based on the notary deed he made.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk memahami pengaruh manajemen keberagaman terhadap Organizational Citizenship Behavior (OCB) dengan mempertimbangkan juga pengaruh mediasi inklusi organisasi, komitmen afektif, dan keterikatan pekerjaan. Data untuk penelitian kuantitatif ini dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner dari 263 pegawai perusahaan FMCG di wilayah Indonesia yang memiliki masa kerja minimal setahun. Pengolahan data yang dilakukan dengan metode Structural Equation Modelling menunjukkan bahwa manajemen keberagaman tidak memiliki pengaruh langsung terhadap OCB. Hubungan kausalitas manajemen keberagaman terhadap OCB dimediasi penuh oleh inklusi organisasi dan keterikatan pekerjaan. Sementara itu, komitmen afektif tidak terbukti menjadi mediator dalam hubungan pengaruh manajemen keberagaman terhadap OCB. Penelitian ini menunjukkan pentingnya implementasi manajemen keberagaman di dalam perusahaan sekaligus mengungkapkan tindakan untuk meningkatkan OCB pegawai.

---

This study aims to understand the effect of diversity management on Organizational Citizenship Behavior (OCB), taking into account the mediating role of organizational inclusion, affective commitment, and work engagement. The data for this quantitative study were collected using questionnaire from 263 employees who have worked for at least one year in FMCG company operating in Indonesia. The data analyzed in Structural Equation Modelling showed that diversity management had no direct effect on OCB. The result also indicated that the causal relationship between diversity management and OCB was fully mediated by organizational inclusion and work engagement. However, affective commitment was not proven to be a mediator in the causal relationship of diversity management on OCB. This study reveals the importance of diversity management implementation within a company as well as courses of action to boost OCB of the employees.

Abstrak :
Beberapa Bakteri Asam Laktat (BAL) diketahui dapat memproduksi eksopolisakarida (EPS) yang memiliki nilai ekonomi yang penting karena berguna bagi industri makanan, farmasi, dan memiliki efek yang baik bagi kesehatan manusia. Berdasarkan komposisi dan mekanisme biosintesisnya, EPS yang dihasilkan BAL dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu homopolisakarida yang terdiri atas satu macam monosakarida dan heteropolisakarida yang terdiri atas lebih dari satu macam monosakarida. Biopolimer fruktan adalah suatu homopolisakarida dengan komponen monomer fruktosa yang telah banyak diteliti dan dilaporkan disintesis dari berbagai sumber, baik tumbuhan maupun mikroorganisme. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh EPS dari BAL yang ditumbuhkan pada medium agar MRS. Media padat digunakan dalam produksi EPS untuk memperoleh EPS yang mudah untuk dipurifikasi, dibandingkan dengan EPS yang dihasilkan dari fermentasi menggunakan media cair. EPS yang dihasilkan BAL kemudian diisolasi dan dipurifikasi dengan presipitasi menggunakan etanol dengan suhu 4°C. EPS yang diperoleh dianalisis strukturnya dengan Spektrometer Resonansi Magnet Inti 500MHz 1H dan 13C. Dari hasil analisis NMR proton dan karbon didapatkan bahwa EPS yang berasal dari galur MBF 8-2, CNC 2(1) dan CNC 6 yang ditanam pada medium padat tidak dapat diamati strukturnya.

Abstrak :
Pendahuluan: Kateterisasi vena sentral (KVS) adalah sebuah faktor risiko utama untuk terjadinya stenosis vena sentral (SVS). Kontak berulang dari kateter ke dinding pembuluh darah menyebabkan inflamasi, mikrotrombi, hiperplasia intima, fibrosis dan akhirnya stenosis. Artikel ini melaporkan korelasi antara durasi dan frekuensi KVS dengan terjadinya SVS. Metode: Studi kasus kontrol dilakukan di Rumah Sakit CiptoMangunkusumo. Data diambil dari rekam medis tahun 2013 sampai 2015. Hasil: Lima puluh empat dari 717 pasien yang menjalani KVS untuk hemodialisa menderita SVS. 32 pasien dengan SVS menjadi kasus dan 128 tanpa SVS sebagai kontrol. Durasi KVS >6 minggu tidak meningkatkan resiko SVS (p=0,207), rasio odds SVS ditemukan 30 kali pada pasien yang menjalani KVS >2 kali dibandingkan <2 kali (p<0,001). Konklusi: Frekuensi KVS > 2 kali meningkatkan risiko SVS. Durasi >6 minggu tidak meningkatkan risiko SVS. ......Introduction: Central vein catheterization (CVC) is a major risk factor for central vein stenosis (CVS). Repetitive contacts of the CVC to the blood vessel wall results in inflammation, microthrombi, hyperplasia of the intima, fibrosis and thus development of CVS. This article reports the correlation of duration and frequency of CVC in patients with CVS. Methods: A matched case control study was conducted in CiptoMangunkusumo Hospital. Samples were gathered from the medical record from 2013 to 2015. Results: Fifty four out of 717 patients underwent CVC for HD had CVS. 32 patients with CVS included in the study with 128 non-CVS patients included as control. Duration of CVC >6 weeks does not increase the risk of CVS (p= 0.207), whilst the odds ratio of CVS on the frequency of CVC >2 times is 30 times compared to those underwent <2 times (p= <0.001). Conclusion: The frequency of CVC >2 times increased the risk of CVS. Longer duration of CVC for HD did not increase CVS rate.

Abstrak :
ABSTRAK

Tesis ini membahas tentang peran Notaris Pengganti dalam pembuatan Akta Perikatan Jual Beli Tanah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 0019/Pdt.G/2016/PN.Sby). Permasalahannya mengenai pertanggungjawaban Notaris Pengganti terhadap akta perikatan jual beli dan sertifikat yang dihilangkannya, serta tanggung jawab pemegang protokolnya. Bentuk penelitian ini yuridis normatif, dengan tipe deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Notaris Pengganti bertanggung jawab terhadap setiap akta yang dibuatnya berdasarkan Pasal 65 UUJN. Apabila terdapat konflik terhadap akta yang dibuatnya, dapat diminta pertanggungjawaban secara pidana, perdata dan administratif. Kemudian pada saat penyerahan protokol notaris juga harus dilengkapi dengan berita acara penyerahan protokol notaris agar terhindar dari konflik yang dapat muncul dikemudian hari. 

---

ABSTRACT

---

This thesis discusses the role of Substitute Notaries in the drafting of Land Purchase Agreement Deeds (Study of District Court Decisions Number 0019/Pdt.G/ 2016/PN.Sby). The problem concerns the responsibility of the Substitute Notary to the deed of sale and purchase agreement and the certificate it has lost, as well as the responsibility of the protocol holder. The form of this research is normative juridical, with analytical descriptive type. The results of this study conclude that the Substitute Notary is responsible for every deed he makes based on Article 65 UUJN. If there is a conflict with the deed he made, criminal, civil and administrative liability can be held accountable. Then, when the notary protocol is surrendered, it must also be accompanied by an official report on the submission of the notary protocol to avoid conflicts that may arise in the future.

Abstrak :
ABSTRAK
Latar belakang : Usia lanjut berhubungan dengan terjadinya gangguan kognitif ringan. Pada umumnya usia lanjut memiliki keterbatasan mobilitas. Sebuah metode latihan yang dapat meningkatkan fungsi kognitif pada usia lanjut dengan keterbatasan mobilitas sangat dibutuhkan. Penelitian ini bertujuan untuk menilai pengaruh latihan koordinasi terhadap peningkatan fungsi kognitif pada usia lanjut dengan gangguan kognitif ringan Metode : Metode penelitian pra-eksperimental dengan jumlah sampel 35 orang usia lanjut dengan gangguan kognitif ringan pada sebuah pusat kesehatan, Rumah sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM). Program latihan koordinasi metode Jockey Club for Positive Aging (JCCPA) diberikan 3x seminggu selama 8 minggu. Penilaian fungsi kognitif menggunakan MoCA-Ina pada sebelum dan sesudah perlakuan. Hasil : Latihan koordinasi selama 8 minggu menghasilkan nilai fungsi kognitif MoCA Ina yang meningkat secara statistik dengan uji T-test berpasangan ( mean 21,23 sebelum perlakuan menjadi 26,00 sesudah perlakuan; p<0,001). Uji Wilcoxon menunjukkan peningkatan yang signifikan pada ranah-ranah fungsi kognitif yaitu visuospatial/ fungsi eksekutif (p<0,001), atensi (p=0,005), bahasa (p=0,004), abstraksi (p=0,002), memori tunda (p<0,001), orientasi (p=0,0025) kecuali pada ranah penamaan (p=0,157) . Kesimpulan: Latihan koordinasi bermanfaat untuk meningkatkan fungsi kognitif pada usia lanjut dengan gangguan kognitif ringan.

---

ABSTRACT
Background: Elderly is associated with the occurrence of mild cognitive impairment and limited mobility. An exercise method that can increase the cognitive function in elderly with limited mobility is therefore needed. This study aimed to measure the effect of coordination exercise in increasing the cognitive function in elderly with mild cognitive impairment.. Methods: A pre-experimental study with 35 participants from one health center (RSCM) were given 3 session per week for 8 weeks of JCCPA coordination exercise method. MOCA-Ina was used to measure the cognitive function of the subjects. This assessment is performed before and after the program. Results: Paired-t test using MoCA-Ina score increases significantly from mean score of 21.23 before intervention to mean score of 26.00 after intervention (p< 0.005). Wilcoxon test showed improved scores in the cognitive domains of visuospatial / executive function (p <0.001), attention (p = 0.005), language (p = 0.004), abstraction (p = 0.002), delayed memory (p <0.001), orientation (p = 0.0025) except naming (p = 0.157). Conclusion: Coordination exercise is beneficial to increase the cognitive function elderly with mild cognitive impairment.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai bagaimana status hukum pendirian perusahaan startup di Indonesia, apakah startup dikenal oleh hukum positif Indonesia. Dewasa ini banyak bermunculan perusahaan startup yang memberikan pelayanan kepada konsumen melalui aplikasi di telepon genggam. Salah satu yang paling fenomenal adalah GO-JEK. Bentuk perusahaan dari aplikasi GO-JEK adalah Perseroan Terbatas, dengan nama PT APLIKASI KARYA ANAK BANGSA. Jasa yang disediakan GO-JEK adalah transportasi yang merupakan sektor yang penting dalam kehidupan berbangsa, oleh karenanya izin penyelenggaraan transportasi diatur ketat oleh negara. Pada praktiknya meski GO-JEK memberikan layanan transportasi, perusahaanstartup ini hanya memenuhi perizinan sebagai perseroan terbatas biasa dengan kegiatan usaha jasa melalui aplikasi. Berangkat dari latar belakang tersebut, penulis meneliti bagaimanakah pengaturan kegiatan usaha jasa melalui aplikasi menurut Anggaran Dasar PT APLIKASI KARYA ANAK BANGSA dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian bagaimanakah bentuk perlindungan hukum kegiatan usaha jasa transportasi multilayanan melalui teknologi aplikasi. Penelitian tesis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data sekunder dan analisis kualitatif. Hasil penelitian yang didapat, menurut anggaran dasarnya, maksud dan tujuan perseroan adalah berusaha dalam bidang piranti lunak, aplikasi telepon genggam. Karenanya GO-JEK tidak perlu memenuhi perizinan khusus perusahaan yang bergerak di bidang transportasi. Sebagai perusahaan teknologi aplikasi, maka bentuk perlindungan hukum GO-JEK kepada konsumennya hanya sebatas kebenaran data elektronik dan penggunaan data pribadi konsumen melalui media elektronik, yang tunduk pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh karena itu penulis menekankan pentingnya bagi pemerintah untuk memastikan bahwa tanggung jawab perusahaan penyedia aplikasi transportasi yang terbatas tidak merugikan masyarakat yang menggunakan jasa transportasi yang didapatkan melalui aplikasi tersebut. ...... This thesis analyzes the legal status of startup incorporation in Indonesia Does it cover by the positive law of Indonesia Recently, we observe the presence of startups that serve their customers through the use of mobile application software. One of the most visible startups is GO JEK. It is a limited liability Perseroan Terbatas company registered as PT Aplikasi Karya Anak Bangsa. It provides transportation services which are considered as an important business sector. Hence, the transportation business is thoroughly administered. In practice, even though it provides transportation services, it is registered as a limited liability for services using mobile apps. With this background, I examine the administration of businesses using mobile apps from the view points of company bylaws and legal regulations. Finally, I examine the legal protection of transportation businesses using mobile apps. The method used is normative law. The data used are secondary. Qualitative method is used to analyze the data. I found that the business purpose of GO JEK, as stated in its bylaws, is mobile apps. Thus, the firm is exempt from the administration of a transportation business. As a mobile apps company, the responsibility of GO JEK to its customers are limited to the reliability and use of customers rsquo personal data as governed by Undang undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Thus, the government must ensure that mobile application businesses fully comply with the law and protect their customers who use their services.

Abstrak :
Tesis ini menganalisis mengenai keabsahan akta jual beli yang dibuat secara proforma oleh Notaris dan digunakan sebagai dasar pembiayaan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) pada suatu Perseroan Terbatas dan akibat hukumnya atas penerbitan akta jual beli proforma tersebut. Sehubungan dalam perkembangan pembuatan akta oleh Notaris saat ini yang mana banyak ditemukan penyalahgunaan pembuatan akta, salah satunya ialah akta yang dibuat secara proforma atau dibuat secara pura-pura. Akta proforma sering digunakan dalam pembuatan Akta Jual Beli tanah, hal ini terjadi dalam kasus yang diangkat dalam tesis ini yaitu pada Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 159/Pdt.G/2018/PN BPP. Permasalahan hukum yang dikaji dalam tesis ini ialah mengenai keabsahan akta jual beli proforma dari suatu Perseroan lain yang belum dibalik nama kepada Direktur Perseroan Terbatas yang mengajukan fasilitas kredit SKBDN berdasarkan Putusan Pengadilan; dan akibat hukumnya terhadap para pihak yang terlibat atas penerbitan akta jual beli proforma tersebut. Untuk menjawab permasalahan tersebut, Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan tipe penelitian bersifat deskriptif analitis (analytical approach) yang kemudian akan dilakukan analisis data dengan menggunakan metode analisis kualitatif yang mengacu pada suatu kasus yang terjadi dikaitkan dengan pendapat para pakar maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil analisa yaitu bahwa keabsahan akta jual beli proforma adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum terhitung sejak akta diterbitkan, dikarenakan akta dibuat secara pura-pura (schijnhandeling) dan mengandung kausa palsu yang melanggar syarat objektif berdasarkan Pasal 1320 Ayat 4 KUHPerdata. Notaris seharusnya tidak diperkenankan untuk mengusulkan hal-hal yang dilarang oleh Undang-Undang terlebih memberikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan para pihak demi keuntungan pribadi, namun Notaris harus bertindak cermat, hati-hati dan profesional untuk memberikan penyuluhan hukum dalam kehidupan masyarakat dengan menerapkan aturan-aturan hukum yang berlaku dan memastikan hak dan kewajiban serta perlindungan hukum dapat diterima adil bagi para pihak yang berkepentingan. ......This study analyzes the legality of the sale and purchase deed which created in proforma form by Notary Public and it used for Financing of Domestic Letters of Credit (L/C) in Limited Liability Company and the legal consequences in making sale and purchase deed of the proforma. Regarding to the development in making deed by the Notary at this time whose there are many found misuse of the deeds making, one of which is the deeds that was made in a proforma or made in pretend. That proforma deed is often used in making sale and purchase deeds, this happened in the case that was appointed by this study in the Balikpapan District Court Decision Number 159/Pdt.G/2018/PN.BPP. The legal issues examined in this study are regarding to the validity of the proforma sale and purchase deed from the other company that have not been reverse the name to the Director of the Company that applied SKBDN credit facilities based on the Court's Decision and how the legal consequences for the parties that involved in the issuance of the Proforma sale and purchase deed. To answer those legal issues, this research uses a normative juridical method with a descriptive analytical (analytical approach) type of research which will be analyzed by using a qualitative analysis method that refers to a case that is associated with the opinion of experts and based on applicable laws and regulations. The result of the analysis are that the validity of the proforma sale and purchase deed is invalid and null and void by law and has no legal force since thus deed was issued because the deed was made in pretend (schijnhandeling) and contains fake causes that violate to the objective conditions based on Article 1320 Paragraph 4 of the Civil Code. Notary should not be allowed to propose things that are prohibited by law, especially providing solutions to solve the problems of the parties for personal gain, but Notary have to act thorough, carefully and professionally to provide legal education in people's lives by applying the rules applicable law and ensuring the rights and obligations as well as legal protection are fairly acceptable to the parties concerned.