Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Cukup besar persentase kejadian gizi lebih (16,82 %) hasil survei awal di SD Islam Al-Falah Jambi dan dampak gizi lebih sebagai faktor risiko berbagai penyakit degeneratif melatar belakangi penelitian yang dilaksanakan di SD Islam Al Falah Jambi pada bulan Maret 2003 yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran status gizi, mengetahui hubungan antara kebiasaan makan, konsumsi makanan, aktivitas fisik, karakteristik_orang tua dan anak, serta body image.Desain penelitian ini adalah cross sectional dengan Cara pengambilan sampel yaitu simple random sampling. Sampel adalah murid kelas IV -- VI dengan jumlah 122 orang. Analisa data dilakukan dengan uji chi square dan regresi logistik ganda. Hasil penelitian menemukan proporsi responden dengan status gizi lebih sebesar 39,3 % dan gizi tidak lebih sebesar 60,7 %. Hasil analisis menemukan adanya hubungan berrnakna antara konsumsi energi, lemak, karbohidrat, konsumsi protein, pola makan, kebiasaan mengkonsumsi fast food, kebiasaan nonton televisi/game, dan pendapatan perkapita dengan status gizi lebih. Hasil penelitian tidak dapat membuktikan adanya hubungan yang bermakna antara umur, jenis kelamin, jumlah anak, tingkat pendidikan orang tua, status bekerja ibu, kebiasaan makan pagi, kebiasaan jajan, kebiasaan mengkonsumsi junk food, kebiasaan olahraga, lama waktu tidur, dan body image.Disimpulkan tingginya prevalensi gizi lebih (39,3 %) berhubungan dengan pola makan, konsumsi energi, konsumsi lemak, konsumsi karbohidrat- konsumsi protein, nonton televisi/main game, kebiasaan mengkonsumsi fast .food dan pendapatan perkapita serta lebih ditentukan oleh variabel konsumsi karbohidrat, kebiasaan makan fast food, pendapatan perkapita dan terutama sekali didominasi oleh pola makan.Dapat disarankan bagi Dinas Kesehatan, pihak sekolah dan orang tua perlu bekerja sama untuk mengatasi gizi lebih melalui pengaturan pola makan, konsumsi (energi, lemak, karbohidrat, protein), makan fast food, nonton televisi/main game, serta pendapatan perkapita.Daftar Bacaan: 126 (1986 - 2002)

---

Relationship between Food Consumption, Food Habits, and other Factors with Nutritional Status of Al Falah Jambi Islamic Elementary School Children, Year 2003The moderate prevalence of over nutrition (16,82 %) from early survey, and over nutrition as one of risk factors in nutrition that leads to degenerative disease is background of this study which carried out at Al Falah Islamic Primary School in Jambi, March 2003 as the objective study to description of nutritional status, relation with food habits, food consumption, physical activities, child and parent characteristics, and body image.

This study uses cross-sectional design with simple random sampling method. Samples are student in grade IV-VI, total samples 122 students. Data analysis uses chi square and multi logistic regression. This study have found a proportion of a 39,3% with overweight" and of 60,7% with "non-overweight," From analysis there was significant relation between energy consumption, fat, carbohydrates, protein, food pattern, fast food consumption, watching television or playing game habit, and per capita income with over nutrition status, but there was no significance relation between age, sex, number of children, parent education, work status of mother, breakfast habit, junk food consumption, sport habits, time to sleep, and body image.

This study concluded that over nutrition prevalent (39,3%) had relation with food pattern, intake of energy, fat, protein, time to watch TV/or play game habits, habit to eat fast food and per capita income, more determinant variables were intake of carbohydrate, fast food consumption, and per capita income, and the predominant variable was food pattern.

We recommend to Provincial Health Office, school and parent to cooperate in order to reduce over nutrition problem among children by controlling food pattern, nutrition intake such as energy fat, carbohydrate and protein, fast food consumption, watching TV/playing game habits.

Reference: 126 (1986 - 2002)"

"ABSTRAK"

"Penelitian ini bertujuan untuk memetakan masalah-masalah yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan nasional melalui laut, khususnya di wilayah perairan laut Indonesia yang berbatasan dengan negara tetangga. Penelitian ini juga berupaya menemukan strategipenanganan masalah-masalah tersebut melalui optimalisasi kegiatan penegakan hukum di laut yang dilaksanakan oleh enam instansi, yaitu TNIAL, Polair, KKP, KPLP, Bea dan Cukai, dan Bakamla. Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif Data primer diperoleh melalui kegiatan diskusi dan wawancara mendalam dengan para penentu kebijakan di instansi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa enam instansi yang diteliti masih melaksanakan kegiatannya secara sendiri-sendiri. T ugas dan fungsi Bakamla sebagai implementasi konsep single multi tasks sampai saat ini belum optimal."

"ABSTRAKPerusahaan minyak milik pemerintah Indonesia PT-X mengelola beberapa jenis produk energi antara lain minyak bumi, gas dan Panas Bumi. Salah satu produknya, LNG telah menjadi komoditi yang sangat penting tidak saja bagi PT-X, tetapi bagi kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia. Karena pertumbuhan yang pesat dari ekspor LNG maka proyek LNG train terus berkembang sampai saat ini.Di dalam pengembangan kilang LNG maka didalam kegiatan kilang akan ada dua aktivitas yang berjalan bersamaan (concurrent) dengan objectivity yang berbeda. Kedua aktivitas itu adalah kegiatan operasi atau produksi kilang dan kegiatan proyek ekspansi didalamnya. Fenomena yang menarik disini adalah sangat diharapkan kedua aktivitas tersebut dapat berjalan bersamaan dan dikelola dengan suatu mekanisme sedemikian rupa tanpa menimbulkan konflik yang dapat memperburuk kinerja salah satu atau kedua-duanya sekaligus. Kedua aktivitas dapat menciptakan konflik didalam operasi kilang yang berlangsung dilokasi yang sama dengan proyek ekspansi. Penurunan kinerja dapat terjadi pada proyek, operasi/produksi atau kedua-duanya.Upaya yang dilakukan PT-X dalam ekspansi kilang LNG nya adalah implementasi PLG yang anggotanya terdiri dari orang-orang yang sangat berpengalaman didalam operasi kilang LNG. Dalam studi ini PLG menjadi, fokusnya: Seberapa jauh peran PLG mengatasi konflik yang terjadi antara kedua aktifitas. Melalui model yang dikembangkan dianalisa peran PLG yang dinyatakan dan effektifitas proyek yang akan ditunjukkan oleh korelasi antara nilai rating (valuation) antara variabel input dan outputnya.Hasil menunjukkan: implementasi PLG yang baik (diimplementasikan tahun 1986-1997) telah menunjukkan suatu sensitifitas (β) yang tinggi, sebaliknya tanpa PLG akan menunjukkan sensitifitas (β) yang rendah. Ini berarti PLG mampu menciptakan robust concurrent management, koordinasi yang sinergis, perbaikan sistem management mutu yang continue sebagai faktor kunci sukses dan akhirnya mampu meminimumkan konflik dan memaksimumkan kinerja.

---

ABSTRACT

Indonesian State Oil Company PT.X manages a wide variety of energy products i.e. Oil, Gas and Geothermal. Among the product, LNG has been a very important commodity not only to PT.X but also to the whole nation. Because of LNG export growth, LNG train project expansion will be continued.

In the LNG Plant expansion there will be two activities going on concurrently with different objectives. Those are running production / operation and expansion project activities. The interesting phenomena is the two activities must be running together and managed in such a way without any conflict which can diminish-each activity or the both performance. The two activities may create conflict in operation activities which is running at the same site of project activities.

The effort in the PT.X Refinery Expansion is the implementation of PLG (Project Liaison Group) consist of experience member selected from the operation. PLG is the focus of the study: How far the role of PLG overcame conflicts between the two activities. Through a developed model, PLG role is expressed in term of Production

Operation and Project Effectiveness which will be shown as the correlation between the valuation of rating of input and output variables.

The result show : A well implement PLG (implemented in 1996-1997) has shown a high sensitivity (β) correlation between the designed input and output variables and relatively low variation of continuos improvement.

In contrast, without PLG has shown a low / correlation. It means that PLG created robust concurrent management, synergic coordination, quality management system improvement as key success factors and finally minimize conflict and maximize performance."

"Skripsi ini membahas bentuk perlindungan hukum bagi Perusahaan Pembiayaan atas dikabulkannya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“PKPU”) yang diajukan oleh Kreditornya dalam Putusan Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.JKT.PST. Adapun salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan PKPU adalah syarat legal standing yang sah oleh pemohon berdasarkan Pasal 223 jo. Pasal 2 ayat (3) jo. ayat (4) jo. ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU KPKPU”). Sejak terbitnya UU OJK, OJK merupakan satu-satunya pihak yang mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor pembiayaan sesuai dengan Pasal 6 jo. Pasal 55 ayat (1) jo. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU OJK”). Namun, pada praktiknya, Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan PKPU terhadap PT Mandiri Finance Indonesia (“PT MFI”) yang diajukan oleh salah satu Kreditornya, yaitu PT Bank Oke. Secara jelas, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan adanya kesalahan kewenangan pengajuan permohonan PKPU terhadap PT MFI oleh Bank Oke sebagai Kreditor Bank PT MFI. Tidak hanya itu, apabila permohonan PKPU a quo diajukan oleh pihak yang tidak berwenang, panitera pengadilan negeri a quo harus menolak permohonan PKPU a quo. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan Majelis Hakim Putusan Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst dalam menerapkan kewenangan mengajukan permohonan PKPU oleh OJK terhadap PT Mandiri Finance Indonesia atas Dikabulkannya permohonan PKPU yang diajukan oleh PT Bank Oke. Adapun penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kewenangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit dan PKPU terhadap Perusahaan Pembiayaan hanya berada pada OJK sejak diundangkannya UU OJK. Dasar pertimbangan Majelis Hakim a quo dalam mengabulkan permohonan PKPU dalam Putusan Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt Pst bertentangan dengan syarat formil pengajuan permohonan PKPU. Kemudian, panitera juga telah keliru dalam menerapkan prosedur pemeriksaaan berkas perkara.

---

This thesis discusses the form of legal protection for the Financing Company upon the granting of the Debt Payment Obligation Postponement ("PKPU") application filed by its Creditors in Decision Number 01/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.JKT.PST. One of the requirements that must be met to file a PKPU application is a valid legal standing requirement by the applicant based on Article 223 jo. Article 2 paragraph (3) jo. paragraph (4) jo. paragraph (5) of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations ("KPKPU Law"). Since the issuance of the OJK Law, OJK is the only party that supervises financial services activities in the financing sector in accordance with Article 6 jo. Article 55 paragraph (1) jo. Article 30 paragraph (1) of Law Number 21 Year 2011 on the Financial Services Authority ("OJK Law"). However, in practice, the Panel of Judges has granted the PKPU application against PT Mandiri Finance Indonesia ("PT MFI") filed by one of its Creditors, namely PT Bank Oke. Clearly, the Panel of Judges did not consider that there was an error in the authority to file a PKPU application against PT MFI by Bank Oke as a Creditor of PT MFI. Not only that, if the a quo PKPU application is filed by an unauthorized party, the clerk of the district court must reject the a quo PKPU application. This study aims to analyze the regulation and application of legal protection of Financing Companies for the granting of PKPU applications in Decision Number 01/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN. Niaga. Jkt Pst. This research is a normative juridical research with descriptive research typology. The results of the research show that the authority to submit applications for bankruptcy and PKPU statements against Financing Companies can only be submitted by OJK since the enactment of the OJK Law. The reasoning of the Panel of Judges a quo in granting the PKPU application in Decision Number 01/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt Pst is contrary to the formal requirements for filing a PKPU application. Then, the clerk has also been wrong in applying the procedure for examining the case file."