Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perilaku pemberian ASI eksklusif di Indonesia masih jauh dari target Renstra Depkes 2005-2009 sebesar 80%. Menurut hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2002-2003 prosentase anak dibawah usia 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif adalah 39,8%. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan karakteristik ibu, faktor pelayanan kesehatan, immediate breastfeeding dan pemberian kolostrum dengan pemberian ASI eksklusif di wilayah kerja Puskesmas Pancoran Mas Depok Tahun 2008. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder Praktikum Kesmas Departemen Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia tahun 2008 dengan disain cross sectional. Sampel berjumlah 406 terdiri dari ibu yang mempunyai baduta terakhir usia 6-23 bulan dan merupakan anak kandung. Cara pengambilan sampel dengan multi stages stratified random sampling. Analisis data dilakukan dengan metode chi square bivariat. Hasil penelitian menunjukkan proporsi pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan di wilayah Puskesmas Pancoran Mas adalah sebesar 20,4%, masih jauh dari target Renstra Depkes 2005-2009 yaitu sebesar 80%. Hasil uji statistik menunjukkan adanya hubungan yang bermakna antara immediate breastfeeding dan pemberian kolostrum dengan pemberian ASI eksklusif, serta tidak ada hubungan yang bermakna antara karakteristik ibu, pengetahuan ibu, riwayat ANC, tempat bersalin dan penolong persalinan dengan pemberian ASI eksklusif. Perlu dilakukan pelatihan konseling menyusui bagi petugas kesehatan khususnya bidan yang ada di wilayah Puskesmas Pancoran Mas, meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang ASI eksklusif, meningkatkan tatalaksana rumah sakit yang mendukung keberhasilan menyusui, memonitor praktek immediate breastfeeding, pemberian ASI eksklusif dan praktek tetap melanjutkan ASI sampai usia dua tahun."

"Skripsi ini membahas mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara yang dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Sengketa kewenangan tersebut kerap kali terjadi ketika suatu lembaga merasa kewenangannya telah diambil alih secara tidak sah oleh lembaga lainnya. Namun, lembaga negara yang dapat beracara dalam sidang Mahkamah Konstitusi hanya lembaga negara yang kewenangannya lahir atas Undang Undang Dasar. Penelitian ini mengambil rumusan masalah apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa kewenangan antara KPI dengan Presiden q.q Menkominfo dan bagaimana implikasi putusan MK No.30/SKLN-IV/2006 terhadap kedua lembaga tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang bertumpu pada data sekunder dan disajikan secara deskriptif analitis.Hasil Penelitian menunjukkan Hakim Mahkamah Konstitusi beranggapan bahwa kewenangan KPI tidak lahir dari UUD sehingga Mahkamah Konstitusi memenangkan Menkominfo. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berarti hilangnya kewenangan KPI dalam hal pemberian ijin frekuensi siaran. Sedangkan bagi dunia penyiaran, putusan tersebut berdampak pada sentralisasi perijinan yang sepenuhnya dikuasai oleh pemerintah pusat. Sehingga Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyebabkan KPI menjadi suatu lembaga negara yang prematur nyaris tanpa kewenangan. Dilain pihak Menkominfo memiliki kewenangan mutlak atas dunia penyiaran tanpa adanya kontrol dari lembaga lainnya.This thesis discusses about the authority of the Constitutional Court in constitutional disputes of state institutions with the decision of the Constitutional Court. Dispute of Authority the frequent times rill happened when an institute feel its have been taken over illegally by other institute. But, institute State able to attend legal procedure in Constitution court only State institute which its born of Elementary Inviter. This research take formula of what is problem of hitting, what becoming base consideration of Judge of Counstitutional Court in breaking dispute of authority between Broadcasting Commission of Indonesia with Minister of Communication and Information and how decision implication of Constitutional Court No.30/SKLNIV/ 2006 to both of institutions. This research used the method used approach based on the juridical normative, secondary data are presented analyzed descriptively or Juridical.

The Result of research, Judge of Constitutional Court of opinion are Broadcasting Commission of Indonesia authority does not born from UUD so that Constitutional Court win Minister of Communication and Information. Decision Court Constitution mean the loss of Broadcasting Commission of Indonesia authority in the case of giving of broadcast frequency permission. While to broadcasting world, the decision affect at central licensing which is fully mastered by central government. Decision Constitutional Court of Broadcasting Commission of Indonesia caused become a premature State institute almost without authority. Other of Minister of Communication and Information (Government) has absolute authority of broadcasting world without existence of control of other institute."

"Open Reduction and Internal Fixation (ORIF) adalah prosedur yang sering dilakukan untuk mengatasi fraktur. Masalah yang sering timbul pada post operasi ORIF adalah nyeri akut pada level severe. Manajemen nyeri yang tepat diperlukan untuk menangani respon nyeri. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh terapi musik terhadap nyeri post operasi ORIF di RSUDAM Propinsi Lampung. Desain penelitian menggunakan quasi experiment dengan non-equivalent pretestpostest with control group, pengambilan sampel menggunakan consecutive sampling. Jumlah sampel adalah 36 orang (18 orang kelompok kontrol dan 18 orang kelompok intervensi). Nyeri diukur dengan Numeric Rating Scale (NRS). Uji statistik menggunakan uji beda dua mean. Hasilnya ada pengaruh yang signifikan terapi musik terhadap penurunan tingkat nyeri pasien post operasi ORIF (P value = 0,000; α = 0,05). Tidak ada hubungan antara usia, jenis kelamin, dan riwayat pembedahan sebelumnya terhadap tingkat nyeri. Hasil penelitian ini merekomendasikan terapi musik sebagai intervensi mandiri keperawatan untuk mengurangi nyeri post operasi ORIF.

---

Open Reduction and Internal Fixation (ORIF) is a common procedure for fracture treatment. Mostly problem in post ORIF surgery period is acute severe pain. The appropriate pain management is required. This research aimed to identify the effect of music therapy on post ORIF surgery pain at Abdul Moeloek Hospital Lampung Province. The design used quasi experiment with non-equivalent pretest-posttest with control group, recruting sample by consecutive sampling. There were 36 samples (18 respondents as the control group and 18 respondents as the intervention group). The pain was measured by Numeric Rating Scale (NRS). The analyze used T-test compare 2 mean. The result indicated that there was a significant effect of music therapy on reducing post ORIF surgery pain (P value = 0,000; α = 0,05). There was no significant correlation between age, sex, and surgical history with pain level. Music therapy is recommended."

"Laporan ini bertujuan untuk menganalisis tentang pengalaman praktik residensi spesialis keperawatan medika bedah dalam menjalankan peran perawat selama praktik keperawatan. Perawat berperan sebagai pemberi asuhan keperawatan, peneliti, pendidik dan innovator di RSUP fatmawati Jakarta. Sebagai pemberi asuhan keperawatan, penulis mengaplikasikan penerapan model self care Orem dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan system musculoskeletal. Laporan analisis ini juga menerapkan praktik keperawatan berbasis bukti (Evidence Based Nursing) untuk mengurangi nyeri post operasi ORIF dengan menggunakan tehnik terapi music. Terapi music efektif diterapkan untuk mengurangi nyeri pasien post operasi ORIF. Peran perawat sebagai innovator mencoba menerapkan Clinical Practice Guideline (CPG) pada klien post operasi ektremitas bawah. Penerapan CPG ini melibatkan tim ruangan tempat lahan praktik. Rumah sakit sebagai institusi pelayanana kesehatan diharapkan dapat mengembangkan sumber daya perawat melalui pendidikan yang berkelannjutan, pelatihan dan pertemuan ilmiah khususnya dibidang ortopedi untuk meningkatkan pelayanan keperawatan yang berkualitas, cepat dan tepat.

---

This report was aimed to analyze about the experience of specialist nursing practice residency medical surgical nursing in performing the role of nurses during the nursing practice. Nurse's role as provider of nursing care, researcher, educator and innovator in Fatmawati General Hospital Center Jakarta. As a provider of nursing care, the practician applied the model application Orem self care in providing nursing care to patients with f the musculoskeletal system disorder. The analysis report also implemented evidencebased nursing practice (Evidence Based Nursing) to reduce postoperative pain ORIF using music therapy techniques. Music therapy effectively applied to reduce postoperative pain patients ORIF. The role of the nurse as an innovator trying to implement Clinical Practice Guideline (CPG) on the client postoperative at lower extremity. This involves of the application of CPG team room where the place of practices. Hospital as an institution is expected to develop the service of health resources through continuing education nurse, training and scientific meetings in the field of orthopedics in particular to improve the quality of nursing services, progressive and accurately."

"Permasalahan pelayanan perizinan pemakaman di DKI Jakarta yang carut marut dikarenakan keterbatasan lahan pemakaman,  sarat akan praktik pungli,  percaloan dan  petak makam fiktif membuat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pertamanan dan Pemakaman mengimplementasikan e-government dengan membangun sistem pelayanan perizinan pemakaman online. Menggunakan pendekatan postpositivism dan metode kulaitatif, penelitian ini menjawab bagaimana implementasi e-government dalam pelayanan perizinan pemakaman online di Provinsi DKI Jakarta dan menganalisis berbagai faktor yang dapat menghambat implementasi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi e-government dalam pelayanan perizinan pemakaman online di DKI Jakarta belum dapat dikatakan berjalan dengan efektif dan efisien dalam hal pemberian layanan publik dan prosesnya masih melalui beberapa pintu karena pemberian rekomendasi teknis dari TPU masih dilayanani secara manual meskipun data pemakaman sudah online dan terintegrasi. Selain itu, implementasi pelayanan perizinan pemakaman online menghadapi beberapa tantangan dari aspek teknis, sosial, dan pembiayaan, karena  ketersediaan komputer dan jaringan di TPU dengan luas lahan yang kecil belum memadai, kurangnya akses informasi mengenai pelayanan perizinan pemakaman online masih terdapat kendala baik dalam pengadaan hardware, pengembangan sistem dan juga anggaran untuk pendidikan dan pelatihan.

---

The problem of funeral licensing services in DKI Jakarta is chaotic due to the limitation of burial land, full of extortion practices, brokering and fictitious tomb plots that make the DKI Jakarta Provincial Government through the Parks and Funeral Service implement e-government by developing an online funeral licensing service system. Using the postpositivism approach and the qualitative method, this study answers how the implementation of e-government in online funeral licensing services in DKI Jakarta Province and analyzed various factors that could hinder the implementation. The results show that the implementation of e-government in online funeral licensing services in DKI Jakarta cannot be said to be effective and efficient in terms of providing public services and the process is still through a number of doors because the technical recommendations from TPU are still manually serviced despite burial data already online and integrated. In addition, the implementation of online funeral licensing services faces several challenges from the technical, social, and financing aspects, because the availability of computers and networks in TPU with small land area is inadequate, lack of access to information regarding online funeral licensing services is still a problem in the procurement of hardware, system development and also the budget for education and training."

"Latar belakang : Implan kontrasepsi adalah batang subdermal yang melepaskan progestin selama 3-5 tahun. Efek samping implan yang paling umum dan sering terjadi adalah perdarahan uterus abnormal (PUA). Berbagai teknik diagnostik tersedia untuk menentukan penyebab PUA. Namun, belum ada penelitian tentang temuan patologi endometrium dari ultrasonografi (USG) transvaginal dan histeroskopi yang dikonfirmasi dengan histopatologi endometrium pada akseptor kontrasepsi implan satu batang Monoplant®. Tujuan : Untuk menentukan temuan patologi endometrium dari USG transvaginal, histeroskopi, dan histopatologi pada akseptor kontrasepsi implan satu batang Monoplant® Metode : Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif observasional dengan metode cross sectionaldilakukan pada akseptor implan levonorgestrel batang tunggal yang mengalami perdarahan uterus abnormal usia 20-35 tahun. Wanita dengan kanker serviks, stenosis serviks, penyakit radang panggul, atau penyakit yang tidak memungkinkan dilakukan pemeriksaan ini dieksklusikan dari penelitian ini. Semua subjek dalam penelitian ini diperiksa menggunakan USG transvaginal, histeroskopi, dan pemeriksaan histopatologi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis. Hasil : Sebanyak 20 subjek direkrut untuk penelitian ini. Semua subjek diperiksa menggunakan USG transvaginal, histeroskopi, dan pemeriksaan histopatologi. Tidak ada patologi lain selain penipisan endometrium dan atrofi endometrium. Hasil USG transvaginal dan histeroskopi dibandingkan dengan hasil histopatologi. Kesimpulan : Atrofi endometrium adalah penyebab utama perdarahan uterus abnormal pada wanita yang menggunakan implan satu batang levonorgestrel. Namun, pemeriksaan harus dilakukan untuk menyingkirkan etiologi tambahan yang menyebabkan perdarahan uterus abnormal.

---

Background:Contraceptive implants are subdermal rods that release progestins over a 3-5 year period. The most common and frequent side effect of implants is abnormal uterine bleeding (AUB). Various diagnostic techniques are available to determine the cause of AUB. However, there have been no studies on the findings of endometrial pathology from transvaginal ultrasound and hysteroscopy confirmed by endometrial histopathology in single-rod Monoplant®implant contraceptive acceptors Objective : To determine the findings of endometrial pathology from transvaginal ultrasound, hysteroscopy, and histopathology in single-rod Monoplant®implant contraceptive acceptors Methods:An observational descriptive study using cross sectional method was performed on acceptors of single rod levonorgestrel implant having abnormal uterine bleeding aged 20-35 years old. Women with cervical cancer, cervical stenosis, pelvic inflammatory disease, or any disease that would the examination impossible were excluded. All of the subjects in this study was examined using transvaginal ultrasound, hysteroscopy, and histopathology examination. Collected data was then analyzed accordingly. Results: A total of 20 subjects was recruited to the study. All of the subjects were examined using transvaginal ultrasound, hysteroscopy, and histopathology examination. There was no other pathology other than endometrial thinning and endometrial atrophy. Results of transvaginal ultrasound and hysteroscopy were compared to histopathologic results. Conclusion:Endometrial atrophy is the main cause of abnormal uterine bleeding in women using single rod levonorgestrel implant. However, examinations should be performed to eliminate additional etiologies causing abnormal uterine bleeding."