Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebagai salah satu sistem ekonomi Islam, zakat mempunyai potensi ekonomi yang luar biasa untuk mengangkat skala perekonomian negara. Apalagi Indonesia dengan mayoritas penduduknya beragama Islam dengan DKI Jakarta sebagai pusat perekonomian negara, mempunyai sumber dana yang besar untuk pemberdayaan ekonomi rakyat. Untuk itulah penulis merasa sangat tertarik untuk mengetahui strategi kebijakn yang efektif untuk pengelolaan zakat di DKI Jakarta dengan menggunakan metode.Analytical Hierarchi Process (AHP). Perencanaan kebijakan pengelolaan zakat dan infak/sedekah yang dianalisis adalah pengelolaan di 5 wilayah DKI Jakarta yang dikelola oleh badan yang bernama BAZIS DKI Jakarta. Karena BAZIS yang dimaksud dalam tesis ini berwilayah di DKI Jakarta, maka data yang digunakan adalah data dari BAZIS DKI Jakarta dan BPS (Biro Pusat Statistik). Proyeksi penerimaan zakat yang akan diterima BAZIS DKI Jakarta selama 10 tahun mendatang (2002-2013) dihitung dengan memperhatikan peningkatan penduduk dan PDRB perkapita DKI Jakarta. Guna pembuatan proyeksi clan analisis game theory dilakukan pengisian kuesioner tahap dua dan tiga oleh 3 (tiga) orang responden, dengan asumsi penyusun ketiganya mewakili masing-masing ke}ompok pelaku; BAZIS DIG Jakarta dan LAZ yang ada di wilayah DKI Jakarta. Karena itu penulis menganalisis strategi kebijakan pengelolaan dana ZIS di DKI Jakarta dari tahun 1999-2002. Merencanakan dan ditindaklanjuti dengan tahap berikutnya menyusun proyeksi kebijakan pengelolaan BAZIS DIG Jakarta yang efektif dan menentukan alternatif kebijakannya dengan metode AHP.Pendekatan AHP dilakukan dengan analisis program komputer Expert Choice. Dad hasil penelitian diketahui bahwa kecilnya dana ZI5 yang masuk ke BAZIS DKI Jakarta disebabkan oleh kelemahan strategi kebijakan pengelolaan. Kurangnya kesadaran masyarakat muslim DKI Jakarta dalam membayar ZIS. Penyaluran dana ZIS produktif yang kurang tepat dimana seharusnya penekanan itu terletak pada pembangunan usaha kecil-menengah dan kurangnya transparansi penyaluran dana infak/sedekah."

"Krisis moneter yang mengakibatkan jatuhnya nilai rupiah, telah mengakibatkan banyak konglomerat Indonesia yang memiliki memiliki hutang dalam dollar mengalami gagal bayar (default). Pemerintah mengeluarkan skema penjaminan (Blanket Guarantee) atas hutang para pengusaha, termasuk Sudono Salim, demi mencegah agar Indonesia tidak terperosok lebih dalam. Sebagai ganti atas penjaminan, Sudono Salim menyerahkan aset-asetnya termasuk PT Indomobil Sukses Internasional Tbk (PT ISI). Oleh karena Pemerintah telah terkuras dananya untuk menalangi hutang-hutang yang default karena krisis, aset-aset yang telah diserahkan dijual kembali oleh BPPN, yang mana saham dan obligasi konversi PT Indomobil Sukses Internasional Tbk (PT ISI) juga turut di jual dengan harapan recovery rate yang maksimal. Harga penjualan yang dinilai terlalu murah atas Saham dan Obligasi Konversi Indomobil memancing reaksi negatif di masyarakat. Timbul kecurigaan bahwa telah terjadi persekongkolan dalam tender tersebut, yang ditindaklanjuti KPPU sebagai perkara inisiatif hingga bemuara pada pemberian sanksi bagi para pelaku usaha terkait. Hal ini menimbulkan preseden negatif atas proses divestasi yang dilakukan Pemerintah di masa datang karena tidak ada kepastian hukum. Oleh karena itu sebaiknya Pemerintah mempersiapkan secara matang agar transaksi penjualan aset yang sudah closing tidak menimbulkan masalah di kemudian hari."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menjawab masalah-masalahmengenai bagaimana dukungan peraturan perundang-undangan diIndonesia terhadap proses privatisasi PT Jasa Marga denganmenggunakan metode Inltial Public Offering.Penelitian inimenggunakan metode penelitian normatif yang didukung data dilapangan sebagai penunjang.Tap MPR Nomor IV/MPR/1999 tentangGBHN Tahun 1999 - 2004 yang menyatakan bahwa bagi BUMN yangusahanya tidak berkaitan dengan kepentingan umum didorong untukmelakukan privatisasi melalui pasar modal. Prosedur kebijakanprivatisasi BUMN kemudian diperkuat dan diatur dalam UndangundangNomor 25 Tahun 2000 Tentang P R O P E N A S Tahun 2000 - 2004,yang salah satu kegiatan pokoknya adalah kewajiban pemerintahuntuk meningkatkan pemanfaatan kepemilikan BUMN melalui prosesprivatisasi. Selain itu, kebijakan privatisasi BUMN diperkuatdengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN yangmenjadi dasar hukum dalam pengelolacin dan pengawasanBUMN.Temuan dalam penelitian ini adalah bahwa pemerintahIndonesia sudah memiliki dasar hukum dan peraturan-peraturanyang relatif lengkap dalam melakukan proses privatisasi PT JasaMarga dengan menggunakan metode Initial Public Offering, akantetapi metode Initial Public Offering (IPO) di pasar modal bisadikatakan dapat mendatangkan manfaat bagi pemerintah danmasyarakat Indonesia apabila setelah privatisasi tersebut, PTJasa Marga mampu bertahan hidup dan berkembang di masa depan,mampu menghasilkan keuntungan, dan juga dapat memberdayakankemampuan perusahaannya. Namun implementasi kebijakanprivatisasi PT Jasa Marga melalui penjualan saham di pasarmodal akan menemui kendala apabila, belum adanya komitmen yangtinggi di kalangan pemerintah untuk mengembangkan PT Jasa Margake arah yang lebih baik, belum tuntasnya sosialisasi mengenaiaspek hukum kebijakan privatisasi PT Jasa Marga, baik untukmanajemen, kalangan investor maupun masyarakat luas danlemahnya law enforcement di Indonesia yang bisa mengakibatkantingkat kepercayaan investor dalam dan luar negeri terhadapkebijakan privatisasi di Indonesia masih rendah. Dengandemikian, privatisasi PT Jasa Marga dengan menggunakan metodeInitial Public Offering (IPO) di pasar modal diharapkan mampumeningkatkan kinerja perusahaan, mampu menerapkan prinsipprinsipgood Corporate governance dalam pengelolaanperusahaannya, mampu meningkatkan akses ke pasar internasional,terjadinya transfer ilmu pengetahuan dan teknologi danterjadinya perubahan budaya kerja.

---

ABSTRACTThis research has the objective to answer the problems subjecthow is the support of the regulation in Indonesia upon theprocess of PT. Jasa Marga privatization by using InitialPublic Offering Method. This research used the normativeresearch method that supported by the data from the jobsite asthe supporter. The decree of the MPR Number IV /MPR/1999subject GBHN Year of 1999 until 2004 states for the BUMNthat its efforts don't have any relations with publicinterest is pushed to conduct the privatization through thestock exchange. The procedure of SoE privatization policy isthen strsngthened and managed in the Regulation Number 25 Yearof 200 Subject PROPENAS Year of 2000 - 2004 that one of itsmain activity is the obligation of the government to increasethe beneficial of the ownership of the SoE through the processof privatization. Besides, the SoE privatization policy isstrengthened by the Regulation Number 19 Year of 2003 Subjectthe SoE becomes the fundamental legal in the management and thesupervising of the SoE. Finding in this research is that thegovernment of Indonesia has owned the fundamental legal and therelative complete regulations in conducting the process ofprivatization of PT Jasa Marga by using the Initial PublicOffering Method but the Initial Public Offering (IPO) methodin the stock exchange can be said that it may result thebenefit for the government and the people of Indonesia if afterthe privatization, PT Jasa Marga be able to survive and willdevelop in the future, able to yield the benefit and alsoable to empower the company ability. But the implementation ofthe PT. Jasa Marga privatization policy through the selling ofits shares in stock exchange will face the problem if itdoesn't have high commitment in the government lines to developPT. Jasa Marga to better direction; incompleteness of itssocialization, subject the legal aspect of PT. Jasa Margaprivatization policy, either for management, the investorsparties, and wide society and the weakness of the lawenforcement in Indonesia that may cause the level of the trustof domestic and foreign investors to the privatization policyin Indonesia is still low. By that reason PT. Jasa Margaprivatization by using the Initial Public Offering (IPO) inthe stock exchange is expected be able to increase theperformance of the company, able to apply the principles ofgood Corporate governance in the management of its company,able to increase the access to international markets, thehappening of the transferring of knowledge and technologyand the happening of the change of the work culture."

"Penelitian dengan judul "Implementasi Asas Undang-Undang Perlindungan Anak, Terhadap Anak Penyalahguna Narkoba Terkait Ketahanan Keluarga (Studi Putusan Pidana Nomor : 1016, 1372, dan 1931/Pid.Sus/2012/PN. JKT.BAR )" ini dilatarbelakangi oleh realitas bahwa jumlah anak penyalahguna narkoba semakin tinggi tiap tahunnya. Anak penyalahguna narkoba tersebut banyak pula yang berkonflik dengan hukum. Perlindungan anak merupakan hal terpenting dalam memajukan kehidupan dan taraf hidup suatu bangsa. Asas perlindungan anak yang tidak diimplementasikan dengan baik mengakibatkan kerapuhan ketahanan keluarga. Keluarga anak yang berkonflik dengan hukum rentan konflik dan krisis. Jumlah anak penyalahguna narkoba yang tidak sedikit serta kasus anak yang berkonflik dengan hukum karena penyalahgunaan narkoba yang berjumlah besar dan meningkat tiap tahunnya tentu mengganggu ketahanan nasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk Mengetahui implementasi asas Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap anak penyalahguna narkoba dan kaitannya dengan ketahanan keluarga. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis studi kasus. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer ini didapatkan melalui proses wawancara dengan anak penyalahguna narkoba yang berkonflik hukum dan dijadikan fokus dalam studi kasus penelitian.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa empat asas dalam perlindungan anak yaitu asas non diskriminasi, asas kepentingan terbaik bagi anak, asas perlindungan hak hidup, tumbuh, dan berkembang serta asas penghargaan terhadap pendapat anak tidak diimplementasikan secara baik oleh aparat hukum pada ketiga anak yang dijadikan studi kasus oleh peneliti. Pada proses penangkapan dan penahanan, ketiga anak mendapatkan kekerasan dan intimidasi dari aparat. Salah satu dari anak bahkan menempati sel tahanan yang digabung dengan orang dewasa dan tidak didampingi oleh penasehat hukum ketika proses persidangan berlangsung.Minimnya implementasi asas perlindungan anak akan berdampak pada rapuhnnya ketahanan keluarga.Beberapa keluarga sering terjadi konflik ketika anaknya melakukan penyalahgunaan narkoba. Keluarga yang tingkat ekonomi rendah menjadi kesulitan memenuhi kebutuhan ekonominya karena anak yang berkonflik dengan hukum menghabiskan biaya yang tidak sedikit. Implementasi buruk pemerintah mengakibatkan terganggunya ketahanan keluarga baik secara fisik, ekonomis, dan mental.

---

Research entitled " the Implementation of the principle of the Law on Child Protection, on Child Drug User Related Family Resilience (Studies Criminal Verdict Nomor : 1016, 1372, dan 1931/Pid.Sus/2012/PN. JKT.BAR )" is motivated by the reality that the number of children of drug abusers is getting higher each year. There are many children drug abuse who conflicted with the law. Protection of children is important in promoting life and standard of living of a nation. The principle of the protection of children which are not well implemented resulting fragility of family resilience. Families of children who are in conflict with the law are susceptible with conflict and crisis . The number of children who are not drug abusers and fewer cases of children in conflict with the law because of the large number of drug abuse and increases each year would disrupt national resilience. Focus of this research is to describe and analyze the implementation of the principle of the Child Protection Act against children and drug abusers relation to family resilience . This research used qualitative research method with case study of analysis approach. Types of data used are primary and secondary data. The primary data was obtained by interviewing drug abuser children who conflicted with law and their famillies and then become the focus in the case research.Result of this study showed that the four principles in child protection are the principle of non-discrimination, the best interest of the child principle, the principle of protection of the right to live, grow, and develop as well as the principle of respect for the opinion of the children are not well implemented by law enforcement agencies that serves children in the third case study by researcher. In the process of arrest and detention, the three children got violence and intimidation from the authorities. One of the children even occupied the holding cell combined with adults and not accompanied by legal counsel when the trial took place. The lack of implementation of the children protection principle will impact toward fragility of family resilience. Some families often conflict when their children commit drug abuse. A poor family feels difficult to fulfill economic needs because a child in conflict with law spends much cost. Poor implementation of government resulted in the disruption of family strength physically, economically, and mentally."

"Kepuasan kerja karyawan dipengaruhi oleh persepsi mengenai keadilan yang mereka terima dari organisasi. Keadilan Organisasi terdiri dari tiga dimensi utama yakni keadilan distributif, keadilan prosedural, dan keadilan interaksional. Tesis ini berupaya untuk mengetahui hubungan antara dimensi-dimensi dari keadilan interaksional, yaitu persepsi keadilan interpersonal dan keadilan informasional dengan kepuasan kerja karyawan. Partisipan dalam penelitian ini adalah Teknisi Construction pada perusahaan yang bergerak di bidang solusi ketenagalistrikan. Kuesioner persepsi keadilan yang dipergunakan dalam penelitian ini diadaptasi dari Niehoff & Moorman (1993). Berdasarkan hasil uji reliabilitas diperoleh nilai α = 0.80 dan 0.85 pada kedua dimensinya. Sedangkan kepuasan kerja diukur melalui kuesioner yang telah diadaptasi dari Al-Zu'bi (2010) dengan nilai α = 0.90. Berdasarkan uji korelasi Kendall?s Tau, diperoleh bahwa persepsi keadilan interpersonal maupun keadilan informasional berhubungan secara signifikan dengan kepuasan kerja karyawan (τ = 0,445 , p < 0.05; τ = 0,623, p < 0.01). Ditemukan pula bahwa keadilan informasional memiliki hubungan yang lebih signifikan dengan kepuasan kerja. Berdasarkan hal tersebut, dilakukan sebuah intervensi berupa kegiatan Community of Practice (CoP) untuk meningkatkan persepsi keadilan informasional dengan harapan turut meningkatkan kepuasan kerja. Melalui uji Wilcoxon signed rank test diperoleh hasil bahwa terdapat peningkatan keadilan informasional maupun kepuasan kerja yang signifikan pada Teknisi Construction setelah diberikan intervensi CoP (Z = -2.032, p < 0,05; Z = -2.032, p < 0,05).

---

Employee job satisfaction is influenced by fairness perception about the organization. Organizational justice consist of three dimensions: distributive justice, procedural justice, and interactional justice. This thesis attempts to determine the relationship between dimensions of interactional justice: interpersonal justice and informational justice with employee job satisfaction. Participants of this study are Construction Technicians at an electric solution provider company. The interactional justice perception questionnaire in this study adapted from Niehoff & Moorman (1993).

Based on reliability analysis, the instrument has α = 0.80 and 0.85 in the two dimensions. Meanwhile, job satisfaction is measured by questionnaire adapted from Al-Zu'bi (2010) that has α = 0.90. Kendall's Tau test result reveals that interpersonal justice and informational justice perception is significantly correlated with job satisfaction (τ = 0,445 , p < 0.05; τ = 0,623, p < 0.01).

It was also found that informational justice has more significant correlation with job satisfaction. Based on that result, an intervention conducted in the form of Community of Practice (CoP) activity to improve informational justice perception and job satisfaction. Through the Wilcoxon signed rank test, it is found a significant increase of informational justice perception and job satisfaction after CoP held to the Construction Technicians (Z = -2.032, p < 0,05; Z = -2.032, p < 0,05)."

"ABSTRAKBeberapa manfaat alga yang telah diteliti yaitu sebagai sumber makanan tambahan dan bahan baku biodiesel. Salah satu mikroalga yang mudah ditemukan di berbagai habitat air yaitu mikroalga Oscillatoria sp. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan perhitungan terhadap jumlah sel. Perhitungan jumlah sel dilakukan dengan 3 (tiga) metode, yaitu metode kapasitansi dengan menggunakan kapasitor plat sejajar, metode Counting Chamber dengan menggunakan hemositometer Improved Neubauer, dan metode Optical Density dengan menggunakan spektrofotometer. Hasil kapasitansi dan konstanta dielektrik udara yang didapatkan untuk validasi alat kapasitor yang telah dibuat yaitu 15,43 ± 0,67 pF dan 0,965 ± 0,003. Sehingga dapat disimpulkan alat tersebut cukup presisi untuk digunakan. Berdasarkan data yang didapatkan, dapat dibuktikan bahwa nilai kapasitansi dan absorbansi berbanding lurus dengan jumlah sel.

---

ABSTRACTSome benefit from algae that has been discovered are as food source and biodiesel fuel. One of microalgae that easy to find in all water area is Oscillatoria sp. microalgae. The purpose of this research is to count the number of the cells. 3 (three) methods are used to count the number of the cells. The first one is Capacitance Method, this method using a parallel plate capacitor. The second method is Counting Chamber Method, this method using hemocytometer Improved Neubauer. The third method is Optical Density Method, this method using a spectrophotometer. The value of capacitance and air dielectric constant that had obtained are used for validating capacitor instrument. The value are 15,43 ± 0,67 pF and 0,965 ± 0,003. From this result, we can conclude the instrument is precision enough to use. The value of capacitance and absorbance are proportional with the number of the cells."

"ABSTRAKJamaah Tabligh adalah gerakan Islam transnasional yang tidak berpolitik dan berfokus mendorong umat Islam untuk kembali kepada Islam yang awal, terutama dalam beribadah, berpakaian, dan juga berperilaku. Penelitian ini berargumentasi bahwa aktivitas kelompok Jamaah Tabligh menampilkan suatu model tasawuf modern. Tasawuf sebenarnya suatu istilah yang berkaitan dengan perilaku beragama yang meninggalkan kehidupan dunia dan memfokuskan diri kepada satu kehidupan yang berorientasi kepada kehidupan akhirat. Dalam teori klasik, sekularisasi dan modernisasi di ramalkan akan meminggirkan agama dan bahkan melenyapkan kehidupan keagamaan. Namun, pada abad ke-21 ini, masyarakat modern telah menyaksikan bahwa gairah beragama malahan nampak di perkotaan. Kehadiran kelompok Jamaah Tabligh di Indonesia dengan tawaran kehidupan yang Islami tanpa meninggalkan kehidupan dunia kepada kelompok muda di perkotaan, memberi satu gambaran bahwa dalam dunia modern kehidupan bertasawuf, yaitu perilaku beragama yang berorientasi kepada kehidupan akhirat sejalan dengan perkembangan modernisasi itu sendiri. Penelitian ini membahas lebih lanjut bagaimana penerapan tasawuf pada gerakan Jamaah Tabligh. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan studi literatur dan penelitian lapangan, yaitu dengan observasi partisipan dan wawancara mendalam.

---

ABSTRACTTablighi Jamaat is a non-political transnational Islamic movement that focuses on encouraging Muslims to return to primary Islam and particularly in matters of ritual, dress, and personal behaviour. The research argues that the activities of Tablighi Jamaat demonstrate a model of modern tasawwuf. Tasawwuf is in fact, a terminology related with religious behaviour that leaves life in this world and focuses on life in the hereafter. In classical theory, secularization and modernization are predicted to marginalize religion and even abandon religious life. However, in the 21st century, modern society has witnessed religious passions in urban areas. The presence of Tablighi Jamaat in Indonesia offering an Islamic life towards the youth in urban areas gives a picture how in modern times, tasawwuf life, religious behaviours which are oriented towards life in the hereafter, is in line with the development of modernization itself."

"Sistem pemakaian sendiri merupakan proses penyaluran daya keluaran dari generator pembangkit yang digunakan sebagai sumber energi pada motor induski tiga fasa pada sistem pemakaian sendiri, sebagai penunjang proses produksi energi listrik yang dihasilkan oleh generator pembangkit. Proses penyaluran daya pemakaian sendiri ini menggunakkan dua buah transformator, yaitu Unit Station Transformer (UST) dan Station Service Transformer (SST). Daya listrik dari UST dapat dipasok dari keluaran generator pembangkit apabila generator beroperasi dalam kondisi normal menuju motor-motor pemakaian sendiri. Sedangkan, daya listrik dari SST dapat dipasok dari sistem interkoneksi 150 kV, dan SST ini digunakan untuk proses start up awal motor-motor pemakaian sendiri pada PLTU Suralaya. Secanggih-canggihnya suatu sistem kelistrikan, pasti tidak luput dari suatu masalah. Masalah itu berkaitan dengan fenomena kerusakan pada transformator. Apabila salah satu UST mengalami kerusakan permanen, maka unit yang bersangkutan harus melakukan pemberhentian unit, karena UST tidak mampu memasok daya dari generator menuju motor-motor pemakaian sendiri. Sehingga PLTU tidak mampu memproduksi energi listrik sampai kondisi UST benar-benar bisa digunakan. Hal ini tentu menyebabkan kerugian waktu maupun biaya. Untuk meminimalisir kerugian waktu maupun biaya yang ditanggung oleh PLTU Suralaya ini, maka dilakukan eksperimen ini untuk memaksimalkan penggunaan SST pada PLTU Suralaya, dengan menggunakkan SST sebagai trafo cadangan atau pengganti UST, bilamana terdapat salah satu UST yang mengalami kerusakan permanen pada salah satu unit 1-4 PLTU Suralaya. Sehingga di masa depan kelak unit pembangkit bisa terus memproduksi energi listrik walaupun terjadi kerusakan pada salah satu UST, dan kerugian waktu maupun biaya yang ditanggung oleh perusahaan bisa diminimalisir.

---

The self-usage system in Suralaya Power Plant is the process of channeling output power from AC generator, which are used as an energy source on the three-phase AC induction motor at the self-using system, as a support for the process of producing electric energy produced by AC generator. The process of channeling the power to self-using system uses two transformers, i.e Unit Station Transformer (UST) and Station Service Transformer (SST). Electric power from UST can be supplied from the output of the generator, if the generator operates under normal conditions to the three-phase AC induction motor. Meanwhile, electric power from SST can be supplied from a 150 kV at the interconnection system, and SST is used for the early start-up process of three-phase AC induction motor at the Suralaya Power Plant. As sophisticated as an electrical system, certainly cannot escape from a problem, i.e the phenomenon of damage to the transformer. If one of the UST suffers permanent damage, the unit concerned must terminate the unit, because UST is unable to supply power from the generator to the three-phase AC induction motor at the self-using system. So, the power plant is not able to produce electricity until the UST conditions can really be used. This phenomenon causes a loss of time and cost. To minimize the time and cost losses incurred by the Suralaya power plant, this experiment was conducted to maximize the utilization of SST in the Suralaya power plant, by using SST as a backup transformer for UST, if there was one UST that suffered permanent damage at one unit between unit one until unit four in Suralaya Power Plant. So that in the future, one unit of power plant can continue to produce electricity despite damage to one of the UST, and the loss of time and costs borne by the company can be minimized."

"Sebagai instrumen desentralisasi asimetris, dana otonomi khusus memiliki peran penting dalam mencapai tujuan pembangunan sebagaimana amanat UU Nomor21 tahun 2001 tentang otonomi khusus Papua. Namun, penggunaannya dinilai belum optimal akibat masih maraknya belanja yang tidaksesuai dengan ketentuan undang-undang yang berimbas pada tidak meratanya tingkat pembangunan daerah-daerah di tanah Papua. Padahal tingkat pembangunan ini diduga memiliki pengaruh terhadap peningkatan kapasitas pajak daerah sebagai cerminan sumber pendanaan belanja daerah yang mandiri dan berkelanjutan. Studi ini bertujuan untuk melihat pengaruh dana otonomi khusus terhadap kapasitas pajak pada 40 dari 42 kabupaten dan kota di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dalam rentang tahun 2010 hingga tahun 2019. Dengan menggunakan asumsi balanced paneldan metode two-stage least square(2SLS) yang menduga adanya endogenitaspada variabel capaian pembangunan yang juga menjadi salah satu taxable capacity daerah, hasil estimasi menunjukkan bahwa tidak adanya masalah simultanitas yang mengindikasikan tidak terbuktinya hubungan tidak langsung dana otonomi khusus terhadap kapasitas pajak daerah. Terlepas dari hal tersebut, dana otonomi khusus memiliki insentif terhadap peningkatan pendapatan per kapita daerah. Namun, peningkatan pendapatan per kapita ini tidak dapat mempengaruhi kapasitas pajak daerahnya secara signifikan. Adapun beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diberikan dari penelitian ini diantaranya adalah proses penyesuaian alokasi belanja Pemda sesuai dengan ketentuan konstitusi yang berlaku, optimalisasi sektor produktif masyarakat, serta pengetatan dan pengevaluasian kembali mulai dari proses perencanaan hingga pengawasan dan pertanggung jawaban pembangunan pada segi pendapatan, pengeluaran, administrasi, maupun kelembagaannya."